Rabu, 07 Mei 2014

Lalai, Negara Merugi Rp409,3 Juta

Lalai, Negara Merugi Rp409,3 Juta


Lalai, Negara Merugi Rp409,3 Juta

Posted: 06 May 2014 08:42 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N pantas marah dengan jajarannya di Bagian Perlengkapan pemkot setempat. Sebab, semangat transparansi dan profesionalitas pengelolaan keuangan yang sering digaungkannya tidak diikuti para pegawai di bagian tersebut.

    Buktinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung menemukan indikasi kerugian negara di Pemkot Bandarlampung sebesar Rp409.309.650.

Kerugian itu didapat dari realisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemkot Bandarlampung 2013. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun lalu, indikasi kerugian ini diduga disebabkan Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Bandarlampung I Kadek Suhardika lalai memverifikasi pertanggungjawaban belanja PKB atas kendaraan dinas (randis).

Selain itu, Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Bagian Perlengkapan Firdaus diduga sengaja merealisasikan biaya PKB randis dengan bukti yang tidak benar alias dimanipulasi.

Peristiwa itu berawal pada tahun anggaran 2013, Sekretariat Daerah (Setda) menganggarkan belanja perpanjangan PKB randis sebesar Rp865 juta dan telah direalisasikan Rp659.416.116 (76,23 %).

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban pembayaran biaya PKB atas randis menunjukkan bahwa realisasi pembayaran dilaksanakan berdasarkan 12 surat perintah pencairan dana (SP2D) (lihat grafis).

Proses pembayaran PKB untuk seluruh randis pemkot melalui Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Bagian Perlengkapan diduga dilakukan Firdaus di kantor Samsat Bandarlampung. Kemudian seluruh biaya tersebut masuk dalam penerimaan PKB pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung.

Namun, saat BPK mengonfirmasi ke Dispenda Lampung, terbukti bahwa pembayaran biaya PKB sebanyak 363 randis tidak benar Rp409.309.650. Di mana, realisasi pembayaran PKB sebanyak 96 randis Rp114.913.350 tidak tercatat sebagai penerimaan PKB 2013 di Dispenda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan notice pajak diduga difotokopi dan diedit tahun pembayarannya. Padahal, hasil pemeriksaan untuk 96 randis hingga saat ini belum diketahui nilai PKB-nya.

Kemudian, anggaran biaya PKB sebanyak 267 randis Rp389.713.734 pada data penerimaan PKB Dispenda hanya diterima Rp95.317.434.

Seharusnya, anggaran yang dibayarkan Rp389.713.734 tapi hanya diserahkan Rp95.317.434. Hal tersebut membuat terdapat pembayaran yang tidak benar Rp294.396.300.

Tak hanya itu. BPK juga menemukan adanya dugaan manipulasi notice pajak, karena sudah diedit nilai ketetapannya. Sehingga, kerugian negara yang dialami Rp409.309.650 yang berasal dari kekurangan dalam pembayaran Rp294.396.300 dan 96 randis yang tidak tercatat sebagai penerimaan PKB 2013 sebesar Rp114.913.350.

BPK menilai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Sayangnya, hingga kemarin Kabag Perlengkapan I Kadek Suhardika serta Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Bagian Perlengkapan Firdaus belum berhasil dikonfirmasi.

Keduanya tidak berada di tempat saat Radar Lampung menghampiri kantor Bagian Perlengkapan Pemkot Bandarlampung pukul 13.30 WIB kemarin. Seorang pegawai di bagian tersebut yang enggan namanya dikorankan menyatakan keduanya sedang keluar.

''Maaf Mas, Pak Kadek lagi nggak ada, kalau Firdaus lagi keluar,'' ujar pria yang kala itu tengah duduk di samping ruang Kabag Perlengkapan.

Telepon seluler Kadek juga saat dihubungi tidak aktif, pesan singkat yang dikirimkan juga tak dibalas. Sementara, ponsel Firdaus meski aktif tak diangkat, pesan singkat yang dikirimkan juga tak dibalas.(yud/p5/c3/whk)

Pelayanan Publik Pemkot Terganggu

Posted: 06 May 2014 08:42 PM PDT

Disebabkan Pemadaman Listrik
BANDARLAMPUNG – Pemadaman listrik atau biarpet tidak hanya menyebabkan pelaku usaha kecil menengah (UKM) di provinsi ini merugi. Tapi kebijakan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung itu juga mengganggu aktivitas pelayanan publik di pemkot.

Di antaranya adalah pelayanan pembuatan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bandarlampung. Karena listrik padam, banyak warga yang tidak bisa menunggu proses pembuatan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan KTP hingga selesai lantaran pemadaman listrik biasanya sampai berjam-jam.

''Akhirnya saya bolak-balik Mas ke Disdukcapil. Masak saya menunggu listrik hidup dulu baru pulang? Sementara, pekerjaannya saya yang lain terbengkalai,'' keluh Lia (27), warga Kecamatan Sukarame, kemarin (6/4).

Senada disampaikan Khairudin (38), warga Kecamatan Telukbetung Barat (TbB). ''Walau lama, terpaksa saya menunggu. Padahal, saya berangkat dari rumah dengan mengejar waktu. Saat tiba di sini, ternyata listrik padam. Nggak mungkin juga berkas saya tinggal di sini (kantor Disdukcapil, Red),'' ungkapnya.

Sementara, Kadisdukcapil Bandarlampung Syahrir Sanusi mengatakan, kendati listrik sering padam, pihaknya memang tetap memberikan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

''Ya, adanya pemadaman listrik ini memang menghambat kinerja kami dalam melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan. Seperti KTP dan akta kelahiran. Karena, jika listrik normal, prosesnya bisa cepat,'' ujarnya.

Sementara, pemadaman listrik yang dilakukan PT PLN juga membuat rusak jaringan internet di pemkot. Informasi yang dihimpun Radar Lampung, seluruh jaringan internet di Pemkot Bandarlampung dua hari belakangan ini rusak.

Informasi itu dibenarkan Aidil, salah satu operator jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bandarlampung. ''Ya, memang rusak. Penyebabnya karena listrik sering padam. Karena biarpet, ada komponen-komponen perangkat untuk menyambungkan internet menjadi rusak. Nah, ini sedang kami perbaiki,'' katanya kemarin.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Lampung Aryanto Yusuf meminta kepada manajemen PLN untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas kinerjanya yang selalu membuat listrik di kota ini padam.

''Nah, bentuk ganti rugi yang diberikan salah satunya dengan menurunkan biaya pembayaran listrik. Sebab, PLN harus profesional. Kalau memang merugikan konsumen, harus ganti rugi dong. Masyarakat telat bayar saja, mereka menerapkan denda. Kalau sepeti ini kan tidak adil!'' tegasnya, Senin (5/5).

Pada kesempatan itu, Pussbik juga mendukung langkah yang akan dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung untuk menggugat PLN.

''Untuk gugatan, kami menyerahkan kepada LBH Bandarlampung yang memang fokusnya di bidang hukum, kalau kami menuntut pelayanan yang diberikan PLN,'' jelasnya.

Dia mengaku, pihaknya beberapa waktu lalu pernah mengonfirmasi ke PLN mengenai pemadaman listrik yang sering dilakukan. Menurutnya, PLN memang sudah meminta maaf atas pemadaman lantaran ada beberapa gangguan alat yang mengharuskan listrik padam.

''Waktu kami konfirmasi itu, mereka mengatakan sampai Mei tidak akan terjadi lagi pemadaman. Tapi, sampai saat ini, masih ada pemadaman listrik. Makanya, kami sangat menyayangkan terjadinya pemadaman ini,'' sesalnya.

Diketahui, LBH Bandarlampung kini tengah menyusun gugatan. Karena itu, lembaga ini mengimbau pelanggan PLN yang merasa dirugikan agar mengadukan ke LBH.

Para pengusaha kecil dan menengah yang dirugikan juga berharap agar melapor ke LBH. ''Laporkan kepada kami kerugian yang diderita akibat pemadaman ini. Serahkan saja hitungan kerugian yang mereka alami. Termasuk pengusaha kecil dan menengah, kerugian omzet mereka karena tidak dapat beroperasi dengan normal akibat adanya pemadaman,'' urai Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi.

Kerugian masyarakat akibat pemadaman ini, menurutnya, yang akan menjadi kunci utama gugatan ke PLN. ''Misalnya saja ada yang mengalami kebakaran akibat pemadaman ini,'' ujarnya.(yud/p5/c3/whk)

Gawat, Kemenag Hanya Tunggu Perintah

Posted: 06 May 2014 08:41 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Lampung belum melakukan langkah antisipasi terkait serangan MERS-CoV (middle east respiratory syndrome corona virus). Padahal, wabah itu sudah menghantui jamaah yang akan berangkat atau pulang dari ibadah umrah maupun haji. Hingga kemarin (6/5), Kemenag Lampung hanya menunggu perintah dari pusat.

    Humas Kanwil Kemenag Lampung Istutiningsih mengatakan, pihaknya memang baru mengimbau secara pribadi. ''Kalau kami melarang masyarakat untuk ibadah umrah, juga tidak bisa, karena tidak ada aturannya. Wewenang pusat kalau mau ada pelarangan,'' ujarnya kemarin (6/5).

    Sementara, hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan instruksi khusus. ''Ya kami hanya dapat mengimbau masyarakat yang akan pergi umrah untuk menjaga kesehatannya, terutama diwaspadai untuk yang usia lanjut dan yang di bawah umur. Kalau kondisi fit tidak mudah juga terserang penyakit ini,'' yakinnya.

    Warga Lampung yang melaksanakan ibadah umrah tiap tahunnya mencapai ribuan orang. Mengingat, daftar tunggu ibadah haji yang cukup lama. Kemudian banyak travel umrah yang memberikan kemudahan.

    Di Indonesia telah ditemukan kasus ini. Bahkan, satu warga Medan, Sumatera Utara, meninggal dunia kemarin. Penyebabnya diduga karena terinfeksi penyakit yang dapat diduga disebut flu Unta. Dia meninggal setelah tiga hari pulang dari umrah yang gejalanya hampir sama dengan MERS-CoV.

    Siti Aisya (45), warga Bandarlampung, mengaku khawatir dengan penyebaran penyakit ini. Dia yang dijadwalkan pergi umrah pada Ramadan tahun ini menjadi ketakutan dengan MERS-CoV.

    ''Pemerintah harusnya mengambil tindakan. Misalnya kami-kami yang mau berangkat umrah ini diberi vaksin agar tidak dapat tertular penyakit itu. Kan kasusnya juga sudah mulai meningkat. Apalagi di Indonesia juga sudah ada yang meninggal, sehingga jadi timbul keresahan,'' ungkapnya.

    Diketahui, kasus MERS-CoV semakin meningkat di Arab Saudi, dan Lembaga Kesehatan Sedunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan penting tentang penyebaran MERS-CoV.

Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung pun telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kabupaten/kota terkait kewaspadaan MERS-CoV agar melakukan penyuluhan dan himbauan di wilayah kerja masing-masing sebagai bentuk pencegahan, deteksi dini, serta pertolongan pengobatan maupun edukasi kepada masyarakat luas agar dapat lebih memahami virus ini.

Humas Diskes Lampung dr. Asih Hendrastuti mengatakan MERS-CoV merupakan penyakit yang disebabkan oleh varian virus corona dan menyerang pernafasan, pertama kali dilaporkan di Arab Saudi tahun 2012. CDC (Center for Disease Control and Prevention) atau Pusat Kendali dan Pencegahan Penyakit melaporkan bahwa sumber dari penyakit ini belum dapat dipastikan, akan tetapi kemungkinan bersumber dari hewan, di mana MERS-CoV ditemukan pada Unta di Qatar, Arab Saudi dan Mesir dan Kelelawar di Arab Saudi.

Diduga, penyebarannya sama dengan corona virus lainnya, yaitu lewat cairan penderita yang batuk atau bersin, melalui sentuhan benda-benda yang terkontaminasi virus, dan kontak langsung dengan penderita. Penyakit MERS-CoV dapat terdeteksi dengan gejala demam ≥38 derajat Celcius atau ada riwayat demam, batuk, pneumonia berdasarkan gejala klinis atau gambaran radiologis, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Lalu dan memiliki riwayat perjalanan ke Timur Tengah (Jazirah Arab) dalam waktu 14 hari sebelum sakit. Seseorang dengan ISPA ringan sampai berat yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi atau kasus probabel infeksi MERS-CoV dalam waktu 14 hari sebelum sakit.

''Untuk jamaah umrah dan haji mendatang atau pelancong memang cukup rentan. Terlebih mereka yang kontak erat dengan orang yang mengalami gejala sakit saluran pernapasan akut yang disertai demam dan batuk. Oleh sebab itu, yang merasa demikian disarankan untuk melapor ke petugas kesehatan atau otoritas kesehatan setempat guna mendapat pemantauan MERS-CoV, dengan membawa kartu kewaspadaan kesehatan yang dibagikan ketika berada di pesawat atau ketika tiba di bandara kedatangan,'' paparnya.  

    Dia menambahkan, hingga kini belum ada vaksin spesifik yang dapat mencegah infeksi MERS-CoV. Selain itu, belum ditemukan juga metode pengobatan yang secara spesifik bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan MERS-CoV.(eka/p5/c3/whk)

Suhu Lampung Makin Panas

Posted: 06 May 2014 08:41 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rasa gerah yang dialami warga kota belakangan ini bukan tanpa sebab. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung mencatat ada kenaikan suhu di Provinsi Lampung. Kini suhu udara Lampung tercatat sudah tembus 35 derajat Celsius atau naik 2 derajat Celsius dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Lampung Sugiono mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat suhu di Lampung naik.

Di antaranya efek rumah kaca, penebangan hutan, dan pembangunan industri yang tak mempertimbangkan kestabilan lingkungan. ''Sangat memungkinkan sekali setahun-dua tahun ke depan makin panas Lampung ini dan cuaca pun makin ekstrem," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

Menurut dia, Provinsi Lampung sekarang ini masuk dalam fase peralihan ke musim kemarau. Dari sisi gerak semu matahari, posisi matahari tengah mendekati garis ekuator. Sehingga panas yang diterima lebih tinggi dibanding bulan lain.

 ''Pada 21 Maret 2014, posisi matahari segaris dengan ekuator. Sinar matahari pun panas sekali. Tercatat di sini mencapai 35 derajat Celsius. Jika kebetulan tidak ada awan, penyinaran matahari akan langsung. Jadi ya panas sekali. Kalau ada awan akan terjadi pembiasan," ujarnya.    

Cuaca seperti ini kerap terjadi pada musim-musim pancaroba Maret–Mei. Meski lebih panas 2 derajat Celsius, Sugiono menyatakan kondisi suhu Lampung masih tergolong normal. ''Kita pun patut bersyukur. Sebab, Mei–Juni ini diperkirakan masih ada hujan. Cuaca kembali panas begini pada September–Oktober. Ketika itu matahari kembali melintasi garis ekuator. Jadi pada Ramadan nanti dimungkinkan turun hujan," ungkapnya. (eka/p1/c2/wdi)

 

Tender Lambat, Thobroni Ragukan Kualitas Jalan

Posted: 06 May 2014 08:37 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Lambatnya pengerjaan perbaikan jalan di kota ini membuat gerah Wakil Wali Kota Bandarlampung Thobroni Harun. Bahkan, karena keterlambatan itu, ia meragukan kualitas jalan yang akan diperbaiki. Thobroni mengatakan, ia khawatir keterlambatan proses tender pengerjaan fisik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat berpengaruh dengan kualitas fisik tersebut. Sehingga, ia berharap instansi terkait dapat segera melaksanakan tender selambat-lambatnya akhir Mei.

''Harapan kita dalam kurun waktu satu bulan ke depan itu, Dinas PU segera melaksanakan tender, karena kalau lama-lama, nanti pekerjaannya juga dipercepat dan ini akan berpengaruh terhadap kualitas jalan,'' ujarnya kemarin (6/5).

Dia melanjutkan, semakin lama Dinas PU menunda tender, kian sedikit peluang waktu untuk pengerjaan fisik. Apalagi ditambah hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam proses pengerjaan.

''Waktunya tinggal enam sampai tujuh bulan, berarti awal Juni sudah harus penunjukan, dan pelaksanaan harus sudah berjalan. Jangan lama-lama! Kasihan masyarakat yang menggunakan jalan itu,'' katanya.

Pria berkacamata ini berharap dalam kurun waktu satu bulan ke depan, proses tender sudah dilaksanakan. Namun tetap mengikuti prosedur yang berlaku agar ke depannya tidak bermasalah.

''Kalau memang ada permasalahan dalam pelaksanaan tender, Dinas PU harus segera memecahkan masalahnya supaya prosesnya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Saya minta ini harus dilaksanakan segera, jangan ditunda-tunda. Ikuti prosedur aturan yang berlaku!'' jelasnya.

Saat ini, kata Thobroni, warga Bandarlampung sudah menunggu untuk segera memanfaatkan anggaran dana alokasi Rp200 miliar tersebut agar jalan menjadi mulus.

''Kalau lama-lama, akan mengganggu perekonomian masyarakat Bandarlampung, transportasi lancar itu sangat mendukung perekonomian kita. Sebab, jalan itu memengaruhi nilai keekonomian barang dan jasa,'' pungkasnya. (yud/p5/c3/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar