Sabtu, 22 Maret 2014

’’Jangan Panik, Kami Tak Pergi’’

’’Jangan Panik, Kami Tak Pergi’’


’’Jangan Panik, Kami Tak Pergi’’

Posted: 21 Mar 2014 07:33 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Pembangunan Pasar Smep saat ini sudah sampai tahap pembangunan basement. Beberapa waktu lalu, PT Prabu Artha selaku pengembang Pasar Smep juga sudah mulai menyedot air dan membuang tanah. Namun, kata Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo alias Alay, untuk membangun basement, pihaknya tengah menunggu datangnya alat ukur Theodolit. Alat itu, lanjutnya, untuk melihat kekuatan dalam basement tersebut.

''Alat itu kami pinjam dari Bandung kemarin (Selasa, Red). Sekarang alatnya belum datang-datang. Kalau alat itu sudah datang, kami akan melakukan pengukuran," ungkap dia kemarin (21/3).

Alay meminta kepada pedagang dan DPRD tidak mengkhawatirkan pembangunan Pasar Smep. Ia berjanji sebelum habis kontrak, yakni tahun 2016, pembangunan delapan lantai pasar itu selesai.

''Kami tidak ke mana-mana kok. Kami mengerjakan dengan prosedur. Maka itu, saya minta jangan terlalu panik lah. Kami optimistis pengerjaan Pasar Smep tepat waktu," katanya.

    Untuk pembongkaran ruko di depan Pasar Smep, sambung Alay, pihaknya menunggu instruksi dari Pemkot Bandarlampung. Ruko itu sendiri, lanjut dia, menghalangi alat berat yang akan masuk lokasi pengerjaan.

    ''Pembongkaran ruko, kami menunggu instruksi pemkot. Kalau pemkot sudah siap membongkar, nanti masuk dalam tahap pembangunan," jelasnya.

    Alay menambahkan, sampai saat ini di Lampung, pasar yang diproyeksikan sampai delapan tingkat hanyalah Pasar Smep. Karena itu, dirinya berhati-hati dalam proses pembangunannya. Itu supaya bangunan tersebut bisa bertahan hingga 60 tahun.

    ''Kita kan ingin proses pembangunannya selesai dan tahan lama. Kalau kami kerjakan cepat, tetapi tidak kuat, percuma. Makanya kami mengerjakannya sangat hati-hati dan bertahap supaya bangunannya kuat," pungkas dia. (yud/p4/c1/wdi)

Arziki Batal Diterapi

Posted: 21 Mar 2014 07:33 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Arziki Wira Tama (2,6) sesuai rencana dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) kemarin. Namun, Wira –sapaan akrabnya– batal diterapi. Penyebabnya, dia masih demam. ''Sudah dibawa ke RSUDAM tadi pagi (kemarin pagi, Red). Tetapi waktu dicek, kondisi tubuh Wira tidak sehat. Badannya panas," kata Sutardi (45), ayah Wira, di RSUDAM.

    Menurutnya, RSUDAM kemarin hanya menjadwalkan terapi untuk Wira. Yakni seminggu tiga kali. Ia berharap terapi itu dilakukan sampai Wira sembuh.     ''Jadi, anak saya akan dimulai terapinya pada Selasa (25/3). Untuk jadwal pengobatan sudah dipastikan dokter dalam satu minggu, tiga kali terapi pengobatan," ujar dia.

    Sementara Kepala Keperawatan RSUDAM Eli menyatakan, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said pernah meneleponnya agar Wira diterima dan dirawat di RSUDAM. ''Kami belum tahu penyakit yang diderita pasien. Selasa mau dibawa ke kepala Bioterapi RSUDAM," kata dia via ponsel.

     Diketahui, Wira yang juga tetatangga Wagub Joko Umar Said hanya bisa tergolek di ranjang rumah kontrakannya yang cuma berukuran 4 x 4 meter di Jl. Sultan Haji, Kotasepang, Wayhalim, Bandarlampung.

    Pertumbuhan balita itu berlangsung lambat. Sebab biasanya, bocah seusianya sudah bisa berjalan. Namun, buah hati Sutardi (45) dan Darsi (43) ini hingga kemarin belum bisa berjalan.

    Menurut Darsi, dirinya beberapa waktu lalu membawa anaknya ke dokter, dan diterangkan bahwa anaknya itu mengalami keracunan air ketuban saat dilahirkan.

    ''Nah, kata dokter, itulah yang menyebabkan masa pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan anak seusianya," ujar Darsi.

    Diungkapkan, beberapa bulan yang lalu, ia juga sempat membawa Arziki ke tempat terapi. Hasilnya lumayan bagus. Anaknya jadi jarang menangis dan nafsu makannya bertambah. ''Tetapi, pengobatan dengan terapi itu kami hentikan karena kami tidak ada biaya untuk membawa Wira," tutur Darsi sambil menyeka air matanya. (fbi/p4/c1/wdi)

 

Pemkot Minta Rp20 Juta Sehari

Posted: 21 Mar 2014 07:32 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Meski gagal memenuhi target, PT Mitra Bina Persada (MBP) masih dipercaya Pemkot Bandarlampung mengelola sektor parkir di kota ini. Target yang tadinya dibebankan Rp6 miliar pun tahun ini turun jadi Rp5 miliar.

    Pada tahun lalu, dengan target Rp6 miliar, PT MBP hanya mampu menyetor Rp4,2 miliar. Dan dengan target yang dibebankan sekarang, PT MBP harus menyetor Rp12 juta per hari.

    Namun, Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam meminta PT MBP menyetor lebih dari Rp12 juta. PT MBP, lanjut dia, harus menunjukkan tekad lebih serius mengelola retribusi parkir. Karena itu, lanjut dia, target PT MBP per harinya justru diharapkan bisa Rp20 juta.

    ''Kalau untuk mencapai target Rp5 miliar setahun kan PT MBP harus menyetor ke kas daerah sebesar Rp12 juta per hari. Nah kalau mereka (PT MBP) mau kerja keras, harus mempunyai target sendiri untuk menyetor ke kas daerah Rp20 juta setiap harinya. Jadi target Rp5 miliar itu bisa dilampaui," ungkap Badri saat ditemui di lingkungan pemkot kemarin (21/3).

    Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pantauan pemkot, masih banyak daerah atau titik parkir yang belum dikelola.

    ''Seperti di tempat hiburan yang baru, masih ada yang belum dikelola PT MBP. Kami minta wilayah yang ramai pengunjungnya yang belum dikelola ya dijaga. Supaya retribusi parkir yang didapat bisa lebih banyak," ucapnya.

    Yang jadi kelemahan PT MBP dalam menarik retribusi parkir, sambung Badri, pihak ketiga tersebut tidak bertugas pada malam hari. Padahal di malam hari juga ada titik-titik yang bisa dikelola oleh perusahaan tersebut.

    ''Itu salah satu kelemahannya. Petugas parkir ini tidak bertugas sampai malam. Hanya sampai sore. Padahal, malam hari juga masih berpotensi untuk dilakukan penarikan retribusi parkir. Bagaimana mau dapat banyak kalau jam kerja petugas parkir hanya sampai sore," tandasnya.

    Terpisah, anggota Komisi B DPRD Bandarlampung Hamonangan Napitupulu memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PT MBP. Sebab seharusnya, target di tahun 2014 lebih meningkat dibandingkan 2013. Namun yang terjadi, pemkot malah menurunkan target tersebut.

    ''Nanti kita evaluasi sistem kerja sama itu. Seperti hasil kerja PT MBP, apakah memang ada perubahan target atau tidak. Kita akan cross check juga  seperti apa isi kerja samanya," ungkap Hamonangan kemarin.

    Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, jika faktanya kinerja PT MBP tidak bagus, seharusnya pemkot mengambil tindakan tegas. ''Dalam MoA (memorandum of agreement/nota kesepahaman) itu kan jelas berapa mereka harus setor. Dan, PT MBP pasti sudah memperhitungkan untung-ruginya sebelum kesepakatan itu dibuat. Sekarang mereka (PT MBP, Red) tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Tentu harus ada sanksi dong," tegasnya.

    Artinya, lanjut dia, harus ada perjanjian dan komitmen yang jelas dari pemkot terhadap PT MBP.

    Sayangnya, Direktur PT MBP Armalia Reny enggan berkomentar terkait langkah-langkah pihaknya untuk mencapai target. Saat Radar Lampung mencoba mengonfirmasi, meski ponselnya aktif, dia enggan menjawab. Pesan singkat yang dikirim juga tak kunjung dibalas. (yud/p4/c1/wdi)

BPK Periksa Randis Pemkot

Posted: 21 Mar 2014 07:32 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung melakukan pemeriksaan aset Pemkot Bandarlampung. BPK fokus memeriksa kendaraan dinas (randis) yang dimiliki pemkot. Pantauan Radar Lampung, tiga perwakilan BPK Lampung mendatangi kantor pemkot sekitar pukul 10.30 WIB kemarin. Tak hanya roda empat, randis roda dua juga ikut diperiksa.

    Tim BPK meneliti bagian mesin hingga interior mobil. Tim juga mencocokkan nomor mesin dan rangka kendaraan. Setelah itu diverifikasi dengan melihat data yang sudah ada di BPK.

    Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam enggan berkomentar banyak  terkait pemeriksaan tersebut. Sebab, menurutnya, hal itu merupakan ranah BPK untuk memeriksa aset.

    ''Waduh, itu urusannya BPK. Saya nggak tahu kalau masalah itu. Nanti saya salah berkomentar," ungkap Badri di sela mendampingi BPK kemarin.

    Namun, BPK Lampung juga enggan berkomentar terkait pemeriksaan tersebut. Tim yang memeriksa randis menyatakan mereka tak berwenang memberikan komentar.

    ''Tanya saja langsung ke pimpinan," ujar salah satu tim BPK yang enggan menyebutkan identitasnya.

    Terpisah, Asisten I Pemkot Bandarlampung Dedy Amrullah memastikan pemeriksaan randis oleh BPK tak ada hubungannya dengan perkara penggelapan aset oleh pegawai pemkot yang saat ini dalam proses sidang.

    Menurut dia, pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan rutin tahunan yang dilakukan BPK. ''Bukan masalah kasus itu (penggelapan aset, Red). Ini hanya pemeriksaan rutin. BPK kan setiap tahun memeriksa anggaran di pemkot, jadi ini hanya pemeriksaan rutin tiap tahun untuk mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian)," ungkap Dedy.

    Disinggung berapa jumlah randis maupun aset pemkot yang diperiksa BPK, Dedy mengaku tidak mengetahuinya. Nantinya, lanjut dia, tidak hanya randis pemkot yang diperiksa. ''Semua aset kok, bukan randis saja. Kebetulan saja hari ini (kemarin) memang randis yang diperiksa," tutupnya. (yud/p4/c1/wdi)

Sampai Maret, Dinas PU Belum Tender

Posted: 21 Mar 2014 07:31 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung dipertanyakan. Pasalnya sampai akhir Maret, Dinas PU belum juga melaksanakan proyek fisik, termasuk menggelar tender. Padahal dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. me-warning agar Dinas PU menyegerakan proses tender proyek. Dalam penilaian wali kota, penyegeraan proses tender untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan proyek.

    Karena itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha mendesak Dinas PU secepatnya menggelar tender. ''Ya harus segera ditenderkan dong. Yang saya lihat, belum ada perbaikan jalan di Bandarlampung ini. Kalau ditunda terus, masyarakat banyak mengeluhkan jalan yang rusak dan belum dibenahi," tandas Benson kemarin (21/3).

    Menurut dia, ada 800 ruas jalan yang sudah dianggarkan untuk diperbaiki. Dana perbaikan 800 ruas jalan tersebut mencapai Rp200 miliar. Anggaran itu drogoh dari kocek APBD kota.

    ''Anggarannya kan sudah ada. Seharusnya, Dinas PU mempercepat proses tendernya. Supaya masyarakat dapat menikmati jalan yang mulus," katanya.

    Pantauan Radar Lampung, jalan lingkungan yang ada di Bandarlampung memang masih ada yang rusak. Di antaranya di daerah Kampungbaru dekat kampus Unila. Kondisi jalan tersebut saat ini rusak dan menyulitkan akses warga. Kondisi hampir sama juga terlihat di Jl. Pangeran Emir M. Noor, Tanjungkarang Pusat.

    Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan Dinas PU Bandarlampung Bambang Yustiawan mengakui masih ada sejumlah jalan di kota ini yang rusak. Hanya, untuk tender, ia mengklaim dalam proses menentukan rekanan. ''Ini masih dalam proses. Mungkin tidak lama lagi kami perbaiki jalan yang rusak," ungkapnya.

    Ia menargetkan pekan depan, program perbaikan jalan sudah bisa digelar. ''Pekan depan kami perbaiki. Mudah-mudahan ini lancar, tidak ada hambatan, karena Pak Wali kan ingin perbaikan jalan semuanya tidak ada yang rusak. Makanya kami percepat prosesnya," ujar dia. (yud/p4/c1/wdi)

Publik Bisa Monitor Transaksi Pemerintah

Posted: 21 Mar 2014 07:31 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung makin menguatkan akses keterbukaan mereka. Ya, mulai sekarang ini publik bisa memonitor transaksi pada rekening Pemprov Lampung dan kabupaten/kota se-Lampung secara online.

    Ini setelah Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang akses data transaksi rekening Pemprov Lampung secara online pada PT Bank Lampung.

    Pada kesempatan itu, Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.–  menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah berkenan memprakarsai penandatanganan MoU antara BPK RI dengan gubernur Lampung, bupati/wali kota se-Lampung, dan direktur utama PT Bank Lampung.

    MoU itu merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara para pihak dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta transparansi pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

    Hal ini, kata Oedin, searah dengan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU No. 15/2006 tentang BPK.

    BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang. Juga mengakses data dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

    Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi pelaksanaan akses data transaksi rekening Pemprov Lampung dan kabupaten/kota se-Lampung secara online pada PT Bank Lampung dalam rangka pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan. Para pihak yang menandatangani MoU adalah BPK RI (pihak pertama); gubernur dan bupati/wali kota (pihak kedua); serta Dirut PT Bank Lampung (pihak ketiga).

    Berdasarkan kesepakatan itu, PT Bank Lampung menjamin bahwa data yang disediakan sesuai permintaan merupakan data yang valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, BPK juga harus menjamin bahwa akses data hanya digunakan dengan penuh tanggung jawab dari pihak peminta data.

    Oedin menuturkan, dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini perlu dukungan para pihak. Tentunya juga perlu ditindaklanjuti dengan membentuk tim kerja dan penyusunan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan MoU ini.

    Menurutnya, penandatanganan MoU ini merupakan tonggak sejarah tertib pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemprov dan kabupaten/kota se-Lampung.

    "Mau tidak mau, semua pihak yang tercatut dalam MoU harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberi dukungan sepenuhnya untuk terwujudnya MoU ini," kata Oedin melalui sambutan tertulisnya.

    Pada kesempatan itu, Oedin memerintahkan kepada seluruh jajaran pemprov dan pemda kabupaten/kota se-Lampung serta Bank Lampung agar meningkatkan disiplin dan kinerja pegawainya untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan. Sekaligus sebagai upaya mempertahankan dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    ''Saya menyadari bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang baik masih perlu upaya pembinaan secara terprogram serta berkelanjutan. Karena itu, melalui MoU dengan BPK RI ini, saya berharap kiranya BPK RI terus memberi dukungan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pemda dalam pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya. (sur/p2/c2/adi)

 

Bandara Berganti Nama

Posted: 21 Mar 2014 07:30 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Bandara kebanggaan Lampung kini berganti nama dari Bandara Radin Inten II Lampung menjadi Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Ini setelah kemarin secara simbolis Pemprov Lampung menggelar acara peresmian perubahan nama ini di halaman depan bandara itu.

    Tidak adanya gembor-gembor perubahan nama itu sempat memunculkan kesan dadakan dalam perubahan ini. Namun, hal ini langsung dimentahkan oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. yang hadir langsung dalam acara itu.

    "Tidak mendadak. Prosesnya sudah mulai kita lakukan sejak Januari 2014. Surat usulan dari Lamsel bahkan sudah masuk sejak Agustus 2013," kata Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– usai acara itu.

    Terkait pergantian nama ini, ia pun memastikan semua program yang telah teragendakan dipastikan tetap terus berjalan. Pasalnya, menurut Oedin, andil besar terkait Bandara Radin Inten II ini tetap berada di tangan Pemprov Lampung. Begitu pula dengan aset gedung-gedung yang ada tetap menjadi kepunyaan Pemprov Lampung.

    "Perubahan nama kita lakukan lantaran perkembangan zaman. Tapi, pada intinya nggak ada masalah soal nama. Semua program tetap berjalan," ujarnya.

    Diterangkan, peresmian perubahan nama itu lahir atas persetujuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1327 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan Nama Bandara Radin Inten II Lampung menjadi Bandara Radin Inten II Lamsel.

    Melalui kesempatan itu, Oedin mengajak kepada pihak terkait dan masyarakat untuk senantiasa mendukung diresmikannya bandara ini. Sebab, kata Oedin, Bandara Radin Inten II Lamsel merupakan urat nadi di sektor transportasi udara dan menjadi kebanggaan Kabupaten Lamsel khususnya dan Provinsi Lampung umumnya.

    Sementara Bupati Lamsel Rycko Menoza S.Z.P. menuturkan, pihaknya sangat bersyukur atas perubahan nama itu. Dengan adanya perubahan nama itu, pihaknya berjanji tidak hanya memberi tumpangan lahan. Tapi, juga ikut terus mendukung program pengembangan bandara oleh Pemprov Lampung. "Dengan adanya pencatutan nama, kita ada kewajiban ikut menjaga dan membangun," ungkapnya.

    Dengan adanya perubahan nama ini, ia berharap dapat memberi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Lamsel. Selama ini dari bandara itu, Lamsel hanya mendapat pemasukan berkisar Rp200 juta per tahun dari biaya retribusi parkir. Jauh dibanding tingkat perkembangan penumpang yang terus bertambah. "Kontribusi  pun baru masuk pada 2012. Harapannya, ke depan pemasukan untuk Lamsel dapat dicatutkan juga dalam retribusi biaya penerbangan per penumpang," ujarnya.

    Sementara untuk membantu pengembangan bandara, tahun ini pihaknya telah menganggarkan dana Rp2 miliar dari kocek APBD. "Dana pembangunan bandara yang dianggarkan dalam APBD, kita gunakan untuk penulisan nama bandara, meneruskan pembangunan trotoar, dan lampu jalan yang bakal terakses hingga perbatasan Bandarlampung," ungkapnya. (sur/p1/c2/adi)

 

Pabrik CV BW Meledak

Posted: 20 Mar 2014 07:02 PM PDT

Tiga Lantai Ludes Terbakar
BANDARLAMPUNG – Kebakaran hebat terjadi di pabrik pengolahan minyak makan PT Sungai Budi Berlian atau CV Bumi Waras (BW) di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Waylunik, Panjang, Bandarlampung, sekitar pukul 08.30 WIB kemarin (20/3).

Kebakaran yang berlangsung sekitar satu jam itu sempat menimbulkan dua kali ledakan dan menghabiskan tiga dari delapan lantai pabrik tersebut. Yakni lantai satu, dua, dan tiga.

Diketahui, kala itu kobaran api hampir menghanguskan seluruh gedung. Beruntung, perusahaan tersebut memiliki dua mobil pemadam kebakaran (damkar) yang langsung berusaha memadamkan api sehingga tidak sampai menjalar ke seluruh gedung.

Beberapa menit kemudian, tiga mobil damkar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung datang membantu. Mobil damkar dari perusahaan lain yang berada dekat CV BW juga didatangkan untuk menjinakkan si jago merah.

    Pantauan Radar Lampung di lokasi kejadian kemarin, kebakaran itu sempat membuat panik ratusan karyawan salah satu perusahaan besar di Lampung ini. Beberapa di antara mereka lari keluar areal perusahaan menuju pinggir Jalan Yos Sudarso.

    Alhasil, kemacetan sempat terjadi di jalan tersebut. Sebab, ratusan karyawan itu berbaris di pinggir jalan menyaksikan proses pemadaman api oleh petugas damkar.

Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya mengatakan, pihaknya hingga kemarin belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Menurut Dery, untuk mengetahuinya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) di Palembang, Sumatera Selatan.

''Olah tempat kejadian perkara (TKP) kemungkinan bisa dilaksanakan besok (hari ini, Red) oleh tim Puslabfor untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran," katanya di lokasi kejadian.

Dia melanjutkan, sekitar pukul 10.00 kemarin, tim forensik Polresta Bandarlampung juga belum dapat masuk ke dalam pabrik. Sebab, suhu di dalamnya masih terlalu panas. ''Nanti jika memang suhu di dalam sudah dingin, baru dilakukan olah TKP di dalam pabrik," jelasnya.

Dery menyatakan, banyak dugaan penyebab kebakaran tersebut. Di antaranya mesin pengolah minyak yang terlalu panas hingga meledak, atau kemungkinan adanya korsleting listrik.

''Atau bisa juga karena adanya kelalaian dari pekerja yang bekerja pada saat pergantian shift. Jadi ini masih praduga. Pastinya nantilah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi," tandasnya.

Dia menambahkan, ada dua karyawan perusahaan tersebut yang mengalami luka ringan di bagian tangan dan kaki akibat terkena percikan cairan panas. ''Kedua korban sudah diobati di klinik CV BW. Untuk kasus ini, kami sudah meminta keterangan tiga saksi," pungkasnya.

Sementara Kepala Akunting CV BW Antonius mengatakan, pihaknya menduga penyebab kebakaran akibat meledaknya mesin penyaring pengolahan minyak yang bernama Thermofex yang berada di lantai dasar.

Dia mengungkapkan, kali pertama kobaran api terlihat di Thermofex. ''Saat itu, api langsung membesar. Yang melihat kali pertama adalah dua karyawan yang mengawasi mesin tersebut," terangnya.

Karena itu, Antonius membantah jika kebakaran terjadi karena adanya human error. Terlebih, Thermofex dioperasikan selama 24 jam sehingga mesin panas.

Terkait adanya dua karyawan perusahaan tersebut yang menjadi korban kebakaran, Antonius membenarkannya. ''Ya memang benar ada dua karyawan yang menjadi korban. Mereka adalah Silamudin yang bertugas di bagian operator dan Bambang selaku pengawas," paparnya.

Tetapi, terus dia, keduanya bukan terkena luka bakar, melainkan hanya luka ringan di bagian tangan dan kaki akibat terkena muncratan air panas. ''Mereka kini sudah ditangani dan diberikan perawatan," ujarnya.

Kebakaran itu juga sempat menyita perhatian Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini mendatangi lokasi kebakaran kemarin.

Pada kesempatan itu, Herman mengaku prihatin atas kebakaran tersebut. Karenanya, ia berharap kejadian itu tidak terulang. ''Apalagi ini menyangkut keselamatan buruh. Saya berharap setiap perusahaan memperhatikan instalasi yang ada di perusahaannya. Karena saya lihat, sering penyebab kebakaran karena korsleting listrik," katanya. (fbi/p4/c1/whk)

Komisi C Panggil Dishub

Posted: 20 Mar 2014 07:02 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung terus menjadi sorotan. Penyebabnya, satuan kerja (satker) itu dinilai belum menjalankan instruksi Wali Kota Herman H.N. untuk merazia sopir angkot. Salah satu yang menyoroti kinerja Dishub adalah Komisi C DPRD Bandarlampung. Bahkan, lembaga legislatif ini berencana memanggil Dishub dalam waktu dekat.

''Ini ada apa? Kok Dishub tidak mau merazia sopir angkot? Jelas kami bertanya-tanya. Makanya akan kami panggil Dishub untuk mengetahui alasan mereka tidak merazia sopir angkot. Karena ini sangat penting, menyangkut nyawa seseorang," ujar Ketua Komisi C Barlian Mansyur kemarin.

Kapan akan memanggil Dishub? Politisi Partai Golkar ini belum dapat memastikan. Sebab, ia harus berkoordinasi dahulu dengan anggota komisi C    mengenai waktu pemanggilan terhadap Dishub.

''Ya nantilah, kami cari waktu yang pas dahulu. Saya akan rapatkan dengan anggota kapan waktu yang pas untuk pemanggilannya," kata dia.

Dalam pemanggilan itu, terus Barlian, pihaknya tidak hanya menanyakan mengenai persoalan angkot, tetapi juga kinerja Dishub secara keseluruhan. Baik masalah izin trayek, parkir, maupun persoalan lain yang berhubungan dengan Dishub.

''Ini kan masuk triwulan pertama, kami akan evaluasi sebatas mana kinerja Dishub dari Januari sampai Maret 2014. Apakah ada peningkatan atau tidak?" ujarnya.

Diketahui, kepekaan Dishub Bandarlampung terhadap instruksi Wali Kota Herman H.N. untuk merazia sopir angkot patut dipertanyakan. Bagaimana tidak, Dishub tak mengindahkan instruksi tersebut.

Satker ini malah merazia truk dan mobil pikap. Razia yang dilakukan Rabu (19/3) itu digelar di Jl. Pangeran Emir M. Noor, Tanjungkarang Pusat.

Jalan tersebut memang bukan merupakan jalur trayek angkot. Karena pantauan Radar Lampung, tak satu pun angkot yang terkena razia.  

Saat ditanyakan, Kabid Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Iskandar Zulkarnain membantah jika pihaknya belum merazia sopir angkot yang melanggar aturan. Dia mengaku razia angkot sudah dilakukan beberapa pekan sebelumnya.

''Kalau angkot sudah kami razia kok. Sudah tiga pekan belakangan ini. Pastinya bukan cuma mobil pikap dan truk yang kami razia, angkot juga," akunya.

Dia menjelaskan, razia angkot dilakukan beberapa pekan sebelumnya di beberapa titik jalan. Seperti di Jl. Teuku Umar tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Soekarno-Hatta, Jl. Yos Sudarso, dan Jalan Pangeran Antasari.

''Kami merazianya tidak di satu tempat. Di tempat lain juga kami razia. Kebetulan tadi itu (kemarin, Red) razia dilakukan di Jl. Pangeran Emir M. Noor yang targetnya mobil pikap dan truk. Tetapi sebelumnya angkot juga sempat kami razia," ujarnya. (yud/p4/c1/whk)

Gagas Dua Flyover

Posted: 20 Mar 2014 07:01 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung kembali menggagas pembangunan megaproyek untuk kepentingan infrastruktur. Setelah Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Jalan Tol Trans-Sumatera, dalam waktu dekat Pemprov Lampung bakal membangun dua flyover.

    Kepala Dinas Bina Marga (DBM) Lampung Ali Rahman menuturkan, pembangunan jembatan layang ini dipastikan tidak akan merogoh kocek APBD Lampung.

Pasalnya, flyover yang bakal dibangun di simpang tiga Jl. Yos Sudarso dan Jl. Teluk Ambon, Panjang, Bandarlampung; serta pintu gerbang Bandarlampung dari arah Natar, Lampung Selatan, itu sepenuhnya dibangun menggunakan APBN.

    Tidak sebatas wacana. Pemerintah pusat pun telah memastikan menerima usulan yang dimasukkan DBM tahun lalu itu. Hanya memang pembangunannya belum dapat dilakukan tahun ini.

''Tahun ini baru sebatas pemberitahuan persetujuan proyek. Tapi, berdasarkan rencana, tahun depan sudah mulai dilakukan DED (detailed engineering design) atau terkait ketepatan mekanisme pembangunan. Selanjutnya pada 2016 sudah bisa mulai kita bangun," ujar Ali.

Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah pusat pun telah menganggarkan dana pembangunan flyover ini dalam Rancangan APBN 2015. Untuk pelaksanaan DED itu, pusat menyiapkan dana Rp2,25 miliar. Sementara pembangunan flyover-nya sendiri, pemerintah pusat tengah menghitungnya.

Nantinya, kata Ali, untuk di  kawasan simpang tiga Jl. Yos Sudarso dan Jl. Teluk Ambon bakal dibangun flyover sepanjang 300 meter. Tujuannya memperlancar arus lalu lintas pascakembali beroperasinya kereta api yang tahun ini diwacanakan kembali masuk ke Pelabuhan Panjang. ''Jadi kalau kereta api melintas, arus kendaraan tidak akan terganggu," ujarnya.

Sementara flyover di pintu gerbang Bandarlampung dari arah Natar bakal dibangun dua kali lebih panjang. Ya, untuk flyover di kawasan ini, pemerintah pusat mewacanakan bakal membangunnya sepanjang 600 meter.

"Mudah-mudahan dengan dibangunnya dua flyover ini, kita pun dapat lebih mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" katanya.

Menilik kondisi jalan di Lampung belakangan, pembangunan dua flyover ini memang dirasa sangat diperlukan. Pada kesempatan belum lama ini, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memaparkan data pada 2013, di mana rata-rata lebih dari 5.000 kendaraan yang melalui penyeberangan Bakauheni–Merak per hari.

Setiap hari, rata-rata 1.500 ton hasil pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok dari Sumatera dikirim ke Jakarta serta daerah lain di Jawa. Hal itu menyebabkan kondisi ruas jalan nasional dan jalan provinsi banyak yang rusak berat.

Untuk jalan nasional yang berada di kawasan Lampung, hanya 296,487 km dari total panjang 1.159,573  km yang masuk dalam kriteria baik atau hanya 25,5 persen dari total kesemuanya. Untuk jalan provinsi, dari total panjang 1.702,81 km, hanya 565,17 km (33,19 persen) dalam kondisi baik.

Selama kurun waktu 2004, jumlah kendaraan hanya tercatat 548.678 unit. Namun, hingga 2013 angka itu terus meningkat menjadi 2.636.819 unit atau sebesar 380 persen.

Tidak hanya kemacetan. Kondisi jalan pun ikut memengaruhi tingkat pertumbuhan kecelakaan lalu lintas. Dari data yang dihimpun, pada tahun kemarin terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban 1.874 orang dan kerugian mencapai Rp9,5 miliar. Untuk lokasi kejadiannya didominasi pada ruas jalan provinsi (39 persen) dan ruas nasional (30 persen).

"Jadi mempercepat pembangunan transportasi darat adalah hal yang wajib dilakukan pusat. Tentunya masyarakat Lampung ini juga sudah sangat menginginkan realisasi Jalan Tol Trans-Sumatera yang telah dijanjikan pemerintah pusat," ungkapnya. (sur/c2/dna)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar