Rabu, 28 Mei 2014

PLN Ingkar Janji

PLN Ingkar Janji


PLN Ingkar Janji

Posted: 28 May 2014 03:32 AM PDT

Masih Terjadi Pemadaman, Berkilah Hanya Gangguan
BANDARLAMPUNG – Janji PT PLN (Persero) Distribusi Lampung tidak lagi melakukan pemadaman listrik mulai kemarin (27/5) ternyata hanya isapan jempol. Sebab ternyata, beberapa wilayah masih mengalami pemadaman kemarin.

    Seperti yang terjadi di daerah Rajabasaraya, Rajabasa, Telukbetung Utara, Tanjungkarang Barat (TkB), dan Tanjungkarang Timur. Di Rajabasaraya misalnya. Pemadaman terjadi pukul 06.30 WIB. Beruntung, pemadaman tidak berlangsung lama, hanya sekitar 15 menit.

    Kemudian pemadaman juga terjadi di daerah Rajabasa sekitar pukul 11.00. Pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 12.00. Sementara di TkB, pemadaman berlangsung sekitar pukul 14.00-16.00.

    Wilayah lain yang mengalami pemadaman adalah Tanjungkarang Timur mulai pukul 17.00. Bahkan di wilayah ini, selama satu jam terjadi tiga kali pemadaman yang hanya berselang lima menit. Kemudian kembali padam pukul 18.00 dan belum menyala hingga pukul 18.30.

    ''Sudah sering pemadaman ini. Kalau hari ini (kemarin, Red) sudah tiga kali mati hidup dari jam lima. Lima menit mati, hidup lagi. Tetapi ini mati dan belum hidup-hidup," kata Ria (26), warga Kampungsawah.

    Sementara Siti (49), warga Rajabasa, mengungkapkan, kemarin di wilayahnya terjadi pemadaman pada pagi hari. ''Tadi sempat mati sebentar. Ya sekitar lima belas menit, kemudian hidup lagi. Mudah-mudahan tidak padam lagi. Banyak kegiatan terhambat," ujarnya.

    Terpisah, Manajer Hukum dan Humas PT PLN (Persero) Distribusi Lampung I Ketut Darpa kepada Radar Lampung menolak dikatakan PLN tidak menepati janji. Menurutnya, PLN berkomitmen menepati janjinya untuk tidak lagi melakukan pemadaman.

    ''Untuk hari ini (kemarin, Red), pemadaman bergilir di waktu beban puncak sudah tidak ada. Namun kalau ada pemadaman, mungkin sifatnya hanya sementara karena ada gangguan. Tolong laporkan saja ke 123," katanya saat dihubungi Radar Lampung.

    Terpisah, Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung Juniardi mengatakan, selaku perusahaan milik negara, PLN harusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    ''PLN jangan hanya pandai menuntut haknya kepada masyarakat. Kalau masyarakat menunggak tagihan akan dilakukan pemutusan. Sebelum bertindak tegas seperti itu, harusnya mereka memberikan pelayanan maksimal ke pelanggan dahulu," cetusnya.

    Ia menambahkan, slogan pelayanan prima, statement, dan janji tidak akan ada pemadaman harus dibuktikan. Jika memang kemudian ada sesuatu penyebab darurat hingga terpaksa melakukan pemadaman, masyarakat harus segera diberi tahu.

    ''PLN itu wajib memberikan informasi kepada masyarakat tanpa harus diminta, sebagai bagian dari informasi yang wajib diumumkan. Mengapa masih padam? Apakah kembali ada kerusakan atau apa? Ini kan menyangkut fasilitas dan hajat hidup orang banyak. Di rumah saya saja hari ini (kemarin) sudah dua kali pemadaman," sesalnya.

    Sebelumnya, I Ketut Darpa kepada Radar Lampung mengatakan, saat ini warga Lampung dapat dengan tenang menggunakan listrik. Sebab, tidak akan ada lagi pemadaman listrik bergilir seperti yang terjadi lebih dari sebulan terakhir.

    ''Ya, sudah kembali normal. Nggak ada lagi pemadaman listrik bergilir. Hari ini (Senin, Red) saja sudah nggak ada yang padam. Mudah-mudahan ke depan nggak ada pemadaman listrik lagi," harapnya.

    Dia menjelaskan, pemadaman listrik bergilir yang dilakukan itu disebabkan proyek rekonduktoring (pergantian kawat konduktor) saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Bukit Asam–Bukitkemuning.

    ''Saat ini sudah beres semuanya. Yang rusak-rusak itu sudah kami benahi. Jadi nggak ada lagi pemadaman listrik bergilir. Doa kan saja supaya semuanya lancar," ujarnya. (eka/p5/c1/fik)

Selamat Datang Gubernur Baru

Posted: 28 May 2014 03:32 AM PDT

H-1, Oedin Ajak Ridho Kelilingi Mahan Agung
BANDARLAMPUNG –  Beberapa hari lagi, Gubernur Lampung terpilih M. Ridho Ficardo akan resmi menempati rumah dinas gubernur, Mahan Agung. Sebelum pindah ke kediaman barunya, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. akan mengajak penerusnya itu berkeliling Mahan Agung, satu hari sebelum pelantikan.

    Menurut Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Ali Subaidi, pada Minggu (1/6), Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.–  akan mengajak Ridho berkeliling Mahan Agung.  

    Begitu juga dengan Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said akan mengajak Bachtiar Basri berkeliling di rumah dinas yang akan ditempati.

    ''Jadi Pak Gubernur ini ingin memberikan contoh kepada kita, bagaimana seharusnya menjamu pemimpin selanjutnya. Pak Gubernur akan jelaskan kepada Gubernur Ridho tentang Mahan Agung, apa saja yang sudah dipergunakan dan yang akan dipergunakan di sana. Ini pembelajaran bagi kita juga. Jadi nanti ketika pergantian pemimpin bisa ikuti cara ini lagi," kata Ali kemarin (27/5).

    Ia juga mengatakan, hingga kini tidak ada permintaan khusus dari Ridho terkait kediaman yang akan menjadi rumah tinggalnya selama lima tahun itu. ''Semua sudah sesuai protapnya. Hingga kini tidak ada permintaan khusus," ujarnya.

    Menurut Ali, ini dilakukan Pak Gubernur Oedin juga untuk menghindari praduga. Jadi akan jelas aset mana saja yang ditinggalkan untuk Ridho.

    ''Kalau ditanya sampai masalah apakah tempat tidur Pak Gubernur Oedin nanti akan dipakai juga oleh Gubernur Ridho, ya tidak tahu. Tidak sampai sejauh itu," ucapnya.

    Ali menambahkan, hingga kini belum ada pemberitahuan dari pihak gubernur terpilih Ridho kapan akan mulai memindahkan barang-barang pribadinya ke rumah dinas.

    Sementara itu, Oedin mengaku telah meninggalkan rumah dinas Mahan Agung sejak dua minggu lalu. Ia pun telah mengeluarkan barang-barang pribadinya dari rumah dinas.

    ''Saya sudah dua mingguan ini keluar dari Mahan Agung. Tapi, masih ada beberapa barang pribadi yang belum dipindahkan. Tugas saya pun sudah saya serahkan ke Plt. Sekprov," ungkapnya. (eka/c2/adi)

Pemkot Melunak, Janji Bayar Klaim Jamkesda RSUDAM Triwulan Pertama

Posted: 28 May 2014 03:32 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akhirnya sedikit melunak dalam masalah pembayaran klaim jaminan kesehatan daerah (jamkesda) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Pemkot berjanji membayar klaim jamkesda untuk triwulan pertama tahun 2014. Hal itu diungkapkan langsung Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. usai meresmikan Masjid Makorem 043/Garuda Hitam kemarin.

Meski demikian, mantan Kadispenda Lampung ini mengatakan, pihaknya belum mau membayar secara keseluruhan. ''Januari sampai Maret yang akan saya bayar. Selebihnya nanti," ujarnya.

Menurut dia, pembayaran baru dilakukan setelah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan karena pemkot menilai klaim jamkesda selama periode Juli-Desember 2013 yang mencapai Rp8 miliar tidak realistis.  

''Masih saya lihat dahulu, karena apa iya sampai segitu. Itu warga Bandarlampung saja atau bukan? Kan tidak masuk akal," tukasnya.

Ditambahkan Herman, pembayaran klaim RSUDAM tersebut baru dilakukan setelah semua prosesnya selesai dan benar-benar tidak terjadi penyimpangan.

''Karena yang mengaudit BPKP, nanti pasti ketahuan ada atau tidaknya penyimpangan. Kalau saya bayar semuanya sekarang, kan nanti saya bermasalah juga. Siapa yang mau tanggung jawab?" tandas dia.

Sayang, saat dikonfirmasi, Humas BPKP Purwanto enggan membeber hasil audit yang mereka lakukan terhadap klaim jamkesda RSUDAM. ''Saat ini belum bisa dijelaskan karena masih dalam tahap pengumpulan data-data," katanya melalui pesan singkat kemarin.

Diketahui, Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung telah mengambil sampel random terkait klaim jamkesda RSUDAM. Diskes berkesimpulan klaim senilai Rp8 miliar tersebut layak untuk dibayarkan.

Kepala Diskes Bandarlampung dr. Amran mengaku sudah melaporkan hasil uji sampel itu kepada Wali Kota Herman H.N. Pihak pemkot sendiri berjanji melunasi utang terhadap RSUDAM tersebut. Namun, pelunasan baru dilakukan setelah audit BPKP keluar.

''Hasil uji acak klaim itu tidak ditemukan masalah. Laporan sudah saya berikan ke Pak Wali. Namun memang selebihnya masih menunggu hasil audit BPKP," katanya belum lama ini. (abd/p5/c1/fik)

 

Pemutusan Kontrak Masih Menggantung

Posted: 28 May 2014 03:29 AM PDT

Wali Kota Serahkan pada TKKSD
BANDARLAMPUNG – Masalah pembangunan Pasar Smep sepertinya belum bisa selesai dalam waktu dekat. Sebab hingga kemarin, surat keputusan (SK) pemutusan kontrak kerja sama Pemerintah Kota Bandarlampung dengan PT Prabu Artha selaku pengembang belum ada kepastian.

    Apalagi, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada tim koordinasi kerja sama daerah (TKKSD).

Menurutnya, TKKSD yang berhubungan langsung dengan masalah pemutusan kontrak terhadap PT Prabu Artha. ''Sudah tiap hari ditanyakan (soal Pasar Smep). Jangan tanya sama saya terus. Kan sudah ada tim (TKKSD)," kata Herman H.N. saat ditemui usai acara peresmian masjid di Korem 043/Garuda Hitam kemarin (27/5).

    Terpisah, anggota Komisi D DPRD Bandarlampung, Dolly Sandra mendesak permasalahan ini secepatnya ditindaklanjuti. Menurutnya, Pemkot Bandarlampung harus segera mengambil sikap tegas.

    ''Kan sudah terbukti PT Prabu Artha itu tidak becus mengurusi pengembangan Smep. Ya kalau memang benar-benar diganti, ya ganti saja," tukasnya kemarin.

    Dia juga sempat meminta Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) untuk bertanggung jawab. Menurutnya, DPP harus lebih proaktif menyelesaikan hal tersebut. ''Ya dikembalikan lagi ke Dinas Pasar, karena memang yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga ya mereka," tegasnya.

    Dilanjutkan, persoalan pengembangan pasar ini tidak hanya terjadi di satu pasar. Ada beberapa pasar lain yang pengelolaan maupun pengembangannya masih mangkrak.

    ''Lha ini kan menunjukkan Dinas Pasar tidak pernah serius mengurusi itu. Mana kerjanya selama ini? Harus proaktif dong. Kalau nggak bisa kerja, ya mundur saja," tandasnya.

    Dolly juga berharap ada kepastian dari PT Prabu Artha terkait pengembangan Pasar Smep. ''Dalam kotrak itu kan pastinya ada hak dan kewajiban. Juga pasti ada batas waktu pelaksanaan. Kalau melanggar, ya copot dan ganti," tegas dia.

    Sebab, lanjut politisi Partai Golkar ini, jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi itu tidak hanya berimbas bagi para pedagang. Pengembangan pembangunan Pasar Smep juga bakal mengakibatkan kemacetan di sekitaran jalan tersebut. Apalagi, sebagian besar pedagang menggunakan bahu jalan untuk tempat penampungan sementara (TPS).

    ''Nah, ini juga kan merugikan pengguna jalan. Ya intinya pedagang juga yang resah," pungkasnya.

    Sayang, hingga berita ini diturunkan, Ketua TKKSD Badri Tamam belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi nomor ponselnya, dalam kondisi tidak aktif.

Diketahui, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. sebelumnya menyatakan memutus kontrak kerja sama PT Prabu Artha, pengembang Pasar Smep. Namun, pemkot ternyata belum juga menerbitkan SK pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Prabu Artha terkait renovasi pasar ini.

    Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar membenarkan jika SK pemutusan kontrak tersebut belum keluar. Menurutnya, ada beberapa tahapan maupun prosedur yang harus dilakukan sebelum pemutusan kontrak dilakukan. (abd/p5/c1/fik)

18 Pejabat Eselon II Pakai Mobil Baru

Posted: 28 May 2014 03:28 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung tahun ini akan membeli 18 unit kendaraan dinas (randis) baru yang diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Namun, siapa saja akan mendapatkan mobil baru itu masih belum ditentukan. ''Iya, kita ada penambahan randis, terutama untuk pejabat eselon II. Itu untuk menggantikan kendaraan mereka yang lama. Kan umurnya juga sudah lama, sudah lima tahunan. Kalau siapa saja yang akan dapat mobil baru, itu hak prerogatif pimpinan," kata Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov Lampung Ali Subaidi kemarin.

    Menurutnya, kendaraan lama dari para pejabat itu akan dipakai untuk pejabat di bawahnya. ''Misalnya saja dipakai untuk sekretaris atau ya untuk pejabat lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing," ujarnya.

    Randis yang akan dibeli, menurutnya, sekelas Toyota Kijang Innova. Menurut Ali, hal ini mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. ''Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa randis pejabat eselon II sedan atau minibus 1.800 cc," ungkapnya.

    Sementara untuk anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan randis ini, Ali mengaku tidak ingat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Lampung, untuk sekelas Innova kisaran harga antara Rp220 juta untuk tipe bisnis M/T bensin hingga Rp320 juta untuk tipe G M/T disel.

    Ia menambahkan, untuk pengadaan, pihaknya tidak melakukan tender. Namun, melakukan penunjukan langsung.  ''Kita langsung berhubungan dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM) di Lampung. Kita sekarang masih menunggu harga dari ATPM. Kan masing-masing provinsi itu berbeda. Ini juga yang kadang membuat kita agak terlambat dalam proses pengadaan. Hingga kini belum ada harga yang dirilis," kata Ali.

    Berdasarkan data Radar Lampung, belanja pengadaan randis di Pemprov Lampung tahun ini meningkat 123,46 persen. Pada 2014, belanja randis dialokasikan Rp18,48 miliar. Sementara pada 2013 hanya Rp8,27 miliar.

    Belanja randis ini menyebar di 18 dari 43 satuan kerja di Pemprov Lampung. Alokasi belanja randis terbesar berada di sekretariat daerah yang terdiri atas beberapa biro mencapai Rp9,52 miliar.

    Kemudian alokasi terbesar berikutnya adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Lampung serta Sekretariat Badan Perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta. Masing-masing Rp1,2 miliar dan Rp1 miliar.

    Sementara alokasi belanja randis terendah berada di Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp101 juta. Lalu, di SKPD lain bervariasi antara Rp220 juta–Rp820 juta. (eka/c2/adi)

 

Dispenda Tambah 2 UPTD

Posted: 28 May 2014 03:28 AM PDT

BERKACA pada 2013 yang tak dapat mencapai target pendapatan asli daerah (PAD), tahun ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung mengerahkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-nya. Bahkan, penambahan UPTD pun akan dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

    Diketahui, pada 2013 realisasi PAD hanya Rp1,782 triliun atau 81,62 persen dari target Rp2,183 triliun. ''Kami tetap optimistis capai target, meskipun tahun lalu tidak tercapai. Banyak upaya yang kita lakukan," kata Kadispenda Lampung Lizar Ansori kemarin.

    Menurutnya, salah satu hal yang dilakukan adalah memfungsikan lima UPTD yang ada. ''Dulu kan tidak difungsikan. Sekarang sudah difungsikan semua," ujarnya.

    Kemudian tahun ini pihaknya pun akan menambah dua UPTD untuk memaksimalkan penerimaan. ''Sudah kita ajukan. Kami harapkan pengajuan ini segera disetujui. Penambahan akan terus kami lakukan pada waktu-waktu selanjutnya," ungkapnya. (eka/c2/adi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar