Sabtu, 26 April 2014

PLN, Berbenahlah!

PLN, Berbenahlah!


PLN, Berbenahlah!

Posted: 25 Apr 2014 06:20 PM PDT

Ombudsman Menagih Janji
BANDARLAMPUNG – Pelayanan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung terus menuai keluhan dari berbagai pihak. Kali ini, sorotan datang dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ini menilai bahwa PLN selalu bermasalah dalam melayani publik.

    ''Ya, PLN di Lampung bermasalah terus. Kerap kali kami menegur. Tetapi mereka (PLN) berdalih terus,'' ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Zulhelmi kepada Radar Lampung kemarin (25/4).

    Menurutnya, setiap kali Ombudsman menegur kinerja PLN, perusahaan pelat merah itu sering kali memberikan alasan ke arah teknis kelistrikan. ''Ya, kami tidak mengerti jika PLN berbicara teknis. Tapi dalih itu terus yang selalu disampaikan, sehingga kami tak bisa menyanggahnya,'' keluhnya.

    Namun, pihaknya menilai alasan PLN yang menyatakan melakukan pemadaman bergilir selama sebulan ke depan lantaran persiapan pemilihan presiden dan piala dunia tidak logis. ''Korelasinya di mana? Anda bingung tidak dengan alasan seperti itu? Kami saja bingung!'' tandasnya.

    Karena itu, lanjut dia, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan PLN untuk menagih janjinya kepada Ombudsman yang disampaikan beberapa waktu lalu. ''Ya, PLN pernah berjanji ke kami bahwa permasalahan listrik di Lampung selesai April 2014. Nah, kami akan tagih janji itu. Apalagi kan April sebentar lagi selesai,'' bebernya.

    Dia berharap PLN terus berbenah untuk memberikan pelayanan publik yang baik ke masyarakat. ''Yang harus diingat PLN, masyarakat tidak gratis menikmati listrik. Kita bayar! Jadi, berikan dong pelayanan yang baik,'' jelasnya.

    Sebelumnya, PT PLN (Persero) Distribusi Lampung menyatakan tengah melakukan penggantian kawat (rekonduktoring) transmisi 150 kV.

    Artinya, kelistrikan Lampung akan mengalami pemadaman bergilir selama satu bulan ke depan! Kondisi ini dibenarkan Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Lampung I Ketut Darpa kepada Radar Lampung, Selasa (22/4).

    Ketut –sapaan akrab I Ketut Darpa– mengatakan, PLN tengah melakukan penggantian konduktor dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menjadi dua kali lipat dari kapasitas sebelumnya (eksisting).

    Ia mengakui, pemadaman telah terjadi sejak Kamis (17/4) dan berlangsung hingga akhir April. Tidak menutup kemungkinan, pemadaman diperpanjang hingga 17 Mei atau 30 hari ke depan.

    Peningkatan kapasitas itu bertujuan meningkatkan keandalan pasokan energi listrik untuk mendukung pertumbuhan pelanggan baru. Baik industri, hotel, maupun rumah tangga.

    Secara teknis, sambung Ketut, peningkatan kapasitas SUTT dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya rekonduktoring.

     ''Maka, PLN sejak awal telah membuat jadwal pemadaman bergilir untuk konsumen Lampung. Kami harap konsumen paham dengan kondisi selama rekonduktoring bergulir,'' ungkapnya.

    Ia melanjutkan, hal ini juga dalam upaya menjaga kestabilan pasokan listrik Lampung hingga Juli. Di mana, akan ada agenda besar yakni pilpres dan piala dunia yang membutuhkan pasokan listrik lebih.

    ''Sebelumnya, kami mohon maaf. Untuk sekarang ini, tidak apa-apalah kami akan diprotes konsumen. Daripada nanti terjadi pemadaman waktu momen penting itu. Justru, kami akan semakin dihujat,'' ucapnya.    

    Terpisah, selain pengerjaan rekonduktoring, tugas PLN lainnya yakni menyelesaikan 253 industri I3 berstatus perusahaan terbuka di Lampung terkena tarif dasar listrik (TDL).  

