BELI DI SHOPEE

Senin, 08 Desember 2014

Tiga Daerah Endemis DBD

Tiga Daerah Endemis DBD

Tiga Daerah Endemis DBD

Posted: 08 Dec 2014 12:23 AM PST

BANDARLAMPUNG - Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung memastikan jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) se-Lampung mencapai 1.016. Jumlah itu terhitung dari periode Januari-Oktober 2014. Rinciannya pada Januari sebanyak 263 kasus, Februari (133), Maret (102), April (60), Mei (44), Juni (91), Juli (79), Agustus (49), September (114), dan Oktober (81).

    Kepala Bagian Promosi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat Diskes Lampung dr. Hj. Asih Hendrastuti, M.Kes. menyatakan, ada tiga daerah yang termasuk endemis DBD.

    Yakni Kabupaten Pringsewu, Pesisir Barat, dan Kota Metro. ''Ini terlihat dari  insiden rate (IR) kasus DBD dengan rata-rata mencapai 12,63 dan potensi menyebar lebih tinggi diperkirkan Kabupaten Pringsewu yang mencapai Ir 68,94 dengan rata-rata kasus kematian/case fatality rate (CFR) hanya mencapai 1 persen di Lampung," kata dia.

    Untuk mengantisipasi bahaya DBD, Diskes Lampung terus menggelar penyuluhan kepada masyarakat.

    ''Selain tiga M, juga ditambahkan plus.  Plus di sini artinya pencegahan dengan cara menambah bubuk abate untuk kamar mandi. Biasaya didapatkan secara gratis di posyandu dan puskesmas tertentu," ucapnya.

Cenderung Meningkat

Salah satu penyakit yang kerap datang di musim penghujan adalah demam berdarah dengue (DBD). Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Lampung, penderita DBD menunjukkan tren peningkatan.

    Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM), pada November sudah ada dua penderita DBD dirawat. Jumlah ini meningkat dibanding Oktober lalu. Saat itu, RSUDAM hanya merawat satu penderita DBD.

    Sementara kurun Agustus-September 2014 tercatat belum ada penderita DBD dirawat. ''Biasanya pasien DBD bisa ditangani melalui faskes (fasilitas kesehatan) seperti puskesmas maupun rumah sakit tipe C," jelas Kepala Bagian Humas RSUDAM Esti Comalaria.

    Namun, di Rumah Sakit Urip Sumoharjo (RSUS), jumlah penderita DBD yang dirawat menyentuh angka puluhan. Tercatat pada kurun November sebanyak 38 penderita DBD.

    ''Untuk saat ini ada tiga pasien sedang dirawat inap di RS kami," ujar Humas RSUS Lia Amelia. Sedangkan pada periode Agustus-November, jumlah penderita mencapai 186 orang. Rinciannya Agustus (36 orang), September (59), dan Oktober (53).

    RS Imanuel Bandarlampung, juga merawat pasien penderita DBD. Pada november RS Imanuel merawat dua orang. Sementara periode Agustus – November 2014 RS Imanuel sudah merawat 14 orang.

    Di Rumahsakit Bumiwaras juga terdapat 5 orang penderita DBD yang tengah dirawat. Total penderita DBD yang sudah dirawat sejak agustus hingga 4 desember di RSBW sudah berjumlah 39 orang.

    Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Kesehatan Diskes Bandarlampung drg.Nunung Fismahalis.M.H.S.M memperkirakan, penderita DBD bisa terus bertambah periode November 2014 hingga Januari 2015 mendatang," Biasanya puncaknya di bulan Januari," ujarnya

Nunung menambahkan, Diskes kota terus berupaya mengantisipasi penyakit mematikan ini. Salah satunya berkoordinasi dengan 30 puskesmas dan 10 rumah sakit di kota.
    ''Tapi yang terpenting memaksimalkan 3 M (menguras, menutup, dan mengubur). Meski penyemprotan itu merupakan hal yang sering dilakukan, lebih baik lakukan 3M secara optimal," katanya. (gie/p5/c1/wdi)

Sampah Biang Kerok Banjir

Posted: 08 Dec 2014 12:22 AM PST

BANDARLAMPUNG – Banjir yang menerjang 20 rumah di RT 10 dan 11 Lingkungan I, Kelurahan Sukaraja, Bumiwaras, menyulut komentar kalangan DPRD Bandarlampung. Para wakil rakyat kompak menuding sampah jadi biang kerok utama banjir di pesisir pantai Sukaraja tersebut. Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari menyatakan, banjir pesisir Sukaraja selalu berulang dan tanpa solusi. Karenanya, menurut dia, hal itu harus jadi fokus pemerintah dalam menata kembali permukiman pesisir.

    Dilanjutkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) harus bergerak menyelesaikan masalah sampah tersebut.

    Di sisi lain, ia juga melihat perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan di laut sudah harus berubah. ''Sampah-sampah dibuang ke pinggir laut, di buang ke tengah laut saat musim hujan berharap sampah tersebut lari ke laut, tetapi nyatanya balik lagi ke pinggir laut," ujarnya.

    Untuk itu, lanjut dia, aparat pelaksana hingga tingkat RT harus menyosialisasikan larangan membuang sampah sembarangan di laut. Khususnya tak membuang sampah di pesisir Sukaraja.

    Muchlas juga menyatakan, komisi III akan mengusulkan ke badan legislasi agar memasukkan sanksi terhadap pembuang sampah di laut dan pesisir pantai. Usulan itu rencananya dimasukkan dalam raperda penataan pesisir.

    Anggota komisi III lainnya, Yuhadi, menilai masalah sampah pesisir Sukaraja tak bisa dianggap remeh. Sebab, dampaknya besar terhadap keberlangsungan hidup warga di pesisir pantai.

    ''Sampah yang ada di pesisir bentuk ketidakdisiplinan masyarakat.

Dinas-dinas terkait harus memikirkan itu. Galakan Jumat Bersih. Dan jangan hanya di pinggir jalan biar dilihat orang, tetapi seluruh dalam lingkungan hingga pesisir," ketusnya.

    Terpisah, Disbertam menolak kebersihan pesisir menjadi tanggung jawab pihaknya saja. Menurut Kadisbertam Bandarlampung Budiman, masalah sampah laut adalah kewenangan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) kota.

    Terlebih, menurut dia, BPPLH dan Disbertam sudah menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengurusi sampah di seluruh pesisir kota. ''Mereka juga telah berjalan di beberapa titik pesisir membersihkan sampah dengan konsep bank sampahnya," kata dia.

    Berdasarkan pantauan kemarin, banjir sudah surut. Tetapi warga masih waswas banjir susulan datang. Dari pengamatan Radar, sampah banyak menyumbat saluran pembuangan di wilayah permukiman.

    Sampah-sampah itu mayoritas sampah rumah tangga dan sampah plastik. Sebelum banjir datang, sampah juga memang terpantau sudah ada di saluran air yang menuju laut. Sampah-sampah yang menyumbat saluran air belum dibersihkan. Bahkan terlihat warga masih seenaknya membuang sampah di sana.

    Banjir yang menerjang pesisir Sukaraja berlangsung sejak Senin (3/12) hingga Jumat (5/12) lalu. Ombak besar ditambah air pasang menerjang rumah 20 kepala keluarga (KK) di RT 10 dan 11, Lingkungan I, Kelurahan Sukaraja.

    Imbasnya, rumah warga terendam air laut dengan ketinggian 30 cm. Kondisi ini diperparah dengan angin yang kencang yang terus berembus menerjang pemukiman warga. (cw12/p5/c1/wdi)

 

2015, Pemkot Punya BLK

Posted: 08 Dec 2014 12:21 AM PST

BANDARLAMPUNG - Infrastruktur Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung bakal bertambah. Pada 2015, Disnaker berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Hal itu disampaikan Kepala Disnaker Loekman Djoyosoemarto kepada Radar Lampung kemarin (7/12). Menurut dia, pembangunan BLK tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pada pertemuan Senin (1/12) di kantor Disnaker kota, hadir Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans Suhadi.

    Menurut Loekman, dalam pertemuan itu Suhadi menyatakan Kemenakertrans tidak bisa membantu pendirian gedung BLK. Meski demikian, Kemenakertrans berjanji menyuplai peralatan yang dibutuhkan BLK Bandarlampung. ''Maka pagi ini (kemarin, Red) hasil laporan dengan wali kota, bangunan eks kantor Kecamatan Enggal diminta untuk alokasi sementara BLK," paparnya.

    Kantor kecamatan Enggal menurut Loekman memadai untuk jadi kantor BLK. "Bapak Herman, setuju. Kita tinggal buat proposal sesuai kebutuhan untuk mengajukan peralatan ke Kementrian," kata dia.

    Menurut Loekman bantuan yang didapat bisa berupa peralatan pelatihan. Sepeerti mesin jahit, komputer dan alat las mobil. Bahkan rencananya juga akan mengajukan lab. Bahasa. "Hal tersebut sebagai lokasi keterampilan para pencari kerja, melalui Disnakertran Bandarlampung," ujarnya.

    Dia merencanakan pada akhir Desember ini rencana tersebut sudah bisa direalisasikan. "Tahun depan mudah-mudahan sudah bisa kita gunakan.  Minggu depan juga sudah bisa diusulkan proposal ke jakarta, jadi januari-maret alat sudah bisa sampai, mudah-mudahan," pungkasnya. (cw12/p5/c1/wdi)

Saoal Menara Siger, Penyelesaian Kian Jauh

Posted: 08 Dec 2014 12:18 AM PST

Pembahasan pengelolaan dan pembayaran utang Pemerintah Provinsi Lampung untuk Menara Siger kian tak jelas. Hingga kemarin masih belum ada action dari Pemprov Lampung. Diketahui, dalam agenda Pemprov Lampung, Senin (8/12), tertera rapat pembahasan penyelesaian permasalahan Menara Siger yang dilaksanakan di ruang rapat asisten bidang umum.

Namun, Asisten IV Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadist membantahnya. Ia mengatakan, rapat tersebut membahas tentang permasalahan secara keseluruhan yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi Arinal Djunaidi.

''Belum ah, belum ada itu, belum ada jadwal ke situ (pembahasan Menara Siger, Red)," katanya via sambungan telepon kemarin (7/12).

Sebelumnya Wakil Gubernur Bachtiar Basri mengatakan serius menangani permasalahan hutang piutang dengan PT ASDP terkait sewa lahan Menara Siger, Lampung Selatan yang menjadi polemik. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim membahas masalah ini.

 ''Ya untuk Menara Siger tim nya sedang rapat, saya sudah membuat SK untuk penyelesaiannya. Kemarin saya sudah intruksikan supaya bisa segera diselesaikan,'' kata Bachtiar Basri.

Diakui Bachtiar, seharusnya Pemprov Lampung membayar sewa tanah ke PT ASDP sebesar Rp500 juta per tahun. Namun karena ketidakjelasan pembayarannya dilakukan ke mana maka pembayaran akhirnya tidak dilakukan. (abd/p2/c1/ary)

 

Hakim Nonpalu Masuk Lampung

Posted: 08 Dec 2014 12:18 AM PST

Bandarlampung – Mahkamah Agung merombak jajaran pengadil di daerah. Termasuk Lampung. Total ada 467 hakim di seluruh Indonesia yang dimutasi. Untuk Lampung, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjungkarang Poltak Sitorus diangkat menjadi hakim tinggi di Samarinda, Wakil Kepala PN Kelas 1A Tanjungkarang Mulyanto menjadi kepala PN Palangkaraya, dan hakim Nursiah Sianipar berpindah tugas ke PN Bandung.

    ''Untuk pengganti kepala Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang adalah Hendri Agustin yang sebelumnya menjabat wakil ketua Pengadilan Negeri Tangerang," ujar Fx. Supriyadi, Humas PN Kelas 1A Tanjungkarang.

    Selain itu, imbuh dia, ada lima hakim baru masuk PN Tanjungkarang. Yakni Sahri Adam yang sebelumnya hakim yustisi di Pengadilan Tanjungkarang, Syamsudin dari ketua PN Bintuhan, P. Djokro Mukti sebelumnya ketua PN Lubuk Pasung, Irosberu Darki sebelumnya ketua PN Suhe, serta Pastra Joseph Ziraluo yang sebelumnya hakim nonpalu dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

    Untuk nama terakhir, Pastra Joseph, dimutasi karena melanggar kode etik. Diketahui, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan vonis nonpalu atas Wakil Ketua PN Mataram Pastra Joseph Ziraluo pada 25 Februari 2014 karena menemui pengacara pihak beperkara yang ditanganinya. Pastra terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KE dan PPH). Pastra pun disanksi tidak menerima tunjangan selama enam bulan.

    Sementara Komisi Yudisial Lampung Alian Setiadi mengatakan, meski mutasi jabatan untuk penyegaran organisasi, pihaknya berharap kepala Pengadilan Tanjungkarang yang baru tetap menjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam setiap keputusannya. ''Kita akan melakukan pengawasan dan pemantauan. Jangan sampai para pencari keadilan tak mendapatkan keadilan," ucapnya.

    Untuk hakim nonpalu yang masuk PN Tanjungkarang, Alian mengharapkan hakim tersebut tidak mengulangi perbuatannya karena dapat mencederai pencari keadilan. ''Ya, kita berharap hakim nonpalu tak mengulangi perbuatannya," ujar dia. (why/p2/c1/ary)

 
at

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

BELI DI SHOPEE

New

Memuat...