Sabtu, 24 Januari 2015

Gugat PT KAI

Gugat PT KAI


Gugat PT KAI

Posted: 23 Jan 2015 09:08 PM PST

BANDARLAMPUNG – Harapan ratusan warga RT 1-4/Lk. 1, Kelurahan Sawahbrebes, Tanjungkarang Timur (TkT), agar Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan membantu mereka untuk menghadapi permasalahan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Subdivre III.2 Tanjungkarang pupus.

    Selain tidak bisa bertemu langsung mantan direktur utama PT KAI tersebut, Jonan juga sepertinya tidak bisa berbuat banyak untuk membantu warga.

    Bahkan saat dikonfirmasi wartawan ketika berkunjung ke Stasiun KA Tanjungkarang sekitar pukul 19.00 WIB tadi malam, ia hanya menyarankan warga menggugat ke pengadilan.

''Nantinya ada kebenaran yang disampaikan di pengadilan. Jadi bisa dilihat aset ini punya siapa. Nah, soal aset ini saya serahkan kepada pimpinan PT KAI dan silakan mencari solusinya," kata dia.

    Saat ditanya apakah ia sudah dipanggil DPD RI terkait permasalahan tersebut, Jonan mengaku belum pernah bertemu dengan DPD dan warga Sawahbrebes.

    "Dipanggil DPD? Belum pernah saya dipanggil. Ya sudah, silakan saja warga gugat ke pengadilan. Saya pasti dukung yang benar," pungkasnya.

    Di tempat yang sama, Vice President PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Heru Kuswanto meminta warga tidak asal mengklaim.

    "Yang bisa memutuskan itu pengadilan. Contohnya yang sudah pernah diputus dan kami menangkan seperti persidangan antara sembilan ruko yang berjejer di ruko Istana Buah. Kemenangan itu, karena kami punya alasan dan bukti yang bisa menguatkan," tegasnya.

    Heru mengaku telah bertemu dengan perwakilan DPD RI Perwakilan Lampung Andi Surya. Ia sudah menjelaskan prihal tanah yang selama ini akan didata. Bahkan, menurutnya, hal yang sama sudah dilakukan saat menjelaskan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung.

"Sudah saya jelaskan kepada mereka. Dan kami juga punya bukti yang menguatkan selain ground card (kartu tanah), kami juga punya sertifikatnya. Jadi ini tanah negara yang dikelola PT KAI," akunya.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin mengatakan, pengiriman surat terkait informasi pengosongan hanyalah peringatan dan eksekusi yang belum ditetapkan waktunya.

"Nantinya akan diberitahu jika memang ada eksekusi lahan di wilayah tersebut," kata dia.

Maka dari itu, kata Muhaimin, pihaknya nantinya akan mengembalikan aset tersebut kepada negara. "Dan perlu diketahui, ini tanah negara dan tidak ada ganti rugi jika ditertibkan," tandasnya.

Meski demikian, pihaknya belum tentu mengeksekusi bangunan warga Kelurahan Sawahbrebes dalam waktu dekat. "Yang segera di eksekusi adalah sembilan ruko yang telah kita menangkan di pengadilan. Salah satunya Istana Buah dan ruko yang dimiliki Gunawan. Eksekusi kami laksanakan pada Rabu (28/1)," bebernya.

Muhaimin menjelaskan, akan menurunkan dua eskavator dalam eksekusi ruko tersebut. "Kita akan ambil aset dan menyelamatkannya," pungkasnya.

Sementara, saat disambangi rukonya, Gunawan selaku pemilik toko utama Polygon dan Manajer Istana Buah belum berhasil diminta komentarnya. Salah satu pegawainya mengatakan Gunawan sedang sibuk.

"Nggak bisa ditemui. Bapak sibuk!," ketusnya.

Sementara, ratusan warga RT 3/LK. 1, Kelurahan Sawahbrebes kemarin berkumpul dan mengangkat bambu runcing di posko perjuangan. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Sawahbrebes Robert Gultom mengatakan, gerakan pegang senjata merupakan gerakan spontan dari masyarakat yang berharap Menhub Ignasius Jonan melihat dan mendengar penderitaan rakyat.

"Warga hanya ingin menyampaikan kepada Menhub terkait apa yang sudah tercantum dalam UUD dan warga hanya ingin menumpang hidup di wilayah ini," kata dia.

Senada disampaikan Penasehat FKM Suhadi. Menurutnya, jika memang Menhub akan mendatangi warganya, maka ia akan menjamin keselamatan dari menhub.

    "Kita ingin menikmati hidup yang layak sebagai ukuran kami yang hanyalah rakyat kecil. Meskipun kampung ini panas, kumuh, dan sempit di sinilah tempat kami lahir, dan di sini kami siap mati mempertahankan hak kami," tegasnya.

    Maka dari itu, warga hanya ingin tenang, dan PT KAI tidak perlu membuat tindakan yang meresahkan.     

Sementara, Ketua Relawan Jokower Indonesia Sugiyanto Parikesit kedatangannya untuk menjembatani keinginan warga selama ini. Sehingga masyarakat tidak dirugikan.

    "Jika pun dirugikan. Maka warga harus menerima ganti rugi yang setimpal," tukasnya.

Terpisah, Kabagops Polresta Kompol Fidelis Timuranto mengatakan, dalam mengantisapi terjadinya aksi anarkis, pihaknya mengerahkan 30 personil atau satu pleton di kantor PT KAI.

"Dengan personil tersebut, kami akan selalu memantau di lapangan, ini di lakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban secara kondusif, guna mencegah hal-hal yang tidak di inginkan," ujarnya. (goy/mhz/p2/c1/whk)

Ganti Rugi Belum Jelas

Posted: 23 Jan 2015 09:07 PM PST

RS Menolak, Pemkot Masih Pelajari
BANDARLAMPUNG – Peristiwa tumbangnya pohon kedondong di depan Rumah Sakit (RS) Graha Husada Bandarlampung pada Kamis (22/1) menyisakan permasalahan.
Sebab, belum jelas siapa yang akan memberikan ganti rugi terhadap pemilik delapan kendaraan yang tertimpa pohon tersebut.

Manajemen RS Graha Husada menolak memberikan ganti rugi meski kendaraan-kendaraan itu tengah parkir di halaman parkir RS yang berlokasi di Jl. Gadjah Mada, Tanjungkarang Timur, tersebut.

Kemarin, manajemen RS melayangkan surat pemberitahuan yang ditujukan ke Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Disbertam), Dinas Kesehatan (Diskes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N.

Humas dan Marketing M. Shanti Sinaga mengatakan, pengiriman surat pemberitahuan itu agar ada titik jelas siapa yang memperbaiki kendaraan yang tertimpa pohon tersebut.

Menurutnya, pasca dikirimnya surat tersebut, belum ada surat balasan yang masuk. "Kata staf wali kota sepekan lagi jawabannya dikirim. Ya sudah kita tunggu saja," kata dia.

Shanti mengaku, pada dasarnya RS akan bertanggung jawab jika ada korban jiwa. "Nah, ini kan kerusakan kendaraan, sementara pohon itu di luar rumah sakit. Jadi kita tidak melakukan ganti rugi," tegasnya.

Terpisah, Kadisbertam Bandarlampung Budiman mengatakan, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk mengganti rugi kerusakan kendaraan yang tertimpa pohon tumbang.

Dia menjelaskan, bantuan selama ini berasal dari Wali Kota Herman H.N. menggunakan dana pribadinya. "Nah, jadi kemarin kita sudah kabarkan ke Pak Wali terkait hal ini. Siapa tahu beliau akan memberikan bantuan," terangnya.

Budiman mengklaim pihaknya keliling memangkas pohon yang sudah tua, maupun ranting. "Kami punya tiga tim yang bergerak setiap harinya, dan jika ada yang tua maupun lebat kita pangkas hari itu juga," aku dia.

Selama ini, menurutnya lokasi yang sering kali dipangkas karena banyaknya pohon tua dan rimbun di Jl. Emir M Noor, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Yos Sudarso, dan Jl. Raden Indra Kusuma.

"Jadi itu biasanya pohon besar yang dianggap sudah lama dan akan dirasakan tumbang dan tidak kuat menopang angin kencang," kata dia.

Untuk peremajaan sendiri, kata Budiman, pihaknya aktif dan terus berusaha mengganti pohon-pohon tua yang sudah harus dipangkas. "Biasanya di jalan protokol, lihat saja di samping pohon besar terdapat pohon kecilnya. Nah, nanti jika yang kecil ini sudah terus tumbuh, yang besar dan tua akan kita pangkas," terangnya.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. juga belum memastikan apakah akan memberikan bantuan atau tidak. Dia mengaku akan meninjau terlebih dahulu lokasi yang terkena bencana.

"Tetapi belum bisa saat ini, masih banyak agenda yang harus saya selesaikan. Ya, nanti kita lihat dulu, yang bisa kita bantu, ya kita bantu," ujarnya singkat kemarin.(goy/p2/c1/whk)

Gapura Selamat Datang Diperbaiki

Posted: 23 Jan 2015 09:02 PM PST

BANDARLAMPUNG – Kesalahan penulisan aksara Lampung di gapura selamat datang yang ada di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandarlampung, dekat Bundaran Hajimena, Natar, Lampung Selatan, akhirnya diperbaiki. Pantauan Radar Lampung, proses perbaikan mulai dilakukan pada Kamis (22/1) malam. Terlihat beberapa pekerja mencopot huruf-huruf aksara Lampung yang salah pada gapura.

Saat dikonfirmasi, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. membenarkan jika tulisan aksara Lampung di gapura selamat datang sedang diperbaiki. Dia mengaku sudah meminta pihak ketiga untuk memperbaiki kesalahan tulisan tersebut.

"Ya, itu kan kita dapat bantuan dari pihak ketiga. Jadinya setelah mendengar kabar kita langsung kirimkan surat permohonan untuk perbaikannya," ujarnya kemarin (23/1).

Terpisah, Ketua Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL) Bandarlampung Hoiri mengatakan, setelah mengecek tulisan aksara Lampung yang salah pada Gapura Selamat Datang pada Senin (19/1), lembaganya langsung melayangkan surat permohonan kepada Wali Kota Herman H.N. agar kesalahan tersebut diperbaiki.

"Ini bentuk kepedulian dan salah satu tanggung jawab MPAL, jadi kita saat itu juga harus menyampaikan agar segera diperbaiki pemkot," kata dia kemarin.

Menurut dia, dengan adanya kesalahan tersebut, pihaknya berencana mengecek ulang kembali bangunan-bangunan yang terdapat tulisan aksara Lampung di Kota Bandarlampung.

"Pertama, kami mulai dari pintu gerbang sebagai lokasi yang paling vital," ujarnya.

Dia berharap, ke depan pemkot mengajak orang yang mengetahui tentang aksara Lampung ketika ingin memasang aksara sebagai simbol jalan ataupun bangunan.

"Kami juga dapat mengarahkan dan mengelola tulisan aksara tersebut jika pemkot mengajak kami. Karena tidak semua pekerja yang mengerjakan tulisan tersebut orang Lampung dan mengerti tulisan Lampung," pungkasnya.

Terpisah, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)  Bahasa Lampung Warisyem mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemkot.

"Sekarang kita tinggal tunggu hasil perbaikannya. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya pemkot mau memperbaiki," kata dia.

Sebelumnya, kesalahan tulisan aksara Lampung di  Gapura Selamat Datang dikritik salah satu finalis Muli Kabupaten Waykanan 2013 Ponita Dewi.

Menurutnya, dengan adanya kesalahan tulisan aksara Lampung itu menyebabkan salah tafsir jika diartikan dalam bahasa Indonesia.

"Ya ampun, ini jelas salah. Kalau yang tidak mengerti, pasti diam saja. Ini tak boleh didiamkan, harus segera diperbaiki. Kan ini ikon masyarakat Lampung!" sesalnya kepada Radar Lampung di trotoar depan Gapura Selamat Datang, Sabtu (17/1).

Wanita yang pernah menjadi Duta Mahasiswa Generasi Berencana Nasional 2013 ini berharap Pemkot Bandarlampung segera memperbaiki tulisan aksara Lampung itu.

Tulisan itu kesalahannya terletak di anak huruf. "Tulisan di gapura selamat jalan ini kalau diartikan menjadi Selamat Nala dari Kata Budi Lampung," jelasnya.

Selanjutnya, kesalahan juga terjadi pada aksara Lampung di tulisan Selamat Datang. "Ini juga salah. Tulisan aksara untuk kata Bandarlampung malah menjadi Bandi Lampung," sesalnya lagi.

Sementara, Ketua MGMP Bahasa Lampung Warisyem menyarankan pemkot segera memperbaiki tulisan aksara Lampung di gapura selamat datang itu.

''Segera perbaiki. Jangan didiamkan permasalahan ini. Sebab, pasti berlanjut dan menuai protes dari masyarakat yang mengerti aksara Lampung," sarannya. (goy/p2/c1/whk)

 

Awas, DBD Mewabah!

Posted: 23 Jan 2015 09:01 PM PST

Rata-Rata setiap RS Tangani 18 Pasien
BANDARLAMPUNG – Musim hujan yang kini terjadi di Lampung berdampak pada perkembangan jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD). Buktinya, hampir semua rumah sakit yang ada di kota ini sedang merawat pasien DBD.

Kepala Rekam Medik Rumah Sakit Bumi Waras Muncaryati mengatakan, sejak 1-23 Januari 2015, rumah sakitnya merawat inap pasien sebanyak 18 orang. Rinciannya, 16 warga Bandarlampung, 1 warga Kota Metro, dan 1 warga Tulangbawang.

Sementara Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Immanuel Bandarlampung Alquirina Supriyati menjelaskan, pasien penderita DBD yang dirawat inap di rumah sakitnya berjumlah 15 orang. ''Hingga saat ini tidak da pasien yang meninggal," ujarnya.

Sedangkan Kepala Administrasi Medis Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin (RSPBA) Lampung Ns. Dewi Setiawati, S.Kep. mengatakan, hingga kemarin, RS-nya sedang merawat 12 penderita DBD. Rinciannya dari Pesawaran (2), Lampung Selatan (3), dan Bandarlampung (7).

''Untuk suspect DBD memang banyak. Tetapi untuk mendeteksi pasien itu benar-benar menderita DBD harus melakukan beberapa tes. Salah satunya mengukur tingkat trombositnya. Nah, yang positif menderita DBD dan sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan berjumlah 12 orang," ucapnya.

Sedangkan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat RSUDAM Esti Comalaria mengatakan, sampai saat ini pasien positif penderita DBD di RSUDAM berjumlah 7 orang.

Terkait banyaknya pasien yang dirawat akibat DBD, Humas Dinas Kesehatan Lampung dr. Asih Hendrastuti mengatakan, untuk mengantispasi meningkatnya pasien DBD, pihaknya telah melakukan pemantauan secara berkala baik melalui laporan rutin (surveilans) secara berjenjang maupun via telepon dengan pengelola program di 15 kabupaten/kota.

Lalu, berkoordinasi dengan meningkatkan peran fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit dalam penemuan kasus, penegakan diagnosa dan tata laksana kasus ditingkatkan melalui sosialisasi, ceramah klinik, dan distribusi uku pedoman di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes, Red).

Selanjutnya, secara rutin dan kontinyu mengajak masyarakat memberantas sarang nyamuk dengan gerakan 3M Plus. Upaya pencegahan dan penanggulangan DBD juga sangat memerlukan kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait serta peran media untuk menyosialisasikannya.

"Tindakan lain, mencukupi kebutuhan logistik penanggulangan DBD, yaitu insektisida, larvasida, mesin fogging, baik di kabupaten/kota maupun provinsi sebagai penyedia buffer stock apabila kabupaten/kota mengalami kekurangan," pungkasnya. (gie/rls/p2/c1/whk)

Tolak Tanda Tangan, Dipecat

Posted: 23 Jan 2015 08:58 PM PST

BANDARLAMPUNG – Sebelas dari 48 anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di PT Wika (Persero) Tbk. dipecat lantaran menolak bergabung dengan Perhimpunan Pegawai Wika Beton (PPWB). Mereka diberhentikan tanpa surat PHK, tanpa pesangon, dan tanpa pemberitahuan sejak 31 Desember 2014. Diduga, pemecatan dilakukan atas rekomendasi PPWB kepada perusahaan BUMN yang berada di Jl. Raya Tegineneng Km 34,5, Pesawaran, tersebut.

    ''Pada 31 Desember 2014 pukul 11.30 WIB, kami diusir oleh Ketua PPWB Hasrul Kodri,'' kata Sekretaris SBSI Joko Saputro kemarin (23/1).

Joko menambahkan tetap teguh terhadap pendirian bahwa tidak akan keluar dari Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan (F-Hukatan) SBSI. Dan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diberikan perusahaan.

''Pemberhentian sepihak secara lisan serta pengusiran paksa oleh Hasrul Kodri terhadap anggota dan pengurus komisariat F-Hukatan SBSI PT Wijaya Beton serta tidak diizinkannya buruh bekerja kembali tak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,'' tukas Joko.

''Kalau seperti ini, anak dan istri makan apa Mas? Belum lagi ada angsuran,'' curhat Tukino, satu dari sebelas orang yang menolak tanda tangan.

Ketua DPC SBSI Lamteng Ponijan membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan, kesebelas orang yang diusir itu adalah Joko Saputro, Odik Rusmanto, Muhyadi, M. Soleh, Misji, Syahroni, Y. Turwisno, Edi Suroto, S. Kris Giyanto, P. Juanidi, dan Tukino.

''Kami telah melapor ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pesawaran dengan Nomor 560/1080/III.04/2014,'' ucapnya.

Sementara ketika Radar Lampung ingin mengonfirmasi dengan mendatangi perusahaan tersebut untuk menemui Manajer PT Wika Agus Pramono, selalu diusir satpam. Padahal, Radar hanya ingin menyeimbangkan data-data di lapangan. ''Tidak hanya Mas yang tak boleh menemui Agus Pramono, tetapi juga media lain,'' kata Ponijan.

Kemudian pada saat Radar mengonfirmasi Hasrul Kodri selaku ketua PPWB via telepon seluler dengan didengar oleh sebelas buruh itu, mengaku tidak membenarkan jika ada paksaan pada penandatanganan tersebut. ''Mereka keluar dari sini dengan kemauan mereka kok,'' ucapnya.

Hasrul menambahkan, masalah tersebut sekarang masih dirapatkan di pusat.

Sebelumnya ada dua buruh yang diperlakukan hal sama. Mereka adalah Riyadi dan Wasni, masing-masing telah bekerja selama 15 dan 10 tahun mengabdi di PT Wika. Tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan.

''Memang benar Mas, tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan, itu pun tidak mudah meminta pertanggungjawaban dari perusahaan. Kami ini wong cilik mas, hanya pasrah, Allah SWT itu tidak tidur,'' tutur Riyadi.

Ketua DPC SBSI Lamteng Ponijan menambahkan, pihaknya bersama rekan-rekan telah melapor ke Disnaker provinsi tetapi tidak ada action. ''Kami juga sudah lapor ke bupati dan DPRD Pesawaran pada Sabtu (17/1). Kami tinggal menunggu tindakan pemerintah kabupaten saja,'' tukasnya. (tih/p3/c1/ary)

 

Pemprov Wait and See

Posted: 23 Jan 2015 08:56 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung belum melakukan upaya-upaya untuk menstabilkan harga bahan pokok seiring turunnya bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Asisten II Bidang Ekbang Adeham mengatakan sudah merapatkan hal itu dengan satuan kerja terkait. Yaitu mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh pemprov mengenai masalah ini.

    ''Kami sudah rapatkan kok bersama TPID mengenai langkah apa yang akan dilakukan untuk menekan harga pasar dan juga menekan inflasi," kata dia.

    Pria yang juga wakil ketua TPID Lampung ini mengatakan, mengenai operasi pasar, sebenarnya memang itu pilihan bagus. Tetapi, hal tersebut dinilainya tak relevan diadakan jika tidak dalam momen tertentu seperti hari raya.

    ''Kemarin juga pihak pemkot sudah koordinasi dengan kita mengenai penyelenggaraan pasar murah. Tetapi, hal itu juga dinilai belum cukup relevan. Karena selain memang tidak adanya dana untuk pasar murah, juga waktu yang tidak tepat untuk melaksanakannya," ujar dia.

    Ditanya akan menggandeng pihak swasta atau tidak, Adeham mengaku saat ini tengah dikaji. Namun, beberapa pihak swasta sudah mengeluarkan corporate social responsibility (CSR)-nya di berbagai sektor.

    "Ya kita juga tidak bisa memaksakan hal ini juga kepada pihak swasta. Di beberapa perusahaan kan juga sudah mengeluarkan CSR besar untuk berbagai sektor. Tapi akan tetap kita upayakan," terang dia.

    Diteruskan dia, yang hanya dilakukan Pemprov adalah pengupayaan kepada distributor-distributor pangan. Agar tidak mematok harga diluar ketetapan yang ada. Pasalnya, tentunya hal ini akan berdampak kepada beratnya masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok.

    ''Ya, kita hanya pantau, kepada distributor-distributor. Nah, pasar juga kan punya hukum. Sekarang persaingan di masing-masng pedagang. Tentunya juga masyarakat berpikir ekonomis, yang nantinya memilih tempat yang murah untuk membeli kebutuhan," paparnya.

    Sementara itu, pengamat ekonomi Erwin Octavianto mengatakan, seharusnya pemerintah memiliki kebijakan penetapan batas mengenai harga kebutuhan pokok di pasaran. Agar juga pedagang atau distributor pangan tidak bingung seiring fluktuasi harga BBM ini.

    "Kalau saat ini lan BBM naik turun dan sulit untuk dipredikis, nah harus ada ketetapan batas juga sehingga pedagang tidak bingung. Misal jika naiknya sebesar Rp7.000 harga yang ditetapkan selama satu bulan atau per dua minggu ya tetap," kata dia.

    Pemprov juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan para pedgang dimana, tidak semua pedagang atau distributor mengetahui informasi naik turunnya BBM yang berpengaruh terhadap harga.

    "Nah, kan tidak semuanya tau. Artinya koordinasi antara Pemprov Pemerintah Pusat dan Masyarakat harus intens. Jagan sampai juga terjadi salah faham dan berdampak kepada gejolag di masyarakat," kata dia. (abd/p3/c1/ary)

 

Dewan Dukung Penghematan Umrah

Posted: 23 Jan 2015 08:46 PM PST

BANDARLAMPUNG - DPRD Lampung mendukung Biro Bina Mental untuk benar-benar memperketat penyeleksian 250 penerima bantuan umrah. Anggota DPRD Lampung Tulus Purnomo mengatakan, yang harus ditekankan adalah di mana pendataan pengajuan setiap masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut yang harus benar-benar dipantau. Pasalnya, hal ini rentan penyimpangan.

''Banyak kasus terjadi yang tidak sesuai, yang akhirnya merugikan berbagai pihak, termasuk satuan kerja yang bersangkutan. Untuk itu, kami harap penyaluran kebijakan ini benar-benar dipantau. Jangan sampai nantinya jatuh pada masyarakat yang mampu. Artinya itu tidak tepat sasaran," tandasnya.

Ia menjelaskan, harusnya ada formula untuk memperketat penerimaan bantuan ini. Dicontohkan, pemeriksaan bisa hingga masalah pengecekan fisik kekayaan seseorang dan tidak berdasarkan data yang disetorkan saja.

"Syarat-syaratnya harus jelas, harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak sesuai ya harus dipertanggungjawabkan, pantau hingga benar-benar detail. Bila perlu ada pengecekan dan jangan hanya formalitas" kata dia.

    Masih menurutnya, Pemprov juga harus tegas dimana harus memberikan punishment yang keras untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum nakal yang mempermudah masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria dalam bantuan ini.

    "Agar benar-benar bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat. Nah, jangan sampai terjadi lagi misalnya, bahkan malah ada pejabat yang mendapatkan jatah itu. Artinya ini kan melanggar aturan yang ada," terang dia.

    Sementara, Kadiskominfo Lampung Crisna Putra mengatakan akan mengkoordinasikan hal ini dengan satuan kerja terkait.  "Tentunya, nanti akan kita koordinasikan dan akan benar-benar kita kawal. Tidak hanya disini saja, akan tetapi di beberapa sektor lain juga," katanya.

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun ini mengurangi kuota bantuan jamaah umrah. Kepala Biro Mental Pemprov Lampung Ratna Dewi menjelaskan, tahun ini hanya diberikan kuota 250 orang. Itu jelas jauh lebih sedikit ketimbang tahun lalu yang mencapai 850 orang.

Ratna beralasan pengurangan tersebut dikarenakan pengunaan anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan infrastrukur jalan dan jembatan, pertanian, serta swasembada pangan.

''Untuk saat ini kan kita tahu program Pak Gubernur berfokus ke infrastruktur jalan. Nah, bukan kita saja yang dikurangi, tetapi hampir semuanya," terang dia.

Ia melanjutkan, anggaran pembinaan rohani umat Islam di provinsi untuk tahun 2015 sebesar Rp5 miliar. Menurutnya, angka itu tidak mutlak untuk kuota 250 orang. Melainkan bisa berubah seiring perubahan fluktuasi kurs dolar.

"Kedepan kami akan menekankan kepada tim seleksi untuk benar-benar objektif. Jangan sampai ada orang yang berkali-kali berangkat, sementara masyarakat yang benar-benar berhak belum pernah berangkat. Kita juga mengharapkan agar pengurus dan organisasi keagaaman maupun organisasi sosial bisa mengusulkan siapa yang diusulkan untuk berangkat," ujarnya. (abd/p3/c1/ary)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar