Gawat, Realisasi PBB Baru Rp3 Miliar |
| Gawat, Realisasi PBB Baru Rp3 Miliar Posted: 13 May 2014 02:15 PM PDT  Dari Target Rp85 MiliarBANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., sepertinya, harus menggenjot kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sebab, sejak Januari hingga kemarin (13/5), realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) baru terealisasi Rp3 miliar. Padahal, dari sektor PBB ini Pemkot Bandarlampung menargetkan Rp85 miliar. Kadispenda Bandarlampung Yusran Effendi membenarkan jika realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB baru Rp3 miliar pada pertengahan triwulan kedua atau per 13 Mei 2014. ''Ya, baru sekitar 3,5 persen. Ini memang masih jauh. Makanya, kami berusaha untuk mencapai target yang sudah ditetapkan itu,'' ujar Yusran kemarin. Menurutnya, pemasukan PBB ini semuanya berasal dari tunggakkan wajib pajak (WP) pada 2013. Bahkan, untuk WP 2014 belum ada yang membayar. Sehingga, hal tersebut menjadi kendala Dispenda dalam menagih pembayaran PBB tahun ini. ''Sampai triwulan kedua ini, realisasi PBB memang baru sedikit. Makanya, kami tetap ingatkan semua WP agar sadar membayar pajak,'' katanya. Dia menjelaskan, realisasi PBB tahun lalu memang tidak mencapai target. Di mana, dari Rp80 miliar yang sudah ditargetkan, hanya tercapai Rp45,9 miliar atau baru sekitar 57,36 persen. ''Tahun lalu juga kan tidak tercapai, memang masih ada WP yang masih menunggak. Apabila semua WP yang menunggak itu membayar PBB, bisa mencapai Rp60 miliar. Tapi, sampai saat ini, kami tetap mengusahakan agar WP itu membayar tunggakkan supaya PAD bertambah,'' harapnya. Hingga kini, kata Yusran, daya bayar wajib pajak golongan I-V memang masih rendah. Namun, pihaknya terus menyosialisasikan tentang kewajiban membayar pajak tersebut hingga tingkat RT. ''Nanti RT-nya itu yang akan menyampaikannya ke warga. Kami juga akan terus menyosialisasikannya. Kami juga punya kolektor di lapangan dan ada UPT Pendapatan di setiap kecamatan. Tapi yang pasti, kami optimistis tahun ini, target PAD PBB akan tercapai. Kami akan bekerja maksimal,'' ucapnya. (cw4/p2/c3/whk) |
| Posted: 13 May 2014 02:15 PM PDT BANDARLAMPUNG – Siapa pejabat yang ditunjuk Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. untuk mengisi dua posisi kepala dinas (Kadis) yang kosong di pemkot hingga Selasa (13/5) masih teka-teki. Sebab, sampai kemarin wali kota masih menutupi siapa pejabat yang dipercayanya untuk mengemban amanah menjadi kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) dan kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes). Diketahui, jabatan Kadiskes Bandarlampung kosong karena pejabat sebelumnya, dr. Wirman, menjalani hukuman penjara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sementara posisi Kadisnaker kosong lantaran pejabat sebelumnya, Dhomiril Hakim Yhs., meninggal dunia. Informasi yang beredar di pemkot kemarin, Herman H.N. sudah mengantongi dua nama untuk mengisi jabatan tersebut. Keduanya adalah Amran, yang kini menjadi sekretaris Diskes, yang dipromosikan menjadi Kadiskes. Lalu Loekman Djoyosoemarto, PNS di Pemkab Lampung Tengah, yang juga dipromosikan menjadi Kadisnaker. Amran dinilai laik menduduki jabatan Kadiskes lantaran sudah lama pada posisi sekretaris. Terlebih sebelumnya, wali kota juga pernah mengangkat Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Trisno Andreas menjadi kepala BPKAD Bandarlampung. Sedangkan alasan terpilihnya Loekman Djoyosoemarto dikarenakan telah berpengalaman dalam birokrasi. Apalagi, Loekman pada 2010 pernah mencalonkan diri sebagai bupati Lamteng dari jalur independen dan saat ini memang sudah menjabat sebagai Plt. Disnaker Bandarlampung. Saat dikonfirmasi kepada Herman H.N. kemarin, ia enggan membeberkan siapa yang akan mengisi jabatan kedua Kadis tersebut. ''Saya juga belum tahu siapa, lihat nanti saja. Kan, Jumat (16/5) nanti mau ada pelantikan,'' kata dia. Sementara, Sekretaris Diskes Bandarlampung Amran mengaku belum mengetahui apakah akan menduduki sebagai Kadis menggantikan dr. Wirman atau tidak. Sebab, ia menyerahkan sepenuhnya ke wali kota. ''Saya nggak tahu tuh siapa, saya mah terserah Pak Herman H.N. saja,'' singkatnya saat ditemui di pemkot kemarin. (cw4/p2/c3/whk) |
| Posted: 13 May 2014 02:15 PM PDT BANDARLAMPUNG – Komitmen Pemprov Lampung dinilai masih rendah untuk mem-follow-up rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini diungkapkan pengamat pemerintahan Universitas Lampung, Dedy Hermawan. ''Seharusnya tuntas. Sudah setahun rekomendasi itu diberikan. Kalau ada yang belum tuntas menunjukkan gubernur kurang fokus, kurang komitmen untuk menindaklanjutinya, dan pengawasannya lemah," urainya kemarin. Hal ini, menurut Dedy, jadi tanggung jawab gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur, lanjut Dedy, harus memonitor sejauh mana rekomendasi yang ada ditindaklanjuti. ''Pengawasan kepala daerah ke bawahannya tidak jalan berarti. Ini juga cermin rendahkan kesadaran kepala daerah dan pemprov untuk tindak lanjuti," ujarnya. Terpisah, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. justru kaget mengetahui rekomendasi dari Itjen Kemendagri. Ia meminta wartawan menghubungi Plt. Sekprov Lampung Arinal Djunaidi. ''Sebaiknya Anda langsung saja ke inspektur. Minta penjelasan langsung ke inspektur. Sebab, hingga kini hal yang Anda tanyakan masih didalami," kilah Arinal. Inspektur Harun Al-Rasyid sendiri belum bisa dikonfirmasi. Saat disambangi di kantornya, Harun mengaku tak bisa bertemu lantaran ada tamu. Diketahui sebelumnya, rekomendasi dan kerugian negara oleh Itjen Kemendagri belum 100 persen diselesaikan pemprov. Terungkap dari 213 rekomendasi, masih ada 17 item yang belum dilaksanakan. Kemudian dari Rp795 juta kerugian negara, masih ada Rp254 juta yang belum dikembalikan. (red/p1/c2/wdi)
|
| You are subscribed to email updates from Bandarlampung To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar