Kamis, 03 April 2014

Polda Tetap Usut, BPPLH Diminta Proaktif

Polda Tetap Usut, BPPLH Diminta Proaktif


Polda Tetap Usut, BPPLH Diminta Proaktif

Posted: 02 Apr 2014 07:57 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung terus menyelidiki dugaan pencemaran sumur warga yang diduga disebabkan bocornya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) Bandarlampung.

    Koprs Bhayangkara itu tidak terpengaruh dengan pernyataan Wakil Wali Kota Tobroni Harun yang menyatakan, dari hasil tes laboratorium yang dilakukan pemkot, RSUDDT tidak terbukti mencemari sumur warga.

Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, hingga kemarin penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung masih melakukan pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket) mengenai dugaan pencemaran tersebut.

''Ya, penyidik Ditreskrimsus masih pulbaket. Kami belum tahu hasilnya, tunggu saja. Pastinya penyidik bekerja profesional, dan saat ini masih bekerja untuk membuktikan apakah pencemaran sumur warga memang disebabkan bocornya IPAL RSUDDT Bandarlampung,'' ujar Sulistyaningsih singkat di ruang kerjanya kemarin.

Sementara, anggota Komisi D DPRD Bandarlampung Dolly Sandra meminta kepada Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) mengecek rutin limbah yang dihasilkan dari seluruh rumah sakit yang ada di Bandarlampung.

Sebab, menurut dia, dugaan pencemaran limbah yang dihasilkan dari rumah sakit tidak hanya terjadi di RSUDDT. Tapi juga di rumah sakit lainnya yang ada di kota ini.

''Coba dong BPPLH turun langsung ke lapangan dengan mengecek seluruh rumah sakit di Bandarlampung. sebab, tidak menutup kemungkinan ada rumah sakit lain yang limbahnya mencemari rumah warga sekitar rumah sakit tersebut,'' kata dia kemarin (2/4).

Seharusnya, kata Dolly, BPPLH lebih intens lagi mengecek limbah medis yang dihasilkan rumah sakit. Terlebih, BPPLH memang dinilainya hanya turun ke lapangan jika ada pengaduan dari masyarakat

''Masak BPPLH turun ke lapangan kalau ada pengaduan saja? Tugas BPPLH itu kan memastikan apakah pembuangan limbah yang dilakukan suatu perusahaan atau dalam hal ini rumah sakit sesuai dengan aturan,'' tuturnya.

Dia menambahkan, pengecekan yang dilakukan BPPLH minimal dilakukan tiga bulan sekali, ini untuk melihat bagaimana sistem pembuangan limbah yang dilakukan rumah sakit, agar ke depannya tidak terjadi lagi kebocoran.

''Harus ada monitoring dari BPPLH terhadap rumah sakit, monitoring ini menjadi dasar bagaimana progres ke depannya agar tidak terjadi lagi pencemaran,'' pungkasnya.

Diketahui, Pemkot Bandarlampung merilis pernyataan soal tercemarnya air sumur warga sekitar RSUDDT, Selasa (1/4). Versi pemkot, penyebab pencemaran bukan berasal dari IPAL. Pemkot mengklaim hasil uji laboratorium negatif.

Sayangnya, pemkot tak merinci dari mana penyebab tercemarnya sumur warga. Namun, pemkot memastikan bakal membangun drainase untuk mengantisipasi limbah RSUDDT.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun. Ia mengakui, pemkot mendapat informasi keluhan warga yang tinggal di sekitar rumah sakit. Karena itu, ia langsung memerintahkan BPPLH mengecek air tersebut. Setelah dicek, hasilnya tidak ditemukan pencemaran itu.

''Kami sudah lakukan tes lab. Dan hasilnya negatif. Jadi, pencemaran tersebut bukan berasal dari IPAL karena tidak ditemukan tanda-tanda pencemaran,'' klaim Tobroni saat ditemui di ruangannya, Selasa (1/4).

Untuk mengantisipasi pencemaran ditimbulkan oleh RSUDDT, pemkot menambah pembangunan drainase sepanjang 100 meter di sekitar rumah sakit.

''Kami sudah memerintahkan ke Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun drainase agar mengurangi dampak pencemaran dari rumah sakit ke warga. Dan, mereka katanya siap membangun drainase. Mungkin pekan ini dilakukan pembangunan itu,'' jelasnya.

Terpisah, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur RSUDDT Taufik Nur mengatakan, sampai kini pihaknya belum mengetahui hasil uji laboratorium atas sampel yang telah diambil pihak BPPLH.

''Kalau memang nanti ada indikasi yang mengarah ke pencemaran lingkungan, pasti segera ditindaklanjuti. Seperti perbaikan terhadap sarana IPAL dan drainase pembuangan akhir,'' kata Taufik saat dihubungi via ponselnya.

Sebenarnya, setelah dilakukan penelusuran, pihak rumah sakit juga menangkap kekhawatiran warga terkait ketersediaan air bersih. ''Kekhawatiran warga tidak bisa mendapatkan saluran air bersih dari rumah sakit. Sebab, ada pergantian struktur kepegawaian di instansi kami. Cuma, sekarang airnya sudah disalurkan ke warga sesuai kebutuhan,'' jelasnya.

    Terpisah, warga setempat berharap agar pihak pemkot membuat saluran pembuangan serapi mungkin. Hayati, warga setempat, menyatakan, pemkot harus memperhatikan kenyamanan warga sekitar rumah sakit.

''Kami di sini sudah mengetahui rumah sakit akan membuat tiga titik terowongan untuk mengalirkan limbah cairan. Tapi, kami berharap rumah sakit membuat sebagus mungkin supaya tak bocor dan masuk ke sumur saya lagi,'' ujarnya.

Asma Bebi, ketua RT setempat, mendapat informasi bahwa pihak rumah sakit sudah mempersiapkan pembuatan irigasi. Namun, belum diketahui kapan saluran ini dikerjakan.

Diberitakan sebelumnya, RSUDDT mendapat tudingan miring terkait dugaan bocornya IPAL. Penyebabnya, sumur warga di sekitar rumah sakit tercemar dan berbau.

Jika IPAL ini benar-benar bocor, warga sekitar berpotensi terjangkit penyakit. Hal itu diungkapkan Pengamat Lingkungan Hidup Lampung asal Universitas Malahayati Muhtadi A. Temenggung.

Dia menjelaskan, sumber pencemaran yang berasal dari air bermacam-macam. Ada yang berasal dari limbah warga, sungai, bahkan septic tank.

Karena itu, yang harus dipahami adalah letak atau lingkungan kediaman warga. Di mana, jika rumah warga dekat dengan sungai, bisa jadi pencemaran berasal dari sungai. Dan apabila lingkungan warga dekat dengan sampah, bisa jadi pencemaran berasal dari sampah.

''Nah, kalau kediaman warga itu dekat dengan rumah sakit, bisa jadi pencemaran warga berasal dari IPAL. Maka itu, harus dilihat juga jarak rumah warga dengan rumah sakit. Kalau dekat, bisa jadi pencemaran memang dari sana. Tapi, kalau rumah warga itu dekat dengan sungai, bisa juga pencemarannya berasal dari sungai,'' paparnya.

Untuk melihat apakah pencemaran warga itu disebabkan oleh rumah sakit, kata Muhtadi, pihak terkait bisa melihat dari sejarah bangunan di lingkungan daerah itu. Di mana, sebelum rumah sakit ada, seperti apa kondisinya. Dan setelah berdiri, apa kondisinya.

''Ini bisa dilihat dari dokumen lingkungan yang dimiliki rumah sakit. Setiap rumah sakit biasanya mempunyai dokumen lingkungan. Nah, coba dilihat seperti apa dokumen lingkungannya,'' katanya.

Tidak hanya itu. Air limbah yang dikeluarkan rumah sakit juga harus diperiksa seperti apa baku mutunya, dikarenakan sebelum IPAL tersebut dikelola menjadi air yang bersih. Limbah IPAL itu juga harus memenuhi baku mutu.

''Setiap limbah cair yang dibuang kan diolah dulu, yang harus diteliti, seperti apa pengolahannya. Apakah sesuai dengan baku mutu atau tidak, ini yang harus dilihat,'' ucapnya.

Muhtadi menambahkan, ada beberapa air yang mengandung kuman penyakit. Di mana, jika limbah tersebut mempunyai sifat patogen atau bahan kimia yang mengandung bakteri patogen, sangat membahayakan masyarakat yang menghirup limbah itu. ''Kalau ini sampai terjadi, warga akan mengalami penyakit menular misalnya diare,'' pungkasnya. (why/red/p5/c3/whk)

BPSK Gertak Sambal?

Posted: 02 Apr 2014 07:57 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Berulang kali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bandarlampung menyatakan bakal lapor polisi. Faktanya, hingga kemarin, BPSK tak kunjung melaporkan kasus penarikan mobil konsumen SMS Finance ke polisi. Kesan yang timbul, BPSK tak serius dan hanya gertak sambal.

Anggota BPSK Fauzi Maulanda berkilah, pihaknya masih mengumpulkan data pelaporan dan pemblokiran kendaraan Yeni Zulfa, korban penarikan paksa debt collector. Menurutnya, kemarin BPSK mendatangi Samsat dan pengadilan. Pemblokiran kendaraan, lanjut dia, perlu dilakukan lantaran ada info mobil itu dilelang manajemen SMS Finance.

"Ya, hari ini kita tak jadi melaporkan ke pihak kepolisian karena memblokir kendaraan milik Ibu Yeni Zulfa ke Samsat dan pengadilan. Karena informasi yang kita terima, mobil itu dilelang oleh pihak manajemen SMS Finance," ujarnya kemarin (2/4).

Namun, Fauzi lagi-lagi berjanji BPSK bakal melaporkan kasus itu ke polisi. Ia kembali berencana ke polisi hari ini. Ia mengklaim, semua berkas dan barang bukti sudah lengkap.

''Kita bawa ke proses hukum biar nanti aparat penegak hukum yang menindaknya. Intinya, kami menyerahkan keadilan ke aparat penegak hukum atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak SMS Finance dalam melakukan penarikan di tengah jalan," ujarnya  

Diberitakan sebelumnya, BPSK Bandarlampung menangani kasus penarikan paksa mobil konsumen SMS Finance. BPSK menyatakan, akan melaporkan kasus itu ke polisi. Namun, ada saja kendala BPSK sehingga tak melapor ke polisi.

Yeni Zulfa, kreditur SMS Finance yang melapor ke BPSK, memang mengaku  kecewa dengan lembaga pembiayaan itu. Warga Jl. Panglima Polim, Gg. Sawo 1, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, itu mengangsur minibus Avanza di SMS Finance. Namun, diakuinya, proses pembayaran kredit tak lancar. Yeni menunggak pembiayaan selama lima bulan.

Pada 22 Januari 2014, mobil itu diambil paksa ketika berada di Jl. Pagar Alam, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandarlampung. ''Saya dan suami langsung mendatangi pihak leasing itu," katanya.

 Dalam pertemuan dengan pihak leasing, Yeni meminta jeda waktu seminggu untuk melunasi tunggakannya sekitar Rp33 juta. Tapi, pihak leasing menyatakan angsuran total yang harus dibayar Yeni membengkak jadi Rp68 juta. ''Katanya, rinciannya Rp15 juta untuk biaya tarikan dan denda Rp20 juta," ungkapnya. (why/c2/wdi)

 

Alasan Pengembang Tak Rasional

Posted: 02 Apr 2014 07:56 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Alasan PT Prabu Artha yang menunda pembangunan Pasar Smep dan Pasar Tugu selama sepuluh hari untuk memberi kesempatan pekerjanya mengikuti pemilu itu dinilai tak rasional oleh Komisi B DPRD Bandarlampung.

Anggota Komisi B Hamonangan Napitupulu mengatakan, pemilu akan digelar 9 April,  sementara sejak 1–10 April, PT Prabu Artha sudah meliburkan pekerjanya.

''Memangnya para pekerja itu diambil dari mana? Dari Pulau Jawa apa? Di Lampung kan banyak yang bisa bekerja bangunan,'' kata Hamonangan kemarin (2/4).

Hamonangan menilai, pengerjaan dua pasar tersebut tidak akan selesai jika PT Prabu Artha tetap dengan keputusannya meliburkan pekerja selama 10 hari. Terlebih, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pada dua pasar tersebut.

''Mereka itu kan memiliki target bulanan. Nah, jika pada Maret saja targetnya tidak tercapai, bagaimana mau menyelesaikan sesuai target,'' jelasnya.

Dia melanjutkan, seharusnya PT Prabu Artha memberikan alasan yang logis kenapa pembangunan itu terhenti. ''Jadi, masyarakat tidak merasa dibohongi. Apa dikiranya semua pedagang itu tidak berpendidikan? Sehingga, semaunya membuat dalih. Jangan dilihat mereka hanya sebagai pedagang. Karena kan, kita tidak bisa mengukur semua pengetahuan dan kemampuan masing-masing orang,'' sesalnya.

Dengan begini, politisi PDI Perjuangan itu meminta ke Pemkot Bandarlampung dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) segera mengambil langkah tegas. Sebab, ia memandang, persoalan tersebut bukan lagi perkara kecil, karena menjadi sorotan warga Kota Tapis Berseri.

''Ini akan jadi dosa besar bagi DPP, seandainya pedagang yang menggantungkan hidup dari hasil berdagang di lokasi itu tiba-tiba harus menanggung kerugian bertahun-tahun. Di mana, akibat tidak beresnya pembangunan tersebut,'' ucapnya.

Jangan sampai, lanjut dia, masyarakat membuat peradilan sendiri. ''Pemerintah sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Sekarang, pedagang dan DPP pasti mempunyai penilaian sendiri-sendiri tentang bagaimana kinerja pengembang saat ini. Tetapi perlu dilihat secara real, sejak dibuatnya kesepakatan, sampai hari ini, progresnya apa yang sudah bisa terlihat, dan apa hasilnya. Kalau memang tidak ada, ya jangan berharap banyak,'' ungkapnya.

Terpisah, Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar juga menilai, jumlah hari libur yang diberikan PT Prabu Artha terlalu lama.

''Nggak perlu harus sepuluh hari lah. Pulang kampung seperti ke daerah Jawa dan lainnya itu 3–4 hari saja. Kalau sepuluh hari, terlalu lama,'' kata Khasrian kemarin.

Dia mengaku, pihaknya memang tidak terlalu mempermasalahkan terkait liburnya pekerja tersebut. Sebab, hal itu menjadi kewenangan investor. ''Tetapi, kalau libur terlalu lama, bisa tidak sesuai target, kan investor kena denda nanti kalau tidak sesuai target. Pastinya, saya nggak sependapat kalau libur pekerja itu sampai 10 hari, terlalu lama!'' urainya.

Karena itu, pihaknya berharap PT Prabu Artha menyelesaikan renovasi dua pasar tersebut tepat waktu. Sebab, untuk Pasar Smep kontrak kerjanya berakhir hingga Juni 2016 dengan pengelolaan selama 30 tahun. Kemudian Pasar Tugu, kontrak kerjanya hingga Agustus 2014 dengan pengelolaan selama 20 tahun.

''Kalau untuk penyelesaian renovasi di bagian basement dan lantai 1 Pasar Smep, kontrak kerja sampai akhir Agustus 2015. jika lantai 2 dan seterusnya, secara keseluruhan sampai 2016. bila untuk Pasar Tugu, selesai pada Agustus 2014,'' paparnya.

Terkait renovasi Pasar Tugu, progres pembangunannya sudah tahap penyelesaian. Namun, untuk penyedotan atau pengurasan genangan air di pasar itu terus dilakukan.

''Karena airnya berasal dari beberapa siringan, dan siringannya itu pun luasannya sempit. Jadi, airnya mengalir ke genangan air yang banyak itu. Aliran air yang ada di siringnya itu mengalir ke genangan air yang luas itu,'' terangnya.

Sebelumnya, pembangunan Pasar Tugu dan Pasar Smep terkesan sangat santai. Bahkan, terhitung 1–10 April, pembangunan dihentikan sementara oleh pengembang.

Sebabnya, PT Prabu Artha sebagai pengembang memberi libur khusus kepada pekerja. Adanya pemberian libur lebih dari sepekan itu dibenarkan Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo. Ia mengatakan, libur ini lantaran ada Pemilu 9 April.

''Ya, pembangunan itu memang sengaja diberhentikan, karena mereka (pekerja, Red) ingin mengaspirasikan suaranya saat pemilu,'' ungkap Fery saat melalui telepon selulernya, Selasa (1/4).

Rata-rata, Alay –sapaan akrab Fery Sulistyo– menjelaskan, kediaman pekerja yang membangun pasar tersebut di luar Bandarlampung. Sehingga, mereka pulang ke kampung halaman untuk menggunakan hak pilihnya. ''Pekerja saya ini jauh-jauh. Ada yang dari pulau Jawa. Mereka ini juga kan ingin berpartisipasi untuk memilih pada 9 April nanti,'' ujarnya.

Terlebih jika tak diliburkan, Alay beralasan, pekerja bisa tak konsentrasi dalam bekerja. ''Saya nggak mau, pekerja saya sebentar-sebentar izin untuk ikut kampanye. Ya sekalian saja saya liburkan, sampai pemilu selesai,'' katanya.

Diketahui, Pasar Tugu ditarget rampung Agustus ini. Sementara Pasar Smep pada 2016. Alay meyakinkan, libur pekerja tak akan merubah target rampungnya pasar tersebut. ''Ya nggak berpengaruhlah. Kami optimistis penyelesaiannya tepat waktu. Saya minta pedagang dan masyarakat jangan panik lah, semua baik-baik saja,'' ucapnya.

Sementara itu, terkait statement pedagang yang menyebut renovasi pasar sudah mandek sebulan, Alay membantahnya. Menurut dia, pembangunan pasar tak mandek. Hanya, butuh perencanaan yang matang. ''Bohong itu. Tidak benar. Pembangunan ini bukan mandek, tapi memang dibutuhkan perencanaan yang matang,'' pungkasnya. (red/p5/c3/whk)

Razia Angkot Bodong!

Posted: 02 Apr 2014 07:56 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera menertibkan angkutan kota (angkot) yang tak memiliki izin trayek alias bodong. Instruksi itu dikeluarkannya lantaran ia mendapatkan informasi jika masih banyak angkot bodong beroperasi di Kota Tapis Berseri. Menurutnya, keberadaan angkot bodong pastinya menurunkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, angkot tersebut tidak mengurus izin trayek yang di dalam pengurusannya terdapat retribusi untuk PAD.

''Makanya, kami minta Dishub segera menertibkan angkot. Namanya bodong, ya harus segera ditertibkan. Segera gelar razia!'' kata Tobroni saat sidak ke Dishub Bandarlampung kemarin (2/4).

Berapa kerugian pemkot dengan keberadaan angkot bodong? Ditanya seperti itu, Tobroni mengaku belum mengetahuinya. Alasannya, Dishub masih menginventarisasi dan mencari angkot bodong yang beroperasi di Bandarlampung.

''Kami kan belum tahu ada berapa angkot bodong. Nanti kalau sudah di razia dan ditemukan ada angkot bodong, baru dapat dihitung kerugiannya,'' jawabnya.

Sementara, Kadishub Bandarlampung Rifa'i mengatakan, pihaknya memastikan akan menertibkan angkot bodong di Bandarlampung. Namun, penertiban belum bisa dilakukan dalam waktu dekat lantaran banyak pekerjaan yang harus dikerjakan instansinya.

''Mungkin 10 April lah kami akan razia angkot. Tapi razianya tidak terjadwal. Yang pasti dimulai dari tanggal tersebut,'' bebernya.

Terpisah, Koordinator Lapangan (Korlap) Razia Angkot Mega Sumbahan menjelaskan, pada 2014 pihaknya sudah menggelar razia angkot, truk, dan pikap.

Hasilnya ditemukan 51 angkot yang melanggar karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti kaca film tidak standar, stiker yang melebihi batas, dam bemper yang terlalu ke bawah sehingga membahayakan penumpang.

''Kalau truk sekitar 17 kendaraan dan pikap 23 kendaraan. Pelanggarannya mulai dari belum memiliki izin usaha hingga KIR-nya yang sudah mati,'' pungkasnya. (red/p5/c3/whk)

Pulau Pasaran Dinilai Belum Layak Jadi Objek Wisata

Posted: 02 Apr 2014 07:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Upaya Pemkot Bandarlampung menjadikan Pulau Pasaran sebagai objek wisata sepertinya bakal tertunda. Sebab, pulau itu dinilai belum memenuhi unsur kepariwisataan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Bandarlampung M. Harun mengatakan, pulau yang berlokasi di Kelurahan Kotakarang, Kecamatan Telukbetung Barat, itu belum memenuhi unsur Tujuh Sapta Pesona. Yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

''Nah, Pulau Pasaran belum memenuhi unsur itu, makanya kami belum menjadikannya sebagai tempat wisata," ujarnya kemarin (2/4).

Jika dilihat kondisi Pulau Pasaran saat ini, lanjut Harun, belum ada pembenahan yang berarti. Di mana masih banyak yang tidak masuk unsur Tujuh Sapta Pesona. Seperti kebersihannya, kemudian masih kurang aman untuk kedatangan wisatawan, dan tempat penghasil ikan teri itu juga kondisinya masih berbau.

''Coba cek, banyak sampah di mana-mana. Tempatnya juga masih bau. Kalau seperti ini, kurang layak dijadikan objek wisata," paparnya.

Harun menjelaskan, sebelum dijadikan objek wisata, Pulau Pasaran harus dibenahi, terutama permasalahan sampah, tata lingkungan, dan infrastrukturnya.

''Beberapa waktu lalu kan Bank Indonesia mau berinvestasi dengan menjadikan Pulau Pasaran sebagai area pariwisata. Tetapi sampai saat ini belum ada progres," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Tata Kota (Kadistako) Bandarlampung Effendi Yunus mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan site plan Pulau Pasaran untuk dijadikan objek wisata. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan pihak terkait.

''Kami sudah lama mengajukan site plan-nya, tetapi harus pihak terkait yang membenahi kondisi Pulau Pasaran. Seperti Dinas Pekerjaan Umum yang mengerjakan jalannya, atau pihak lain yang mendukung proses itu," ujarnya. (red/p5/c1/whk)

Jalan ke Teluk Kiluan Jadi PR Pemprov

Posted: 02 Apr 2014 07:54 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lampung berjanji suguhkan program berbeda pada Festival Krakatau 2014. Salah satunya, wisatawan bakal ditawarkan kecantikan wisata bahari Teluk Kiluan. Sayangnya, jualan itu sepertinya tidak akan laris manis dibeli wisatawan. Masalah jalan rusak akan menjadi kendala utama. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov Lampung.

Diketahui, sekitar 75 kilometer jalan menuju Teluk Kiluan rusak parah. "Kami sudah minta tolong ke Dinas Bina Marga Lampung untuk memperbaikinya. Berdasarkan jawaban mereka, tahun ini telah dianggarkan perbaikan jalan ke arah sana, namun hanya 30 km," kata Kadisbudpar Lampung Herlina Warganegara dalam acara Rapat Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung di Graha Patimura, Bandarlampung, kemarin.

Menurutnya, Teluk Kiluan tengah populer. Publikasi media massa dan elektronik serta cerita dari mulut ke mulut telah mengundang banyak wisatawan lokal berlibur ke tempat ini.

Lumba-lumba dan kecantikan pantainya menjadi salah satu daya tarik Teluk Kiluan. "Kita manfaatkan momen Festival Krakatau agar wisatawan yang hadir mengingat Lampung dengan tempat wisata baharinya yang indah," ujarnya.

Promosi wisata bahari juga memang tengah digencarkan. Selain persoalan jalan, lanjut dia, Dinas Perhubungan juga harus ikut bertanggung jawab untuk ketersediaan transportasi.

"Dinas Permukiman dan Pengairan juga harus menjamin ketersediaan air bersih di sana. Kami juga akan mendirikan desa tradisional, yakni Pekon Ampai. Sebab, di desa itu masih banyak rumah adat Lampung. Nah, kami minta bantuan Dinas Permukiman dan Pengairan untuk bantu membuat desa ini juga jadi salah satu pilihan home stay," ungkapnya.

Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Junaidi menambahkan, pemprov memang tengah gencar mempromosikan wisatanya. Menurutnya, semua dinas di lingkup pemprov wajib mendukung promosi Teluk Kiluan. "Untuk infrastruktur, segera berikan solusi," tegasnya.

Arinal menambahkan, sekarang ini tengah dijajaki kerja sama dengan Pemprov Banten. Yakni menyiapkan kapal pesiar untuk menyeberang dari Banten ke Pesawaran. Jika kerja sama ini terwujud, wisata di Lampung akan berkembang pesat. (eka/c2/wdi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar