Bahas Nasib Dua Bandara

Bahas Nasib Dua Bandara
Banang Salahkan TAPD
Kemenpera Bantu 421 Rumah
Target 67.815 Sertifikat
Buat Sekolah Bangga

Posted: 06 Jun 2014 08:31 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Rencana pembahasan perubahan status Bandara Radin Inten II Lampung Selatan masih menggantung. Alhasil, Bandara Radin Inten II menjadi salah satu pekerjaan rumah yang ditinggalkan gubernur terdahulu Sjachroedin Z.P.

Tak ingin berlama-lama, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo langsung mengambil sikap. Gubernur termuda di Indonesia ini memastikan bakal menjemput bola. Ridho akan membicarakan status bandara langsung ke Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan.

''Saya waktu sebelum dilantik sempat berbicara dengan Pak Menhub. Bicara sekilas saja tentang bandara ini. Sekarang saya sedang jadwalkan untuk bertemu beliau dan membicarakan masalah ini lebih serius," katanya kemarin.

Tak hanya itu, Ridho juga akan membahas pengembangan Bandara Pekon Serai, Pesisir Barat. Menurutnya, Bandara Pekon Serai punya potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Namun, diakuinya, pemprov dan pemkab setempat harus lebih dahulu membenahi infrastruktur energi di sana.

''Jangan sudah kita promosikan, tetapi listrik pun masih susah di sana. Kan repot," ujar alumnus Universitas Padjadjaran ini.

Sekadar diketahui, Bandara Radin Inten II tengah menunggu proses penyerahan aset dari Pemprov Lampung ke PT Angkasa Pura. Sebelumnya, terkait penyelesaian lahan, pemprov sudah menyiapkan 300 hektare. Lahan itu digunakan untuk memperpanjang landasan bandara.

Gubernur Lampung terdahulu Sjachroedin Z.P. mengatakan, MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) dengan PT Angkasa Pura (AP) seharusnya memang sudah dilakukan.

''Waktu itu sudah mau MoU dengan PT AP, tetapi ada masukan ke saya untuk tidak tanda tangan dahulu. Karena ada dana dari Kemenhub untuk pengembangan bandara. Kalau misalnya saya tanda tangan, dana tidak akan diberikan. Ternyata, anggarannya tidak jadi diberikan," katanya.

Sebenarnya, lanjut dia, pada Maret 2014 Kemenhub telah mengagendakan pertemuan dengan PT AP. Namun, agenda itu batal lantaran Menhub mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau korban letusan Gunung Kelud. ''Lalu terbentur pemilihan legislatif sehingga belum ada tindak lanjut," katanya. (eka/c1/wdi)

Banang Salahkan TAPD

Posted: 06 Jun 2014 08:30 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandarlampung tidak mau disalahkan terkait lolosnya anggaran pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk sejumlah truk pada APBD 2013 dan 2014. Alasannya, prosedur dalam penyusunan anggaran bermula dari pengajuan dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kepada Banang.

Wakil Ketua Banang Fahmi Sasmitha mengatakan, pihaknya tidak bisa memeriksa satu persatu anggaran yang diajukan TAPD. ''Ya kami tidak bisa lah memeriksa satu persatu. Makanya, kami anggap ada semua. Kalau memang tidak ada, berarti satuan kerja tersebut memberikan data yang tidak benar,'' ujarnya kemarin (5/6).

Dia malah menyatakan akan melaporkan permasalahan tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung, bila memang benar adanya. ''Ya, kalau memang perlu, kami lapor BPK,'' katanya.

Fahmi menjelaskan, dalam penggunaan anggaran jika tidak habis, akan masuk sebagai Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Lalu dimasukkan kembali ke APBD selanjutnya.

''Nah, kalau memang anggaran habis tapi penggunaannya tidak jelas, anggarannya masuk ke mana, ini yang tidak boleh dan akan jadi laporan akhir tahun kami,'' ungkapnya.

Sementara kemarin, Kepala Bagian Umum Pemkot Bandarlampung Ruslan Sentosa memastikan anggaran BBM untuk truk tersebut tidak dicairkan sepeser pun.

Dia menjelaskan, berdasarkan surat perjanjian kerja sama kontrak antara Pemkot Bandarlampung dan SPBU 24-35244 Garuntang tentang penyediaan BBM keperluan kendaraan operasional dinas wali Kota Bandarlampung, Asisten Bagian Sekretaris Kota TA 2013 No. 541/1237a/I.10 RT/2013 memang di daftar pengajuan tertera anggaran BBM untuk dua truk senilai Rp100.320.000. Namun, pada lembar pencairan dana, ia memastikan tidak ada.

Dia kembali menyatakan, lolosnya anggaran tersebut dalam APBD dikarenakan ketidaktelitian petugas yang merancang anggaran di satkernya. ''Ya memang di anggaran ada, namun dalam pencairan kan tidak ada. Karena memang, kami tidak memakai itu. Silakan saja cek Mas,'' kata dia kepada Radar Lampung di ruang kerjanya seraya menunjukkan kontrak tersebut kemarin.

Pada kesempatan itu, dia menyarankan kepada Radar untuk memastikan pengakuannya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung.

''Ini salahnya kami. Tapi memang, dana itu tidak terpakai dan belum dicairkan. Kalau tidak percaya, silakan cek ke BPKAD,'' jelasnya.

Sayang, Kepala BPKAD Bandarlampung Trisno Andreas tidak berhasil ditemui di kantornya kemarin. ''Bapak nggak ada Mas. Katanya sih lagi rapat,'' kata salah satu karyawan yang berada di ruangannya kemarin.

Sebelumnya, lolosnya anggaran pengadaan BBM untuk sejumlah truk pada APBD 2013 dan 2014 menunjukkan keteledoran pemerintah dalam menyusun anggaran.

Sebab, diperlukan waktu panjang dalam penyusunannya. Selain melalui pembahasan di satker tersebut, APBD juga dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bandarlampung, dilanjutkan di tingkatan Komisi dan Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandarlampung. Lalu disahkan di paripurna DPRD.

Demikian disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Unila Dr. Dedi Hermawan kepada Radar, Rabu (4/6).

Diketahui, pada APBD 2013 tercantum anggaran belanja BBM untuk dua truk Rp85.394.400 di bagian umum Pemkot Bandarlampung. Dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) 2014, bagian umum juga menganggarkan biaya perbaikan truk untuk dua unit senilai Rp1,3 juta. Tak hanya itu. Belanja suku cadang truk juga sudah teranggarkan Rp3,9 juta. Termasuk anggaran untuk pembelian BBM dua unit truk Rp100.320.000.

''Tidak ada alasan yang logis terkait ketidaktelitian dalam penyusunan anggaran tersebut. Sementara, beberapa tahun belakangan ini, pengajuan anggaran diduga sama persis. Pastinya keteledoran ini juga melibatkan DPRD, karena kan pemkot juga tak bisa apa-apa kalau tidak ada DPRD,'' bebernya.

Menurutnya, kekeliruan atau keteledoran tersebut tidak akan bisa terjadi jika TAPD dan Banang DPRD memiliki data per tahunnya. DPRD bisa mempertanyakan kepada Pemkot Bandarlampung terkait anggaran yang melulu sama setiap tahunnya.

''Ya harusnya ditanyakan, tapi kalau memang mekanisme tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan, ya itu yang membuat hal-hal yang seperti ini,'' sesalnya.

Dia menilai, kesalahan seperti ini sudah menjadi tradisi di setiap pemerintahan. Menurutnya, jika dibedah dan DPRD mau mengaudit lapangan, pasti hasilnya banyak temuan-temuan seperti kasus tersebut.

''Ini perlu didalami, kalau memang benar kasus ini benar, pengawas seperti inspektorat juga harus bergerak,'' jelasnya.

Sementara, Kepala Bagian Umum Pemkot Bandarlampung Ruslan Sentosa mengakui, pihaknya kurang teliti dalam menyusun anggaran terkait belanja BBM untuk sejumlah truk.

Kendati demikian, ia memastikan, anggaran tersebut masih di kas negara dan tidak diusulkan pencairannya. ''Silakan cek ke keuangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), anggaran itu tidak dipakai. Saya juga siap membeberkan bukti-buktinya bahwa anggaran itu tidak dipakai,'' ujarnya, Rabu.

Mengapa sampai tiap tahun teranggarkan? Ruslan lagi-lagi menyatakan karena ketidaktelitian pihaknya dalam menyusun anggaran.

''Tetapi, kami berjanji ke depannya tidak akan menganggarkan BBM untuk truk lagi. Sebab ini memang kurang telitinya kami,'' janjinya.

Dia menjelaskan, pemkot hanya memiliki lima bus yang BBM-nya memang selalu dianggarkan tiap tahunnya. ''Nah, kalau truk memang kita (pemkot, Red) tak memilikinya,'' katanya.(abd/p5/c3/whk)

Kemenpera Bantu 421 Rumah

Posted: 06 Jun 2014 08:30 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Sebanyak 421 rumah warga mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun ini dari pemkot kemarin (5/6). Ada dua kelurahan yang mendapatkannya, yakni 226 rumah di Keteguhan dan 195 rumah di Negeri Olokgading.

Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengatakan, bantuan perbaikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan kerja sama dengan pihak Kementerian Perumahan (Kemenpera) RI.

''Saya harap bantuan ini bisa bergulir bagi kecamatan lainnya. Sebab, pemkot baru menyelesaikan bedah rumah pada 750 unit selama 2014. Tapi kan rumah yang memerlukan bantuan seperti ini masih sangat banyak,'' katanya.

Ratusan rumah tersebut mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk yang mengalami kerusakan parah. Sementara, rumah yang rusak sedang mendapatkan Rp7,5 juta.

Dia mengungkapkan, pihaknya juga berencana memberikan bantuan uang Rp500 ribu ke penerima bantuan untuk ongkos tukang pengerjaan rumah.

''Dari pusat kan cuma untuk pembangunannya. Sebenarnya, kami mau membantu dengan kas daerah Rp1 juta per rumah. Tapi, kami tanyakan dahulu BPK, bermasalah atau tidak. Kalau tidak bisa, ya Rp500 ribu itu uang saya saja,'' ucapnya. (abd/p5/c3/whk)

Target 67.815 Sertifikat

Posted: 06 Jun 2014 08:29 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Persoalan tanah di Lampung kerap terkait sertifikat dan sengketa agraria. Penyebabnya, minimnya dokumen hak atas tanah atau banyaknya lahan kosong terbengkalai yang kemudian diperebutkan. Hal ini diungkapkan Plt. Sekprov Lampung Arinal Djunaidi saat menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung. Untuk meminimalisasi sengketa pertanahan, lanjut dia, BPN menggelar sejumlah program. Di antaranya legalisasi aset yang meliputi prona agraria, penertiban tanah telantar, dan percepatan penyelesaian kasus pertanahan.

''Legalisasi aset bertujuan memberikan kepastian hukum dan jaminan dalam bidang tanah milik masyarakat. Sertifikasi tanah dapat dilakukan baik menggunakan sumber dana publik maupun sumber dana penerimaan negara bukan pajak," katanya.

Percepatan sertifikat tanah dinilainya akan membawa dampak positif. Yakni kejelasan status kepemilikan, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

''Serta yang terpenting mengurangi sengketa dan konflik kepemilikan tanah. Pemprov menargetkan 67.815 sertifikat dapat diterbitkan secara bertahap tahun ini," ujarnya.

Pada kegiatan kemarin dibagikan 10.308 sertifikat. Kepala Kanwil BPN Lampung Iing Sarkim mengatakan, target pemprov tersebut terdiri sejumlah kategori. Yakni sertifikat prona 23 ribu bidang, sertifikat UMK (usaha kecil menengah) 400 bidang, dan sertifikat pertanian 1.620 bidang.

Lalu sertifikat nelayan 550 bidang, sertifikat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) 500 bidang, sertifikat transmigrasi 22.095 bidang, sertifikat redistribusi 7 ribu bidang, sertifikat BMN (barang milik negara) 150 bidang, serta inventarisasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) sebanyak 12.500 bidang. (eka/c1/wdi)

Buat Sekolah Bangga

Posted: 06 Jun 2014 08:26 AM PDT

PRESTASI Daru Jaya Mukti (16), siswa SMAN 5 Bandarlampung, yang berhasil mendaki Gunung Himalaya pada 14 September 2013 membuat pihak sekolah bangga. Kepala SMAN 5 Bandarlampung Ahyauddin mengatakan, prestasi tersebut berkat kerja keras dan dukungan orang terdekat. ''Setiap prestasi yang diraih tentunya hasil dari kerja keras dan dukungan orang-orang terdekat," kata dia kemarin.

Ahyauddin berharap prestasi yang telah diraih sebisa mungkin ditingkatkan. Ia pun berpesan agar Daru terus berlatih supaya prestasinya bisa lebih baik lagi.

Diketahui, putra pasangan Feran Nurseto dan Diah Oktina Singkawati itu berhasil mencapai puncak gunung tersebut dalam kurun 25 hari. Tak mudah untuk mencapai puncak Himalaya. Daru harus mengalahkan badai salju yang selalu mengintai keselamatannya. (fbi/p7/c1/wdi)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Jumat, 06 Juni 2014