Kamis, 10 April 2014

Kesulitan Tentukan Suplai

Kesulitan Tentukan Suplai


Kesulitan Tentukan Suplai

Posted: 09 Apr 2014 09:39 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Distan TPH) Lampung buka suara soal potensi terminal agrobisnis. Satker ini meminta instansi lain mem-backup pengoperasian terminal di Lampung Selatan itu.

    Berdasarkan perjanjian kerja sama, ada tiga produk yang akan dijadikan sampel untuk dipasarkan di DKI Jakarta. Kepala Distan TPH Lampung Lana Rekyanti mengatakan, ia dan pengusaha yang akan memasarkan produk Lampung telah meninjau terminal agrobisnis.

    Hasilnya disepakati produk beras, daging, dan kelapa yang diminati konsumen. Namun, Lana mengaku pihaknya kesulitan menentukan suplai.

    ''Tiga produk yang akan dipasarkan yaitu beras, mereka butuh 1.250 ton, dan daging per harinya. Namun hingga saat ini, kita belum menentukan mampu menyuplai berapa, lalu kualitasnya bagaimana, harganya, serta sistem pembayarannya," ungkap dia kemarin.

    Lalu, produk lainnya adalah kelapa. Menurut Lana, pasar menginginkan kelapa sudah dikupas dari batoknya. Tetapi tetap ada kulit ari yang berwarna hitamnya. ''Butuh teknologi tertentu untuk menghasilkan kelapa demikian. Untuk memenuhi kebutuhan beras dan dagingnya pun butuh teknologi, harus dengan sistem pertanian yang modern," terangnya.

    Untuk menindaklanjuti ini, dia telah mengundang divisi agrobisnis. Ia pun sudah menunjuk pelaku-pelaku usaha di Lampung untuk mengoordinasikan.

    ''Para pengusaha yang punya jaringan, kami minta diberdayakan. Jadi nantinya bukan pemerintah provinsi lagi yang bekerja, namun pelakunya sendiri. Kita telah siapkan sistemnya," ujar dia.

    Terpisah, Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Junaidi mengatakan telah menginstruksikan BUMD Wahana Raharja untuk segera mengatasi persoalan itu. ''Kalau mengenai tiga produk tadi, saya rasa tidak ada masalah. Beras kita kan nomor tujuh di Indonesia produktivitasnya. Dari 15 kabupaten/kota, hanya Bandarlampung yang tidak menghasilkan beras. Untuk daging, rumah potong hewan juga segera dioperasikan. Infrastruktur di sana sedang dalam perbaikan," paparnya.

    Arinal mengatakan, Lampung memiliki aset penggilingan padi yang besar, yaitu di Trimurjo. Kapasitas penggilingan tersebut adalah 20 ton per hari.  Lalu untuk kelapa, dia telah meminta Dinas Perkebunan untuk melakukan program kerja meningkatkan produktivitas kelapa di Lampung.

    ''Jadi tidak ada masalah. Wahana Raharja segera ambil sikap. Ini kan kerja sama antara BUMD Lampung dan Jakarta. Pendanaan bisa ke bank. Saya juga sudah komunikasi dengan beberapa bank. Ini kan kerja sama yang strategis, harus ada sinergi dari berbagai pihak," katanya. (eka/p1/c1/wdi)

Pesimistis Jalan Bisa Bagus

Posted: 09 Apr 2014 09:39 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Infrastruktur jalan yang buruk dikeluhkan mayoritas warga Lampung. Pemprov mengklaim sudah berusaha mencari solusi. Salah satunya dengan mengalokasikan Rp52,15 miliar untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Dana itu untuk perbaikan 37 ruas jalan se-Lampung. Meski demikian, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. tak yakin seluruh jalan di provinsi ini bakal bagus.

    ''Kan harus dipahami, mana jalan provinsi, jalan negara, dan jalan kabupaten/kota. Tidak semuanya dibebankan ke pemerintah provinsi. Janji calon-calon gubernur yang baru untuk memuluskan jalan, mana bisa. Lihat saja, pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp8 triliun untuk perbaikan jalan di Pulau Sumatera," kata Oedin –sapaan akrab Sjachroedin– kemarin.  

    Dana sebesar itu, lanjutnya, dibagi-bagi lagi untuk 10 provinsi di Sumatera. Menurut Oedin, untuk jalan nasional yang berada di kawasan Lampung, hanya 296,487 kilometer yang masuk dalam kriteria baik. Sementara, panjang jalan mencapai 1.159,573  km.

    Atau, ada 75 persen jalan yang rusak. Menurutnya, perbaikan perlu dilakukan bertahap dan membutuhkan waktu lama. Sementara untuk jalan provinsi, dari total panjang 1.702,81 km, hanya 565,17 km (33,19 persen) yang dalam kondisi baik.

    ''Ya harus dipahami masalah jalan negara, jalan provinsi itu. Makanya, harusnya wakil rakyat di DPR RI asal Lampung itu dapat lebih kritis dan memperjuangkan masalah ini. Sehingga percepatan perbaikan dapat dilakukan," tegasnya.

    Sedangkan untuk perbaikan jalan provinsi diketahui prosesnya telah dilakukan sejak awal Maret lalu. Untuk Jl. Tirtayasa, Bandarlampung, pemprov mengalokasikan dana APBD Rp3 miliar. Sementara perbaikan ruas jalan lainnya rata-rata hanya Rp1 miliar.

    Lalu, alokasi dana juga dilakukan untuk proyek rehabilitasi/pemeliharaan jalan ruas Nyampir, Pugungraharjo, Lampung Timur, sebesar Rp2,5 miliar. Dana paling kecil dianggarkan pemprov untuk rehabilitasi ruas jalan Sukadana, Lamtim, yakni sebesar Rp400 juta. (eka/p1/c1/wdi)

Kemenag Banyak Omong!

Posted: 09 Apr 2014 09:38 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rencana Kementerian Agama (Kemenag) mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah terus menuai kritikan dari berbagai pihak. Kemarin, giliran Gubernur Lampung Sjachroedin, Z.P. angkat bicara mengenai rencana yang juga menuai kecaman beberapa travel agent di Lampung tersebut.

"Bilang sama menterinya, departemennya (Kemenag), banyak omong!" ujarnya kepada wartawan usai mencoblos di TPS VII Kelurahan Sumurbatu, Telukbetung Utara (TbU), Bandarlampung, kemarin.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan, seharusnya dalam menangani permasalahan umrah, Kemenag tidak serta-merta mengambil alih penyelenggaraannya. Melainkan dengan mengambil tindakan tegas travel agent yang nakal. Seperti menelantarkan jamaah umrah.   

"Jadi, bukannya malah diambil alih! Menangani (mengurus, Red) masyarakat saja payah kok. Sekarang saya tanya, apa sih hebatnya pemerintah pusat sampai mau menangani semuanya mulai dari haji serta umrah? Nggak hebat-hebat amat pusat itu, sama juga seperti kita (pemerintah daerah)," jelasnya.

Sebelumnya, kebijakan Kemenag itu juga menuai kritikan dari anggota DPR RI asal Lampung Almuzzamil Yusuf. Menurut dia, kendati program yang ditawarkan Kemenag dalam penanganan umrah baik, sebaiknya instansi tersebut tidak turut menangani penyelenggaraan umrah. Mengingat, masih buruknya pelayanan haji yang diberikan pemerintah saat ini.

Seharusnya, kata dia, Kemenag perlu lebih fokus pada perbaikan pelayanan haji. Termasuk biaya murah haji, kualitas pemukiman, makan-minum, dan pelayanan kesehatan. Pada saat yang sama, Kemenag harus bersih dari mafia haji.

Dia mengungkapkan, bila semuanya sudah terjamin baik, barulah Kemenag memikirkan untuk jadi pihak penyelenggara umrah. ''Itu pun tidak perlu menutup peluang swasta sehingga masyarakat bisa lebih banyak pilihan, ikut pemerintah atau swasta dengan membandingkan lebih kurangnya masing-masing,'' ujarnya, Selasa (8/4).

Sementara, Kemenag menepis tudingan miring mengenai rencana pengambil alihan penyelenggaraan ibadah umrah. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Zubaidi memastikan, program tabungan umrah yang digagas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tidak akan mematikan travel agent. Tetapi dimaksudkan untuk melindungi jamaah dari penipuan.

Sebaliknya, program yang sudah berjalan tersebut dinilai membantu masyarakat bagi yang belum memiliki uang tunai. Sehingga, diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah yang memanfaatkan fasilitas Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

''Program ini sudah berjalan. Tapi ingat ya, kami bukan mengambil alih. Hanya menangani penyelenggaraan umrah bagi masyarakat yang tidak mempunyai uang. Esensinya, menjaga keselamatan dan keamanan uang jamaah yang punya animo untuk umrah,'' ujarnya kepada Radar Lampung di Jakarta, Selasa (8/4).

Rencana Kemenag mengambil alih penanganan ibadah umrah juga disorot pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung (Unila) Dr. Dedy Hermawan.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila ini mengatakan, sebaiknya penanganan umrah tetap berada di ranah pihak ketiga. Sebab, saat ini yang seharusnya dibangun pemerintah adalah pola kemitraan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga, khusus dalam penanganan umrah, yang terjadi adalah kompetisi dalam pelayanan jasa.

''Jadi, jangan malah diambil alih Kemenag. Semua orang sudah tahulah kinerjanya Kemenag saat ini. Apalagi masalah Kemenag saja kan banyak,'' ujarnya kemarin.

Dia menilai, jika suatu urusan diambil alih negara, yang terjadi adalah kecenderungan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Belum lagi adanya pungutan liar (pungli) dalam penanganannya.

''Penyebabnya, karena dimonopoli, sehingga peluang terjadi penyimpangan atau kinerja buruk sangat besar. Saya pikir, masyarakat bersama DPRD Lampung bisa menuntut ke DPR RI atau instansi di pemerintah pusat untuk membatalkan rencana itu,'' sarannya.

Dia memandang, pelaksanaan umrah yang ditangani travel agent saat ini relatif tidak terlalu banyak masalah. Sehingga, alasan Kemenag untuk mengambil alih lantaran banyak travel agent nakal tidak tepat.

Diketahui, rencana pengambilalihan umrah oleh Kemenag dikecam perusahaan travel agent di Lampung. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat berlebihan dan membebani pengusaha travel agent yang melayani pemberangkatan umrah dan haji.

Seperti yang dikatakan Pimpinan Cabang Arie Tour n Travel Wilayah Lampung Herlindeni. Menurut dia, kebijakan itu jelas membuatnya resah. Sebab, akan berdampak negatif kepada perusahaan yang dikelolanya.

''Saya rasa memang hal itu berlebihan. Jelas membebani. Bisa benar-benar gulung tikar perusahaan kami!'' urainya, Minggu (6/4). (kyd/p5/c3/whk)

Masih Berduka, Fokus Doakan Almarhum

Posted: 09 Apr 2014 09:37 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Keluarga Miratna Sari Dewi (31), warga yang tewas dalam kecelakaan melibatkan anggota legislatif (aleg) Mintarsih Yusuf, hingga kemarin masih dirundung duka. Karenanya, Zul (37), suami Miratna, menyatakan, belum memikirkan kelanjutan kasus kecelakaan yang menimpa istrinya itu. Menurut dia, saat ini pihak keluarga masih fokus mengirim doa dibanding membahas kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal tersebut.

''Belum terpikirkan maunya kami apa ke depannya saat ini. Kami, keluarga fokus mendoakan almarhum terlebih dahulu,'' kata Zul di kediamannya kemarin (9/4).

Dia menyatakan, untuk kasus kecelakaan, ia akan membahas setelah tujuh hari istrinya meninggal dunia. ''Kalau dibahas sekarang, saya khawatir disangka menyimpan rasa dendam. Nanti, istri saya malah tidak tenang di sana,'' ujar Zul.

Dia mengakui, pihak keluarga Mintarsih sudah berkunjung ke kediamannya dan mengucapkan bela sungkawa waktu di malam kejadian. Tetapi, hingga kemarin belum dibahas mengenai pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebut.

''Bertanggung jawab dalam hal apa, belum ada ucapan dari mereka. Saya juga memang belum mau membicarakannya terlalu jauh. Terlebih, ketiga anak saya juga masih terus menanyakan ibunya,'' jelasnya.

Sebelumnya, penyidik Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandarlampung bekerja cepat mengusut kasus kecelakaan yang melibatkan anggota Komisi B DPRD Bandarlampung Mintarsih Yusuf.

Pada Selasa (8/4), aleg dari Partai Golkar itu secara resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik Unitlaka Satlantas Polresta Bandarlampung. Bahkan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan hingga menewaskan satu warga itu, Mintarsih terancam enam tahun penjara. Sebab, polisi menjeratnya dengan pasal 310 Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

''Ya, kami sudah tetapkan pengemudi mobil sebagai tersangka. Kini, kami masih berusaha melengkapi berkas dan menambah saksi-saksi. Tersangka juga kami tahan,'' tegas Kanit Lakalantas Satlantas Polresta Bandarlampung Iptu Eka Dehenda, Selasa.

Diketahui, diduga belum terbiasa mengendarai mobil automatic, Mintarsih menabrak warung makan milik Subeno (53) di seputaran Bambu Kuning Square (BKS), Bandarlampung, pukul 15.15 WIB Senin (7/4).

Akibat kejadian itu, penunggu warung, Miratna Sari Dewi, yang tak lain keponakan Subeno, tewas di tempat. Sebelum meregang nyawa, warga Gg. Taqwa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, ini sempat terseret sejauh 6 meter.

Selain Miratna, insiden itu juga melukai Novi (35), rekan korban yang tengah berkunjung. Warga Jl. Bukit II, Pasar Tugu, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung, ini terluka akibat terkena serpihan kaca etalase yang hancur.

Informasi yang dihimpun Radar Lampung, ketika kejadian, Miratna tengah makan. Sementara itu, Novi sedang membantu mencuci piring. Menurut Riski Pratama (14), warga setempat yang melihat langsung kejadian itu, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Yaris abu-abu N 168 NC yang dikendarai Mintarsih masuk ke halaman BKS. Mobil berhenti, kemudian pengemudi masuk dalam ATM BNI. Tidak berapa lama, sang pengendara kembali ke mobil. Tanpa disangka, mobil langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Kendaraan terlihat sedikit limbung dan tanpa dapat dicegah langsung menabrak warung.

''Mobil itu ngebut dan sempat ngesot langsung menabrak warung. Saya langsung melihat peristiwa itu. Mobil menabrak Miratna yang sedang duduk makan. Korban terseret mobil sampai sejauh enam meter,'' kata Riski di lokasi kejadian.

Mobil baru berhenti setelah menabrak tiang telepon yang berada tepat di depan pintu keluar BKS. Melihat kejadian ini, warga langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung. Sayangnya, karena luka parah di bagian kepala, nyawa ibu tiga anak itu tidak dapat tertolong lagi.

''Pengemudi mobil ketika itu juga langsung diamankan di pos keamanan Stasiun Kereta Api Tanjungkarang. Waktu itu, pengemudinya mengaku sebagai anggota dewan. Tapi, saya nggak tahu anggota dewan apa dan dari mana dia,'' ungkap Riski.

Sementara, Novi hanya mengalami luka lecet di bagian kening. Ketika kejadian, Novi mengaku sempat melihat mobil tersangka berkecepatan tinggi menabrak warung.

''Saya waktu itu sudah mau pulang dari warung. Saya sempat lihat mobil itu ngebut. Katanya rem blong. Tapi, saya juga tidak seberapa sadar melihat kejadian itu,'' tutur Novi. (fbi/p5/c3/whk)

 

Lahan Pertanian di Bandarlampung Menipis

Posted: 09 Apr 2014 09:36 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Maraknya pembangunan di Bandarlampung berdampak terhadap kondisi lahan pertanian di kota ini. Informasi yang dihimpun Radar Lampung, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian di Lampung, terdapat 320 ribu hektare lahan pertanian di provinsi ini. Namun dari jumlah itu, tak satu pun lahan pertanian yang ada di Bandarlampung.

Terkait informasi tersebut, Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun menyatakan bahwa Bandarlampung adalah kota yang lebih mengedepankan proses pembangunan.

''Bandarlampung ini kan pusat Provinsi Lampung, jadi pembangunan harus lebih besar dibandingkan perhatian pada lahan pertanian. Makanya kami selalu membangun gedung," ujar Tobroni kemarin (9/4).

Bagaimana dengan nasib tanaman pertanian? Tobroni menyatakan, tanaman pertanian tetap dibudidayakan dengan menggunakan konsep tanaman di pekarangan. Di mana setiap rumah diharapkan menanam tanaman di pekarangan.

''Ya kan bisa menanam di pekarangan rumah. Ada beberapa lahan kecil atau bisa juga menggunakan pot untuk menanam tanaman. Itu juga salah satu upaya kita menjaga budi daya tanaman," katanya.

Tobroni memaparkan, konsep tanaman pertanian di Bandarlampung berbeda dengan daerah lain yang masih banyak lahan kosong. Sementara di Bandarlampung memanfaatkan pekarangan rumah untuk budi daya pertanian.

''Yang penting kan perhatian kita terkait masalah pertanian masih ada," pungkasnya. (yud/p5/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar