Pemkot Fokus Terminal Rajabasa

Pemkot Fokus Terminal Rajabasa
Herman H.N: "Manjangin Tali Kelambu Saja!"
Buruh Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
Masjid Dipugar, Warga Protes
NU Gelar Refleksi Akhir Tahun

Posted: 21 Dec 2014 09:10 PM PST

Terkait Pengamanan Natal dan Tahun Baru
BANDARLAMPUNG – Tidak hanya pihak kepolisian, persiapan pengamanan Natal dan tahun baru juga dilakukan Pemkot Bandarlampung. Salah satu yang dilakukan adalah mempersiapkan anggota Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Kemudian, pemkot juga berencana menambah penerangan di Terminal Induk Rajabasa sehingga penumpang tidak khawatir masuk terminal terbesar di Provinsi Lampung itu di malam hari.

''Ya, nanti kita tambah penerangan, biar suasana malam seperti siang. Jadi, penumpang nggak takut lagi," ujar Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. kemarin (21/12).

Sementara Kepala Banpol PP Bandarlampung Cik Raden mengatakan, pihaknya menerjunkan 250 personel untuk mengamankan perayaan Natal dan tahun baru.

Menurutnya, satu gereja di Bandarlampung akan dijaga 6-8 personel. Penjagaan dilakukan pada malam 24-25 Desember dan kegiatan jemaat di waktu lainnya.

Cik Raden melanjutkan, turunnya personil Banpol PP ini sebagai langkah membantu pihak kepolisian untuk membantu kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat terutama jemaat gereja.

Terpisah, Kepala Terminal Induk Rajabasa Antoni Makki mengatakan, jumlah penumpang di terminal mengalami lonjakan sejak kemarin pagi.

"Jumlahnya sudah mencapai 1.200-an penumpang. Biasanya hanya 700 penumpang, lonjakan ini terjadi di semua jurusan, baik Kotabumi, Metro maupun Bakauheni," kata dia.

Menurutnya, jumlah tersebut masih terus bertambah, dikarenakan anak sekolah sudah mulai libur. Bahkan Antoni memprediksi, puncak lonjakan penumpang terjadi pada 23-24 Desember.

"Ya, mungkin sama seperti tahun sebelumnya, lonjakan terjadi pada H-2 sebelum perayaan Natal," nilainya.

Untuk antisipasi dan keselamatan penumpang di Terminal Induk Rajabasa, pihaknya juga telah bekerjasama dengan pengurus loket dan kepolisian untuk mengadakan pemantauan.

"Empat orang dari kepolisian sudah berjaga-jaga di terminal, selain itu, setiap malam polisi selalu berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan," bebernya.

Dia menambahkan, Terminal Induk Rajabasa juga menyediakan ruang tunggu sampai penginapan bila ada penumpang yang ingin bermalam di terminal.

"Jadi untuk penumpang dari Pelabuhan Bakauheni jangan takut ke Terminal Induk Rajabasa kalau sudah larut malam, kami sudah menyediakan ruang penginapan," pungkasnya. (cw12/p5/c1/whk)

Herman H.N: "Manjangin Tali Kelambu Saja!"

Posted: 21 Dec 2014 09:08 PM PST

Foto: Dok/Radar Lampung BANDARLAMPUNG – Untuk kali pertamanya, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengomentari langkah pemilik rumah toko (ruko) yang menggugat pemkot ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungkarang. Orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini mengatakan, sebenarnya untuk permasalahan tersebut, pemkot pernah di PTUN-kan beberapa waktu lalu. Kemudian, persidangan memenangkan pemkot.

''Padahal saat itu lawannya pengacara sekaliber Elsa Syarif, tetapi pemkot tetap menang. Jadi manjangin tali kelambu (memperpanjang masalah, Red) saja kalau ke PTUN," ujarnya.

Menurut Herman, pemkot sering mengajak mediasi pemilik ruko di Pasar Tengah terkait perpanjangan hak guna bangunan (HGB). Namun, hal tersebut selalu tak diindahkan. Pihaknya juga sudah memberi surat peringatan hingga tiga tahap. Namun, menurutnya, pemilik ruko tetap bersikap keras.

''Jadi sudahlah, bayar-bayar saja, daripada pening-pening. Karena jika tidak membayar, akan rugi sendiri! Coba bayangkan, jika satu ruko disewakan per tahun Rp50 juta, kemudian dikalikan 20 tahun, sudah dapat Rp1 miliar. Sementara, pemilik ruko hanya membayar Rp120 juta. Nah, Rp120 juta dengan Rp1 miliar kan jauh," paparnya.

Mantan Kadispenda Lampung ini menegaskan, pendapatan melalui HGB nantinya akan digunakan untuk pembangunan Bandarlampung. "Tidak ada yang dikantong-kantongi saya, semua untuk rakyat. Lihat saja tahun depan, semua warga Bandarlampung berobat gratis di kelas 3, penyakit apa saja, bahkan untuk pendidikan kita akan membiayai 150 mahasiswa hingga sarjana. Biayanya di antaranya dari HGB itu," jelasnya.

Karenanya, pihaknya tetap menunggu iktikad baik dari pedagang yang belum membayar HGB. Terlebih ruko tersebut adalah hak pemkot. Sehingga pemkot hanya tinggal menunggu kepastian pemilik ruko mau atau tidak melanjutkan dan membayar HGB. "Jika tidak mau, banyak orang lain yang mau kok," tandasnya.

Herman H.N. juga mempersilakan, para akademisi untuk datang ke kantornya untuk membicarakan terkait HGB dan langkah yang sebaiknya harus dilakukan. "Silakan mengobrol dengan saya, kita bedah dan baca dasar langkah kita melakukan hal ini," ajaknya.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Bandarlampung Hamrin Sugandi mengatakan, langkah pemkot telah melalui prosedur yang tepat dan benar sesuai aturan perwali dan undang-undang yang berlaku.

"Sekarang kan begini, persoalannya itu ruko adalah aset pemkot, dan retribusinya banyak yang nunggak tidak bayar, bahkan diperingatkan sampai tiga kali tidak ada jawaban," ujarnya.

Jadi menurutnya ketika pemkot akan melakukan pengosongan sudah menjadi kewenangan pemkot. "Itu kewenangan pemkot yang sudah sesuai prosedur dengan aturan perwali dan UU yang ada. Kan mediasi selama ini gagal lantaran pemilik ruko tidak beriktikad baik," nilainya.

Hamrin menyayangkan beberapa pihak yang mencoba menghalangi, imbauan pemkot hingga sebagian pemilik ruko membangkang dan terlihat ada yang bermain di belakang permasalahan ini.

"Itukan tidak benar, wajar pemkot bersikap tegas kepada pelanggar. Jangan karena ada beberapa pengusaha yang memiliki banyak ruko di wilayah tersebut jadi melibatkan pedagang lainnya," tukasnya.

Pada intinya, lanjut Hamrin, jika tetap tidak mau membayar, pemkot memang harus bertindak tegas. "Kita DPRD dari awal mendukung selama tidak melanggar perundang-undangan dan peraturan yang dibuat. Untuk itu, pemilik ruko yang sanggup bayar, berniatlah baik untuk membayar," pungkasnya.

Senada disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi. Menurutnya, persoalan ini sudah disampaikan oleh beberapa komisi. Dan pernyataannya sama dengan rekan-rekannya di komisi. ''Podo wae (sama saja, Red) intinya," singkatnya. (cw12/p5/c1/whk)

Buruh Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

Posted: 21 Dec 2014 09:08 PM PST

Tak Terima Besaran UMK Rp1,649 Juta
BANDARLAMPUNG – Meski usulan upah minimum Kota (UMK) Bandarlampung sudah dinaikkan menjadi Rp1.649.500, kalangan buruh ternyata masih menganggapnya tidak realistis. Karena itu, mereka mengancam menggelar aksi lebih besar dibandingkan unjuk rasa yang dilakukan Kamis (18/12) lalu.

Ancaman ini dilontarkan Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Deny Suryawan. Menurutnya, angka ideal UMK Bandarlampung adalah Rp2 juta. Mengingat kebutuhan hidup semakin meningkat. Ditambah lagi dengan imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

''Meski naik dari isu yang sebelumnya ditetapkan, apalah artinya, karena cuma sedikit. Tetap tidak membantu perekonomian masyarakat kecil," tukas Deny Suryawan kemarin (21/12).

Dia mengakui penetapan UMK memang harus melalui berbagai pertimbangan. Namun demikian, harusnya pemerintah bisa lebih mengedepankan keputusan yang prorakyat.

Deny berharap gubernur bisa memiliki hati nurani dengan tidak memberikan keputusan yang sembarangan. "Paling tidak itu kan setara dengan KHL. Kalaupun di bawah KHL, ya setidaknya masih menyentuh angka Rp1,7 juta saja," tegasnya.

Apabila nanti angka yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung masih jauh di bawah KHL sebesar Rp1.770.019, maka pihaknya mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Bahkan dia juga mengancam akan mensweeping buruh agar ikut dalam aksi tersebut.

"Jika memang gubernur tidak berpihak pada kami atau pada dasarnya tidak realistis dalam mengambil kebijakan, maka akan kami gelar aksi yang lebih besar. Karena, kami ingin yang terbaik untuk masyarakat," tandasnya.

Terpisah, Komisi III DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menyatakan, kebijakan ini memang cukup riskan. Dimana, sedikit saja salah pertimbangan, maka akan berdampak kepada masyarakat banyak.

Hal ini, menurutnya, menjadi dilema Pemprov karena tidak hanya memikirkan salah satu pihak saja. Pemerintah berada di posisi antara pengusaha dan buruh. Untuk itu, Gubernur harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang, perihal besaran UMK ini.

Sementara itu, Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar mengatakan, angka usulan yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Lampung sudah realistis. Sebab, menurut dia, angka tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan.

"Ini kan usulannya sudah melalui pertimbangan. Kan pemerintah balance. Kita mengerti keadaan buruh, namun para pengusaha juga tidak bisa memperpanjang umur perusahaannya jika memang UMK ditetapkan terlalu tinggi," kata dia.

Untuk itu, pihaknya menganggap angka yang diusulkan sudah ideal bagi pengusaha dan kalangan buruh. Untuk ketetapannya nanti, menurutnya adalah hak Gubernur untuk memutuskan.

Diketahui, sebelumnya DPP akhirnya menaikkan usulan UMK dari nilai sebelumnya Rp1.625.000 menjadi Rp1.649.500. Kenaikan ini merespons aksi yang dilakukan buruh sebelumnya. (abd/c1/fik)

Masjid Dipugar, Warga Protes

Posted: 21 Dec 2014 09:08 PM PST

Dinilai Rusak Nilai Sejarah
BANDARLAMPUNG – Renovasi Masjid Jami Al Anwar di Jl. Laksamana Malahayati No. 100, Telukbetung Selatan, oleh Pemprov Lampung menuai polemik. Sebab, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Penyelamat Masjid Jami Al Anwar menilai renovasi tersebut telah merusak nilai-nilai sejarah yang ada pada masjid tertua di Bandarlampung ini.

Koordinator Forum Penyelamat Masjid Jami Al Anwar Hi. M. Irfandi H.B. mengatakan, dalam renovasi yang dilakukan sejak awal Desember tersebut telah terjadi perusakan nilai-nilai sejarah masjid akibat tidak adanya musyawarah dengan jamaah setempat.

Seperti adanya perombakan kubah masjid yang sejak awal berdirinya tak diperbolehkan dirombak karena sebagai identitas sejarah, namun malah dihancurkan.

''Kami sangat kecewa karena masjid tertua di Bandarlampung menjadi rusak. Padahal di lokasi masjid tersebut merupakan saksi sejarah perkembangan Islam dan perjuangan kemerdekaan saat melawan penjajah, namun kini berantakan," sesalnya kemarin (21/12).

Irfandi menambahkan, jamaah masjid juga pernah membatalkan salat Jumat karena hujan turun, akibat kubah atap belum terpasang, tak hanya itu saja, salat fardu sering kali batal karena turun hujan.

Menurut dia, pihaknya sebenarnya sudah menemui unsur pimpinan kecamatan (uspika) untuk menanyakan siapa kontraktor yang memugar masjid. Sebab di areal masjid, tidak ada pelang proyek dan sketsa renovasi.

"Dalam pertemuan tersebut, terungkap pembangunan masjid dilakukan pemprov, namun uspika tidak bisa memberitahukan kapan pengerjaan renovasi selesai, sehingga kami mencari data sendiri," tukasnya.

Akhirnya, lanjut dia, diketahui perjanjian kontrak terjadi pada 8 Sepetember selama 90 hari pengerjaan, sementara kenyataannya hingga 8 Desember belum rampung.

Akibat ketidak beresan renovasi bangunan masjid, lanjut Irfan, masyarakat akan melapor ke Gubernur Lampung, Wali Kota Bandarlampung, DPRD Provinsi Lampung, DPRD Bandarlampung, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Ombudsman karena rusaknya masjid sebagai cagar budaya Lampung.

Nadzir wakaf Hi. Cek Mat Zein (82) mengaku sangat sedih, karena perombakan masjid berantakan dan tak ada musyawarah. Dirinya yang selaku Nadzir wakaf (orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf, Red) tak diberitahukan mengenai perombakan masjid.

"Saya sedih melihat perombakan sekarang, karena nilai-nilai sejarah bangunan tersebut dirusak, saya merasa amanah yang diberikan nenek moyang kita, untuk mengurus dan merawat masjid telah rusak, padahal bertahun-tahun amanah itu terus dijaga dengan berdiri kokohnya masjid ini," terangnya.

Dia menjelaskan, masjid yang berdiri sejak 1838 dan hancur pada 1888 akibat letusan Gunung Krakatau dan berdiri kembali pada 1889 tak banyak mengalami perubahan hingga 1962.

"Perubahan kala itu, sumber dana dari masyarakat, salah satunya Pak Hi. Ahmadi Malik (81) asal Madura yang banyak membantu. Dia anak angkat bapak saya, ditugaskan bikin pintu masjid, kaligrafi, tempat wudu dan sepakat tidak boleh merubah bangunan awal," ucapnya.

Senada disampaikan Imam Masjid Jami Al Anwar Hi. Salamet Ridwan (58) . Dia mengatakan, kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan setiap waktu, kini tak bisa lagi dilaksanankan.

"Salat berjamaah fardu saja kita kesulitan, bagaimana mau melakukan kegiatan keagamaan lainnya, makanya kami berharap pihak terkait dapat menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Terpisah, Karo Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung Sulpakar mengaku belum mengetahui permasalahan tersebut. "Saya masih dalam perjalanan pulang dari umrah, nanti coba saya cek dulu dan menanyakan ke bawahan saya seperti apa kejadiannya," katanya. (why/p5/c1/whk)

NU Gelar Refleksi Akhir Tahun

Posted: 21 Dec 2014 09:06 PM PST

Targetkan UNU Beroperasi Tahun Depan
BANDARLAMPUNG – Beragam masalah ekonomi dan politik-hukum yang terjadi selama kurun 2014 akan dikupas pada ekonomi dan politik-hukum dalam acara diskusi refleksi akhir tahun yang dihelat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Lampung besok (23/12).

Ketua panitia acara Sholihin menerangkan, untuk sesi ekonomi, pihaknya antara lain mengundang Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo; Dekan Fakultas Pertanian Uinversitas Lampung Wan Abbas Zakaria; dosen Fakultas Ekonomi Unila Asrian Hendicaya dan Nairobi; serta Ketua ISEI Lampung Ayi Ahadiat.

Sedangkan dari kalangan pengusaha, panitia akan menghadirkan Fauzi Thoha (Direktur Sugar Grup Company); Fauzan Sibron (kontraktor); dan Mahrizal Sinaga (Direktur Asuransi Parolamas).

Sementara untuk sesi politik akan hadir antara lain Rektor IAIN Raden Intan Moh Mukri; Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri; Ketua DPRD Lampung Dedy Afrizal; Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, dan anggota DPR RI yang juga Ketua DPW PKB Lampung, Musa Zainuddin.

"Insya Allah juga hadir Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan dan wartawan senior Firman Seponada mewakili kalangan jurnalis/media massa," beber Sholihin dalam rilisnya, kemarin (21/12).

Dijelaskan, kedua sesi diskusi tersebut masing-masing dimoderatori oleh dua orang Wakil Ketua PW NU Lampung, Lazuardi Alwi dan Juwendra Asdiansyah.

"Sesi ekonomi secara khusus bicara tentang infrastruktur, energi dan kesiapan Lampung menghadapi MEA (masyarakat ekonomi Asean) 2015. Sedangkan sesi politik-hukum akan bicara seputar konflik sosial, pilkada, dan kepemimpinan muda di Lampung," lanjut pria yang juga menjabat anggota KPU Lampung ini.

Acara yang digelar di kantor PW NU Lampung, Jalan Cut Meutia, Telukbetung, Bandarlampung tersebut akan dihadiri pula oleh jajaran pengurus PW NU Lampung dan kalangan media massa di Bumi Ruwa Jurai.

Di bagian lain,

Di bagian lain, PWNU Lampung, berencana mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Lampung pada tahun mendatang. Ketua PWNU Lampung Soleh Bajuri mengatakan, pendirian UNU di Lampung sendiri berdasarkan instruksi dari pengurus besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang meminta setiap provinsi memiliki UNU.

"UNU ini berdiri memang karena adanya desakan dari pengurus pusat, sebenarnya kami sudah dari tahun lalu berencana mendirikan UNU di Lampung. Namun baru tahun ini visitasi dari Dikti Kemendikbud keluar dan proses pembangunan gedung akan dimulai 2015 mendatang," katanya, kemarin.

Menurut dia, upaya ini ini merupakan wujud kepedulian NU dalam bidang pendidikan. UNU diharapkan dapat relevan dengan cita-cita mencerdaskan anak bangsa.

Rencananya kampus didirikan di Probolinggo, Lampung Timur (Lamtim). Lokasi kampus yang hanya berjarak sekitar 400 meter dari kantor Bupati Lamtim ini didapat dari tanah wakaf seluas 5 hektar milik mantan anggota DPRD Lampung Timur H Ismail Sanjaya yang juga merupakan pendiri NU Lampung Tengah (Lamteng).

Di lahan itu nantinya akan dibangun 4 gedung yang memuat 89 ruangan kuliah.

Dirinya memastikan pembangunan itu bisa lancar dan selesai apabila dana dari PBNU tidak mandek. "Terwujudnya UNU Lampung ini juga tidak bisa lepas dari dukungan masyarakat Lampung. Peletakan batu pertama akan dilaksanakan, Rabu (24/12). Acara ini juga sebagai ajang pengenalan rektor UNU Lampung. Tenaga dosen akan memberdayakan kader-kader NU yang sudah memiliki gelar S2 hingga S3," katanya

Mantan anggota DPRD Lampung ini menambahkan, UNU nanti akan membuka 10 program studi (Prodi). Di antaranya Teknik Informasi (TI), Bahasa Inggris, Matematika dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

"Pada tahun ajaran baru mendatang, UNU Lampung akan membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan target awal 500 mahasiswa. Sambil menunggu pembangunan selesai, mahasiswa sementara akan tempatkan di SMA 5 Ma'arif Probolinggo, Lamtim," jelasnya.

(rls/yay/p2/c1/fik)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Senin, 22 Desember 2014