BELI DI SHOPEE

Jumat, 23 Januari 2015

Warga Siapkan Bambu Runcing

Warga Siapkan Bambu Runcing

Warga Siapkan Bambu Runcing

Posted: 22 Jan 2015 11:32 PM PST

Tolak Pengosongan, Pastikan Lawan PT KAI
BANDARLAMPUNG – Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Subdivre III.2 Tanjungkarang menertibkan lahan dan bangunan yang diklaim sebagai aset mereka di Kelurahan Sawahbrebes, Tanjungkarang Timur (TkT), sepertinya tidak akan berjalan mulus.

    Sebab, ratusan warga RT 1-4/Lk. 1, Kelurahan Sawahbrebes, yang bangunan dan lahannya bakal ditertibkan PT KAI memastikan melawan.

Tidak hanya melawan dalam bentuk hukum dengan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung. Perlawanan dalam bentuk fisik juga dipersiapkan warga. Di antaranya mempersenjatai diri dengan bambu runcing.

Rencananya, senjata khas rakyat Indonesia itu akan digunakan warga untuk melawan tim PT KAI yang akan menertibkan bangunan mereka.

Informasi tersebut tergambar kemarin (22/1), warga RT 1-4/Lk. 1, Kelurahan Sawahbrebes yang terdiri anak-anak, remaja, hingga lansia berkumpul di posko bernama Perjuangan Hak Rakyat Atas Tindakan Sewenang-Wenang PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Subdivre III.2 Tanjungkarang.

Mereka berkumpul di posko lantaran PT KAI menjadwalkan penertiban aset PT KAI pada Minggu (25/1).

Bambang Sutejo salah satu ketua RT setempat mengatakan, masyarakatnya kembali bergerak dan dibangunkan dari ketenangan setelah ada dua warga yang menerima surat pemberitahuan untuk melakukan pengosongan.

Kedua tempat itu adalah Salon Inez dan rumah Subini yang lokasinya tepat di pinggir jalan depan kantor PT KAI. "Jadi mulai pagi ini akan ada yang menjaga posko perjuangan masyarakat Sawahbrebes mas, sebanyak 10 orang untuk berjaga di setiap malamnya, dan itu bergilir," kata dia.

Menurutnya, semua warga sudah siap dengan bambu runcing untuk melawan gerakan dari PT KAI jika memang akan mengosongkan dan mengaku tanah negara tersebut adalah tanahnya.

"Ini Minggu (25/1) harus dikosongkan, jadi kemungkinan Senin (26/1) dieksekusi, dan sudah sempat tanah tersebut diukur-ukur petugas PT KAI," jelasnya.

Maka dari itu, dalam hasil pertemuan dengan warga pada Rabu (21/1) malam, ada tiga opsi yang disiapkan warga yang akan diperbantukan warga lainnya.

"Di antaranya menutup akses jalan, sweeping, dan siap bertumpah darah jika memang terjadi pengosongan," jelasnya.

Karena, selama ini, menurutnya warga sudah sangat bersabar dan menahan diri atas tindakan PT KAI. "Jadi mohon maaf jika terjadi hal yang tidak diinginkan, jika ini dipaksakan dieksekusi PT KAI," tegasnya.

Namun, terus dia, warga akan menerima keputusan jika antara pemilik rumah dengan PT KAI memiliki kesepakatan yang tidak saling memberatkan.

"Nah, kalau seperti itu terserah. Tapi kan ini ujug-ujug belum melakukan mediasi dan belum ada pembicaraan dari hati nurani mau mengosongkan, dan membuat warga resah," katanya.

Menurutnya, yang kumpul kemarin belum keseluruhan warga Sawahbrebes. Namun, jika memang nantinya PT KAI akan terus memaksa untuk eksekusi, maka sekitar 700 warga yang terdiri anak-anak, remaja, hingga lansia akan melawan hingga titik darah penghabisan.

Senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Sawahbrebes Robert Gultom. Dia mengatakan, pihaknya akan terus berjuang terkait persoalan tersebut.

Sebab, warga sudah menduduki wilayah tersebut selama tiga generasi. "Kita akan melawan mereka (PT KAI), sampai adanya kejelasan hukum kepada masyarakat atas hak lahan yang diduduki dengan UU negara kita," tegasnya.

Menurutnya, negara akan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, pengelolaan lahan yang sudah turun menurun hingga lebih dari 50 tahun ini akan dikosongkan dan ditertibkan akan selalu ditolak oleh warga.

"Kita tolak! Karena ini bukan lahan mereka. Melainkan, lahan negara. dan lahan negara siapa saja boleh menduduki," ketusnya.

Sementara, pemilik Salon Inez Despah Mansurih mengatakan, dirinya memang tak menghadiri surat panggilan pertemuan yang dikirimkan PT KAI.

Sebab, dalam surat tersebut hanya ditujukan untuk dua kepala rumah tangga, yang rumahnya berada tepat di depan kantor PT KAI. "Nggak enak kalau kita datang dengan warga lainnya. Hari ini salon saya kosongkan untuk digunakan sebagai posko perjuangan teman-teman," pungkasnya.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin membenarkan pihaknya mengirimkan surat pemberitahuan untuk penertiban aset PT KAI.

"Biarin mas, mereka mau membuat gerakan apa. Ini kan surat peringatan, belum ada tindakan. Nantinya, kalau memang mau bergerak pastinya mereka diberitahu dan ada tim yang sudah ditunjuk dari hasil rapat," kata dia.

Sebab, lanjut Muhaimin, surat peringatan tersebut masih bisa molor dari waktu yang telah dicantumkan. "Yang jelas kami akan menjalankan perintah dari pusat untuk  mengamankan aset negara," tukasnya.

Saat ini diakui Muhaimin, pihaknya sudah menjalankan proses sesuai prosedur. Sehingga tidak perlu ditakutkan langkah apa yang akan dilakukan warga.

"Memang kita juga sudah menerima surat somasi dari LBH Bandarlampung. Nantinya, akan kami pelajari dari unit hukum, dan kita akan memberikan jawaban, dengan catatan jika perlu dijawab somasi tersebut," pungkasnya. (goy/p2/c1/whk)

Brakk… Pohon Tumbang Timpa 8 Kendaraan

Posted: 22 Jan 2015 11:27 PM PST

BANDARLAMPUNG – Angin yang berembus kencang dini hari kemarin (22/1) menyebabkan pohon kedondong di depan Rumah Sakit Graha Husada Bandarlampung tumbang. Akibatnya, pohon berukuran besar itu menimpa kendaraan bermotor yang parkir di RS yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Tanjungkarang Timur, tersebut.

Rinciannya, empat unit mobil pribadi dan empat unit motor yang tertimpa. Yaitu Innova B 2811 BE, Avanza BE 2842 DP, AVP BE 2637 CQ, dan Livina BE 2124 YF serta motor Pulsar BE 7842 YR, Vixion BE 3629 PV, Revo BE 3253 Y, dan Yamaha Mio rusak parah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Pantauan Radar Lampung kemarin, terlihat tim Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung tengah bekerja mengevakuasi batang pohon tersebut.

Irham selaku pemilik kendaraan Toyota Avanza mengatakan, mobilnya yang tertimpa tersebut diserahkan sepenuhnya oleh BPBD untuk dievakuasi atas reruntuhan pohon tumbang.

"Ya ini punya saya. Saya di sini lagi menunggu nenek yang dirawat. Sekarang saya nggak tahu mau bagaimana, tapi nanti saya lapor ke pihak rumah sakit," ujar pria asal Kalianda, Lampung Selatan ini.

Senada disampaikan Dini, warga Kecamatan Sukarame. Mobil APV-nya juga rusak akibat tertimpa pohon. Dia menuntut ada yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"Ini kalau minta ganti rugi ke mana ya? Kejadian ini kan harus ada yang tanggung jawab," ucapnya.

    Terpisah, Roni (43), penjaga parkir RS Graha Husada mengatakan, saat kejadian, angin memang tengah berhembus kencang. "Saya dengar bunyi krek…krek…krek…, lalu braakkk…. Suaranya keras sekali. Untungnya nggak ada yang di bawah pohon saat kejadian, padahal biasanya setiap malam di bawah pohon yang roboh itu sering digunakan untuk mengobrol sambil mengopi orang sini," jelasnya.

Sementara, Humas dan Marketing RS Graha Husada M. Shanti Sinaga mengaku belum bisa berbuat banyak atas kejadian tersebut. Pihaknya baru sebatas pendataan kendaraan yang tertimpa pohon serta mengirimkan surat pemberitahuan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung.

"Tindakan yang kami ambil baru sebatas pendataan mas, ini baru beberapa kendaraan yang terkena musibah dan akan melaporkan ke Disbertam melalui surat. Karena pohon ini kan berada di pinggir jalan, bukan di area parkir rumah sakit," tandasnya.

Terpisah, Kabid Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Bencana Wisnu mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengevakuasi pohon tumbang tersebut.

"Kalau soal ganti rugi kendaraan yang tertimpa pohon tumbang, saya kurang paham ke siapa. Mungkin bisa tanya ke Disbertam atau pihak rumah sakit. Kalau BPBD ini hanya bagian evakuasinya saja," katanya.

Sementara, Kadisbertam Bandarlmpung Budiman mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan ganti rugi terhadap kendaraan yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang tersebut.

Sebab, untuk dana bantuan biasanya dikeluarkan atas kebijakan dari Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. "Bantuan-bantuan yang diberikan ke warga itu biasanya langsung dari dana pribadi beliau. Contohnya tanah longsor dan pohon tumbang yang menimpa anak kecil sampai meninggal di SMPN 3 beberapa waktu lalu, itu kan dana pribadi Pak Wali, bukan kami!," ucapnya. (goy/p2/c1/whk)

Fly Over, Harus Dijelaskan ke Masyarakat

Posted: 22 Jan 2015 11:20 PM PST

BANDARLAMPUNG – Rencana pembangunan fly over Jl. Kimaja–Jl. Soekarno-Hatta–Jl. Ratu Dibalau menuai perhatian berbagai pihak. Salah satunya pengamat ekonomi Erwin Oktaviano. Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) itu mengatakan, adanya fly over tersebut merupakan tambahan pembangunan pada tahun ini, yang akan menggambarkan positif dan negatif perekonomian di Kota Tapis Berseri.

Untuk positifnya, kata dia, akan ada peningkatan harga lahan dan mengubah karakterisitik bangunan. Sebab dengan adanya fly over, secara otomatis meningkatkan sektor perekonomian, perdagangan, dan jasa di wilayah tersebut.

"Maka dari itu, pemkot perlu memperhatikan lokasi tersebut. Agar pengusaha yang tadinya ramai, harus semakin ramai. Begitu pun yang sepi, dibuat semakin ramai," saran dia.

Namun, terus dia, tanggapan negatif juga tidak lepas dari pembangunan fly over tersebut. Sebab, masih banyak masyarakat yang tidak percaya akan tumbuh ekonomi baru di wilayah itu. Meskipun ruko dan usahanya tertutup oleh tingginya bangunan fly over.

    "Sebenarnya fenomena mati usaha itu hanyalah sementara. Ya, kita bisa sebut mati suri. Karena kondisi itu tidak akan berlangsung lama, setelah ada perbaikan di segala lini yang optimal, maka wilayah tersebut akan kembali ramai," terangnya.

    Terlebih, pembangunan fly over tersebut tidak dapat ditunda lagi oleh pemkot. Sebab, selain sudah dianggarkan di APBD, pemkot juga pasti sudah mengkalkulasi kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut.

    "Jadi, bagaimana pemkot memberikan kepercayaan kepada pengusaha, bahwa pembangunan fly over tidak akan mengganggu usaha mereka. Dengan hal tersebut, pemkot dapat memberikan ruang aspirasi kepada masyarakat untuk mengadu dan bercerita," sarannya.

    Terpisah, Camat Labuanratu Ardiansyah mengatakan, hingga kini semua pihak sedang berkoordinasi dan segera turun untuk mengukur ulang hingga menyosialisasikan kepada masyarakat yang terdampak atas pembangunan fly over tersebut.

    "Nanti jika semua sudah siap. Akan kita sampaikan kepada yang punya lahan. Sekarang ini kan kita belum bisa pastikan berapa lahan mereka yang akan diganti rugi. Maka dari itu, kita akan lihat penolakan warga ini di mananya," kata dia.

    Senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Fandri Tjandra. Menurutnya, dalam pembangunan fly over nantinya pemkot harus memikirkan dampak positif dan negatif bagi warga di jalan tersebut.

    "Ya, harus dipikirkan, biar nggak mati. Kasihan nanti kalau mereka sepi usahanya. Jadi harus ada pemikiran yang berlanjut dan berintegrasi prihal ini supaya semua pihak bisa diuntungkan," kata dia

    Terpisah, Sekretaris kota Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, pemkot sudah pasti akan membangun fly over yang menghubungkan Jl. Kimaja–Jl. Soekarno-Hatta–Jl. Ratu Dibalau.

    "Kalau ada warga yang tidak berkenan Alhamdulilah, karena dia nggak mau diganti rugi. Yang warga perlu ketahui, ini kan untuk kepentingan umum. Jadi, harus maulah, yang nggak mau, ya kita titipkan di pengadilan suruh ngambil di pengadilan uang ganti ruginya," pungkasnya. (goy/p2/c1/whk)

DPRD Desak Portal Jalan Provinsi

Posted: 22 Jan 2015 11:20 PM PST

Kontrol Muatan Belum Maksimal
BANDARLAMPUNG - DPRD Lampung menilai pengendalian kendaraan bermuatan lebih masih jauh dari harapan. Terlebih, tiga jembatan timbang yang ada saat ini sudah dinonaktifkan keberadaannya. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Kadek Suartika meminta agar jembatan timbang yang ada saat ini kembali diaktifkan. Meski tidak menarik PAD lagi, jembatan timbang guna pengawasan kendaraan berlebih masih dirasakan perlu.

''Ada jembatan timbang saja kerusakan jalan parah, apalagi tidak ada. Maka kami minta perlu diaktifkan lagi,'' ujarnya saat hearing dengan Dinas Perhubungan di ruang komisi IV kemarin (22/1).

Seperti diketahui bahwa tiga jembatan timbang yang dinon aktifkan keberadaanya adalah Way Urang yang berada di Lampung Selatan, kemudian Way Umpu di Waykanan, dan simpang pematang yang berada di Mesuji.

Selain itu, Kadek juga meminta agar untuk jalan lintas kabupaten menuju jalan provinsi dipasang portal.

''Jembatan timbang untuk jalan nasional. Kalau portal ini jalan kabupaten/kota. Karena banyak jalan kabupaten/kota yang mengalami kerusakan. Ini butuh pengendalian yang cepat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Lampung Albar Hasan Tanjung mengatakan bahwa aturan untuk membuat portal memang ada.

Namun, untuk tahun ini tidak bisa dilakukan karna keterbatasan anggaran.

"Portal dari bambu anak kecil saja bisa silahkan saja kalau masyarakatya mau buat, kalau mau ingin dibuat kan tentunya ada pembahasan terlebih dahulu,"tegasnya.

Terkait jembatan timbang Albar mengaku hal tersebut merupakan kewenangan kementerian dikarenakan berada di jalan negara dan  bukan wewenang dia untuk mengaktifkan kembali.

"Nah kalau itu, ya kan di jalan negara saat ini yang kita fokuskan dengan timbangan portable," kata dia.

Namun demikian juga menjelaskan bahwa penerapaan penertiban muatan berlebih dengan tim terpadu melalui timbangan portabel saat ini masih belum maksimal. Pasalnya, masih banyak kekurangan terutama menganai sarana-prasarana yang ada.

"Harusnya kan semuanya lengkap dulu seperti area parkir untuk mobil yang bermuatan lebih saat ini kan masih belum ada, nah kalau semuanya sudah siap tentunya kita juga siap kerja. bagus harus disediakan"katanya

Selain itu, timbangan portabel yang saat ini digunakan rentan rusak karna ketahanan alat yang kurang baik.

"Baru berapa hari dipakai sudah rusak ini salah satu kendala kita"terangnya (abd/p3/c1/ary)

Ridho-Bachtiar Konsisten Infrastruktur

Posted: 22 Jan 2015 11:19 PM PST

Plot Rp26 Miliar Duplikasi Jembatan
BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri konsisten meningkatkan program unggulan di bidang infrastruktur.
Salah satunya adalah untuk duplikasi di dua jembatan, yakni jembatan  Waytahmi dan Waytipo.

Asisten II Bidang Ekbang Adeham mengatakan, mengenai pelaksanaannya, masih menunggu laporan dari masing-masing kabupaten/kota di mana jembatan tersebut berada.

"Kita tunggu laporannya, tapi berdasarkan rapat tadi, ya dari masing-masing kabupaten kota tersebut, pada bulan maret mendatang bisa mulai dikerjakan," kata dia usai rapat di Kantor Dinas Bina Marga, kemarin (22/1).

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Budi Dharmawan mengatakan, untuk Way Pengubuan akan dilakukan pergantian konstruksi saja. Akan tetapi, untuk Waytipo dan Waytahmi yang akan dilakukan penduplikasian.

Ia beralasan, dilakukannya duplikasi ini dikarenakan seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan kendaraan, maka perlu untuk duplikasi ini.

"Mengapa kita tidak melebarkan saja, alasannya jika dilebarkan, maka akan terjadi penumpukan kendaraan disaat perbaikan. Nah, biasanya kan lajur di jembatan ini menyempit. Semakin banyak kendaran nantinya akan terjadi penumpukan. Makanya kita buat duplikasi saja," kata dia.

Ditambahkan Budi, nantinya juga akan ada di tahun 2015 ini juga ada beberapa Kabupaten/Kota yang mengusulkan. Namun demikian untuk  tahun ini masih pembebasan lahannya saja.

"Untuk tiga lokasi tersebut yakni di  Waypedada, dan Waypohan  yang berada di Pesisir Barat, kemudian Waykrap yang berada di Tanggamus, luas keseluruhannya skitar 4000 meter persegi di setiap lokasi" papar dia.

Ditanya mengenai anggaran, dikatakan dia untuk Way Pengubuan, Waytipo, dan Waytahmi dianggarkan sebesar Rp26 miliar. Sementara untuk perluasan lahan Waypedada, Waypohan, dan Waykrab dianggarkan Rp4 miliar.

"Ini dianggarkan dari APBN 2015, dari kemen-PU. Nah, hingga saat ini masih proses. Untuk pengumuman tendernya sudah dilakukan," kata dia .

Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan melebarkan tiga jembatan tahun ini. Pemprov sedang menginventarisasi  pembebasan lahan di tiga jembatan yang ada di Lampung Tengah dan Lampung Utara tersebut.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham mengatakan, ada tiga titik yang menjadi bahasan rapat yang digelar. Yakni  jembatan Waypengubuan dan Waytipo di Lamteng serta Waytahmi di Bukitkemuning, Lampura.

"Rapat tadi ada tiga bahasan. Diantaranya, akan ada perbaikan konstruksi yang lama dan ada pelebaran di ketiga jembatan tersebut," kata dia usai rapat yang digelar di ruang rapat Asisten II, kemarin (15/1).

Pemprov, lanjut dia, hanya memfasilitasi soal pembebsan lahan di lokasi jembatan tersebut. Dimana untuk Waypengubuan  proses pembebasan lahannya telah dilakukan sejak 2008 hingga saat belum terselesaikan. Sedangkan perbaikan konstruksi mengharuskan adanya perluasan lahan.

"Nah, kami ini kan hanya menginventarisasi saja. Agar di kabupaten bisa cepat menyegerakan dan menyelesaikan perbaikan jembatan tersebut," kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, pada Kamis (22/1) mendatang akan memanggil perwakilan dari kedua kabupaten tersebut untuk meminta kejelasan mengenai hal ini. (abd/p3/c1/ary)

Bantuan Umrah Dibatasi

Posted: 22 Jan 2015 11:19 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun ini mengurangi kuota bantuan jamaah umrah. Kepala Biro Mental Pemprov Lampung Ratna Dewi menjelaskan, tahun ini hanya diberikan kuota 250 orang. Itu jelas jauh lebih sedikit ketimbang tahun lalu yang mencapai 850 orang.

Ratna beralasan pengurangan tersebut dikarenakan pengunaan anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan infrastrukur jalan dan jembatan, pertanian, serta swasembada pangan.

''Untuk saat ini kan kita tahu program Pak Gubernur berfokus ke infrastruktur jalan. Nah, bukan kita saja yang dikurangi, tetapi hampir semuanya," terang dia.

Ia melanjutkan, anggaran pembinaan rohani umat Islam di provinsi untuk tahun 2015 sebesar Rp5 miliar. Menurutnya, angka itu tidak mutlak untuk kuota 250 orang. Melainkan bisa berubah seiring perubahan fluktuasi kurs dolar.

''Tentunya ini bisa berubah, sebab kita berpatokan pada kurs dolar. Anggaran itu kita buat dengan nilai tukar dolar Rp12 ribu," ujarnya.

Selain untuk keagamaan umat Islam, Pemprov Lampung juga memberikan penghargaan dalam bentuk pembinaan rohani kepada umat agama lain yang ada di provinsi ini. Umat beragama yang akan memperoleh penghargaan itu di antaranya umat kristiani dan protestan yang akan diberangkatkan ke Yerusalem. Kemudian umat Buddha ke Thailand dan umat Hindu ke India.

"Masing-masing umat terdiri dari 5 orang, total yang berangkat adalah 20 orang. Anggaran untuk pembinaan rohani ini sekitar Rp600 juta," tambahnya.

Nantinya, terus dia,  Pemprov akan memperbaiki pola seleksi pemberian jatah umroh bagi masyarakat berprestasi, supaya terjadi pemerataan dan keadilan.

"Kedepan kami akan menekankan kepada tim seleksi untuk benar-benar objektif. Jangan sampai ada orang yang berkali-kali berangkat, sementara masyarakat yang benar-benar berhak belum pernah berangkat. Kita juga mengharapkan agar pengurus dan organisasi keagaaman maupun organisasi sosial bisa mengusulkan siapa yang diusulkan untuk berangkat," ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Dr Ahmad Soeharyo mengatakan mengenai pembatasan kuota ini memang bagus untuk mnghemat anggaran pemerintah dimana saat ini Pemprov sedang berfokus kepada infrastruktur jalan.

Namun demikian, yang harus diperhatikan adalah penyaluran kepada masyarakat yang berhak mendapatkan hal tersebut haruslah memiliki pengawasan yang sangat ketat, dimana hal ini biasanya rentan dengan masalah penyimpangan.

"Berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, harusnya ini menjadi perhaian dimana pengawasan harus dilakukan secara tidak main-main. Dari macam administrasi dan pemilihatn orang yang tepat," kata dia. (abd/p3/c1/ary)

 
at

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

BELI DI SHOPEE

New

Memuat...