Tarif Bus Nonekonomi Naik 25 Persen

Tarif Bus Nonekonomi Naik 25 Persen
BBPOM Gandeng Polisi
Ekonomi Lampung Menurun
Tindak Petugas Bandel!
Siapkan Raperda hingga Perwali
Gelar Rakor Lintas Instansi
Wagub Bakal Pimpin Belangiran
Pemprov Bakal Naikkan Subsidi OTD Haji 2014

Posted: 25 Jun 2014 06:50 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Tarif kereta api (KA) pada lebaran ini boleh tidak naik. Namun, lonjakan justru terjadi di tarif angkutan darat yang lain, khususnya nonekonomi, berkisar 25 persen dari normal. ''Tetapi, kepastian itu baru ditentukan menjelang lebaran. Pemberlakuan tarif biasanya H-7 dan H+7,'' kata Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Lampung I Ketut Pasek kemarin (24/6).

Pemberlakuan kenaikan tarif sekitar 25 persen ini hanya untuk bus antarkota dalam provinsi (AKDP). Sementara antarkota antarprovinsi (AKAP) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ia menjanjikan, tidak akan ada sopir yang nakal menaikkan tarif ekonomi. Sebab, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung akan bertindak keras. Bus yang nakal dikandangkan. ''Kalau kami mendukung kebijakan tersebut,'' tegasnya.

Sementara itu, lonjakan penumpang yang biasanya terjadi beberapa hari sebelum puasa, kali ini belum terasa. ''Kami sudah siap melayani arus penumpang yang akan mudik lebaran. Namun, justru penumpangnya yang masih sepi,'' beber I Ketut Pasek.

Sebelumnya diberitakan, tarif KA ekonomi tidak akan naik lebaran ini. Kenaikan 116 persen untuk KA ekonomi baru terjadi September mendatang.

''Sebenarnya bukan kenaikan, tapi penyesuaian. Sebab, ada pemangkasan PSO (public service obligation),'' terang Manajer Humas PT KAI Tanjungkarang Muhaimin. KA ekonomi Rajabasa Tanjungkarang–Kertapati yang biasanya Rp30 ribu, nantinya menjadi Rp65 ribu. (eka/p5/c3/ade)

BBPOM Gandeng Polisi

Posted: 25 Jun 2014 06:50 AM PDT

Tindak Produsen dan Apotek Membandel
BANDARLAMPUNG – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung terus menyiapkan langkah untuk menertibkan obat mengandung dekstrometorphan tunggal. BBPOM juga terus mengimbau perusahaan, distributor, dan apotek di Lampung agar memberitahukan ke warga soal penarikan obat tersebut. Kepala BBPOM Bandarlampung Sumaryanta juga kembali menegaskan sikap instansinya. Jika dalam waktu 30 Juni 2014 masih ada produsen dan apotek yang membandel, pihaknya akan menggelar inspeksi mendadak (sidak).

Bila dalam sidak obat itu kembali ditemukan, pihaknya langsung mengamankannya. Secara tegas, Sumaryanta menyatakan, pihaknya bakal menggandeng polisi kalau nantinya dirasa ada dugaan pelanggaran pidana. ''Kalau misalnya nanti ada apotek atau produsen yang menyimpan dalam jumlah besar melewati batas waktu yang ditentukan maupun nantinya ada dugaan penyalahgunaan izin mengedarkan obat-obatan, ya kami serahkan ke polisi,'' kata dia.

Sementara itu, sejumlah apotek di kota ini menyatakan sudah tidak menjual obat dimaksud. Salah satunya Apotek Kimia Farma, Jl. Kartini, Bandarlampung. ''Ya itu kan sudah arahan dari BPOM RI, Mas. Ya kami mengikuti saja. Kalau ada yang mengandung dekstrometorphan, pasti ada tambahan zat lain. Yang berbahaya itu kan yang tunggal, Mas,'' ucap salah seorang petugas apotek yang enggan dikorankan namanya.

Ia mengatakan, sosialisasi penarikan obat juga sudah dilakukan ke warga. ''Kalau ada yang ingin membeli, ya kami jelaskan dampak bahayanya bagaimana dan itu pun sudah tidak ada lagi semenjak edaran BPOM tahun lalu,'' ungkap dia.

Diketahui, pada awal bulan depan, BPOM RI berencana menarik ratusan obat yang mengandung dekstrometorphan tunggal. Alasan penarikan dikarenakan adanya penyalahgunaan dekstrometorphan di masyarakat, terutama kalangan remaja. Sebab, efek yang dihasilkan ketika mengonsumsi secara berlebih obat yang mengandung dekstrometorphan hampir sama dengan mengonsumsi sabu-sabu dan putau.

Penelusuran Radar Lampung, Minggu (22/6), obat-obat yang mengandung dekstrometorphan masih dijual bebas di pasaran, baik minimarket maupun toko kelontongan pinggir jalan.

Sementara, para pedagang yang menjual obat tersebut mengaku tidak mengetahui jika obat yang mengandung dekstrometorphan akan ditarik. Seperti yang diungkapkan Amir, pemilik toko di Jl. Pangeran Diponegoro, Tanjungkarang Pusat.

Menurut dia, masih menjual obat-obatan yang mengandung dekstrometorphan, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak terkait. ''Ya kan namanya saya jualan. Kalau tahu itu berbahaya, nggak bakal dijual. Saya juga belum dapat informasi apa-apa. Namanya orang cari, ya kami sediakan,'' katanya.

Senada disampaikan Romiana, pemilik warung di Jl. Wolter Monginsidi, Telukbetung Utara. Ia juga mengaku masih menjual obat yang mengandung dekstrometorphan, sebab belum adanya informasi dari pihak terkait.

Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bandarlampung dr. Boy Zaghlul Zaini mengatakan, seharusnya dekstrometorphan sudah tidak ada lagi di pasaran lantaran sudah hampir satu tahun tidak diproduksi.

''Kalau untuk saat ini, saya pikir sulit untuk menemukan hal tersebut. Karena memang sudah banyak ditarik,'' katanya.

Penarikan dilakukan sebab banyak penyalahgunaan di masyarakat khususnya pemuda. ''Banyak anak-anak muda yang menyalahgunakan obat ini untuk teler (mabuk, Red) dan yang lain,'' ucapnya (abd/p5/c3/wdi)

Ekonomi Lampung Menurun

Posted: 25 Jun 2014 06:48 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan grafik penurunan. Pada triwulan I tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Lampung menurun menjadi 5,3 persen dibanding triwulan IV tahun 2013 lalu yang mencapai 6,4 persen. Berbagai faktor menjadi penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung M. Emil Akbar dalam acara Gubernur Mendengar tentang Perekonomian dengan tema Potret Lampung Hari Ini di aula setempat kemarin.

Menurut Emil, ada empat hal yang menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi. Yaitu penurunan permintaan ekspor; impor bahan bakar minyak yang tinggi; industri dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan, termasuk industri Lampung yang belum mampu memenuhi permintaan kebutuhan kelas menengah; dan dominasi ekspor oleh bahan mentah yang harganya masih rendah.

''Untuk masalah inflasi masih terkendali, meski Kota Metro mengalami inflasi tertinggi di Sumatera, yakni 12,58 persen," tuturnya.

Tak hanya itu, untuk pendapatan per kapita Lampung pun masih sangat rendah. Yaitu per tahun hanya Rp5,6 juta atau cuma Rp15 ribu per hari. ''Lampung masih harus bekerja lebih keras lagi. Kualitas pembangunan manusianya pun paling rendah se-Sumatera. Oleh sebab itu, pemerataan pendapatan masih harus diperbaiki," tegasnya.

Ia menambahkan, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Ridho dan jajarannya. ''Ada empat sektor ekonomi yang bisa digerakkan, yakni perdagangan, hotel, restoran, dan transportasi. Mengingat Lampung adalah pintu gerbang Sumatera," ungkapnya.

Langkah lain, sambung Emil, dengan berupaya menarik peluang dan investasi nasional ke Lampung melalui berbagai pelaksanaan acara berskala nasional maupun internasional. ''Kita juga berpeluang memenuhi kebutuhan pangan DKI Jakarta. Ada 10 juta penduduk di sana yang membutuhkan makan setiap hari," paparnya.

Sektor perikanan, menurut Emil, juga menjadi potensi besar. Mengingat 32 persen wilayah Lampung berupa laut. Kemudian porsi perikanan terhadap pertanian hingga 20 persen. ''Nilai tambah produk pun harus ditingkatkan. Lalu pengembangan pariwisata bahari harus lebih serius. Seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, dan pantai di Pesisir Barat," katanya.

Sementara untuk permodalan, sambung dia, Lampung didukung oleh jaringan perbankan yang cukup luas. Terdapat 472 kantor bank umum dan 79 BPR. Rasio kredit lokasi proyek Rp51,4 triliun terhadap PDRB Lampung yang mencapai 31,3 persen.

Dalam pandangan Emil, masih terdapat berbagai hambatan untuk mengembangkan ekonomi Lampung. Di antaranya basis SDM tidak berketerampilan, rasio guru dan murid di sekolah menengah kejuruan belum optimal, serta kondisi infrastruktur Lampung yang rusak.

Menanggapi ini, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, pihaknya akan menerapkan berbagai strategi. Hal ini akan tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang tengah disusun. ''Apa yang dipaparkan BI ini menjadi masukan buat kami. Dengan begini, kita tahu kondisi Lampung sebenarnya dan berupaya melakukan peningkatan," tandasnya. (eka/p2/c1/fik)

Tindak Petugas Bandel!

Posted: 25 Jun 2014 06:47 AM PDT

Dispenko Sosialisasikan Diskon PBB
BANDARLAMPUNG – Sosialisasi penurunan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 20 persen mulai dilakukan Dinas Pendapatan Kota (Dispenko) Bandarlampung. Kebijakan itu mulai dijalankan terhitung sejak Senin (23/6).

Langkah pertama, Dispenko memerintahkan ke setiap unit pelaksana teknis (UPT) di kecamatan memasang spanduk sosialisasi. Hal ini dikatakan Kadispenko Bandarlampung Yusran Effendy.

''Saya tugaskan kepada setiap UPT yang ada bahwa untuk memasang spanduk/banner terkait potongan PBB 20 persen itu,'' kata dia kemarin (24/6).

Pemasangan spanduk merupakan instruksi Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Hal ini untuk meminimalisasi penyimpangan di level bawah.

Jika ada UPT yang tak mengindahkan instruksi itu, ia akan melayangkan teguran. Karena itu, Yusran me-warning UPT agar bersungguh-sungguh menjalankan kebijakan wali kota tersebut.

Kebijakan penurunan PBB dilakukan dengan melihat sejumlah faktor. Pertama, beban masyarakat. Kedua, adanya diskon PBB ini diharapkan bisa merangsang warga untuk membayar PBB tepat waktu. ''Tidak perlu khawatir, sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Setiap wajib pajak membayar PBB langsung dikenakan potongan 20 persen,'' katanya.

Terpisah, Sekkot Bandarlampung Badri Tamam memastikan penurunan PBB tak berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) yang ada. Ia juga memastikan, jika ada petugas yang menerima pembayaran PBB 100 persen, langsung ditindak tegas.

''Pada rapat kemarin kan kami undang juga lurah, camat, berikut kolektor. Nah, kalau mereka memang masih ada yang menarik tidak memotong, ditindak,'' tegasnya.

Adanya penurunan PBB ini mendapat tanggapan positif dari warga kota. Suripto (60), warga Jalan Rawasari, Enggal, menilai, penurunan itu meringankan beban warga. Ia juga mengaku sudah mendapat informasi penurunan PBB langsung dari petugas. ''Tadi saya juga disampaikan oleh petugas, katanya pengurangan 20 persen. Ya setuju, Mas. Karena kan pernah pada tahun berapa itu naiknya dua kali lipat lebih,'' kata Suripto.

Anggota Komisi B DPRD Bandarlampung Hendra Mukri menyatakan, langkah penurunan PBB itu langkah yang bagus. Namun, ia menyarankan penurunan pajak difokuskan untuk warga menengah ke bawah. Sementara untuk kalangan pengusaha dan warga menengah ke atas, kebijakan itu tak pas diterapkan.

''Kalau untuk pengusaha properti dan sebagainya, tentunya kan mereka juga memiliki keuntungan dari usaha itu. Saya rasa kurang paslah kalau mereka juga mendapatkan diskon ini,'' ucap Hendra.

Anggota DPRD Lampung Hartarto Lojaya juga mengapresiasi langkah penurunan PBB itu. Menurutnya, diskon 20 persen tentu meringankan warga. Hanya, kenaikan PBB ke depan lebih baik dilakukan bertahap. ''Penurunan 20 persen itu bagus. Sebelumnya juga saya sudah kemukakan agar naiknya PBB bertahap dalam rentang lima tahun,'' ungkap legislator dari dapil I Bandarlampung ini. (abd/p5/c3/wdi)

Siapkan Raperda hingga Perwali

Posted: 25 Jun 2014 06:47 AM PDT

Pemkot Tertibkan Reklame Rokok
BANDARLAMPUNG – Pemkot ambil sikap soal reklame rokok. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, aturan pemasangannya sudah jelas.

Dalam PP itu, reklame rokok tak boleh diletakkan sembarang tempat (lihat grafis, Red). Karenanya, Kepala Dinas Pendapatan Kota (Dispenko) Bandarlampung Yusran Effendy bakal menertibkan reklame rokok.

Pasca keluarnya PP tersebut, Yusran mengaku telah melarang pihak advertising untuk menerbitkan reklame rokok baru di jalan protokol. Untuk reklame rokok yang masih dalam masa kontrak, pemkot tak bisa menertibkan. Namun, lain halnya dengan reklame rokok yang sudah habis kontrak.

Di beberapa titik jalan protokol kota, Yusran mengaku, sudah menindak beberapa reklame yang habis kontrak. ''Nah nanti kami akan lihat lagi datanya, kemudian jika memang ditemukan ada yang sudah habis lagi, maka akan ditindaklanjuti,'' katanya di kantor pemkot kemarin (24/6).

Kini, pemkot tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Zona Bebas Rokok. Sesuai ketentuan, leading sector pembahasan raperda tersebut ada di Dinas Kesehatan dan Bappeda Bandarlampung.

''Tapi dalam pembahasan juga akan melibatkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota. Raperda yang merupakan turunan dari PP No. 109/2012 tersebut akan mengatur secara detail ketentuan zona bebas rokok, sekaligus pengendalian peredaran rokok,'' terang Yusran.

Terpisah, Kadiskes Bandarlampung dr. Amran membenarkan aturan turunan PP No. 109/2012 tengah digodok. Namun, pembahasan saat ini dikonsentrasikan untuk Peraturan Wali Kota (Perwali). Sebab, untuk pembahasan perda butuh waktu lama.

''Aturan ini sudah mendesak, karenanya tidak efisien jika dibuatkan perda. Untuk itu, pemkot sepakat hanya melakukan pembahasan pengendalian zona bebas rokok di Perwali,'' kata dia.

Amran memastikan, Perwali sudah hampir final. Draf Perwali tinggal menunggu pembahasan final dengan asisten I. ''Setelah itu diserahkan ke wali kota untuk disetujui,'' ungkapnya.

Sesuai dengan ketentuan, ia menerangkan, Perwali tentang Pengendalian Zona Bebas Rokok dikonsentrasikan kepada penertiban kawasan merokok. Termasuk reklame rokok.

''Seperti larangan merokok di instansi pemerintahan, tempat pelayanan publik, dan lokasi umum yang lain. Acuan kami juga ke Perhub tentang Pengendalian Zona Bebas Rokok yang sudah ada,'' paparnya. (abd/p5/c3/wdi)

Gelar Rakor Lintas Instansi

Posted: 25 Jun 2014 06:47 AM PDT

Bahas Nasib Keratuan Dibalau
BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung mulai ambil langkah teknis untuk melestarikan situs Keratuan Dibalau. Rencananya, hari ini pemkot menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membicarakan kelangsungan situs yang terletak di Dusun Kramatbalau, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung, itu.

Menurut Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam, yang jadi pokok bahasan rakor di antaranya masalah keamanan situs bersejarah itu. Poin lainnya, soal status kepemilikan situs. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bandarlampung sudah melaporkan kondisi situs kepada dirinya dan Wali Kota Herman H.N.

''Pihak mereka (Disbudpar, Red) sudah menghadap saya. Pak Wali Kota juga sebenarnya memantau terus itu. Nah, makanya besok (hari ini) dilakukan rakor terkait hal itu," katanya.

Mantan sekretaris KPU Lampung itu menyebut, sejumlah instansi diundang dalam rakor. Yakni pihak Disbudpar, kepolisian, dan Museum Lampung. "Ya, pokoknya semua yang terkait itu kita undang. Karena memang masalah ini kan bisa menunjukkan jati diri Lampung, ya harus diamankan," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, situs itu diduga banyak peninggalan barang bersejarah. Terlebih, lanjutnya, ada aktivitas penambangan emas di situs itu. Karena itu, Pemkot Bandarlampung harus mengamankan situs.

Untuk sementara, terkait keamanan situs, pihaknya memantau. Tugas pemantauan itu dilakukan oleh Badan Pol. PP Bandarlampung. "Seharusnya kalau memang di situ ada peninggalan-peninggalan sejarah dan apalagi ada emas, ya harus diamankan serta dikembalikan kepada pemerintah. Terkait sudah ada yang memiliki, ya itu nanti bisa dibicarakan apa kompensasinya, bagaimana, dan sebagainya," ujarnya

Terpisah, Kadisbudpar Bandarlampung M. Harun mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Kedamaian. Hasil koordinasi itu, lanjut Harun, pihak kecamatan menurunkan petugas untuk memantau situs.

"Ya, kita pantau ke sana. Saya sudah koordinasi dengan Kecamatan Kedamaian. Kan ada petugas Pol. PP di sana. Ya, sekitar tiga kali dalam satu hari. Untuk awal-awal, saya imbau untuk tidak mengenakan seragam jika ingin memantau. Ditakutkan akan dicurigai," ungkapnya.

Sebelumnya, Herman H.N. sudah angkat bicara terkait keberadaan situs. Dia berjanji melestarikan keberadaan situs itu dengan memerintahkan instansi terkait untuk menjaganya dari jamahan orang-orang tidak bertanggung jawab. Terlebih, kata dia, situs ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang dimiliki Bandarlampung. ''Ya, itu memang harus dilestarikan!'' tegasnya.

Berdasarkan data Balai Arkeologi Bandung, di lokasi situs Keratuan Dibalau terdapat beberapa peninggalan arkeologis yang ditemukan secara tersebar. Beberapa benda arkeologis yang ditemukan, antara lain, fragmen tembikar, keramik, manik, mata uang kepeng, artefak batu, artefak logam, dan kerak besi. (abd/c2/wdi)

Wagub Bakal Pimpin Belangiran

Posted: 25 Jun 2014 06:46 AM PDT

Ridho Harus Hadiri Rapat di Sumsel
BANDARLAMPUNG – Sempat tertunda karena padatnya agenda Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, pelaksanaan tradisi tahunan Belangiran akhirnya dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Lampung mengagendakan acara ini digelar Kamis (26/6) di Sumur Putri, Telukbetung Utara, Bandarlampung.

Sayang, meski telah ditunda, gubernur tetap tidak dapat menghadiri even tahunan itu. Dia dijadwalkan menghadiri rapat di Sumatera Selatan (Sumsel) mulai hari ini.

''Iya, kita akan gelar Belangiran pada Kamis tanggal 26 Juni. Tempat masih sama. Nanti yang hadir Pak Wagub Bachtiar Basri. Pak Gubernur Ridho ada agenda rapat di luar kota," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Lampung Rifki Wirawan kemarin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Herlina Warganegara mengatakan, pihaknya memang sempat bingung dengan pelaksanaan acara ini. Dia mengaku diberi tahu Pemprov Lampung untuk menunda acara karena padatnya jadwal kegiatan gubernur. Sementara berdasarkan informasi Radar Lampung, seluruh persiapan telah matang. Bahkan, tenda telah dipasang di Sumur Putri pekan lalu.

Diketahui, untuk kegiatan ini Disbudpar mengalokasikan dana Rp75 juta. ''Ya uang itu untuk menyewa tenda, pengadaan panjat pinang, biaya sanggar seni, dan lainnya. Kan ini tidak hanya dinas kami, ada dinas lain juga. Misalnya untuk pengadaan benih ikan 500 kilogram yang akan disebar di sungai. Itu Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyediakan dan sudah masuk plot anggaran mereka," urainya.

Herlina menargetkan 5 ribu masyarakat Lampung dapat menghadiri even ini. Kemudian pihaknya juga mengusahakan ada wisatawan asing yang turut hadir untuk menyaksikan.

Tahun ini hanya acara pelepasan ayam untuk masyarakat yang ditiadakan. ''Tahun lalu, pelepasan ayam ini kan membuat acara menjadi kacau dan ricuh. Kita tidak menyalahkan Satpol PP juga, pengadaan itu kan untuk menarik massa. Jadi ya kalau ada rebutan, wajar. Namun untuk tahun ini akan dihindari," ujarnya.

Sebagai gantinya, panitia akan menambah benih ikan yang disebar di sungai. Jika tahun lalu hanya 300 kg, tahun ini 500 kg. Kemudian panjat pinang pun ditambah. Jika tahun lalu panitia hanya menyediakan tujuh batang, tahun ini bertambah menjadi sembilan batang.

Ke depan, menurutnya, budaya ini akan dilembagakan. Sehingga tak hanya dilaksanakan Pemprov Lampung, namun juga kabupaten, bahkan hingga level desa. (eka/p2/c1/fik)

Pemprov Bakal Naikkan Subsidi OTD Haji 2014

Posted: 25 Jun 2014 06:44 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Masalah pelaksanaan ibadah haji benar-benar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Pada tahun ini, pemprov berjanji menaikkan subsidi ongkos transit daerah (OTD) haji.

Namun, untuk besaran kenaikan subsidi tersebut belum ditetapkan karena masih dalam proses penghitungan dan pembahasan di DPRD Lampung. Tetapi pada tahun lalu, pemprov menetapkan OTD haji Rp3,2 juta, dan subsidi dari pemerintah provinsi sebesar Rp1,125 juta per jamaah.

Janji menaikkan subsidi haji ini diungkapkan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Lampung Abdurrahman saat audiensi di ruang kerja gubernur kemarin.

''Iya, kami tadi laporkan masalah haji, termasuk OTD. Nah, Pak Gubernur mengatakan akan menambah subsidi dari tahun lalu. Besarannya sedang dihitung," kata Abdurrahman.

Dijelaskan, hingga saat ini dari total 5.026 calon jamaah haji yang akan berangkat, baru 4.000 yang telah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). ''Untuk biaya memang meningkat. Posisi dolar saat ini kan menguat. Rupiah kita berada di level Rp12 ribuan. Jadi biaya naik Rp3 jutaan dari tahun lalu, menjadi Rp38 juta," paparnya.

Pelunasan biaya, menurut dia, hingga 9 Juli mendatang. Untuk 875 jamaah yang tertunda berangkat tahun lalu, Abdurahman juga meminta mereka melakukan registrasi ulang ke bank tempat mendaftar. Sementara bagi yang belum melunasi hingga batas akhir akan diberi kesempatan pelunasan pada 14-17 Juli.

''Jika tidak melunasi juga, maka nomor kursi di bawahnya akan naik. Atau akan diserahkan ke pusat, menjadi kuota nasional," terangnya.

Berdasar evaluasi tahun-tahun lalu, sambung Abdurrahman, potensi calon jamaah yang tidak melunasi sekitar 300 hingga 400 orang dengan berbagai alasan. Misalnya meninggal dunia, hamil, atau alasan kesehatan.

Disinggung tentang kasus korupsi dana haji di tubuh Kemenag dan menjadikan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka, Abdurrahman menegaskan tidak akan memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji di Lampung.

''Kalau masalah korupsi tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan pelaksanaan haji di Lampung. Kita terus berjalan. Sekarang saja sudah mulai pelatihan calon petugas yang menyertai jamaah dari awal Juni," tegasnya.

Terkait isu penyakit Middle East respiratory syndrome corona virus (MERS-CoV) yang tengah meresahkan masyarakat, baik jamaah umrah atau calon jamaah haji, pria berkacamata ini meminta masyarakat tidak khawatir.

''Jangan khawatir berlebihan. Hingga saat ini, WHO maupun pemerintah sendiri belum mengambil kebijakan apa pun termasuk mengeluarkan travel warning," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, upaya penambahan subsidi OTD haji sengaja dilakukan untuk meringankan beban calon jamaah. (eka/p2/c1/fik)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Rabu, 25 Juni 2014