Jumat, 02 Mei 2014

Ayo, Jangan Cuma Andalkan Pendidikan Gratis!

Ayo, Jangan Cuma Andalkan Pendidikan Gratis!


Ayo, Jangan Cuma Andalkan Pendidikan Gratis!

Posted: 01 May 2014 06:36 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pendidikan gratis. Itulah program yang diterapkan Pemkot Bandarlampung untuk mengentaskan angka putus sekolah (APS) di kota ini. Bahkan, untuk menyukseskan penghapusan APS karena permasalahan biaya, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. juga menggelontorkan program bina lingkungan.

Sayangnya, program-program itu tidak mampu menghapuskan APS di kota ini. Masih ada anak putus sekolah. Jika merujuk pada data Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung, APS 2013 jumlahnya 235 orang. Rinciannya, SD 46 orang, MI 24, SMP 37, MTs 11, SMA 36, MA 3, dan SMK 78.

Terkait permasalahan ini, pengamat pendidikan asal Unila Bujang Rahman mengatakan, mengalokasikan dana yang cukup besar untuk dunia pendidikan serta menggratiskan biaya sekolah tidak cukup untuk mengatasi masalah APS.

Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan motivasi ke masyarakat agar mau menyekolahkan anaknya hingga pendidikan tertinggi. Dia mengatakan, masih adanya anak yang putus sekolah. Penyebabnya bisa bermacam-macam.

''Ada faktor ekonomi. Ini memang dapat diatasi dengan program wajib belajar dari pemerintah, biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Namun, ada faktor lain selain masalah ekonomi. Yakni sosial. Seperti motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang kurang,'' katanya.

    Sebab, saat ini tingkat pendidikan belum tentu menjamin seseorang bisa hidup mapan. Bahkan, saat ini lulusan SMP dan SMA dilihat dari pekerjaan yang didapatkan, tidak ada bedanya, bahkan sama-sama susah mencari pekerjaan.

    ''Orientasi masyarakat saat ini kan sekolah untuk bisa dapatkan pekerjaan yang baik. Kalau hasilnya seperti itu, daripada buang-buang uang untuk sekolah tinggi, ya lebih baik sekolah biasa saja,'' katanya.

    Salah satu cara untuk memotivasi masyarakat agar memiliki semangat untuk menyekolahkan anaknya adalah dengan memberikan penghargaan yang wajar sesuai dengan pendidikan yang didapat.

    ''Misalnya orang yang punya prestasi lebih baik, bisa mendapatkan akses pekerjaan yang lebih mudah. Bukan seperti saat ini. Apalagi anak-anak yang juara olimpiade, masih susah juga mendapatkan akses pekerjaan,'' ucapnya.

    Sehingga, masyarakat yang berada di daerah marginal, berpikir untuk apa sekolah tinggi jika untuk kerja pun masih susah. ''Tepat di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pemerintah harus memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang berprestasi. Sehingga, pendidikan menjadi instrumen penting dalam rangka meningkatkan persaingan bangsa,'' pungkasnya. (eka/p4/c3/whk)

 

Unggulkan Program Biling

Posted: 01 May 2014 06:35 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan substansi pendidikan serta upaya meningkatkan mutu dan stakeholder pendidikan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Bandarlampung Ryuzen Praja Tuala saat diminta tanggapannya terkait Hardiknas kemarin (1/5).

Menurut dia, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. telah menggelontorkan program bina lingkungan (biling) sebagai terobosan untuk pengentasan angka putus sekolah (APS) di kota ini.

''Dengan biling, bisa memberi peluang kepada orang yang kurang mampu. Dengan demikian dapat menekan jumlah anak yang tidak sekolah,'' katanya.

Menurut dia, APS di Bandarlampung sangat kecil. Meski masih ada, tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Sebab, kata dia, pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada warga untuk bersekolah.

''Selain biling, juga ada beasiswa untuk alat belajar anak, bantuan siswa miskin untuk SPP anak, bantuan guru untuk S-2, serta yang lain,'' paparnya.

Karena itu, dia mengaku, pemerintah tidak bisa berbuat banyak ketika ada anak yang tidak mau bersekolah lagi. ''Tetapi kan sudah ada paket C yang tidak bayar dan mereka nantinya dapat ijazah. Saya juga menilai, APS terjadi karena anak tersebut ingin menikah dan bekerja," ungkapnya.

Diketahui, biling bertujuan agar seluruh warga Bandarlampung mendapatkan pendidikan laik. Biling diberikan pemkot dengan kapasitas 50 persen masuk sekolah tanpa tes dengan sasaran kalangan siswa kurang mampu, yang tidak dapat menempuh pendidikan dengan alasan biaya.

Dalam berbagai kesempatan, Herman H.N. selalu menyosialisasikan biling untuk SMP, SMA, serta SMK sederajat. Sebab, program tersebut merupakan salah satu program unggulannya dalam memberikan pendidikan ke warga yang kurang mampu dan berprestasi.

Dengan adanya program tersebut, antusias warga atau wali murid yang akan menyekolahkan anaknya sangat tinggi. Namun memang, ada beberapa warga yang belum mengetahui program tersebut. Akan tetapi, program itu dinilai berhasil dalam mengelola pendidikan di Bandarlampung.

Ia menilai, biling dilakukan agar pendidikan di Bandarlampung lebih baik lagi dan siswa kurang mampu semuanya dapat bersekolah.

Di mana, kemajuan suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari mutu pendidikannya sehingga Pemkot Bandarlampung akan terus memajukan sektor pendidikan antara lain dengan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, serta peningkatan jam belajar sesuai dengan kurikulum serta pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu.

Saat ini, siswa yang kurang mampu pun bisa bersekolah, dengan dibantu surat miskin dari kelurahan dan diajukan ke sekolah terdekat atau di lingkungan rumah siswa.

Program ini terus berjalan dan semua anak kurang mampu dapat bersekolah semua dan yang belum mempunyai keinginan sekolah harus ditumbuhkan semangat bersekolahnya.

Pendidikan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Bandarlampung, setelah mempunyai pendidikan yang baik siswa dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.(fit/yud/p4/c3/whk)

’’Kami Tak Mau Sekolah Lagi’’

Posted: 01 May 2014 06:35 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Miris. Itulah ungkapan yang Radar Lampung rasakan ketika mewawancarai anak jalanan (anjal) yang biasa mangkal di traffic light Jl. Pramuka, Rajabasa, Bandarlampung. Ya, kepada Radar Lampung, mereka mengaku tidak mau lagi bersekolah, meski dulu pernah bersekolah namun putus di tengah jalan lantaran ketiadaan biaya.

Seperti diungkapkan Rido (12). Anjal yang sempat duduk di bangku SD sampai kelas IV ini menyatakan, tidak mau bersekolah lagi meski sudah digratiskan oleh pemerintah. Padahal, dulu ia putus sekolah karena ketiadaan biaya. ''Tidak mau Om. Lebih baik saya seperti ini saja. Lebih enak daripada bersekolah,'' ujarnya kemarin (1/5).

Ungkapan senada juga disampaikan Anggi (12) dan Fajar (10). Dua kakak-beradik ini mengaku tidak mau bersekolah lagi karena sudah tak sanggup untuk berpikir. ''Tidak mau Om, mending seperti ini, bisa bebas,'' ungkapnya.

Dodo (10), Revan (11), dan Rizky (12) juga menyatakan hal sama. Ketiga anjal yang mengaku pernah duduk di bangku sekolah ini mengatakan lebih baik mencari uang daripada bersekolah.

''Orang tua kami sudah tidak mencari-cari kami lagi. Tidak pulang juga tidak apa-apa, tidak dicari-cari. Jadi, kalau seperti itu, lebih baik kami mencari uang untuk makan. Kalau bersekolah, bagaimana kami bisa mendapatkan uang,'' kata Revan. (cw3/p4/c3/whk)

Sejarah Hari Pendidikan

Posted: 01 May 2014 06:32 PM PDT

HARI Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara lahir dari keluarga kaya Indonesia selama era kolonialisme Belanda. Ia dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia-Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan.

Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Belanda. Dan ia kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa setelah kembali ke Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai menteri pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Filosofinya, Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan), digunakan sebagai semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia.

Ia wafat pada 26 April 1959. Untuk menghormati jasa-jasanya terhadap dunia pendidikan Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.( http://id.wikipedia.org/p4/c3/whk)

Lahan Tol Ditarget 50 Persen

Posted: 01 May 2014 06:32 PM PDT

Pemprov Bentuk Tiga Tim
BANDARLAMPUNG –Harapan baru diembuskan Pemprov Lampung. Pemprov mengklaim sudah membentuk  tiga tim untuk memuluskan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Tiga tim itu, yakni tim persiapan pembebasan, tim pembebasan tanah, dan tim pengkajian. Tahapan lainnya, pemprov juga tengah melakukan konsultasi publik terkait pembebasan lahan. Kepala Dinas Bina Marga (DBM) Lampung Ali Rahman, menjelaskan, dokumen pengadaan tanah yang di dalamnya terdapat peta lahan jalan tol sudah selesai.

Rencana ruas jalan yang akan dibebaskan pun sudah disetujui gubernur. ''Kini kami sedang konsultasi publik, mengumpulkan masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan, dan memberi tahu nilai pembebasan lahan kepada mereka. Jika mereka sepakat, langsung dibayar sesuai amanat Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," ujarnya kemarin.

Tahun ini, pemprov menargetkan pembebasan lahan rampung 50 persen. Untuk dana dipersiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.  ''Karena itu, kami minta bantuan masyarakat agar proses ini dapat berjalan lancar. Pemkab juga kami harapkan mendukung penuh. Jalan tol ini kan melintas di tiga kabupaten, yakni Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah. Yakni sebanyak 70 desa," paparnya.

Setelah pembebasan lahan ini selesai, maka akan mulai dilakukan pelelangan untuk pembangunan fisik. ''Ketika pelelangan ini bebas, semua bisa ikut, termasuk DBM," ungkapnya.

Diketahui, pemerintah pusat telah menyiapkan dana Rp1,19 triliun. Dana itu untuk ganti rugi pembebasan lahan. Rinciannya, Rp784 miliar untuk ruas jalan tol Bakauheni–Terbanggibesar. Kemudian Rp450 miliar untuk ruas jalan tol Terbanggibesar–Pematangpanggang sepanjang 100 km.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. beberapa waktu lalu meminta berbagai pihak untuk bersabar. ''Memang butuh waktu lama untuk pembangunan ini. Pemprov mengharapkan semua pihak dapat membantu dan masyarakat bisa mendukung. Ini agar tidak memakan waktu lama dan menuai masalah," harapnya. (eka/p1/c2/wdi)

BPPLH Uji Sampel Air Laut

Posted: 01 May 2014 06:32 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung akhirnya menyelidiki informasi pencemaran air laut yang diduga disebabkan pembuangan limbah dari kapal-kapal laut di perairan pesisir Bandarlampung.

Kepala BPPLH Bandarlampung Rejab mengatakan, pihaknya sudah mengambil sampel air laut di pesisir Teluk Lampung. Sebab, ia mendapat informasi bahwa ikan-ikan yang ada di daerah itu telah mati disebabkan limbah yang dibuang oleh salah satu kapal.

''Ya, kami sudah dapat informasi itu. Makanya pada Sabtu (26/4), kami mengambil sampel air laut untuk mengecek penyebabnya,'' ujarnya kemarin (1/5).

Rejab mengaku, belum dapat memastikan penyebab ikan-ikan di daerah itu mati. Sebab, kini sampel air laut yang telah diteliti belum keluar hasilnya. ''Ya, hasilnya belum keluar. Makanya, kami belum tahu penyebabnya apa. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kami beri tahu,'' katanya.

Menurutnya, perlu waktu sepekan minimal dari pengambilan sampel air laut untuk membuktikan terjadinya pencemaran. ''Pekan depan mungkin sudah diketahui hasilnya. Kami masih dalam proses penelitian,'' bebernya.

Sebelum hasil dari laboratorium keluar, kata Rejab, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak berpikir negatif dahulu dengan menilai penyebab pencemaran sampai ikan banyak mati karena pembuangan limbah yang dilakukan kapal tanker.

''Itu kan hanya dugaan. Jadi harus ada bukti yang akurat seperti foto dan lain-lain,'' ucapnya.

Rejab menambahkan, jika dari hasil penelitian sampel air laut terbukti ada pembuangan limbah yang dilakukan perusahaan atau kapal tanker, pihaknya akan memberikan sanksi hukum kepada kapal tanker yang telah membuang limbah.

 ''Kalau memang terbukti akan ada sanksi hukum yang tegas kepada perusahaan atau kapal yang membuang itu. Hingga kini, kami juga nggak tahu ada kapal yang membuang limbah itu,'' ungkapnya. (yud/p1/c3/whk)

’’Tolonglah PLN, Kami Merugi!’’

Posted: 01 May 2014 06:05 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemadaman yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung terus menuai keluhan. Terutama dari kalangan usaha kecil menengah (UKM). Ya, dengan adanya pemadaman listrik, selain menambah biaya operasional, omzet juga menurun. Seperti yang diungkapkan Owner Arie Tour & Travel Herlin Deli. Menurut dia, bisnis travel yang dijalankan mengalami pembengkakan biaya operasional hingga 20 persen ditambah lagi omzet menurun hingga 40 persen. Salah satu penyebabnya biaya operasional bertambah karena membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk genset setiap harinya.

Namun, keluhan ini tidak sampai di sini saja. Biaya perawatan genset juga harus dipikirkan. ''Kami memiliki mitra agen di seluruh Indonesia. Kalau sampai nggak jualan, jelas rugi. Ditambah lagi harus memikirkan biaya BBM dan perawatan genset,'' ujarnya kemarin.

Bagi Herlin, pemadaman listrik juga membuat pelaku usaha menjadi tidak bersemangat. ''Pemadaman ini bikin malas ke kantor. Mood kerja juga menjadi hilang,'' keluhnya.

Dengan kondisi tersebut, dia berharap pemerintah segera mengatasi persoalan krisis energi ini. Jika terus berlanjut, tujuan pemerintah untuk mengembangkan dan membangkitkan jiwa wirausaha akan sulit terealisasi. Sebab, bukan tidak mungkin yang sudah ada pun tidak bisa bertahan.

Tidak hanya pengusaha tour travel, Owner Jim's Coffee Jemi juga dibuat pusing karena seringnya terjadi pemadaman listrik. Sebab, proses produksi kopi hingga pengemasan sangat membutuhkan energi listrik.

''Kalau listriknya sering mati, jelas memengaruhi kualitas produksi kopi. Ditambah lagi tahap pengemasan. Jika dilihat pengemasan tidak bagus, konsumen tak akan mau beli,'' ungkapnya.

Dia memaparkan, jika memakai genset, normalnya bisa hidup hanya dua jam. Bila dipaksakan, bisa rusak. ''Sementara pemadaman listrik yang terjadi antara tiga hingga empat jam, sudah ada tambahan biaya genset ditambah lagi biaya perawatan genset yang harusnya tidak ada,'' katanya.

Dia melanjutkan, dalam setiap hari, pihaknya harus mengalokasikan biaya minimal Rp50 ribu untuk pengadaan BBM agar usahanya bisa tetap berjalan. Itu belum termasuk alokasi anggaran untuk pengadaan genset baru. ''Ya, biaya semakin membengkak sekarang ini akibat pemadaman,'' keluhnya.

Keluhan sama disampaikan Nur Setiawan, pemilik treatment klinik cantik House of Aisya. Dia mengaku, dengan adanya pemadaman listrik, konsumennya menurun hingga 50 persen.

''Seringnya terjadi pemadaman ini jelas membuat konsumen kami kecewa. Karena kalau untuk treatment, kami belum menggunakan genset karena daya yang dibutuhkan jelas sangat besar dengan kapasitas penggunaan alat-alat perawatan yang membutuhkan daya yang besar,'' ungkapnya.

Salim, perajin keripik di sentra keripik Lampung, Jl. Pagar Alam, Kedaton, juga mengeluh dengan adanya pemadaman listrik. ''Ya, jika listrik padam, untuk pengemasan agak susah. Karena kami sangat bergantung dengan listrik,'' tandasnya. (ynk/p4/c3/whk)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar