Jumat, 19 Februari 2016

Dari Sini Iuran Dana BJPS Diambil

Dari Sini Iuran Dana BJPS Diambil


Dari Sini Iuran Dana BJPS Diambil

Posted: 19 Feb 2016 05:41 AM PST

radarlampung.co.id – Tenaga kontrak di Pemprov Lampung dipastikan mendapat BPJS Kesehatan. Saat ini masih dilakukan pendataan. Nah, dari mana sumber dananya?

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Bandarlampung Sofyeni mengatakan para tenaga kontrak tak perlu khawatir pemotongan akan memberatkan.

''Sebab, pembayaran iuran tenaga kontrak ini  akan dibayarkan menggunakan ABPN dan APBD,'' katanya saat rapat Forum Komunikasi bersama pemangku kepentingan utama BPJS Kesehatan Bandarlampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung Jumat (19/2) di ruang rapat Asisten Bidang Kesra Pemrov Elya Muchtar.

Pembayaran ini, sambung Sofyeni, dibuktikan dengan SPM Gaji atau pembayaran honor, melalui Bendahara Gaji/Honor yang sudah memperhitungkan potongan iuaran BPJS Kesehatan.

Prosentase upah yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan baik yang dibiayai APBN dan APBD sebesar 5 persen dengan pembagian 3 persen dari pemerintah dan 2 persen dari honorer pribadi. (rls/ary)

Yieha! Tenaga Kontrak Dapat BPJS

Posted: 19 Feb 2016 05:26 AM PST

radarlampung.co.id -  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Bandarlampung akan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

''Mereka yang mendapatkan adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN), yakni pegawai tidak tetap, pegawai honorer atau staf khusus yang  honornya dibiayai  APBN maupun APBD,'' kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandarlampung Sofyeni di ruang rapat asisten bidang kesra Pemrov Lampung, Elya Muchtar, Jumat (19/2).

Terpisah, Elya Muchtar mengatakan program ini merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang  tengah digalakan  Pemerintah Pusat. Artinya, negara hadir memastikan rakyatnya terjamin akan kesehatannya.

''Ini juga akan menimbulkan efek keadilan karena semua lapisan masyarakat menerima fasilitas jaminan kesehatan yang disediakan negara,'' imbuhnya.

Karo Humas dan Protokol Bayana menambahkan program ini akan diawali lebih dulu dengan proses advokasi bagi tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dimana kita akan bekerja sama dengan BPJS mendata tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung baik yang dibiayai APBD maupun APBN,'' ujarnya. (rls/ary)


Pesan Ridho ke Kepala BPK Baru

Posted: 19 Feb 2016 03:38 AM PST

radarlampung.co.id - Gubernur M. Ridho Ficardo berharap kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat membantu pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

''Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku,'' kata Ridho pada serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK RI Perwakilan Lampung dari V.M. Ambar Wahyuni kepada Sunarto, Jumat (19/2) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Sunarto sebelumnya menjabat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Ia menggantikan V. M. Ambar Wahyuni yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.  

Gubernur juga menyampaikan, berdasarkan hasil arahan Presiden Joko Widodo, daerah diminta untuk dapat mengelola keuangan secara baik. Karena terdapat diantara daerah yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun justru pengelolaan keuangan kurang baik.

"Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang lama Bu Ambar telah mengawali pengelolaan keuangan daerah yang baik. Diharapkan Pak Sunarto dapat melanjutkan program tersebut. Yakni pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sesuai ketentuan yang berlaku," kata Gubernur.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto, meminta agar Pimpinan Daerah segera mengatasi kendala perubahan pengelolaan keuangan. Yang semula berbasis kas menjadi basis akrual.

"Karena terdapat komponen yang berbeda dalam laporan keuangan berbasis akrual. Laporan ini lebih lengkap, dan juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan," ujar Sunarto. (rls/ary)
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar