Rabu, 02 April 2014

Bentuk Satgas Pantau Stok BBM

Bentuk Satgas Pantau Stok BBM


Bentuk Satgas Pantau Stok BBM

Posted: 02 Apr 2014 06:38 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) aman selama pemilihan umum (pemilu). Untuk menjamin hal itu, Pertamina Depot Panjang telah membentuk satuan tugas (satgas) yang memantau kebutuhan di semua titik. Operation Head Pertamina Depot Panjang Verie Lumintang mengatakan, satgas dibentuk sejak tahapan kampanye dimulai hingga satu minggu usai pemilu.

''Ada 140 SPBU di Lampung. Mereka wajib melaporkan kondisi di lapangan dua kali sehari, pagi dan sore," kata Verie usai silaturahmi dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung di Graha Patimura, Bandarlampung, kemarin (1/4).

    Menurut dia, jika ada kenaikan permintaan, pihaknya akan memenuhi sepanjang sesuai prosedur. ''Kami sudah diperintahkan oleh pemerintah untuk mengamankan pemilu. Masa seperti sekarang ini, mobilisasi terkait pemilu sedang tinggi. Jika stok BBM di SPBU kurang, akan menghambat proses itu," paparnya.

    Dilanjutkan, stok harus aman hingga tujuh hari ke depan. Tidak boleh kurang. Ini mengantisipasi jika ada permintaan mendadak, langsung dapat di-supply.

    ''Sejauh ini berdasarkan pantauan satgas aman-aman saja. Selain satgas, kami juga memiliki akses untuk dapat terhubung dengan SPBU yang ada di seluruh Lampung. Koordinasi cukup dengan SMS," katanya.

    Verie menambahkan, hingga Selasa (1/4) pagi, stok premium aman hingga 12 hari ke depan. Sementara solar hingga 9 hari ke depan. ''Setiap hari ada tanker yang bongkar. Kami memiliki dua dermaga untuk pembongkaran," ujarnya.

    Lebih jauh Verie menuturkan, permintaan premium per hari mencapai 2.250 kiloliter (KL) dan solar 1.800 KL. Untuk industri, permintaan solar mencapai 600 KL dan nelayan kurang dari 100 KL.

"Untuk permintaan elpiji 3 kilogram rata-rata per hari 270 ton dan elpiji 12 kg rata-rata 50 ton," ungkapnya. (eka/c2/ais)

Aneh, Hasil Lab Negative

Posted: 02 Apr 2014 06:38 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung merilis pernyataan soal tercemarnya air sumur warga sekitar Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT). Versi pemkot, penyebab pencemaran bukan berasal dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Pemkot mengklaim hasil uji laboratorium negatif.

Sayangnya, pemkot tak merinci dari mana penyebab tercemarnya sumur warga. Namun, pemkot memastikan bakal membangun drainase untuk mengantisipasi limbah dari RSUDDT.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun. Ia mengakui, pemkot mendapat informasi keluhan warga yang tinggal di sekitar rumah sakit. Karena itu, ia langsung memerintahkan Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH) kota mengecek air tersebut. Setelah dicek, hasilnya tidak ditemukan pencemaran itu.

''Kami sudah lakukan tes lab. Dan hasilnya negatif. Jadi, pencemaran tersebut bukan berasal dari IPAL karena tidak ditemukan tanda-tanda pencemaran,'' klaim Tobroni saat ditemui di ruangannya kemarin.

Untuk mengantisipasi pencemaran ditimbulkan oleh RSUDDT, pemkot menambah pembangunan drainase sepanjang 100 meter di sekitar rumah sakit.

''Kami sudah memerintahkan ke Dinas PU untuk membangun drainase agar mengurangi dampak pencemaran dari rumah sakit ke warga. Dan, mereka katanya siap membangun drainase. Mungkin pekan ini dilakukan pembangunan itu,'' jelasnya.

Terpisah, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur RSUDDT Taufik Nur mengatakan, sampai kini pihaknya belum mengetahui hasil uji laboratorium atas sampel yang telah diambil pihak BPPLH.

''Kalau memang nanti ada indikasi yang mengarah ke pencemaran lingkungan, pasti segera ditindaklanjuti. Seperti perbaikan terhadap sarana IPAL dan drainase pembuangan akhir,'' kata Taufik saat dihubungi via ponselnya.

Sebenarnya, setelah dilakukan penelusuran, pihak rumah sakit juga menangkap kekhawatiran warga terkait ketersediaan air bersih. ''Kekhawatiran warga tidak bisa mendapatkan saluran air bersih dari rumah sakit. Sebab, ada pergantian struktur kepegawaian di instansi kami. Cuma, sekarang airnya sudah disalurkan ke warga sesuai kebutuhan,'' jelasnya.

    Terpisah, warga setempat berharap agar pihak pemkot membuat saluran pembuangan serapi mungkin. Hayati, warga setempat, menyatakan, pemkot harus memperhatikan kenyamanan warga sekitar rumah sakit.

''Kami di sini sudah mengetahui rumah sakit akan membuat tiga titik terowongan untuk mengalirkan limbah cairan. Tapi, kami berharap rumah sakit membuat sebagus mungkin supaya tak bocor dan masuk ke sumur saya lagi,'' ujarnya.

Asma Bebi, ketua RT setempat, mendapat informasi bahwa pihak rumah sakit sudah mempersiapkan pembuatan irigasi. Namun, belum diketahui kapan saluran ini dikerjakan.

Diberitakan sebelumnya, RSUDDT mendapat tudingan miring terkait dugaan bocornya IPAL. Penyebabnya, sumur warga di sekitar rumah sakit tercemar dan berbau.

Jika IPAL ini benar-benar bocor, warga sekitar berpotensi terjangkit penyakit. Hal itu diungkapkan Pengamat Lingkungan Hidup Lampung asal Universitas Malahayati Muhtadi A. Temenggung.

Dia menjelaskan, sumber pencemaran yang berasal dari air bermacam-macam. Ada yang berasal dari limbah warga, sungai, bahkan septic tank.

Karena itu, yang harus dipahami adalah letak atau lingkungan kediaman warga. Di mana, jika rumah warga dekat dengan sungai, bisa jadi pencemaran berasal dari sungai. Dan apabila lingkungan warga dekat dengan sampah, bisa jadi pencemaran berasal dari sampah.

''Nah, kalau kediaman warga itu dekat dengan rumah sakit, bisa jadi pencemaran warga berasal dari IPAL. Maka itu, harus dilihat juga jarak rumah warga dengan rumah sakit. Kalau dekat, bisa jadi pencemaran memang dari sana. Tapi, kalau rumah warga itu dekat dengan sungai, bisa juga pencemarannya berasal dari sungai,'' paparnya.

Untuk melihat apakah pencemaran warga itu disebabkan oleh rumah sakit, kata Muhtadi, pihak terkait bisa melihat dari sejarah bangunan di lingkungan daerah itu. Di mana, sebelum rumah sakit ada, seperti apa kondisinya. Dan setelah berdiri, apa kondisinya.

''Ini bisa dilihat dari dokumen lingkungan yang dimiliki rumah sakit. Setiap rumah sakit biasanya mempunyai dokumen lingkungan. Nah, coba dilihat seperti apa dokumen lingkungannya,'' katanya.

Tidak hanya itu. Air limbah yang dikeluarkan rumah sakit juga harus diperiksa seperti apa baku mutunya, dikarenakan sebelum IPAL tersebut dikelola menjadi air yang bersih. Limbah IPAL itu juga harus memenuhi baku mutu.

''Setiap limbah cair yang dibuang kan diolah dulu, yang harus diteliti, seperti apa pengolahannya. Apakah sesuai dengan baku mutu atau tidak, ini yang harus dilihat,'' ucapnya.

Muhtadi menambahkan, ada beberapa air yang mengandung kuman penyakit. Di mana, jika limbah tersebut mempunyai sifat patogen atau bahan kimia yang mengandung bakteri patogen, sangat membahayakan masyarakat yang menghirup limbah itu. ''Kalau ini sampai terjadi, warga akan mengalami penyakit menular misalnya diare,'' pungkasnya. (yud/p5/c3/wdi)

 

Pekerja Diliburkan, Renovasi Mandek

Posted: 02 Apr 2014 06:38 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pembangunan dua pasar yakni Pasar Tugu dan Pasar Smep terkesan sangat santai. Bahkan, terhitung 1–10 April 2014, pembangunan dihentikan sementara oleh pengembang. Sebabnya, PT Prabu Artha sebagai pengembang memberi libur khusus kepada para pekerja. Adanya pemberian libur lebih dari sepekan itu dibenarkan Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo. Ia mengatakan, libur itu lantaran ada pemilu 9 April.

''Ya, pembangunan itu memang sengaja diberhentikan, karena mereka (pekerja, Red) ingin mengaspirasikan suaranya saat pemilu,'' ungkap Fery saat dihubungi melalui ponselnya kemarin (1/4).

Rata-rata, Alay –sapaan akrab Fery Sulistyo– menjelaskan, kediaman pekerja yang membangun pasar tersebut di luar Bandarlampung. Sehingga, mereka pulang ke kampung halaman untuk menggunakan hak pilihnya. ''Pekerja saya ini jauh-jauh. Ada yang dari pulau Jawa. Mereka ini juga kan ingin berpartisipasi untuk memilih pada 9 April nanti,'' ujarnya.

Terlebih jika tak diliburkan, Alay beralasan, pekerja bisa tak konsentrasi dalam bekerja. ''Saya nggak mau, pekerja saya sebentar-sebentar izin untuk ikut kampanye. Ya sekalian saja saya liburkan, sampai pemilu selesai,'' katanya.

Diketahui, Pasar Tugu ditarget rampung Agustus ini. Sementara Pasar Smep pada 2016. Alay meyakinkan, libur pekerja tak akan merubah target rampungnya pasar tersebut. ''Ya nggak berpengaruhlah. Kami optimistis penyelesaiannya tepat waktu. Saya minta pedagang dan masyarakat jangan panik lah, semua baik-baik saja,'' ucapnya.

Sementara itu, terkait statement pedagang yang menyebut renovasi pasar sudah mandek sebulan, Alay membantahnya. Menurut dia, pembangunan pasar tak mandek. Hanya, butuh perencanaan yang matang. ''Bohong itu. Tidak benar. Pembangunan ini bukan mandek, tapi memang dibutuhkan perencanaan yang matang,'' pungkasnya. (yud/p5/c3/wdi)

Tunggu Keputusan Wali Kota

Posted: 02 Apr 2014 06:38 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Posisi kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung yang ditinggalkan Dhomiril Hakim Yhs. bakal kosong untuk beberapa waktu. Pasalnya, pengisian jabatan tersebut merupakan wewenang Wali Kota Bandarlampung Herman H.N.

    Karena itu, untuk mengisinya harus menunggu Herman H.N. selesai cuti kampanye dahulu. Penegasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun. Menurutnya, sikap pemkot nantinya ditentukan oleh wali kota.    ''Kami belum mengambil sikap. Kami menunggu Pak Wali Kota selesai cuti dahulu. Karena pergantian kepala dinas ini kewenangan Pak Wali, bukan kewenangan saya," ungkap Tobroni di ruang kerjanya kemarin (1/4).

    Saat ini, sambung dia, Pemkot Bandarlampung juga masih dalam masa berkabung atas meninggalnya Dhomiril. Sehingga, pemkot masih belum mencari pengganti yang tepat untuknya.

    ''Ya, kita lihat saja nanti. Karena saat ini kita juga masih dalam masa berkabung, jadi belum mengarah ke situ (pergantian). Ya memang nanti ada pergantian, tetapi kami berkoordinasi dahulu dengan Pak Wali Kota," ujarnya.

    Namun, ia mengingatkan agar jajaran Disnaker tetap bertugas seperti biasa, meski kursi kepala dinas masih kosong. Tobroni yakin para pegawai Disnaker dapat memberi pelayanan maksimal ke warga. Sebab, masing-masing pegawai punya bidang tugas sendiri.

    Untuk masalah yang mendesak, lanjut dia, bisa dikoordinasikan langsung ke Sekkot Bandarlampung Badri Tamam. ''Misalnya nanti ada permasalahan yang urgen, silakan koordinasikan dengan Sekkot. Tetapi selagi itu bisa di-handle oleh mereka, ya dikerjakan. Jangan sampai segala pekerjaan itu tergantung kepala dinasnya," kata Tobroni.

    Ia berharap ke depan tidak ada lagi tugas yang terbengkalai. ''Jadi, roda pemerintahan dan tugas serta tanggung jawab di Disnaker tetap berjalan. Dan harus saling koordinasi antarlini," pungkasnya. (yud/p5/c1/wdi)

Janji Lapor Hari Ini

Posted: 02 Apr 2014 06:37 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) belum melaporkan perkara konsumen dan leasing SMS Finance ke polisi. Padahal, BPSK berjanji melaporkan sengketa itu secepatnya. Kali ini, BPSK kembali berjanji melaporkan sengketa tersebut hari ini.

    ''Kendala kami terhenti karena menelaaah jawaban pihak SMS Finance mengenai konsumen yang bersengketa dengan perusahaan. Namun rencananya, kami melapor pada Rabu (2/4)," ujar Fauzi Malanda, anggota BPSK, kemarin.

    Dalam laporannya, BPSK mencantumkan soal perampasan mobil. Hal ini, lanjut dia, agar jadi pelajaran bahwa perampasan kendaraan adalah bentuk kriminalitas.

    ''Kami akan melaporkan mengenai perampasan kendaraannya ke kepolisian. Agar menjadi pelajaran bagi perusahaan leasing untuk tidak melakukan perampasan kendaraan di tengah jalan karena termasuk tindak kriminalitas," ujarnya.

    Sebelumnya, BPSK Bandarlampung mengurungkan niat untuk melaporkan kasus sengketa Yeni Zulfa dengan SMS Finance ke pihak kepolisian. Pasalnya, SMS Finance memberikan surat tanggapan ke pihak BPSK yang mengatakan bahwa yang melakukan kredit mobil Avanza nomor polisi BE 2595 BN bukanlah kreditur bernama Yeni Zulfa, melainkan Rodiah.

    Menurut Fauzi, pihaknya memang akan melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian. Namun karena pihak SMS Finance mengirimkan surat tanggapan ke BPSK yang menyatakan ibu Yeni Zulfa bukan konsumen mereka, sehingga pihaknya kembali mengecek kebenarannya. Yeni menuturkan bahwa peminjaman tersebut bukanlah atas nama dirinya, tetapi nama adiknya yakni Rodiah.

    ''Ibu Yeni menceritakan kronologis kepada kami, kenapa bukan namanya, melainkan nama adiknya. Dia menerangkan kalau pakai nama dirinya, akan terganjal untuk peminjaman. Jadi atas suruhan SMS Finance, dia menggunakan nama orang lain," bebernya.

    ''Karena kami mengindahkan surat dari SMS Finance bahwa Ibu Yeni Zulfa bukan konsumennya, maka kami tunda dahulu untuk melapor. Tetapi hari Rabu atau Kamis kami tetap melaporkan ke kepolisian kasus keluhan konsumen tersebut," ujarnya. (why/p5/c1/wdi)

Pertamina Ikut Buka SPBU, Pengusaha Menjerit

Posted: 02 Apr 2014 06:36 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pertemuan dengan anggota Komisi VII DPR RI Alimin Abdullah digunakan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyampaikan keluhan. Ini terkait kebijakan Pertamina yang diizinkan membuka SPBU.

    "Pertamina sekarang ini main atas dan bawah, ikut-ikut juga membuka SPBU. Kalau bisa, ya jangan dilanjutkan membuka SPBU barunya. Cukup menyalurkan saja, menjadi penyelenggara. Kalau dibiarkan, bisa mematikan pengusaha SPBU," kata pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung Donny Irawan ketika silaturahmi Hiswana Migas dengan Alimin Abdullah di Graha Patimura, Bandarlampung, kemarin (1/4).

    Donny mengatakan, DPR harus cepat mengambil kebijakan sehingga Pertamina tak terkesan bermain sendiri. Mereka yang menyalurkan, namun mereka juga menjual ke masyarakat.

"Bukan masalah penurunan omzet. Hanya, untuk pengusaha yang ingin membuka SPBU tidak diizinkan," paparnya.

    Menurut Donny, hal ini sudah sering dikeluhkan pengusaha SPBU. Namun, Pertamina Panjang beralasan bahwa itu kebijakan pusat dan mereka tidak bisa memutuskan.

    Sementara Operation Head Pertamina Panjang Verie Lumintang membenarkan banyak keluhan terkait SPBU itu. Ia menyatakan, hal itu kebijakan pusat dan pihaknya hanya melaksanakan.

    Verie menyebutkan, di Lampung terdapat tujuh unit SPBU COCO (company own company operated). Untuk Bandarlampung ada dua unit dan SPBU CODO (company owned dealer operated) terletak di Rajabasa.

    Pertamina menargetkan penyediaan 12 SPBU COCO setiap tahun. SPBU itu disebar di seluruh Indonesia mengacu pada potensi ekonomi masing-masing daerah.  

Untuk merealisasikan pembangunannya, dibutuhkan dana hingga Rp20 miliar per SPBU. Jumlah itu bisa lebih besar lagi, khususnya di daerah-daerah strategis.

    Pada bagian lain, Ketua Umum DPP Hiswana Migas Eri Purnomohadi juga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa selain mengeluhkan masalah itu ke pusat. "Karena itu, kami berharap DPR RI sebagai salah satu komponen pembuat kebijakan dapat mendengar keluhan ini dan segera melakukan langkah," ujarnya.

    Sementara Alimin Abdullah mengatakan, pihaknya akan membahas masalah ini sesegera mungkin sehingga tidak akan timbul gejolak. ''Nanti komisi VII mengagendakan pembahasan," ungkapnya. (eka/c2/ais)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar