Selasa, 01 April 2014

Rp2,75 M untuk Cek Kualitas Air

Rp2,75 M untuk Cek Kualitas Air


Rp2,75 M untuk Cek Kualitas Air

Posted: 31 Mar 2014 07:49 PM PDT

BANDARLAMPUNG –Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung tak ingin main-main dalam menerapkan Permenkes No. 482/2010. Dalam Permenkes itu, termaktub tentang persyaratan kualitas air minum. Karena itu, pada 2014 ini Diskes sudah menganggarkan Rp2,75 miliar guna membeli Sanitarian Kit for Water Quality. Uang sebanyak itu dirogoh dari kocek APBD Lampung.  

Humas Diskes Lampung Asih Hendrastuti menerangkan, alat seharga miliaran ini digunakan tenaga sanitarian untuk mengecek kualitas air. Pengecekan kualitas air itu meliputi fisik, unsur kimiawi, maupun kandungan mikrobiologi.

''Kualitas air yang bakal diuji adalah sampel air yang didistribusikan melalui sungai, waduk pipa, tangki air, dan air kemasan," kata Asih kemarin.

Pengecekan dengan menggunakan alat itu, lanjut Asih, akan dilakukan secara rutin. Tujuannya agar bisa segera dilakukan tindakan jika terdeteksi pencemaran.

Diterangkan, pencemaran air oleh bakteri, zat kimia, dan parasit lainnya dapat terjadi melalui beberapa sumber. ''Baik itu pada sumber air bakunya ataupun terjadi waktu pengaliran air olahan dari pusat pengolahan ke konsumen," ujarnya.

Di Indonesia, menurut Asih, beberapa jenis sumber air digunakan untuk kegiatan mandi cuci kakus (MCK). Sumber air, seperti sungai, danau, kolam, dan kanal juga tak jarang dipakai untuk pembuangan limbah. ''Air jadi tercemar dan kualitasnya menurun. Dari latar belakang ini, kami rasa perlu ada alat Sanitarian Kit for Water Quality," ungkapnya. (sur/c2/wdi)

Pemkot Belum Tentukan Pengganti Dhomiril

Posted: 31 Mar 2014 07:48 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung sangat kehilangan sosok Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dhomiril Hakim. Hingga kemarin, pemkot juga belum menentukan sosok pengganti pria yang akrab disapa Panglima tersebut.

Hal itu dibenarkan Wakil Wali Kota Tobroni Harun kemarin. Dia mengatakan, pihaknya merasa kehilangan dengan kepergian Panglima. Sebab, Panglima telah banyak menghabiskan usianya untuk mengabdi ke pemkot.

''Kami belum memikirkan ke arah sana. Nanti dulu lah, kami sedang berduka,'' katanya kepada Radar Lampung kemarin.

Menurut Tobroni, Panglima adalah sosok yang tegas dan bertanggung jawab. Khususnya dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh di kota ini. ''Ya, kami sangat kehilangan beliau,'' ucapnya.

Diketahui, Panglima tutup usia pada Minggu (30/3) pukul 07.29 WIB di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. PNS kelahiran Bandarlampung, 4 November 1954, itu dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gedongair, Tanjungkarang Barat (TkB), yang lokasinya tak jauh dari kediamannya, Jl. Imam Bonjol Gg. Tegel, No. 54, Kelurahan Sukajawa, Bandarlampung, kemarin (31/3) pukul 13.00.

Pantauan Radar Lampung, kemarin suasana rumah duka sangat ramai dikunjungi pelayat. Mulai dari kalangan pejabat pemkot hingga pemprov, rekan, keluarga, dan tetangga almarhum.

Fadhil Hakim, adik Panglima, mengatakan, kakaknya sudah sejak lama mengidap penyakit diabetes dan beberapa kali operasi. Panglima juga sudah bolak-balik ke Rumah Sakit Harapan Kita untuk berobat maupun kontrol dan operasi.

Panglima meninggalkan satu istri, Yunise, dan dua anak. Satu anak laki-laki dan satunya perempuan, yakni Tendelo Putra Hakim dan Tesa Sophia Sari. Serta meninggalkan satu cucu. Panglima merupakan anak keenam dari 10 bersaudara dari pasangan Yohansyah (alm) dan Lela Rahma (alm).

''Ada penyakit diabetes, dan jantungnya juga ada yang bengkak. Pada 7 Maret lalu pernah dioperasi kemudian dirawat, dan sempat koma dua minggu. Kami memang kehilangan. Namun, ini takdir Allah SWT,'' kata Fadhil kemarin.

Dia melanjutkan, Panglima merupakan sosok yang bijaksana dalam mengayomi keluarga, adik-adiknya, serta para sahabatnya. Sehingga, dalam menjalani setiap pekerjaan, Panglima tidak pernah cari muka ke siapa pun. Namun, ikhlas demi kepentingan sesama.

''Almarhum juga perhatian dan sayang dengan keluarga. Panglima orangnya tidak sombong, bisa mengayomi, dan merangkul keluarga. Panglima juga orang yang arif dan bijaksana. Saya dari keluarga besar memohon maaf apabila selama hidup Panglima ada kesalahan. Dan, semoga amal ibadah Panglima diterima di sisi Allah SWT,'' jelasnya,

Menurut Yuda Hasan, kerabat almarhum di lingkungan kerja Disnaker Bandarlampung, sosok Panglima sangat disegani baik di lingkungan kerja maupun di mana ia berada.

''Beliau (Panglima, Red) juga sangat memikirkan pegawainya. Sering, di bulan puasa Panglima memberi uang ke kami sekadar untuk kebutuhan buka puasa,'' terang pegawai di bidang pengawasan ini.

Perasaan kehilangan sosok Panglima juga dialami Kepala BPLH Bandarlampung Rejab. Menurutnya, Panglima dikenalnya sebagai pejabat yang punya jiwa solidaritas tinggi sesama pejabat.

''Waktu itu, ada permasalahan mengenai Adipura Bandarlampung dan masuk kota terkotor. Dia (Dhomiril) datangi saya,  kemudian bilang kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan minta bantuannya,'' kenang mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandarlampung itu.

Ketua DPRD Bandarlampung Budiman A.S. juga mengaku kaget dengan kabar kepergian Panglima. Menurutnya, sosok Panglima beda dari pejabat lain di pemkot, karena punya ciri khas dan warna tersendiri.

''Kami sangat kehilangan sosok pejabat yang tegas dan gigih memperjuangkan kaum buruh. Lihat saja penetapan UMK (upah minimum kota), Disnaker selalu berusaha membela buruh dengan menetapkan upah di atas rata-rata. Dhomiril karakternya  tegas dan punya warna di pemkot,'' katanya. (yud/c3/whk)

Dewan Desak PT MBP Capai Target Parkir

Posted: 31 Mar 2014 07:48 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tidak tercapainya target parkir tahun lalu oleh PT Mitra Bina Persada (MBP) harus menjadi pelajaran buat perusahaan tersebut. Sebab, parkir adalah salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah Bandarlampung.

Demikian diungkapkan anggota Komisi B DPRD Bandarlampung Hamonangan Napitupulu kepada Radar Lampung kemarin. Menurutnya, tidak ada alasan PT MBP tak mencapai target tahun ini. Sebab, target pendapatan parkir sudah diturunkan dari Rp6,6 miliar menjadi Rp5 miliar.

''Jadi jika dikalkulasi, dalam sehari PT MBP harus menyetorkan pendapatan parkir sebesar Rp13,7 juta. Masak target per tahunnya sudah diturunkan, tetapi tetap tidak tercapai. Ini kan aneh!" ujarnya.

Dia melanjutkan, tidak hanya PT MBP, peran Dinas Perhubungan untuk pencapaian target parkir yang disetorkan pihak ketiga itu juga sangat penting. Di mana, Dishub dapat memantau kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang ditarik retribusi oleh PT MBP.

''Seharusnya Dishub bisa memantau proses itu. Kalau ini dibiarkan terus, pemkot akan mengalami kerugian. Karena kalau setoran itu tidak sesuai, diindikasikan ada kebocoran di lapangan, dan ini harus bisa diselesaikan Dishub," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kadishub Bandarlampung Rifa'i mengatakan, pihaknya berharap perusahaan yang mengelola retribusi parkir tepi jalan itu setoran maksimal per harinya ke kas daerah harus dipenuhi. Di mana PT MBP per harinya harus menyetor Rp13,7 juta. Hal ini sesuai perhitungan jumlah hari dalam setahun.

''Saya beberapa waktu lalu bilang, PT MBP harus setor Rp12,6 juta per hari. Tetapi, jumlah itu ada kesalahan hitung. Sebab jika dikalikan dalam jumlah hari untuk setahun, tidak tercapai. Jadi jika akan tercapai, setorannya harus Rp13,7 juta per harinya," kata Rifai kemarin.

Dilanjutkan, pihaknya memaklumi dan mengabulkan permintaan PT MBP dalam penurunan target PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan ini sebesar Rp6,6 miliar menjadi Rp5 miliar pada tahun 2014.

''Kami sangat memaklumi. Karena penurunan target PAD itu kan mengacu memorandum of agreement (MoA) antara Pemkot Bandarlampung dengan PT MBP. Nah, dalam MoA itu bisa ditinjau kembali jika terjadi sesuatu di lapangan," jelasnya.

Dalam MoA itu, lanjut dia, sesuai pasal 5 ayat 7  dinyatakan, PT MBP berhak mengajukan peninjauan kembali jika dalam hal pelaksanaan terdapat hal-hal di luar kemampuan manajemen pihak kedua dalam melaksanakan isi perjanjian ini.

''Ya, memang ada di MoA itu, dan kami memakluminya. Tetapi, kami tidak serta-merta langsung menyetujui peninjauan kembali atau pengurangan target atas usulan PT MBP itu. Tetapi, kita survei lapangan dahulu. Kita juga kan nggak mau PT MBP meminta pengurangan target serendah-rendahnya, makanya kita survei dahulu," ucapnya. (yud/p5/c1/whk)

RSUDDT Harus Tanggung Jawab

Posted: 31 Mar 2014 07:47 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) harus bertanggung jawab terhadap warga sekitar, jika informasi mengenai instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) bocor benar adanya. Sebab, dengan bocornya IPAL RS tersebut, warga sekitar bisa terjangkit penyakit. Demikian disampaikan Pengamat Lingkungan Hidup Lampung asal Universitas Malahayati Muhtadi A. Temenggung kemarin.

Dia menjelaskan, sumber pencemaran yang berasal dari air bermacam-macam. Ada yang berasal dari limbah warga, sungai, bahkan septic tank.

Karena itu, yang harus dipahami adalah letak atau lingkungan kediaman warga. Di mana, jika rumah warga dekat dengan sungai, bisa jadi pencemaran berasal dari sungai. Dan apabila lingkungan warga dekat dengan sampah, bisa jadi pencemaran berasal dari sampah.

''Nah, kalau kediaman warga itu dekat dengan RS, bisa jadi pencemaran warga berasal dari IPAL RS. Maka itu, harus dilihat juga jarak rumah warga dengan RS. Kalau dekat dengan RS, bisa jadi pencemaran memang dari sana. Tapi, kalau rumah warga itu dekat dengan sungai, bisa juga pencemarannya berasal dari sungai,'' paparnya kemarin (31/3).

Untuk melihat apakah pencemaran warga itu disebabkan oleh RS, kata Muhtadi, pihak terkait bisa melihat dari sejarah bangunan di lingkungan daerah itu. Di mana, sebelum RS ada, seperti apa kondisinya dan setelah berdiri, apa kondisinya.

''Ini bisa dilihat dari dokumen lingkungan yang dimiliki RS. Setiap RS itu biasanya mempunyai dokumen lingkungan. Nah, coba dilihat seperti apa dokumen lingkungannya,'' katanya.

Tidak hanya itu. Air limbah yang dikeluarkan RS juga harus diperiksa seperti apa baku mutunya, dikarenakan sebelum IPAL tersebut dikelola menjadi air yang bersih. Limbah IPAL RS itu juga harus memenuhi baku mutu.

''Setiap limbah cair yang dibuang oleh RS itu kan diolah dulu, yang harus diteliti, seperti apa pengolahannya. Apakah sesuai dengan baku mutu atau tidak, ini yang harus dilihat,'' ucapnya.

Muhtadi menambahkan, ada beberapa air yang mengandung kuman penyakit, di mana jika limbah tersebut mempunyai sifat patogen atau bahan kimia yang mengandung bakteri patogen, hal tersebut sangat membahayakan masyarakat yang menghirup limbah itu.

''Kalau ini sampai terjadi, warga akan mengalami penyakit menular misalnya diare atau penyakit lain yang menular,'' pungkasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bandarlampung Rejab mengaku, masih menunggu hasil dari laboratorium mengenai uji air RSUDDT yang diduga mencemarkan warga yang tinggal di daerahnya. Sebab, untuk menguji laboratorium air tersebut, membutuhkan waktu minimal lima hari.

''Ya, belum selesai, kami masih menunggu hasilnya, mungkin minggu-minggu ini sudah ketahuan hasilnya,'' kata Rejab kemarin.

Disinggung apa hukuman jika IPAL RSUDDT mencemarkan warga sekitar? Rejab mengaku akan menegurnya dengan memperbaiki IPAL tersebut. ''Ya kami minta perbaiki IPAL-nya,'' singkatnya.(yud/c3/whk)

Perbaikan Jalan Tirtayasa Dikerjakan PT BKUP

Posted: 31 Mar 2014 07:46 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kendati sempat molor, perbaikan Jl. Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung, sudah di depan mata. Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lampung, akhirnya pemprov menunjuk PT Bina Karya Utama Persada (BKUP) untuk menggarap perbaikan jalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat tersebut.

Perusahaan yang berkantor di Jl. Singosari, Enggal, Tanjungkarang Pusat (TkP), ini penawaran harganya terendah dibanding sebelas perusahaan lain yang turut serta dalam tender. Dari pagu APBD Rp3 miliar, PT BKUP berani memberi penawaran sebesar Rp2,955 miliar.

Saingan terdekatnya adalah CV Pantai Cermin Indah (PCI) yang hanya berbeda penawaran sebesar Rp12 juta. Ya, dalam tender yang dibuka pada pertengahan Februari ini, CV PCI melepas harga penawaran sebesar Rp2,967 miliar. Di urutan ketiga ditempati PT Karang Baru Pratama (KBP) dengan nilai penawaran Rp2,973 miliar.

Sayang, kepastian kapan pengerjaan jalan dilakukan belum dapat terungkap. Hingga berita ini diturunkan, Dinas Bina Marga (DBM) Lampung selaku pemilik pekerjaan belum dapat dikonfirmasi.

Hanya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Kepala DBM Lampung Ali Rahman menuturkan, pengerjaan jalan bakal dilakukan awal April ini. Kala itu dikatakan, DBM Lampung akan menangani proses perbaikannya.

Dalam hal ini, pihaknya juga tidak memaksakan Pemkot Bandarlampung untuk ikut sharing anggaran di dalamnya. ''Kota terserah mau bantu atau tidak. Walau seyogianya itu sudah kita serahkan. Terserah mereka. Yang penting kita sudah coba akomodasi," ucapnya.

Ali menerangkan, rencana tersebut memang menjadi prioritas pengusulannya kepada dewan dalam APBD 2014. Dana awal yang dianggarkan pun tidak sedikit.

Yaitu sebesar Rp25 miliar atau delapan kali lebih besar dari yang disetujui. ''Sementara ini, kita meratakannya dahulu saja. Yang penting mobil tidak terlalu terganggu. Seperti sekarang ini parah betul," tukasnya seraya menuturkan, proyek tersebut akan mulai ditender Januari 2014.

Dia melanjutkan, upaya untuk merehab Jl. Pangeran Tiryasa terus diperjuangkannya. Rencananya, pada 2015, pihaknya kembali mengusulkan perbaikan Jl. Pangeran Tirtayasa guna kualitas yang lebih baik. ''Bahkan kalau ada APBDP 2014, kita akan langsung usulkan juga ke dewan," pungkasnya. (sur/p5/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar