Senin, 26 Januari 2015

Way Lunik Hat-trick Meluap

Way Lunik Hat-trick Meluap


Way Lunik Hat-trick Meluap

Posted: 25 Jan 2015 08:46 PM PST

Kembali Meluap, Hanyutkan Ternak Warga
BANDARLAMPUNG – Hujan yang mengguyur Bandarlampung selama dua jam sejak pukul 14.00-16.00 WIB kemarin (25/1) membuat Way (Sungai) Lunik hat-trick meluap. Ya, selama bulan ini, Way Lunik sudah tiga kali meluap. Sebelumnya, pada Selasa (6/1), Way Lunik pernah meluap hingga merendam ratusan rumah warga setinggi 70 sentimeter serta membuat macet Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Panjang.

Lalu pada Rabu (21/1), kondisi sama juga terjadi hingga ratusan rumah warga di Jl. Mohammad Salim, Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang, kembali dialiri banjir setinggi 50 sentimeter. Jl. Yos Sudarso pun macet hingga 500 meter.

Dan kemarin, banjir juga terjadi di tempat yang sama hingga kedalaman 60 sentimeter. Bahkan, ada satu warung yang bangunannya hampir roboh diterjang air yang tersiram mobil besar yang memaksa masuk jalan tersebut.

Selain itu, di lokasi terlihat Sutimin kebingungan. Sebab, sembilan kambingnya tidak berada di kandang. Kakek berusia 75 tahun ini terlihat sedih dan bingung.

Sutimin mengatakan, selain kesembilan kambingnya yang tidak ada dikandang, ayam-ayamnya pun tidak berada di kandangnya. "Kalau ayam saya ada sekitar 50-an ekor mas, tapi nggak masalah. Nah, kalau kambing ini mas, aduh ke mana lagi," kata dia.

Menurutnya, biasanya banjir yang terjadi tidak seperti kemarin. "Biasanya nggak begini, ini sampai kambing nggak tahu ke mana. Mungkin lagi main kali, tapi kalau nanti nggak pulang juga berarti kanyut ke bawa banjir. Nanti mau saya cek lagi," ucapnya polos.

Sementara, Lurah Way Lunik Norcahyo menolak mengatakan, wilayahnya terendam banjir. Menurutnya, banjir tersebut hanyalah numpang lewat. "Tempat kami ini kena imbasnya saja," ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung Wisnu mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan petugas ketika mendengar Way Lunik meluap.

"Ini juga kita menajaga warga. Karena di sini banyak siring, dan diupayakan untuk anak-anak tidak berenang. Karena, arus air yang lewat sangat deras, bisa bubar kalau ada yang berenang sampai hanyut," cemasnya. (goy/p5/c1/whk)

Akhirnya, Gapura Selamat Datang Diperbaiki

Posted: 25 Jan 2015 08:45 PM PST

BANDARLAMPUNG – Kesalahan penulisan aksara Lampung di gapura selamat datang yang ada di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandarlampung, dekat Bundaran Hajimena, Natar, Lampung Selatan, akhirnya diperbaiki.

Pantauan Radar Lampung, proses perbaikan mulai dilakukan pada Kamis (22/1) malam. Terlihat beberapa pekerja mencopot huruf-huruf aksara Lampung yang salah pada gapura.

Saat dikonfirmasi, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. membenarkan jika tulisan aksara Lampung di gapura selamat datang sedang diperbaiki. Dia mengaku sudah meminta pihak ketiga untuk memperbaiki kesalahan tulisan tersebut.

"Ya, itu kan kita dapat bantuan dari pihak ketiga. Jadinya setelah mendengar kabar kita langsung kirimkan surat permohonan untuk perbaikannya," ujarnya kemarin (23/1).

Terpisah, Ketua Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL) Bandarlampung Hoiri mengatakan, setelah mengecek tulisan aksara Lampung yang salah pada Gapura Selamat Datang pada Senin (19/1), lembaganya langsung melayangkan surat permohonan kepada Wali Kota Herman H.N. agar kesalahan tersebut diperbaiki.

"Ini bentuk kepedulian dan salah satu tanggung jawab MPAL, jadi kita saat itu juga harus menyampaikan agar segera diperbaiki pemkot," kata dia kemarin.

Menurut dia, dengan adanya kesalahan tersebut, pihaknya berencana mengecek ulang kembali bangunan-bangunan yang terdapat tulisan aksara Lampung di Kota Bandarlampung.

"Pertama, kami mulai dari pintu gerbang sebagai lokasi yang paling vital," ujarnya.

Dia berharap, ke depan pemkot mengajak orang yang mengetahui tentang aksara Lampung ketika ingin memasang aksara sebagai simbol jalan ataupun bangunan.

"Kami juga dapat mengarahkan dan mengelola tulisan aksara tersebut jika pemkot mengajak kami. Karena tidak semua pekerja yang mengerjakan tulisan tersebut orang Lampung dan mengerti tulisan Lampung," pungkasnya.

Terpisah, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)  Bahasa Lampung Warisyem mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemkot.

"Sekarang kita tinggal tunggu hasil perbaikannya. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya pemkot mau memperbaiki," kata dia.

Sebelumnya, kesalahan tulisan aksara Lampung di  Gapura Selamat Datang dikritik salah satu finalis Muli Kabupaten Waykanan 2013 Ponita Dewi.

Menurutnya, dengan adanya kesalahan tulisan aksara Lampung itu menyebabkan salah tafsir jika diartikan dalam bahasa Indonesia.

"Ya ampun, ini jelas salah. Kalau yang tidak mengerti, pasti diam saja. Ini tak boleh didiamkan, harus segera diperbaiki. Kan ini ikon masyarakat Lampung!" sesalnya kepada Radar Lampung di trotoar depan Gapura Selamat Datang, Sabtu (17/1).

Wanita yang pernah menjadi Duta Mahasiswa Generasi Berencana Nasional 2013 ini berharap Pemkot Bandarlampung segera memperbaiki tulisan aksara Lampung itu.

Tulisan itu kesalahannya terletak di anak huruf. "Tulisan di gapura selamat jalan ini kalau diartikan menjadi Selamat Nala dari Kata Budi Lampung," jelasnya.

Selanjutnya, kesalahan juga terjadi pada aksara Lampung di tulisan Selamat Datang. "Ini juga salah. Tulisan aksara untuk kata Bandarlampung malah menjadi Bandi Lampung," sesalnya lagi.

Sementara, Ketua MGMP Bahasa Lampung Warisyem menyarankan pemkot segera memperbaiki tulisan aksara Lampung di gapura selamat datang itu.

''Segera perbaiki. Jangan didiamkan permasalahan ini. Sebab, pasti berlanjut dan menuai protes dari masyarakat yang mengerti aksara Lampung," sarannya. (goy/p2/c1/whk)

Tak Pernah Capai Target, Dishub Salahkan PHRI

Posted: 25 Jan 2015 08:44 PM PST

BANDARLAMPUNG – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi parkir dari tahun ke tahun tak pernah mencapai target yang ditetapkan. Pada 2012, dari target yang ditetapkan Rp4,4 miliar, realisasinya hanya Rp2,136 miliar. Lalu pada 2013, dari target 5,364 miliar, tercapai Rp2,527 miliar. Kemudian pada 2014 dari target Rp5,369 miliar, terealisasi Rp3,035 miliar. Sementara pada tahun ini, target PAD parkir dinaikkan lagi menjadi Rp6,369 miliar.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bandarlampung Rifa'i saat ditemui beberapa waktu lalu di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pajak dan retribusi parkir di Bandarlampung.

Dia beralasan tidak maksimalnya penerimaan pendapatan dari sektor parkir karena pengusaha hotel dan restoran yang ada di Bandarlampung masih enggan membayar pajak parkir yang telah ditentukan pemkot.

''Karena itu, tahun ini kita berupaya door to door. Karena selama ini mereka hanya memaksimalkan target mereka sendiri dan tidak mau membayar pajak parkir," sesalnya.

Diakui Rifa'i, dirinya telah menyampaikan hal tersebut kepada Komisi III DPRD Bandarlampung, agar nantinya komisi III bisa membantu untuk dipertemukan dalam bentuk mediasi dengan objek pajak terkait, dalam hal ini pengusaha hotel dan restoran.

''Ya itu, saya sudah meminta kepada DPRD untuk memediasikan kami dengan objek pajak atau yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bandarlampung yang membandel mengenai pajak parkir," ujarnya.

Menurutnya, selama ini para pengusaha, baik mal, restoran, hotel, dan lainnya hanya dikenakan pajak parkir 30 persen dari pendapatan parkir mereka. ''Dan, target parkir ke mereka melihat potensi yang ada berdasarkan survei yang dilakukan pemkot," tandasnya.

Sementara, Sekretaris PHRI Friandi Indrawan menolak pihaknya disalahkan dengan tidak tercapainya PAD Dishub terkait pajak parkir. ''Jangan seolah-olah kami yang salah dan bandel dong! Padahal tidak demikian. Kita ini mengacu pada perda. Jadi jika kami dimintai pajak parkir, ubah dulu Perda Nomor 1 Tahun 2011 pasal 47 ayat 2, yang menyebutkan penyelenggaraan parkir yang diperuntukkan kepentingan usaha pokoknya tidak termasuk objek pajak parkir. Nah, usaha pokok kami ya hotel dan restoran," bebernya.

Friandi menegaskan, pengusaha hotel dan restoran selama ini selalu tunduk,  patuh pada aturan, dan selama ini pemilik hotel tetap berpegang pada Perda No. 1/2011 tentang Pajak Daerah.

''Polemik ini kan sudah sering kita jelaskan. Kita selalu tunduk dan patuh pada aturan. PHRI berpegang pada pasal 47 ayat 2 Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jadi jangan membangun opini baru yang seolah kami ini membandel. Jadi apa yang harus kami bayar jika perdanya berkata seperti itu," tandasnya.

Karena itu, ia menyarankan agar pemkot meninjau kembali perwali yang dibuat dan mengacu kepada perda yang masih berlaku. ''Jadi jangan membangun opini bahwa kami tidak taat pajak!" tegasnya lagi. (goy/p5/c1/whk)

Dewan Siap Mediasi

Komisi III DPRD Bandarlampung berjanji memediasi Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait polemik pajak parkir di hotel dan restoran.

Anggota Komisi III Yuhadi mengatakan, pada awal Februari, pihaknya akan memanggil kedua belah pihak. ''Kan target Dishub pada 2015 dinaikkan. Jadi, mereka punya beban untuk mencapai itu. Nah, hal ini nantinya disampaikan kepada PHRI agar ada kepatuhan mereka untuk membayar pajak," katanya.

Sementara, Sekretaris Komisi III Muchlas E. Bastari mengapresiasi peningkatan PAD parkir yang cenderung naik setiap tahunnya, meski belum mencapai target yang ditetapkan.

''Nah, apresiasi tersebut kita juga melampirkan catatan kepada Dishub agar pada tahun ini diusahakan secara maksimal. Karena jika PAD digarap maksimal, akan memengaruhi pembiayaan pembangunan dari APBD," terangnya.

Karenanya, dalam hal ini DPRD meminta Dishub membuat matrik pencapaian agar tolok ukur kerja terkait pencapaian PAD jelas. Selain itu, kata Muchlas, Dishub harus meningkatkan pelayanan penggunaan parkir agar memberikan kenyamanan kepada masyarakat. ''Dan, kami juga meminta Dishub segera memberi laporan kepada kami terkait penggalian pajak dan restribusi yang masih bisa digali untuk dijadikan sumber PAD baru," kata dia. (goy/p5/c1/whk)

RS Imanuel Diduga Tolak Pasien BPJS

Posted: 25 Jan 2015 08:40 PM PST

BANDARLAMPUNG – Diskriminasi pelayanan kesehatan masih terjadi di rumah sakit yang ada di provinsi ini. Setelah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) yang sempat mengusir pasien miskin bernama Winda Sari, kali ini Rumah Sakit (RS) Imanuel Bandarlampung yang diduga menolak menangani pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Pasien tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diduga ditolak itu bernama Akbar Abdul Majid (20), warga Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Lampung Timur (Lamtim).

Dugaan penolakan perawatan putra pasangan Syaifuddin (48) dan Sunarti (42) ini disampaikan pamannya Harto. Dia mengatakan, keponakannya yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati ini mengalami kecelakaan di Desa Siramang, Pekalongan, Lamtim.

Menurutnya, kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (24/1). Keponakannya yang mengendarai motor Kawasaki Ninja RR berwarna oranye ditabrak mobil pikap warna hitam.

Dia melanjutkan, keponakannya sempat mendapat perawatan di RS Islam Metro. Kemudian dari RS tersebut dirujuk ke RSUDAM sekitar pukul 21.30-00.00.

''Karena ruang ICU RSUDAM malam itu penuh, RSUDAM mencoba menelepon RS Imanuel, dan saat itu RS Imanuel menyatakan sanggup merawat Akbar," jelasnya.

Namun, sampai di RS Imanuel, keponakannya hanya dirawat di IGD 01.00- 02.30 WIB. "Kemudian, seorang perawat mengaku bernama Maria bilang tidak dapat menerima kami karena menggunakan BPJS," ungkapnya.

Noli Agung, paman Akbar lainnya melanjutkan, saat itu pihak keluarga sudah menyampaikan kepada perawat tersebut bahwa pihak keluarga akan melakukan apapun untuk kesembuhan Akbar, bahkan pihak keluarga menyanggupi untuk memakai umum.

"Saat itu, perawat bernama Maria itu tetap menyatakan tidak bisa. Bahkan perawat itu menantang kami untuk melaporkan penolakan tersebut ke siapapun. Silakan saja melapor," katanya menirukan ucapan Maria.

Karena keponakannya tetap tidak mendapatkan perawatan di RS Imanuel, akhirnya Akbar dibawa kembali ke RSUDAM sekitar pukul 03.00 dan akhirnya dirawat di Ruang IGD. "Alhamdulillah, pukul 06.00, keponakan saya sudah masuk Ruang ICU RSUDAM," ungkapnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil rontgen, engsel kaki kiri Akbar lepas, dan mengalami trauma di kepala, benturan dada kiri dan lainnya. "Saat ini Akbar masih tak sadarkan diri. Pastinya kami sangat menyesalkan sikap RS Imanuel yang lebih mementingkan materi daripada memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat," sesalnya.

Sementara Syaifuddin juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap RS Immanuel. "Semoga mereka tidak mengulanginya, di mana lebih mementingkan materi daripada menyelamatkan nyawa orang," ujar pria yang juga merupakan kepala Puskesmas Melinting, Lamtim ini.

Sayang, terkait permasalahan ini, tidak satupun pejabat RS Imanuel mau berkomentar. Saat Radar Lampung menyambangi RS ini kemarin, satpam RS Imanuel Jonas Bancin maupun petugas IGD bernama Sari menolak menanggapi pertanyaan yang disampaikan Radar.

Keduanya malah menyarankan kepada Radar untuk kembali datang ke RS tersebut hari ini (26/1) untuk menemui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) RS Imanuel Alquirina Supriyati.

"Besok (hari ini, Red) saja, Mba Rina (Alquirina Supriyati) yang berhak menjawabnya. Kami tidak bisa memberikan keterangan," kata Sari.

Sementara, Alquirina Supriyati juga tidak berhasil dikonfirmasi. Meski telepon selularnya dalam kondisi aktif, ia tidak menjawab panggilan saat dihubungi. Pesan singkat dan pesan melalui BlackBerry Messenger yang dikirimkan Radar juga tak dibalasnya.

Sementara, Hubungan Eksternal BPJS Lampung Dodi Sumardi mengatakan, semua RS di Bandarlampung telah bekerjasama sama dengan BPJS. "Dan Untuk perawatan di Ruang ICU baik itu di RS umum maupun RS swasta ditanggung BPJS," jelasnya.

Dia meminta pihak keluarga Akbar mengkonfirmasi langsung ke BPJS jika memang RS Imanuel benar menolak pasien BPJS. "Segera laporkan ke kami, jadi kami bisa tindak lanjuti permasalahan tersebut," sarannya.

Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT Jasa Raharja Sutrasman mengatakan, instansinya akan menjamin biaya perawatan semua korban kecelakaan hingga Rp10 juta.

''Dengan catatan, sepanjang laporan kecelakaan telah diterima kepolisian, dan keluarga mengajukan asuransi kecelakaan, maka pasien tersebut mendapatkan biaya perawatan Rp10 juta," katanya. (gie/p5/c1/whk)

Dua Rumah Batal Dikosongkan

Posted: 25 Jan 2015 08:40 PM PST

BANDARLAMPUNG – Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang mengosongkan dua rumah warga di RT III/Lk. 1, Kelurahan Sawahbrebes, Tanjungkarang Timur (TkT), tidak jadi dilaksanakan kemarin (25/1).

Padahal dalam surat yang dikirimkan kepada warga, yakni pemilik Salon Inez dan Warung Bu Atik pada Selasa (20/1), PT KAI meminta pemiliknya mengosongkan dua bangunan tersebut.

Terkait hal ini, Manajer Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin berkilah bahwa surat yang dikirimkan ke warga tersebut baru bersifat imbauan. Sehingga belum ada tindakan yang akan dilakukan terkait belum dikosongkannya dua bangunan tersebut.

''Jadi, kami belum ada tindakan Mas. Kami belum tahu lanjutannya seperti apa. Karena kami baru mengirim surat imbauan saja," ujarnya.

Karenanya, Muhaimin meminta warga tidak terlalu terprovokasi dengan suara miring yang berembus selama ini. ''Kami hanya mau eksekusi dua rumah, bukan seluruhnya. Jika yang lain akan dieksekusi juga, nanti kan ada surat yang dikirim oleh kami. Nah, yang lain ini baru pendataan aset milik negara yang dikelola PT KAI," terangnya.

Selain itu, kata Muhaimin, pihaknya saat ini baru terkonsen dengan aset PT KAI yang berada di jalan protokol. Sebab, bangunan di pinggir jalan tersebut akan disterilkan dari bangunan.

"Kami hanya mau kosongkan dua rumah saja untuk saat ini. namun, kita tetap eksekusi sembilan ruko yang berjejer di Istana Buah pada Rabu (28/1) dan pada Selasa (27/1) ruko tersebut harus sudah dikosongkan, jika tidak, maka akan dikosongkan secara paksa," terangnya.

Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Sawahbrebes Robert Gultom memastikan warga tetap akan melawan PT KAI jika akan menggusur mereka.

Robert melanjutkan, saat ini warga sudah melebihi suadara, ada satu yang terluka, seluruhnya pasti merasa terluka sehingga mereka kompak akan melawan.

"Satu warga dibawa ke hulu, kita ke hulu. Di bawa ke hilir kita ke hilir. Bahkan, dengan kompaknya setiap malam kita beronda untuk mengelilingi empat RT yang dipersoal mereka (PT KAI)," tegasnya.

Karenanya, ia meminta PT KAI tidak terus meneror warga dengan melayangkan surat imbauan atau pemberitahuan. "Biarkan kami tenang. Mereka enak duduk dengan pena bergaji sementara kami harus nyangkul, menjadi kuli dan meneteskan keringat di kala terik. Tolong jangan jadikan kebodohan dan kemisikanan kami dijadikan manfaat untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin," pintanya.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan warga saat ini hanyalah mempertahankan hak dari generasi ke generasi.(goy/p5/c1/whk)

Masih 24 Perusahaan Zona Merah

Posted: 25 Jan 2015 08:38 PM PST

BANDARLAMPUNG - Tahun 2014, masih cukup banyak perusahaan yang belum memasuki kriteria sehat sesuai proper (program penilaian peringkat kinerja perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Lampung, tahun 2014 tercatat 71 perusahaan yang menjadi sorotan dalam proper pengelolaan lingkungan. Dari jumlah itu, 47 berada di zona biru dan 24 perusahaan masuk zona merah.

    Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah BPLHD Lampung untuk bagaimana membuat perusahaan yang ada aman dari pencemaran lingkungan.

    Kabid Pengawasan Lingkungan BPLHD Lampung, Akmad Rijal mengatakan akan selalu menkankan perusahaan-perusahaan yang ada agar lebih memperdulikan lagi terhadap lingkungan.

    "Tidak seluruhnya yang mendapat merah itu, ada juga yang dikarenakan terlambat untuk menyampaikan laporannya. Nah, juga karena kurang satu poin saja bisa besar mempengaruhi peringkat," kata dia.

    Menurutnya setiap perusahaan diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis pengelolan limbahnya. Dalam penilaianya nanti, dia mengaku memberikan catatan dimana apa saja yang harus dibenahi merujuk kepada temuan yang ada di lapangan.

    Dia menerangkan  dalam penilaian Proper meliputi empat kompenen yakni ketaatan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang menekankan pada dokumen administrasi yang wajib dilaporkan. Kemudian mengenai pengelolan  air limbah, dan udara hasil pengelolahan  perusahaan.

    "Dari hasil pemeriksaan itu nanti ada catatan-catatan mengenai apa yang harus dilakukan. Seperti jika memang mengenai masalah Amdal, nanti akan keluar rekomendasinya," kata dia.

    Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan, agar BPLHD Lampung benar-benar mengoptimalkan antisipasi dampak lingkungan yang terjadi melalui proper ini.

    Meskipun sudah lebih dari separuh dari keseluruhan yakni 47 perusahaan yang sudah masuk dalam kategori baik, maka menurutnya hal ini tetap menjadi PR BPLHD. Terlebih, perusahaan yang ada di Lampung jika dinilai dalam Proper ini belum ada yang masuk ke dalam peringkat nasional.

    "Satu Indonesia ini ada sembilan yang mendapatkan peringkat emas. Namun, dari kita belum ada sejak dimulai 1995 lalu. Nah, artinya kita harus berusaha keras untuk mencapai itu," kata dia.

    Dia juga mengataan jika ada reward dalam Proper ini, tentunya juga harusnya ada punishment yang terima hingga penutupan tempat usaha jika memang ditemukan perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.

    "Terlebih jika memang ada perusahaan yang tidak memiliki Izin Amdal," kata dia.  Yang harus ilakukan oleh BPLHD adalah membentuk tim kerja pendampingan perusahaan agar bisa mnjaga peringkat yang ada.

    "Berdasarkan pantauan kami, ada perusahan yang mmiliki peringkat merah keika diadakan pendampingan, dia naik menjadi biru atau hijau. Namun sebaliknya, ada yang sudah hijau tidak dilakukan pendampingan, malah menjadi merosot. Artinya, hgal ini harus diperhatikan. Jangan sampai terkesan bagus hanya jika diawasi saja," pungkasnya. (abd/c1/adi)

Apkasi Rakor dengan Presiden

Posted: 25 Jan 2015 08:38 PM PST

MENGGALA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Korwil Lampung yang beranggotakan 13 kabupaten se-Lampung menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Jumat (23/1) lalu.

    Rakor membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan di enam bidang. Yakni kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, serta keenam kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dan ego sektoral.

    Rakor tahap kedua ini diikuti 103 bupati. Di antaranya Lampung 13 bupati, Bangka Belitung 6 bupati, Bali 8 bupati, Nusa Tenggara Barat 8 bupati, Nusa Tenggara Timur 21 bupati, Kalimantan Barat 12 bupati, Kalimantan Tengah 13 bupati, Kalimantan Selatan 11 bupati, Kalimantan Timur 7 bupati, dan Kalimantan Utara 4 bupati.

    Rakor dimulai pukul 09.00 berakhir pukul 16.30. Rapat dilaksanakan di ruang Garuda Istana Bogor bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu juga dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. ‎

    Presiden dalam rakor tersebut meminta Pemkab untuk menekan inflasi dan membantu mendorong laju pertumbuhan. Menurut mantan Gubernur DKI ini, laju pertumbuhan ekonomi dan turunnya angka inflasi secara nasional dapat dicapai dengan bantuan langsung dari daerah.  

    Sedangkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Korwil Lampung melalui Koordiantor Wilayah APKASI Lampung yakni Hanan A. Rozak yang juga Bupati Tuba, dalam rakor tersebut menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan agenda prioritas pemerintahan dan Pembangunan di Lampung yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

    "Antara lain program pendukung sinergisitas tol laut yang sedang dicanangkan oleh Pemerintah pusat. Sebab program Tol Laut diharapkan dapat terintegrasi dengan transportasi sungai di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung," jelas Hanan.

    Selain itu juga diusulkan percepatan penganekaragaman pangan. Di bidang infrastruktur, dalam rakor tersebut telah diusulkan pembanguan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas Jalan Nasional Lintas Sumatera, program pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk publik, pemberdayaan kampung-kampung tua se-provinsi lampung.

    Kemudian pengembangan infrastruktur pendidikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Lampung Selatan dan pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Sumatera Bagian Selatan di Tuba, lantaran hingga kini Tuba telah menyiapkan lahan dan bangunan/gedung.

    Dalam kesempatan rakor tersebut, APKASI Korwil Lampung juga mengusulkan agar dilakukan revisi ulang dana perimbangan antara Pusat dan Daerah terutama terkait penyempurnaan peraturan tentang bagi hasil PPn dan PPh SDA yang lebih besar bagi kabupaten tempat lokasi perusahaan yang bergerak  di bidang agribisnis dan agroindustri.

    Lebih lanjut Hanan A. Rozak menambahkan selain usulan revisi ulang dana perimbangan, juga diusulkan agar dilakukan perubahan formulasi perhitungan dana perimbangan khususnya dana aloksi umum untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana pemerintah kabupaten terkendala penyediaan alokasi dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan dan 10% dari pajak dan retribusi daerah karena tidak sebanding dengan kenaikan dana perimbangan yang diterima kabupaten. Selanjutnya Pada sektor pertambangan diusulkan pemanfaatan potensi tambang di beberapa wilayah Kabupaten se-Provinsi Lampung. (fei/p2/c1/adi)

 

Wabup Lamtim, Tunggu Keputusan Mendagri!

Posted: 25 Jan 2015 08:37 PM PST

Bupati Lampura Diminta Usulkan Calon Wabup
BANDARLAMPUNG - Terkait dua nama calon wakil bupati (Wabup) Lampung Timur, Pemprov Lampung mengaku surat usulan itu sudah diteken oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Selanjutnya, surat itu pun sudah diteruskan ke menteri dalam negeri (Mendagri).

    Asisten I Bidang Pemerintahan Tauhidi mengatakan, meski belum dapat dipastikan, diperkirakan dalam waktu dekat diketahui keputusannya.

    ''Kita akan terus komunikasikan ke Mendagri. Nah, insya Allah dalam waktu dekat terisi posisi itu. Di mana surat rekomendasinya sudah dikirim ke Kemendagri kemarin," ujarnya.

    Dilanjutkan, yang diajukan ke Kemendagri adalah dari kalangan eksekutif dan legislatif. Yakni Asisten I Lamtim Zailani dan Anggota DPRD Lamtim Syaiful Bukhori.

    "Nanti jika sudah keluar surat dari Kemendagrinya, kedua calon yang diajukan ini akan dilantik langsung oleh kepala daerah setempat.  Dengan dasar Pemerintah (PP) nomor 102 tahun 2014 kewajiban pelantikan adalah kepala daerah setempat. Kalau kita ini ya hanya terundang saja," jelasnya.

    Mengenai Lampung Utara, dia mengaku sudah mengimbau kepada Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk segera mengusulkan dua nama calon wakil bupati, dimana diketahui jumlah penduduk nya di atas 250 ribu orang.

    Menurutnya, usulan itu harus cepat agar pemerintah bisa menjadi lebih kuat. Karena, jika memiliki dua Wakil, roda pemerintahan akan bisa lebih berfungsi Optimal.

    "Kita sarankan untuk mengusulkan dua wakil. Nah, sebagai fungsi pembina dari seluruh kabupaten Kota, makanya kita saranka seperti itu. Tapi, jika memang dianggap satu sudah cukup ya tidak mengapa," kata dia.

    Sementara Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga sudah menekankan kepada Bupati Lampura agar segera mengusulkan dua calon wakil Bupati.  Pasalnya, hingga saat ini Lampura hanya mengusulkan satu nama saja yakni Sri Widodo yang merupakan Kepla Dinas Kesehatan.

    "Mengapa tidak dimanfaatkan jika memang bisa dua wakil kan. Kita lihat juga memang kondisinya juga memunginkan jika Lampura memiliki dua wakil. Lagi pula ini kan kabupaten tertua juga. Kalau bisa tiga juga mengapa tidak," jelasnya. (abd/c1/adi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar