Wali Kota Santuni Korban Kebakaran, Gelontorkan Rp181 Juta

Wali Kota Santuni Korban Kebakaran, Gelontorkan Rp181 Juta
BKSDA Terima Satwa Sitaan KSKP
Jokowi Sorot APBD, Pemprov Klaim Cukup Proporsional
Hanya Ada Satu KWRI
MoU Jalan, Fasilitas Nihil!

Posted: 05 Nov 2014 08:19 PM PST

TINJAU KEBAKARAN : Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. beserta sejumlah staf pemkot meninjau lokasi kebakaran di wilayah Telukbetung Selatan kemarin. Foto ist

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menggelontorkan Rp181 juta untuk korban kebakaran di Jl. Ikan Paus, Pesawahan, Telukbetung Selatan. Bantuan itu diserahkan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. ke pemilik sembilan rumah yang terbakar kemarin.

Rinciannya, untuk tujuh rumah yang rusak parah masing-masing diberi santunan Rp25 juta. Sementara sisanya masing-masing mendapat Rp3 juta.

"Kita bantu, ini dari APBD. Jangan dilihat nilainya. Karena, pemkot punya keterbatasan. Akan tetapi ini bentuk kepedulian pemkot terhadap korban kebakaran untuk meringankan beban. Mudah-mudahan ini yang terakhir," harapnya.

Eks Kadispenda Lampung ini juga mengimbau agar warga berhati-hati. Terutama saat menggunakan lilin atau genset ketika mati lampu. "Ya saya imbau agar berhati-hati. Sekarang ini memang masih terjadi pemadaman listrik. Baik lilin maupun genset harus ditaruh di tempat yang aman," harapnya.

Suprihatin, salah satu pemilik rumah, mengaku berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemkot. Menurutnya, bantuan itu bisa meringankan beban keluarga. "Ya terima kasih. Ini meringankan beban keluarga kami yang kena kebakaran, " kata dia.

Diketahui, kesembilan rumah tersebut terbakar Selasa (4/11) malam. Api diduga menyala sekitar pukul 19.30 WIB. Kuat dugaan penyebabnya adalah korsleting arus listrik.

Pada selasa (4/11), Pak Wali juga memberi bantuan kepada Masani (64), warga Jl. Purnawirawan I Gg. Sentosa I, RT 002/Lk. II, Langkapura.

Ia menyumbangkan dana Rp25 juta untuk membantu perbaikan rumah Masani yang roboh sekitar dua bulan lalu.

Dana itu bersumber dari kocek Pemkot Bandarlampung sebesar Rp15 juta dan sisanya berasal dari kantong pribadi wali kota.

Herman H.N. berharap bantuan itu bisa digunakan Masani untuk membangun kembali rumahnya. Tak hanya itu. Ia juga menginstruksikan kepada lurah setempat untuk segera mengurus pembangunan rumah Masani.

''Tolong lurah diajak warga lainnya untuk gotong-royong bangun rumahnya. Saya mau rumahnya permanen dan bagus. Harus layak huni. Jangan sampai roboh lagi seperti ini!" katanya. (red/p5/c3/wdi)

BKSDA Terima Satwa Sitaan KSKP

Posted: 05 Nov 2014 08:18 PM PST

Koordinasi ke BKSDA Sumut
BANDARLAMPUNG – Setelah mengamankan Nawa Angkasa di Rumah Makan 21, Kota Metro, Senin (3/11), terkait jual-beli satwa dilindungi berupa gading gajah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung menerima hasil sitaan dari Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni, Lampung Selatan.

Kiriman itu berupa sisik trenggiling serta 504 lembar kulit ular jenis sanca batik, sanca kembang, dan sanca darah. Selanjutnya satu burung elang dewasa dan tujuh anak elang yang baru tumbuh bulu serta 6 ekor anak monyet.

Kepala BKSDA Lampung Subakir mengatakan, penangkapan itu terjadi ketika pihak KSKP melakukan razia rutin. Hasilnya, di dalam sebuah bus tujuan Pulau Jawa ditemukan barang-barang yang tidak dilengkapi dokumen.

''Karena itu, kami lakukan penyitaan. Jika barang itu memiliki dokumen yang lengkap, kita bebaskan. Jika tidak dilengkapi dalam kurun waktu yang ditentukan, sesuai PP No. 12/2014 bisa kita lelang untuk kulit ularnya," ujarnya kemarin (5/11).

Sisik trenggiling yang dibungkus menjadi dua karung itu diperkirakan mencapai 300 kilogram berasal dari Novita Sari dari Tanjungbalai, Sumatera Utara. Rencananya, sisik itu dikirim ke Badul Rohim, warga Tangerang, Banten, diperkirakan akan menjadi bahan pembuatan sabu-sabu (SS).

Pihaknya sekarang ini sedang berupaya dengan cara berkoordinasi dengan BKSDA Sumut untuk mengungkap jaringan yang berasal dari Sumut itu. ''Ini tahun kedua dari asal provinsi yang sama. Karena itu, kita akan terus berupaya mencari siapa pelakunya. Mudah-mudahan bisa kita tangkap. Dipastikan sisik itu akan digunakan untuk pembuatan bahan SS," kata Subakir.

Dia memaparkan, sisik trenggiling atau manis javanica ternyata mengandung zat aktif tramadol HCl yang juga merupakan partikel pengikat zat yang terdapat pada psikotropika jenis SS. ''Tramadol HCl juga merupakan zat aktif yang merupakan salah satu obat analgesik yang digunakan untuk mengatasi nyeri hebat, baik akut atau kronis, dan nyeri pascaoperasi," katanya.

Dia mengakui, hewan trenggiling ini paling banyak diburu dan dicari. Hewan itu secara keseluruhannya dapat dimanfaatkan. Dari daging dan hati yang dapat dijadikan obat. ''Selain itu, dari sisiknya bisa dijadikan bahan untuk mabuk seperti SS, ekstasi, dan lainnya," ungkap Subakir. (cw/12/c2/adi)

Jokowi Sorot APBD, Pemprov Klaim Cukup Proporsional

Posted: 05 Nov 2014 08:17 PM PST

BANDARLAMPUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kritik kepada gubernur seluruh Indonesia terkait proporsionalitas anggaran belanjanya antara belanja langsung dan tidak langsung. Jokowi menilai di sebagian besar provinsi, anggaran untuk belanja tidak langsungnya lebih besar dibandingkan belanja langsung.

Banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan hingga 80 persen anggarannya untuk belanja tidak langsung. Seperti buat belanja pegawai, bantuan sosial, dan hibah. Sementara sisanya baru digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan lainnya.

Menanggapi kritikan ini, Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, proporsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah cukup proporsional. ''Dahulu mungkin belanja tidak langsung lebih besar, tetapi kini tidak," katanya.

Terlebih, Pemprov Lampung untuk kali pertamanya menaikkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga dua kali lipat. Hampir Rp1 triliun digelontorkan pemprov untuk perbaikan infrastruktur di tahun 2015.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Tony Eka Chandra mengatakan, pada 2015 proporsi belanja sudah cukup baik. Berdasarkan perda yang ada, ditetapkan di 2015 belanja tidak langsung Pemprov Lampung mencapai Rp2,246 triliun. Sementara untuk belanja langsung mencapai Rp2,369 triliun yang di dalamnya terdapat bagi hasil, belanja tak terduga, dan sebagainya.

Ia mengatakan, saat diajukan oleh Pemprov Lampung, belanja tidak langsung memang lebih tinggi. Namun dengan hasil pembahasan dapat dilakukan penghematan.

''Kalau mau meningkatkan PAD untuk kepentingan belanja langsung yang makin besar, maka lakukan dengan penggalian potensi di berbagai bidang. Kita targetkan di 2016, belanja langsung lebih besar lagi persentasenya dibandingkan belanja tidak langsung. Terlebih dengan adanya moratorium PNS, sangat dimungkinkan terjadinya penghematan," ujarnya.

''Belanja pegawai sudah dipastikan stagnan atau bisa juga menurun bila benar-benar moratorium dilakukan. Selama ini kan belanja pegawai yang cukup besar, untuk pembayaran gaji dan lainnya," pungkas politisi Partai Golkar tersebut. (eka/c1/ary)

Hanya Ada Satu KWRI

Posted: 05 Nov 2014 08:17 PM PST

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Yanuar Sarif menegaskan, Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Lampung solid. Tidak ada dualisme seperti yang selama ini terekspos. ''Kalau ada organisasi yang mengatasnamakan KWRI atau memakai logo yang sama, itu tidak benar," kata Yanuar kepada Radar Lampung kemarin (5/11).

Dia menambahkan, hal itu sesuai surat keputusan hasil Kongres II yang diadakan pada 22-23 Mei 2012. Kongres tersebut menghasilkan ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) atas nama Ozzy Sulaiman Sudiro. ''Itu sudah menjadi keputusan bersama. Kongres adalah hasil rapat musyawarah tertinggi dalam suatu wadah organisasi," terangnya.

Masih menurut Yanuar, jika Iskandardinata tidak mengakui kepemimpinan Ozzy Sulaiman Sudiro dan masih mengakui DPP Heru Ansori sebagai DPP pusat, itu tidak dibenarkan. Karena pada 4 Agustus 2014, Heru Ansori membuat surat pernyataan mengundurkan diri dan ditandatangani dengan meterai enam ribu. ''Heru Ansori mencalonkan sebagai kepala daerah di Kabupaten Kediri,'' bebernya.

Setelah pengunduran diri, lanjut dia, yang menjabat sementara di DPP KWRI pusat saat itu adalah Herman Suriawijaya. Kemudian dilakukan Kongres II. Dan pada akhirnya, kongres tersebut menghasilkan sebuah nama, yakni Ozzy Sulaiman.

Terkait pembentukan opini publik oleh oknum yang mengatasnamakan anggota KWRI Lampung, melalui media cetak maupun elektronik, maka DPD KWRI menegaskan sejumlah poin.

Yakni telah terjadi rujuk nasional yang dihadiri unsur DPP KWRI beserta pernyataan sikap Badan Pendiri, dilanjutkan rapat pleno diperluas pada 8 November 2010 di Jakarta Media Center antara hasil Pondok Gede bersama elemennya dengan kongres hasil Solo, melahirkan kesepakatan reposisi struktural personalia dan menetapkan Herman Suriawajaya sebagai ketua umum DPP KWRI dan Ozzy Sulaiman Sudiro sebagai sekretaris jenderal hingga pelaksanaan Kongres II.

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sambung Yanuar, maka KWRI adalah organisasi kewartawanan yang bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri. Yang menjunjung tinggi moral dan kemanusian, menegakkan keadilan bagi masyarakat berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

Yanuar menerangkan, hingga saat ini UU No. 17/2013 dan Permendagri No. 33/2012 masih dalam sengketa publik.

Dia menambahkan, DPD KWRI Lampung berkesimpulan peraturan perundang-undangan dimaksud tidak secara tegas mewajibkan adanya surat keterangan terdaftar (SKT) dari institusi daerah yang mengurusi soal kesatuan kebangsaan, ketertiban masyarakat dan politik di lingkup pemerintah daerah bagi organisasi pers di pusat dan daerah.

Pasalnya, untuk mewujudkan visi dan misi KWRI telah dilaksanakan sosialisasi dan konsolidasi organisasi secara sistematis serta berkesinambungan. Karena itu kepada segenap anggota KWRI supaya tetap berpegang pada visi dan misi KWRI yang merupakan komitmen dasar pembentukannya. Serta berpegang kepada jiwa profesionalisme yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, Ketua DPD KWRI Lampung D. Iskandardinata dan sejumlah pengurusnya menemui Kepala Satuan Intel Polresta Bandarlampung Kompol Timang Yulianto pada 21 Oktober lalu. Mereka menyerahkan laporan No. 012.05/LP/DPD-KWRI/LPG/X/2014 yang ditujukan kepada Kapolresta di Unit Pelayanan Intel.

Isi laporan itu, ada sejumlah oknum yang mengaku dan mengatasnamakan anggota atau pengurus DPD KWRI Lampung yang akan melakukan kegiatan deklarasi atau pelantikan KWRI pada 22 Oktober di Gedung Rimbawan, Jl. P. Diponegoro, Bandarlampung.

Pada laporan itu disebutkan mantan Ketua DPC KWRI Bandarlampung Herlinawati dan Mustoha, seorang PNS guru, yang mengatasnamakan sebagai ketua DPD KWRI Lampung berdasarkan SK yang ditandatangani Ozzy Sulaiman yang mengaku sebagai ketua umum DPP KWRI.

Iskandardinata merasa bahwa deklarasi yang akan dilakukan itu ilegal. Sebab, pemerintah tidak mungkin memberikan izin ganda atau serupa kepada organisasi masyarakat yang sama. (cw3/c1/ary)

MoU Jalan, Fasilitas Nihil!

Posted: 05 Nov 2014 08:10 PM PST

Lampung Minim Rumah Potong
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemprov DKI Jakarta telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman untuk penyediaan bahan pangan. Seperti daging ayam, sapi, beras, dan pisang.

Bahkan untuk penyediaan daging ayam, Joko Widodo (Jokowi) pada Mei lalu melakukan kunjungan langsung ke titik-titik peternakan ayam. Saat itu, ia masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Ketika itu di hadapan Jokowi, Pemprov Lampung menyatakan siap memasok daging ayam ke DKI Jakarta berapa pun permintaannya.

DKI Jakarta pun menyatakan siap menampung pasokan dari Lampung, dengan catatan dalam kondisi bersih, bukan ayam hidup. Sebab, sampah dari pemotongan ayam menjadi masalah tersendiri di DKI Jakarta.

Ironisnya, Pemprov Lampung yang menyatakan siap tidak diiringi dengan kondisi di lapangan. Rumah potong yang menjadi keharusan untuk disediakan ternyata tak ada.

''Kalau kami peternak ayam ini ya siap, berapa pun pasokan yang diminta. Namun, pemprov harus segera membangun rumah potong. Di sini kan ada milik swasta, tetapi itu digunakan oleh mereka untuk produksinya sendiri," kata Ketua Perhimpunan Industri Peternakan Ayam Ras (Pintar) Lampung Agus Wahyudi.

Menurut dia, dengan adanya rumah potong, akan menguntungkan peternak. Sebab jika Ayam dikirim dalam kondisi hidup, selisih harga bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp3.500 per ekor.

''Saya sudah ajak Pemprov Lampung melihat rumah potong yang ada di Bogor. Menunjukkan seperti itulah rumah potong yang harus kita miliki," katanya.

Ia menjelaskan, kondisi peternakan ayam di Lampung. untuk kapasitas kandang mencapai 14 juta ekor. Setiap bulan, jumlah ayam yang dimiliki 6 hingga 6,5 juta ekor. Artinya setiap tahun ayam potong di Lampung mencapai 72 juta ekor.

''Kalau DKI Jakarta kebutuhan daging ayamnya 1,5 juta ekor per hari. Selama ini kita memasok ke sana 50 ribu ekor. Bukan kita tidak sanggup memasok lebih. Stok yang kita punya banyak. Kita bisa suplai sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk apa kirim banyak-banyak kalau rugi. Yang kita kirim itu kelebihan dari konsumsi di Lampung," urainya.

Rumah potong, menurut Agus, memberikan banyak manfaat untuk peternak, bahkan dapat ikut menyejahterakannya. ''Idealnya ada dua hingga tiga rumah potong. Tetapi untuk tahap awal cukup satu tidak apa-apa dengan kapasitas pemotongan 3 ribu atau 4 ribu per jam. Lokasinya di mana saja bisa, yang penting ada aliran sungai," tegas dia.

Ternak ayam juga merupakan potensi yang sangat baik di Lampung. Lahan masih luas, lalu di sini banyak tersedia pakan, bahkan pabrik pakan pun ada. (eka/c1/ary)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Kamis, 06 November 2014