    Diketahui, pemerintah akan menyesuaikan TDL bagi pelanggan industri dengan daya di atas 200 kVA yang berbentuk perusahaan terbuka dan dengan daya di atas 30 ribu kVA.

    Aturan penyesuaian tarif listrik itu telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 9/2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif listrik dilaksanakan setiap bulan berdasarkan faktor yang memengaruhi penyesuaian tarif itu.

    Adapun faktor yang memengaruhi biaya pokok penyediaan tarif listrik ialah nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan inflasi. Penyesuaian TDL dimaksudkan agar subsidi listrik tepat sasaran dan penyesuaian TDL telah disetujui oleh DPR.

    Permen ESDM menyebutkan, kenaikan TDL industri besar dilakukan dalam empat kali. Yakni 1 Mei, 1 Juli, 1 September, dan 1 November 2014. Sesuai kesepakatan besaran, kenaikan TDL setiap dua bulan mencapai 8,6 persen untuk pelanggan I3. Sedangkan untuk pelanggan I4 mencapai 13,3 persen.

     ''Kami mengikuti keputusan pemerintah. Kewajiban kami hanya pada distribusi, sedangkan kenaikan tarif ada pada pemerintah,'' ungkapnya.

    Tidak hanya golongan industri. Aturan yang sama juga diterapkan bagi golongan pelanggan rumah tangga besar (R3) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVa. Kemudian golongan bisnis besar (B-3) dengan daya di atas 200 kVA dan golongan pelanggan kantor pemerintah sedang (P-1) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA.

Terkait rencana kenaikan TDL industri itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung secara tegas menolaknya. ''Sudah tetap dinaikkan sekarang ditambah lagi pemadaman! Jangan tuntut kenaikan saja, tapi harus pikirkan pelayanan,'' ujar Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar, Rabu (23/4).

Yusuf mengaku sudah kehabisan kata merespons kebijakan kenaikan itu. Menurutnya, menjadi tidak masuk akal ketika pemerintah bersama DPR membuat kebijakan menaikkan TDL industri, namun pelayanan yang diberikan sangat tidak memuaskan.

''Kalau pengusaha sebenarnya sederhana saja, kami akan membayar yang dinikmati. Faktanya, di Lampung dan beberapa daerah lain, pelayanan listriknya tidak memuaskan. Kenapa mau dinaikkan tarifnya? Pemerintah tidak tahu diri kalau tetap menjalankan kebijakan tersebut,'' jelasnya.

Dia mengatakan, menaikkan TDL bagi pelanggan industri hanya menambah beban pengusaha. Khususnya bagi daerah yang mengalami krisis listrik seperti Lampung. Dampak dari listrik yang masih sering padam saja sudah membuat kerugian besar bagi pengusaha dan akan ditambah beban kenaikan TDL.

Menurutnya, tanpa kenaikan TDL, ongkos produksi pengusaha di Lampung sudah mengalami kenaikan. Itu otomatis berdampak pada berkurangnya pendapatan pengusaha. Jadi, bila tarif dinaikkan, ongkos produksi semakin tinggi. Pastinya berdampak pada kenaikan harga jual produk.(whk/p2/c3/whk)

Awas, Ada Lubang Depan Rumdis Danrem

Posted: 25 Apr 2014 06:19 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung hingga kemarin (25/4) belum juga memperbaiki seluruh jalan di kota ini yang kondisinya rusak parah. Padahal, Wali Kota Herman H.N. telah menginstruksikan satuan kerja (satker) tersebut untuk mempercepat proses tender agar perbaikan jalan cepat dilakukan.

Pantauan Radar Lampung, beberapa ruas jalan di kota ini, baik jalan lingkungan maupun jalan protokol, kondisinya masih rusak. Bahkan, karena kerusakan jalan itu, banyak yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Contohnya, kerusakan di Jl. Teuku Umar, Kedaton, tepatnya depan Rumah Dinas Komandan Korem (Rumdis Danrem) 043/Garuda Hitam (Gatam). Di jalan yang selalu ramai dilintasi kendaraan bermotor itu terdapat tiga lubang berukuran cukup besar.

Akibat lubang-lubang tersebut, sudah banyak pengemudi sepeda motor yang terjatuh lantaran tidak tahu jika salah satu jalan protokol di Bandarlampung berlubang.

Tidak hanya di jalan itu. Jl. Sultan Agung, Wayhalim, tepatnya traffic light Jl. Ki Maja, juga rusak parah. Banyak lubang terdapat di jalan ini, sehingga menyebabkan pengendara harus ekstra hati-hati.

Rusli, salah satu pengendara bermotor yang sering melintas di Jl. Teuku Umar, mengaku pernah hampir terjatuh saat melintasi jalan tersebut. ''Lubangnya besar, Mas. Di lubang itu kan ada air. Nah, waktu saya lewat, saya kaget. Kemudian saya mengerem, tapi jalannya licin. Makanya, saya hampir jatuh,'' katanya.

Menurut dia, karena sering melintas di jalan itu, ia juga kerap kali melihat banyak pengendara khususnya sepeda motor yang terjatuh.

''Ya, saya berharap pemerintah segera memperbaikinya. Apalagi, kerusakannya tepat di depan rumdin Pak Danrem. Kan malu juga, kalau ada warga luar Bandarlampung yang melintas di jalan itu,'' ucapnya.

Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas PU Bandarlampung Samsul membenarkan, pihaknya belum mengerjakan perbaikan jalan di Bandarlampung. Sebab, saat ini proses tender masih berjalan.

''Dalam tahap tender. Gelaran tender baru dilaksanakan jika memang persiapan administrasi selesai dan rapi sesuai ketentuan. Tapi, sampai saat ini proses tendernya masih berjalan,'' beber dia kemarin (25/4).

Sementara, Kepala UPTD Pengadaan Dinas PU Bandarlampung Bagio mengatakan, hingga memasuki akhir April, proses lelang infrastruktur di instansinya belum selesai. Itu dikarenakan banyaknya pemberkasan paket proyek yang masih perlu diperbaiki.

''Kami terus melakukan perbaikan pemberkasan administrasi. Sehingga, proses tender infrastruktur belum dapat kami laksanakan. Nanti kalau sudah selesai, baru diperbaiki jalan yang rusak itu,'' katanya.

Kapan deadline proses tender, Bagio mengaku belum dapat memastikannya. Namun, ia berjanji proses tender selesai Mei. ''Kalau deadline kapan, saya belum bisa memastikan. Intinya, ketika pemberkasan sudah rapi, langsung ditenderkan dan dilakukan perbaikan jalan. Karena nama-nama jalannya sudah ada, tinggal dilakukan siapa yang akan mengerjakan perbaikan jalan itu,'' jelasnya. (yud/p2/c3/whk)

Oedin Tentang Pembatasan Deposito APBD

Posted: 25 Apr 2014 06:18 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Guna mendorong pembangunan infrastruktur di daerah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengeluarkan aturan yang membatasi jumlah maksimal penempatan deposito dana pemerintah. Menurut Menkeu M. Chatib Basri, aturan ini bertujuan agar dana transfer daerah tidak mengendap di perbankan. Melainkan mengalir untuk pembangunan daerah.

Namun, rencana ini mendapat tentangan dari Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Menurutnya, langkah pemerintah pusat tidak bisa dilakukan seenaknya saja tanpa merundingkannya lebih dahulu dengan pemerintah daerah (pemda). ''Pemerintah pusat itu jangan banyak teori. Harus dirundingkan dahululah dengan pemda," cetusnya.

Menurutnya, langkah itu juga jangan hanya berdasarkan beberapa kasus, kemudian digeneralisasi. ''Misalnya saja, karena APBD Lampung Timur yang di deposito bermasalah, lalu sekarang dilarang-larang. Ya, tidak bisa. Indonesia ini kan luas. Pemikiran kementerian jangan kampungan, harus nasional," ungkapnya.

     Oedin sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– menambahkan, hingga kini pusat pun belum mampu mengelola masalah anggaran dengan baik. ''Lihat saja, dana Rp1.600 triliun hanya dianggarkan Rp500 triliun untuk seluruh provinsi di Indonesia. Dana banyak dihabiskan di pusat. Kan tidak benar jadinya," katanya.

    Sementara APBD Lampung sendiri, menurutnya, 51 persen telah dialokasikan untuk pembangunan dan masyarakat. ''Mereka itu tidak memberikan contoh. Bukan saya tidak mendukung. Tapi, mereka itu tidak mengerti," ungkapnya.

Diketahui, pemerintah pusat berencana mengeluarkan aturan ini karena banyaknya dana bagi pemda yang ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dana itu kemudian disimpan kembali dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga akhirnya dana itu justru kembali lagi ke pusat.

Pada 2013, pemerintah pusat mencatat dana pemda yang idle dan mengendap di perbankan mencapai Rp109 triliun. Dana itu kemudian menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD yang digunakan sebagai dana awal anggaran 2014.

Rencana ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Ia mengatakan, memang umumnya Silpa pemda dari Desember–Maret tidak terpakai. Kalau tidak terpakai, anggaran itu boleh masuk deposito.

Jika masuk di giro, bunganya hanya 3 persen. Sementara bila dalam bentuk deposito, bunga mencapai 6 persen. Artinya, pemda akan memperoleh keuntungan 3 persen. Namun, Gamawan memperingatkan deposito dilakukan tidak dalam jangka waktu lama.

    Celakanya, keberadaan deposito APBD ini kerap menjadi salah satu celah korupsi. Hal ini pula yang pernah disoroti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Berdasarkan catatan mereka, banyak pemda yang tersangkut perkara korupsi karena masalah ini. Kemudian juga pemda atau pemkab yang mendepositokan anggarannya guna mendapatkan keuntungan untuk penambahan pendapatan asli daerah (PAD) terkesan tidak kreatif.

    Di Lampung sendiri tercatat indikasi kasus korupsi terkuak dengan pendepositoan APBD ini. Kejaksaan Tinggi Lampung tengah melakukan penyelidikan terhadap Pemkab Lamtim yang dua tahun berturut-turut mendepositokan sejumlah APBD-nya ke beberapa bank. (eka/c2/fik)

Pemprov Utus Tim ke Afrika

Posted: 25 Apr 2014 06:17 PM PDT

Tarik Minat Investor dan Turis Asing
BANDARLAMPUNG – Upaya menarik minat investor dan meningkatkan kunjungan turis asing terus dilakukan Pemprov Lampung. Terbaru adalah dengan mengutus tim guna memenuhi undangan festival tahunan di Sicilia, Afrika. Menurut Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., selain untuk menarik minat investor, memenuhi undangan ini juga dikarenakan Dubes Sicilia yang telah banyak berjasa bagi Provinsi Lampung. ''Saya memang khusus memerintahkan beberapa kepala satuan kerja untuk hadir memenuhi undangan sebagai tamu. Sicilia itu banyak mendukung kita, terutama ketika Festival Krakatau. Travel-travel perjalanan yang hadir ketika Festival Krakatau itu tak lepas dari peran mereka," ujarnya.

Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– menegaskan, para kepala satuan kerja yang pergi ke sana bukan hanya duduk manis sebagai tamu atau jalan-jalan semata. ''Mereka punya tugas menarik minat turis dan investor luar negeri untuk masuk ke Lampung, sehingga Festival Krakatau yang akan kita gelar dan festival-festival lainnya dapat lebih baik dari sebelumnya," tegasnya.

Tercatat ada tujuh kepala satuan kerja yang mendapatkan tugas dari Oedin itu. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung dr. Reihana dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Erwin Hamdani.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Lampung Fitter Syahboedin mengatakan tidak tahu-menahu terkait tugas ke Afrika. ''Saya baru pulang dari Pesisir Barat. Tidak tahu saya. Coba tanyakan langsung kepada Plt. Sekprov," katanya.

Sayangnya, Plt. Sekprov Lampung Arinal Junaidi belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi Radar Lampung, Arinal malah mengaku salah sambung. ''Salah sambung, ini bukan Arinal. Ini Coking," ucapnya seraya menutup telepon Radar Lampung.

Di sisi lain, Humas Diskes Lampung Asih Hendrastuti mengaku tidak tahu agenda perjalanan Kadiskes Lampung ke Afrika. ''Yang saya tahu, Bu Kepala Dinas pergi karena tugas dari Pak Gubernur," ujarnya.

Sedangkan Kadishub Lampung Erwin Hamdani yang dihubungi Radar Lampung mengaku, dirinya sedang di Afrika. ''Rabu (30/4) saja ya kalau mau bertemu," ungkapnya singkat. (eka/c2/fik)

Perusahaan Batubara Sebabkan Ikan Punah

Posted: 25 Apr 2014 06:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kondisi perairan di Bandarlampung mulai tercemar. Itu mengakibatkan ribuan nelayan harus mengambil tangkapan ikan di luar perairan Kota Tapis Berseri. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bandarlampung Mansyur Sinaga mengatakan, sebanyak 3.900 nelayan mencari ikan di luar perairan kota ini.

Hal tersebut dikarenakan perairan teluk Bandarlampung, terutama wilayah Panjang dan Telukbetung Timur (TbT), dikelilingi perusahaan batubara. Selain itu, juga pelabuhan yang dibangun terlalu banyak.

''Karena adanya aktivitas batubara dan pelabuhan ini, kemungkinan yang ada hanya ikan berukuran kecil. Jarang sekali mendapatkan ikan yang besar. Makanya, mereka mencari ikan di luar Bandarlampung,'' ujar Mansyur kemarin (25/4).

Dia melanjutkan, perairan di Bandarlampung saat ini sudah dangkal. Sehingga menyebabkan sejumlah nelayan menangkap ikan di kabupaten lain. Seperti Lampung Selatan dan Pesawaran. Apabila sejumlah nelayan mencari ikan di daerah lain dengan perairan yang tidak terganggu adanya pelabuhan, kemungkinan bisa mendapatkan ikan besar.

''Kalau di kabupaten lain bisa dapat ikan-ikan besar. Seperti tongkol dan tenggiri. Apabila ikan-ikan besar ini dijual nelayan, pendapatannya besar juga kan. Daripada menjual ikan yang kecil, mereka lebih memilih mencari di daerah sana yang lebih jauh tapi mendapatkan keuntungan besar. Daripada di Bandarlampung keuntungannya kecil,'' katanya.

Kondisi Bandarlampung yang tercemar, kata Mansyur, menjadi permasalahan para nelayan. Sehingga, mereka mencari ikan di kabupaten lain yang agak jauh dari perairan teluk Bandarlampung. Tetapi mempunyai sedikit kendala, yakni bertambahnya bahan bakar solar untuk kapal besarnya dan semakin banyak kebutuhan yang akan dibawa saat berlayar mencari ikan.

''Ya memang seperti itu. Misalnya ketika nelayan melaut ke perairan di Pesawaran, nelayan umumnya menghabiskan uang Rp5 juta sekali melaut. Selain itu, membutuhkan bahan bakar 1–2 ton solar. Makanya, mereka tekor kalau dapat untung yang kecil,'' terangnya.

Mansyur menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, pihaknya memberikan solusi dengan bantuan 10 kapal untuk kelompok nelayan. Namun, hal tersebut menjadi permasalahan karena adanya kecemburuan sosial saat memberikan bantuan ke nelayan tersebut. Sehingga, banyak nelayan yang iri dan ingin semuanya mendapatkan kapal tersebut.

''Kami hanya kasih bantuan 10 kapal. Tidak semua nelayan yang dapat. Sebab, anggaran kami tidak cukup. Ke depan, kami akan meminta bantuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya kembali memberikan bantuan lagi ke nelayan Lampung,'' pungkasnya. (red/p2/c3/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar