Kamis, 27 Februari 2014

Rp15 Juta untuk Korban Longsor

Rp15 Juta untuk Korban Longsor


Rp15 Juta untuk Korban Longsor

Posted: 27 Feb 2014 05:43 AM PST

BANDARLAMPUNG – Luapan Sungai Sukamandi dua minggu lalu membuat tanah di pinggir sungai longsor. Tiga rumah warga RT 1/Lk. 3, Kelurahan Keteguhan, Telukbetung Timur, Bandarlampung, ikut dihantam longsoran. Kemarin, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. meninjau lokasi longsor. Pemkot pun memberi bantuan masing-masing Rp5 juta kepada warga yang rumahnya rusak terkena longsor.

Herman H.N. juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum melakukan perbaikan di pinggiran sungai. ''Kalau tidak segera diambil tindakan, bisa saja longsor kembali terjadi," katanya kemarin.

Pariyo, salah seorang warga yang sebagian rumahnya hanyut, mengaku menderita kerugian lain. Sebanyak 30 ayam peliharaannya ikut terbawa air. ''Alat-alat masak juga dibawa banjir," keluh dia.

Selain kediaman Pariyo, tercatat rumah Hasan juga hancur sebagian. Sekitar 3 x 4 meter bagian rumahnya terseret air. Dua lemari pakaian yang berisi pakaiannya dan keluarga juga ikut hanyut. Terakhir, rumah Rosdiana juga hancur.     ''Satu tempat tidur dan kasur, lemari, kursi, serta alat masak terbawa air," jelas Raden Mega, lurah Keteguhan.

Menurutnya, saat kejadian, ia dikabari warga dan langsung terjun ke lokasi. Pihaknya pun langsung melakukan pendataan dan melaporkan ke pemkot. ''Tadinya rumah-rumah warga ini tidak berada di pinggir sungai. Berjarak tiga puluh meteran dari bibir sungai. Namun karena terus terjadi abrasi, akhirnya aliran sungai berpindah," terangnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung Eddy Haryanto mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah antisipasi agar bencana serupa tidak terulang. BPBD akan membangun saluran sungai dan melakukan pengerukan. (eka/p2/c1/wdi)

Perbaikan Jalan Digelontor Rp52,15 M

Posted: 27 Feb 2014 05:43 AM PST

BANDARLAMPUNG –  Pemprov Lampung menggelontorkan anggaran Rp52,15 miliar untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan tahun ini. Dana itu untuk perbaikan 37 ruas jalan se-Lampung. Dari proyek yang mulai ditender Dinas Bina Marga (DBM) Lampung pada pertengahan Februari 2014 itu, pemprov menepati janjinya untuk memperbaiki ruas Jl. Tirtayasa, Bandarlampung. Bahkan perbaikan jalan yang sudah tiga tahun belakangan dikeluhkan masyarakat itu memakan dana paling besar dibanding puluhan jalan lainnya.

Ya, untuk perbaikan Jl. Tirtayasa yang rencananya mulai dilakukan pada awal Maret 2014, pemprov harus merogoh kocek APBD Rp3 miliar. Di mana, rata-rata perbaikan jalan lainnya yang ditangani DBM tahun ini hanya menghabiskan dana sekitar Rp1 miliar.

Dana cukup besar juga diberikan pemprov untuk proyek rehabilitasi/pemeliharaan jalan ruas Nyampir, Pugungraharjo, Lampung Timur. Di mana, total dana Rp2,5 miliar dianggarkan pemprov untuk perbaikan jalan itu. Sementara dana paling kecil digelontorkan Pemprov Lampung untuk rehabilitasi/pemeliharaan ruas jalan Sukadana, Lamtim, yakni sebesar Rp400 juta.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung I Komang Koheri mengapresiasi komitmen pemprov untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Pasalnya, sebagian jalan itu sudah cukup lama tidak tersentuh perbaikan. "Contoh yang paling di depan mata adalah ruas Jl. Tirtayasa," kata Komang  kemarin (26/2).

Kendati demikian, kata dia, ada hal lain yang juga urgen untuk dilakukan Pemprov Lampung dalam menjaga kondisi jalan yang ada di provinsi ini. Hal itu adalah pengusulan peningkatan status jalan alternatif yang selama ini berstatus jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Selama ini dari pantauan kami, jalan alternatif juga memiliki intensitas lalu lintas yang padat. Sehingga belum lama diperbaiki, sudah rusak kembali. Sedikitnya tahun ini kita merugi hingga Rp12 miliar karena harus kembali memperbaikinya. Meskipun, pertengahan tahun kemarin baru saja kita perbaiki," ujarnya.

Bahkan di ruas jalan alternatif itulah banyak ditemukan pelanggaran tonase. Dari kapasitas maksimal tonase seberat 20 ton, beberapa mobil melintas dengan membawa tonase hingga 40 ton. Alhasil, jalan pun lebih cepat rusak dari rentan waktu yang semestinya. "Kalau tidak mau merugi lagi, ruas jalan alternatif wajib ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional," ungkapnya. (sur/p1/c2/adi)

 

Tutup Gudang Miras Ilegal!

Posted: 27 Feb 2014 05:42 AM PST

Polisi Dinilai Setengah Hati
BANDARLAMPUNG – Penggerebekan distributor minuman beralkohol UD Berkat Mandiri di Gang Tanah Merah, Kedamaian, Bandarlampung, Selasa (25/2) malam berbuntut panjang. Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandarlampung memastikan gudang minuman keras (miras) tersebut beroperasi tanpa izin. Karena itu, BPMP akan menutup gudang tersebut.

    Kepala BPMP Bandarlampung Nizom Ansori menyatakan, gudang itu tak mengantongi surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB). SIUP yang diterbitkan BPMP per 1 April 2013 hanyalah untuk perdagangan makanan dan minuman biasa.

    ''Kalau SIUP-MB kan harus ada rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk dikeluarkan. Sebab, ada perhitungan pajak atau retribusinya oleh Diskoperindag. Ini harus disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan kita. Kalau hanya surat dari kementerian, ya tidak berlaku. Kan dia jualannya di Bandarlampung, ya harus ada izin dari kami," tegas Nizom kemarin.

    BPMP, lanjut dia, ingin secepatnya menuntaskan persoalan ini. Karena itu, hari ini juga rencananya surat permintaan agar UD Berkat Mandiri berhenti beroperasi dilayangkan. Penutupan gudang itu, kata Nizom, wajib dilakukan sampai pemilik usaha selesai mengurus SIUP-MB.

    ''Besok pagi (pagi ini, Red) kami kirimkan surat tegurannya. Kami minta mereka menutup sementara operasional usahanya, sampai mereka mengurus SIUP-MB-nya. Aktivitas mereka juga ya merugikan kita, karena tidak ada pemasukan dan sifatnya ilegal," tandasnya.

    Penggerebekan di gudang milik Heri Kurniawan itu diketahui dilakukan oleh Polsekta Tanjungkarang Timur. Meski sudah mengetahui ada ribuan botol miras ilegal, polisi tak melakukan penyitaan.

    Alhasil, warga sekitar gudang mencap polisi setengah hati bertindak.  Menurut penuturan salah seorang warga yang enggan namanya dikorankan, gudang tersebut memang sudah lama beroperasi. Awalnya, ia mengaku senang polisi sudah menggerebek gudang itu. Tetapi saat tahu polisi tak melakukan tindakan apa pun, dirinya merasa kecewa.

    ''Kami warga sekitar gudang tidak menerima tempat tinggal kami jadi lumbung miras. Jika ingin berbisnis di sekitar tempat tinggal kami, harus jelas, dan tidak merugikan masyarakat banyak. Kalau gudang miras kan berarti merusak generasi," ujar pria bertubuh kurus ini kepada Radar Lampung.

    Menurut dia, polisi harus bertindak tegas dan tidak setengah hati menangani aktivitas ilegal tersebut. ''Kalau nggak berani, berarti patut dipertanyakan. Ada apa?" ucapnya.

    Terpisah, Kapolresta Bandarlampung Kombespol Dwi Irianto terlihat memendam kekecewaan terkait persoalan penggerebekan gudang miras UD Berkat Mandiri.

    ''Kan sudah saya instruksikan untuk menindak tegas gudang yang berisi miras tersebut," tegasnya saat ditemui Radar Lampung di Begadang Resto Telukbetung kemarin.

    Dalam penilaian Dwi, instruksinya sudah cukup jelas. Segala bentuk penyakit masyarakat seperti judi dan miras harus ditindak tegas. Dan, menurutnya, gudang miras tersebut adalah penyakit masyarakat.

    Dwi enggan berkomentar banyak terkait kasus penggerebekan itu. Ia meminta wartawan koran ini menanyakan langsung ke Kapolsekta Tanjungkarang Timur AKP Heru Andrian.

    ''Tanyakan Kapolsekta untuk permasalahan itu. Instruksi saya sudah jelas, harus ditindak tegas," ujarnya.

    Sementara itu, Heru Andrian membantah tidak tegas dalam memerangi peredaran minuman beralkohol di wilayah yang baru ia pimpin tersebut. Heru mengaku tak ingin gegabah dalam melakukan penindakan.

    ''Makanya nggak bisa gegabah. Pak-pak (menutup dengan paksa, Red). Kalau mempunyai berita acara pemeriksaan (BAP) dari dinas perizinan, baru tahu hasilnya," jelas Heru di kantornya.

    Diberitakan sebelumnya, operasi penyergapan distributor minuman beralkohol UD Berkat Mandiri menuai tanda tanya. Meski pemilik gudang Heri Kurniawan bisa menunjukkan surat izin usaha perdagangan (SIUP), terdapat kejanggalan dalam surat yang diterbitkan BPMP Bandarlampung per 1 April 2013 itu.

    Dalam SIUP tersebut tidak tertera keterangan izin usaha minuman beralkohol. SIUP yang berlaku hingga 1 April 2018 ini terbit hanya atas izin perdagangan eceran berbagai macam barang yang diutamakan makanan dan minuman tradisional. Padahal, gudang tersebut berisi ribuan botol miras jenis Anggur, Whisky, dan Vodca. Yakni dengan nilai modal dan kekayaan bersih mencapai Rp550 juta. (eka/fbi/gie/p4/c1/wdi)

Genset Baru, Solusi Uji KIR Sesuai Prosedur

Posted: 27 Feb 2014 05:42 AM PST

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. buka suara soal uji kelayakan kendaraan (KIR) yang tak sesuai prosedur. Menurut dia, persoalan uji KIR itu hanya terkendala pada genset yang rusak. Karena itu, ia menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membeli genset baru. Herman pun meminta agar DPRD Bandarlampung tidak membesar-besarkan persoalan uji KIR tersebut.

    ''Termasuk DPRD, jangan dibesar-besarkan. Meminta buat tim lah. Kewenangan saya untuk buat tim atau tidak," kata dia di gedung Semergou kemarin.

    Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Dishub Bandarlampung Rifa'i. Menurut dia, tidak ada unsur kesengajaan pegawai untuk menyalahi prosedur. Tahapan pemeriksaan memang tidak dapat dilaksanakan semua karena adanya kerusakan genset.

    ''Sesuai perintah Pak Wali Kota, nanti kami beli yang baru. Tetapi harganya kan memang tidak murah. Bukan genset kecil yang harganya jutaan. Tetapi Rp100 jutaan lebih," kilahnya.

    Proses pengadaan genset ini pun akan memakan waktu. Sebab, menurut Rifa'i, pihaknya akan mengajukan dahulu pengadaannya ke pemerintah kota. ''Kan tidak kami anggarkan di tahun 2014 ini, jadi ya harus mengajukan dahulu," ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Bandarlampung Ernita menyatakan, pemkot harus membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan uji KIR Dishub.

    ''Harus ada pemantauan khusus dong. Kalau ini terus dibiarkan, lama-kelamaan menjadi rusak Bandarlampung ini akibat ulah oknum-oknum Dishub yang tidak bertanggung jawab," tandas Ernita.

    Dia menjelaskan, undang-undang merupakan peraturan yang jadi pedoman dalam pembuatan aturan lebih rendah seperti perda (peraturan daerah). Nah jika UU sudah dilanggar, bukan tidak mungkin perda juga tak digubris.

    ''Jadi kalau UU saja sudah dilanggar, bagaimana menjalankan roda pemerintahan ini? Kami sudah berkali-kali mengingatkan seluruh satuan kerja (satker) supaya menjalankan program sesuai aturan yang berlaku. Kalau tidak, pemerintahan ini tak akan maju," ujar Ernita.

    Pengujian KIR dipandang Ernita penting lantaran terkait keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Karena itu, Dishub Bandarlampung harus segera berbenah.

    ''Coba lihat, rata-rata kecelakaan itu disebabkan angkutan umum yang ugal-ugalan serta truk maupun pikap yang melebihi beban angkutan. Kadang-kadang kan rem mereka juga blong, bisa saja ini gara-gara tidak diuji Dishub," seloroh Ernita. (eka/p2/c1/wdi)

Usul Revisi Perda RTRW Dibatalkan

Posted: 27 Feb 2014 05:37 AM PST

BANDARLAMPUNG – Usulan Pemkot Bandarlampung untuk merevisi perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) tahun 2011 dimentahkan. DPRD Bandarlampung enggan merevisi perda tersebut. Wakil Ketua I DPRD Bandarlampung Heru Sambodo mengatakan, pihaknya telah membatalkan rencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Bandarlampung tahun 2011-2030.

    Menurutnya, perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi hingga tiga tahun sejak disahkan. Karena itu, dia meminta agar pemkot menjalankan perda yang telah disahkan tersebut.

    ''Eksekutif kan pada tahun 2012 lalu sudah mengusulkan untuk merevisi perda RTRW. Nah setelah kami kaji, ternyata perda belum bisa direvisi sampai tiga tahun ke depan. Atau tepatnya tahun 2014-2015 baru bisa di revisi," ungkap Heru saat ditemui di kantornya.

    Dia menjelaskan, opsi revisi perda RTRW itu berpegangan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. ''Karena usia perda ini belum lama (belum tiga tahun). Sedangkan menurut undang-undang harus ada sosialisasi kepada publik selama tiga tahun lebih setelah perda itu disahkan," ujarnya.

    Jaminan investasi di suatu daerah, sambung Heru, merupakan kepastian payung hukum. Di mana jika payung hukum bisa diubah secepatnya, dikhawatirkan bisa menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha maupun masyarakat sekitar.

    ''Misalnya jika kita membangun gudang atau gedung untuk usaha. Itu kan tidak mungkin untuk setahun atau dua tahun. Pastinya kita ingin lama, karena biaya yang dikeluarkan sudah banyak," ucap dia.

    Lalu, bagaimana dengan nasib raperda pesisir yang bergantung pada perda RTRW? Politisi Partai Golkar ini menyatakan, pihaknya belum juga mengesahkan perda penataan pesisir dan pulau-pulau kecil di Bandarlampung.

    Pasalnya, pengesahan perda tersebut harus menunggu kepastian payung hukum yang ada di atasnya, yakni Perda No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW di Bandarlampung, yang rencana revisi perda itu dibatalkan. 

    ''Data-data pendukung dari pihak eksekutif untuk merevisinya pun belum cukup. Selain itu, dasar revisi juga harus melihat dampak atau manfaat secara luas atau jangka panjang serta memerlukan waktu yang cukup lama," pungkasnya. (yud/p4/c1/wdi)

Polda Tes Pengawal Presiden

Posted: 27 Feb 2014 05:36 AM PST

POLDA Lampung melakukan tes untuk penugasan sebagai pengawal gubernur dan presiden. Tes yang diikuti 61 personel dari pangkat brigadir hingga perwira menengah itu dimulai pada Senin–Jumat (24–28/2). Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan bahwa yang mengikuti tes pengawalan gubernur sebanyak 30 personel dan presiden sebanyak 31 personel. Kini para peserta sedang menjalani tes seleksi.    

    ''Rangkaian tes seleksi pengawal itu dari assessment, tes kesehatan, psikologis, dan wawancara. Personel itu dari satuan pamobvit, brimob, sabhara, dan intel," ujarnya kemarin.  

    Dari tes itu, kata Sulistyaningsih, hanya dipilih 12 personel untuk pengawal gubernur. Sedangkan untuk presiden akan dipilih lagi secara khusus. ''Pengumumannya pada Senin (3/3). Personel yang lulus akan langsung menempati tugasnya," ungkapnya. (why/p1/c2/adi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar