Jumat, 25 April 2014

Wow! Hanya Empat Dewan yang Ngantor

Wow! Hanya Empat Dewan yang Ngantor


Wow! Hanya Empat Dewan yang Ngantor

Posted: 24 Apr 2014 06:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Usai pemilihan umum yang berlangsung pada 9 April 2014, anggota dewan masih malas ke kantor. Hanya segelintir yang memiliki iktikad baik dengan mendatangi gedung DPRD di Jl. Basuki Rahmat, Telukbetung Utara, Bandarlampung.

Dari 45 dewan, hanya 4 yang hadir ke kantor wakil rakyat. Di antaranya Wakil Ketua I Heru Sambodo, Badan Legislatif (Banleg) Wahyu Lesmono, Wakil Ketua Komisi A Benson Wertha, dan anggota Komisi A Nursyamsi. Sedangkan lainnya tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Pantauan Radar Lampung, hingga kemarin (24/4) masih banyak ruangan fraksi yang kosong. Padahal, di sisa masa kerja sampai Agustus mendatang, masih banyak tugas yang belum selesai. Seperti pembahasan raperda hingga laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPj.) Bandarlampung.

Ketua DPRD Bandarlampung Budiman A.S. mengatakan, pihaknya memang merasakan masih malas koleganya datang ke kantor. Namun, dirinya tetap meminta para wakil rakyat untuk kembali ke kantor menyelesaikan tugasnya yang belum diselesaikan.

''Memang masih ada beberapa raperda yang belum diselesaikan. Makanya, kami meminta supaya mereka datang ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya membahas raperda yang belum disahkan,'' ungkap Budiman kemarin.

Dia melanjutkan, saat ini beberapa perda inisiatif dewan dan juga perda dari pemkot yang harus digodok, sehingga target di akhir masa jabatan sebagai anggota dewan dapat diselesaikan.

''Ya mudah-mudahan semua perda yang belum diselesaikan dapat selesai di akhir jabatan,'' katanya.

Disinggung apakah ada hukuman bagi anggota dewan yang tidak hadir, Budiman belum bisa menjelaskan. Sebab, hal tersebut merupakan ranah dari Badan Kehormatan (BK) yang memberikan sanksi kepada anggota dewan yang melanggar aturan.

''Kalau sanksi kan ada BK yang menghukumnya, ya kami serahkan ke BK saja,'' ucapnya.

Namun sayang, saat Radar Lampung menghubungi Ketua BK Ratna Hapsari Barusman, ponselnya dalam keadaan tidak aktif, pesan singkat yang dikirimkan juga tak dibalasnya. (yud/p5/c3/whk)

Oedin Tak Sempat Cicipi Kantor Baru

Posted: 24 Apr 2014 06:54 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dipastikan tidak akan mencicipi nikmatnya ngantor di kompleks pemprov yang baru. Pasalnya hingga saat ini, pembangunan kompleks perkantoran di Kota Baru itu masih jauh dari kata selesai.

    Ironisnya, Pemprov Lampung juga tak memiliki target kapan pembangunan selesai. ''Nanti kalau ditarget-target malah tidak tercapai. Sulit bertanggung jawabnya," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Toni L. Tobing kemarin.

    Menurutnya, jika bisa cepat, pemprov tentu akan mempercepatnya. Namun dipastikan tahun ini memang belum selesai. Artinya, Gubernur Sjachroedin Z.P. sebelum lengser tidak akan sempat menikmati kantor baru itu.

    ''Kalau ditanya masih lama atau tidak, ya masih lama sekali. Uangnya kan bergilir. Paling penting kan anggarannya yang tersedia. Nah itu sudah kami anggarkan terus. Kalau ada uang ya dibangun. Begitu seterusnya," ungkap Toni.

Saat ini, lanjutnya, baru empat gedung yang dibangun. Namun, pembangunan itu baru memasuki tahap finishing gedung. Belum menyentuh infrastruktur pendukung.

Untuk dana, telah dialokasikan Rp72 miliar untuk pembangunan kantor gubernur. Lalu gedung DPRD (Rp46 miliar), masjid agung (Rp20 miliar), dan balai adat (Rp1,5 miliar).

Sementara itu, Gubernur Sjachroedin Z.P. mengaku legawa dirinya tidak akan menikmati kantor baru yang merupakan megaproyek di masa kepemimpinannya tersebut.

''Ya masak gubernur dan wakil gubernur saja yang ngantor di sana. Masak cuma kami berdua saja duduk manis di kantor sana, sedangkan pegawai lain belum bisa pindah. Yang penting kan selesai dengan baik, tidak usah diburu-buru," ucap Oedin –sapaan akrab Sjachroedin.

Menurut dia, gubernur baru memang akan mendapatkan nama dengan peninggalan pembangunan yang dilakukannya. ''Kota Baru, nanti yang dapat nama ya pemerintahan yang baru. Lalu pembangunan jalan tol dan lainnya. Enak lah nanti yang baru. Saya yakin juga pasti diteruskan. Pembangunan tersebut kan bukan untuk saya, tetapi buat kepentingan masyarakat," paparnya.

Diketahui, pembangunan di Kota Baru mulai dilakukan lagi setelah Perda Kota Baru disahkan DPRD Lampung pada Mei 2013 lalu. Menurut Oedin, pembangunan Kota Baru untuk mengantisipasi kondisi Lampung lima hingga sepuluh tahun ke depan.

''Ini akan mengurai kemacetan yang ada. Jadi tidak semua berpusat di Bandarlampung. Nanti wilayah sana juga kan berkembang. Akan ramai, banyak pemukiman dibangun, tempat makan, dan sebagainya," kata dia. (eka/p3/c1/fik)

Anjungan Direnovasi, Lamteng Absen LF

Posted: 24 Apr 2014 06:53 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) berencana absen dari gelaran Lampung Fair (LF) tahun ini. Alasan utamanya karena anjungan kabupaten pimpinan A. Pairin itu hingga kini belum selesai direnovasi.

    Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi LF 2014 di Pemprov Lampung kemarin. ''Ya, tahun ini Pemkab Lamteng tidak bisa ikut berpartisipasi di Lampung Fair seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah satu alasannya, anjungan Lamteng masih tahap renovasi bangunan," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Lamteng Syamsi Rolli.

Menurutnya, hingga saat ini pengerjaan renovasi anjungan, baru 40 persen selesai. Untuk alasan lain, kata dia, belum dapat dijelaskan secara rinci. ''Jadi ya secara resmi kami menyatakan tidak mengikuti LF 2014. Ini juga amanah dari Pak Bupati Lamteng Ahmad Pairin untuk saya sampaikan dalam rapat ini," ungkap Syamsi.

    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setprov Lampung Verinia mengharapkan Pemkab Lamteng tetap dapat mengikuti gelaran tahunan ini. Terkait anjungan yang masih direnovasi, lanjutnya, pemkab dapat menempati tenda yang akan disediakan oleh event organizer.

''Kalau Lamteng tidak ikut, berarti bukan bagian Lampung! Saya harap tetap ikut karena ini pesta bersama Provinsi Lampung. Jadi, Pemkab Lamteng rapat kembali agar dapat ikut LF ini," tegasnya.

Verinia menambahkan, tahun ini Pemprov Lampung akan berupaya melaksanakan LF lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pihaknya akan lebih memperhatikan hal terkecil hingga terbesar demi kebanggaan masyarakat Lampung.

''Ini juga kan sebagai persembahan kita untuk Pak Gubernur Sjachroedin Z.P. Karena masa jabatan beliau kan berakhir Juni mendatang," ungkapnya.

Di sisi lain, Operational Manager PT Sriwijaya Media Convex (SMC) selaku EO acara ini, Rachmat Budi P., sangat menyayangkan jika pesta ini tidak diikuti Pemkab Lamteng. ''Kalau  terkait anjungannya sedang direnovasi, kami akan sediakan tenda tanpa dikenakan biaya sewa," tegasnya.

Menurut Rachmat, pihaknya tengah berupaya meningkatkan minat berbagai pihak mengikuti kegiatan bertemakan The Pride of Lampung ini.  

Lampung Fair akan digelar pada 17 hingga 27 Mei mendatang di PKOR Wayhalim, Bandarlampung. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang baru dibuka sore hari, LF kali ini akan dibuka sejak pukul 10.00 hingga 20.00 WIB.

Untuk harga tiket, hanya dipatok Rp5 ribu per orang. Tarif ini dijamin tidak naik selama gelaran berlangsung. Bahkan, pihak EO berjanji menggratiskan para pengunjung yang berusia di bawah lima tahun. ''Target kami, per hari minimal 10 ribu pengunjung," ucapnya.

    Dijelaskan, untuk gelaran ini pihaknya menyiapkan tenda ukuran 20 x 80 meter yang berisi 85 booth berukuran 3 x 3 meter sebanyak dua buah. Kemudian juga tenda-tenda untuk perusahaan lokal dan nasional. Untuk harga, tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Tenda berukuran 5 x 5 meter dipatok Rp15 juta, sedangkan 3 x 3 meter Rp3,5 juta. (eka/c1/fik)

Apindo Tolak Kenaikan TDL

Posted: 24 Apr 2014 06:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) industri pada bulan depan terus menuai penolakan. Salah satu yang menolak tegas adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung. ''Sudah tetap dinaikkan sekarang ditambah lagi pemadaman! Jangan tuntut kenaikan saja, tapi harus pikirkan pelayanan,'' ujar Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar kemarin.

Yusuf mengaku sudah kehabisan kata merespons kebijakan kenaikan itu. Menurutnya, menjadi tidak masuk akal ketika pemerintah bersama DPR membuat kebijakan menaikkan TDL industri, namun pelayanan yang diberikan sangat tidak memuaskan.

''Kalau pengusaha sebenarnya sederhana saja, kami akan membayar yang dinikmati. Faktanya, di Lampung dan beberapa daerah lain, pelayanan listriknya tidak memuaskan. Kenapa mau dinaikkan tarifnya? Pemerintah tidak tahu diri kalau tetap menjalankan kebijakan tersebut,'' jelasnya.

Dia mengatakan, menaikkan TDL bagi pelanggan industri hanya menambah beban pengusaha. Khususnya bagi daerah yang mengalami krisis listrik seperti Lampung. Dampak dari listrik yang masih sering padam saja sudah membuat kerugian besar bagi pengusaha dan akan ditambah beban kenaikan TDL.

Menurutnya, tanpa kenaikan TDL, ongkos produksi pengusaha di Lampung sudah mengalami kenaikan. Itu otomatis berdampak pada berkurangnya pendapatan pengusaha. Jadi, bila tarif dinaikkan, ongkos produksi semakin tinggi. Pastinya berdampak pada kenaikan harga jual produk.

Dia menjelaskan, krisis energi yang berdampak pada pemadaman listrik di Lampung telah membuat dunia usaha seperti hidup segan mati tak mau. Itu karena ongkos produksi yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi akibat harus membeli atau menyewa genset.

Harga jual produk tidak bisa dinaikkan semau pengusaha, sebab bisa membuat pembeli menghilang. Dia mengungkapkan, dampak krisis listrik paling terasa bagi pengusaha UKM. Itu karena dana mereka yang terbatas dan harus dibebani membeli atau menyewa genset yang harganya tidak murah. Akibatnya, mereka harus mengurangi produksinya. Sehingga, finansial usahanya menjadi terganggu.

''Krisis listrik ini sudah bertahun-tahun, hingga kini tidak kunjung selesai. Sekarang cuma bisa pasrah berharap PLN lebih proporsional lagi sebagai BUMN. Jangan berlindung dari kebijakan pemerintah saja,'' sindirnya.

Sementara Lina (30), salah satu pengusaha roti di Jl. Jenderal Sudirman, Pahoman, mengungkapkan, sejak bergulirnya pemadaman mulai dari pekan lalu memang membuat produksinya terhambat.

''Walau tetap bisa produksi dengan menggunakan genset, jelas memakan biaya produksi yang lebih besar dan memangkas yang harusnya menjadi keuntungan,'' keluhnya.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tetap menaikkan TDL industri untuk pelanggan golongan I3 sebesar 8,6 persen dan I4 (13,3 persen) setiap dua bulan hingga akhir tahun dimulai Mei 2014. (ynk/p5/c3/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar