BELI DI SHOPEE

Senin, 19 Januari 2015

Musim Tanam Terancam

Musim Tanam Terancam

Musim Tanam Terancam

Posted: 18 Jan 2015 11:59 PM PST

Akibat Kelangkaan Pupuk
BANDARLAMPUNG – Kelangkaan pupuk di Lampung ternyata bukan hanya isapan jempol. Kalangan petani di beberapa kabupaten di provinsi ini ternyata sudah cukup lama menjerit karena masalah itu. Apalagi saat ini, para petani mulai memasuki musim tanam.

    Di Kabupaten Waykanan misalnya. memasuki musim tanam tahun ini, para petani karet juga dipusingkan dengan sulitnya mendapatkan pupuk Ponska maupun SP36. Pasalnya, stok di pengecer atau supplier selalu habis.

    Keluhan petani ini dibenarkan Ketua Kelompok Tani Bingkung Jaya, M. Tahir. Dia berharap pihak terkait segera mengambil langkah taktis dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh.

    ''Kami tidak menuduh. Tetapi bisa jadi jatah pupuk Waykanan ini bergeser ke tempat lain sehingga kami kesulitan mencarinya," ujar Tahir.

    Sayangnya, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Waykanan Raden Iskandar belum dapat dikonfirmasi karena tengah melaksanakan ibadah umrah.

    Keluhan serupa juga disampaikan petani di Pringsewu. Menyikapinya selain sidak yang dilakukan DPRD serta Dinas Pertanian dan Kehutanan ke gudang pupuk, juga dilakukan hearing antara kedua instansi itu dengan distributor pupuk dan PT Pusri serta Petrokimia.

    Anggota  Komisi II  DPRD Pringsewu Triaksono mengatakan, sulitnya mendapat pupuk  akibat  ketidakseimbangan kebutuhan pupuk di lapangan dengan yang disediakan pemerintah. ''Kuantitasnya yang disediakan terlalu kecil, tidak sebanding dengan kebutuhan pupuk di lapangan" ujar dia.

    Sementara itu saat hearing Kamis (15/1) lalu, DPRD Pringsewu meminta pemerintah pusat  meninjau ulang penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk kabupaten setempat. Mengingat antara kuota pemerintah dan kebutuhan petani tak sebanding.

    Contohnya, alokasi pupuk untuk urea kisaran 8 ribu ton, sementara kebutuhan petani di Pringsewu mencapai 14 ribu ton per tahun. "Untuk apa susun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kalau ternyata tak dijadikan acuan pemerintah untuk penetapan alokasi pupuk," tukas anggota Komisi II Cahyo.

    Menanggapi masalah ini, Sekretaris Badan Penyuluh Pertanian dan Perkebunan Suyatman, mengakui terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara RDKK dengan alokasi pemerintah. Namun, lanjut dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena memang semuanya diputuskan oleh pemerintah pusat. Alokasi pupuk di Pringsewu meski di atur oleh SK Bupati namun penetapannya di lakukan oleh pemerintah pusat. Penyusunan RDKK sejatinya hanya merupakan dasar dari penetapan alokasi pupuk di setiap kabupaten namun kenyataannya di lapangan  kuota pupuk tersebut tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat. "Tahun kemarin alokasi pupuk mencapai  9.246 ton namun hanya terealisasi 8.846 ton. Untuk alokasi pupuk Urea tahun ini turun yaitu hanya 8.341 ton," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Mesuji Anca Martha Utama juga mengakui masalah alokasi pupuk bersubsidi yang masih belum mencukupi kebutuhan.

"Pasti kurang. Tapi angka pasti kebutuhan pupuk petani Mesuji ada di kantor. Saya kurang hafal," ujar Anca saat dikonfirmasi Radar Lampung, kemarin.

Mengenai alokasi pupuk yang disediakan pemerintah, Anca menjelaskan jumlah alokasi terbesar berasal dari jenis Urea. Pada tahun ini, Mesuji mendapat alokasi pupuk Urea sebanyak 13.646 ton. Kemudian untuk Sp36 Mesuji mendapat alokasi sebanyak 1.188 ton. Sementara untuk Za dan NPK masing-masing 1.372 ton dan 3.315 ton. Sedangkan pupuk organik Mesuji mendapat alokasi sebanyak 1.487 ton.

Anca menerangkan, sejauh ini pupuk bersubsidi dari pemerintah masih menjadi harapan besar petani. Pasalnya, untuk harga pupuk bersubsidi masih sangat terjangkau oleh petani. Namun, Anca mengharap para petani dapat memaklumi bila alokasi yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan petani.

"Menyikapi kurangnya pupuk subsidi kita coba galakkan penggunaan pupuk alternatif. Contohnya pupuk organik ataupun penggunaan pupuk non subsidi," tandas Anca.

Senada, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan TUba Barat, Ir. Syamsul Qomar mengaku kebutuhan pupuk subsidi di Tulangbawang Barat (Tuba Barat) rata-rata setiap tahunnya mengalami kekurangan 200-300 persen. Karena itu diperlukan upaya-upaya lainnya agar petani yang telah menggarap lahannya dapat melakukan penanaman dengan hasil tanam yang dapat diandalkan.

Syamsul Qomar mengaku, pihaknya setiap tahun telah mengusulkan kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan yang ada. Namun lantaran terbatasnya pupuk yang diperuntukkan bagi Tuba Barat, sehingga petani serung kali mengalami penurunan produksi.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Lampung dari Dinas Pertanian Tuba Barat, realisasi pupuk tuba barat tahun 2015 untuk pupuk urea sebanyak 11.341 ton; NPK (3.253 ton); ZA (1.872 ton), SP36 (1.131 ton); Organik (1.435 ton).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengaku serius menangani masalah kelangkaan pupuk di kabupaten/kota. Pemprov mengaku akan mengirimkan persetujuan ke Pusat mengenai pendistribusian pupuk yang tidak melalui distributor.

Namun demikian, hal ini masih menunggu kesiapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)  dan beberapa mitra seperti Bank Lampung. "Untuk perubahan kebijakan ini, kami kan mesti menunggu kesiapan dari masing-masing sektornya seperti Bank Lampung dan si penerima pupuk itu yakni gapoktan-gapoktan yang ada," kata Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal BS melalui sambungan telponnya, kemarin (18/1).

Menurut dia, pihak-pihak terkait harus memberikan pernyataan tertulis secara lengkap agar masalah ini bisa segera ditindaklanjuti. "Kami belum bisa mengirimkan surat ke pusat tentang kebijakan ini apabila tidak memiliki dasar.  Untuk itu, nantinya masing-masing instansi terkait memberikan pernyataan tertulis untuk hal ini," jelas dia.

Selama ini, sambung dia, nanti pihaknya akan mengusulkan pemutusan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui distributor agar langsung menyentuh ke petani. "Yang menjadi permasalahaan selama ini kan distributor  bisa leluasa untuk mengkoordinir peredaran dan harga. Untuk itu ya sebaiknya kita putus saja rantainya," terang dia.

Sebagai langkah konkret, pihaknya mengaku akan segera memanggil seluruh instansi yang berhubungan dengan pendistribusian pupuk guna membahas masalah ini pada besok (20/1).

"Selasa nanti kita rapatkan dan panggil gapoktan serta beberapa instansi terkait mengenai kesiapan mereka. Nah bila perlu nanti kita kawal. Karena pupuk ini juga salah satu indikator untuk peningkatan swasembada pangan yang merupakan Program Pak Jokowi," tandasnya. (sah/sag/sur/fei/ehl/yga/abd/p6/c1/fik)

2015, Jalan Kota Mulus

Posted: 18 Jan 2015 11:52 PM PST

BANDARLAMPUNG – Infrastruktur jalan masih menjadi perhatian utama Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. pada tahun ini. Bahkan, mantan Kadispenda Lampung itu tidak hanya akan memuluskan jalan lingkungan. Tetapi jalan di kawasan perumahan pun dijanjikannya tak luput dari pengaspalan.

''Mudah-mudahan bisa banyak yang dibangun pada tahun ini dan dapat secara menyeluruh diperbaiki. Tahun ini, pemkot juga akan membangun satu fly over lagi di perempatan Jl. Kimaja-Jl. Soekarno-Hatta-Jl. Ratu Dibalau," ujarnya kemarin (18/1).

Terkait pembangunan fly over tersebut, Herman H.N. berjanji akan merampungkannya pada tahun ini juga. "Ya Insy Allah tahun ini juga selesai bersama rampungnya jalan-jalan kampung dan perumahan," katanya.

Sementara, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandarlampung Tole Dailami mengatakan, Pemkot Bandarlampung telah menyiapkan Rp351.590.909.875,61 untuk infrastruktur.

Dana sebesar itu, menurutnya, dibagi beberapa pos pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur, yang terdiri dari jalan, jembatan, dan drainase sebesar Rp122.113.755.500 dan fly over sebesar Rp35.019.675.000.

"Kan target kita (Pemkot, Red) semua jalan di 2015 ini di aspal semua dan drainase beserta jembatan selesai dibangun. Ini bukti agar jalan yang ada di Bandarlampung baik jalan protokol maupun jalan perkampungan semuanya teraspal, dan untuk drainase dan jembatan dapat diselesaikan sebagai langkah mengurangi titik banjir yang ada di Bandarlampung," kata dia.

Terlebih, lanjut Tole, Wali Kota Herman H.N. sudah berpesan agar pembangunan di 2015 di setiap lingkungan jangan ada yang terlewat satupun.

"Pak Herman berharap pada tahun ini selesai semua untuk perbaikan jalan," kata dia.

Maka dari itu, menurutnya Bappeda hanya meneruskan usulan dari kecamatan yang telah ditampung melalui mekanisme tingkat kelurahan. "Dari usulan kecamatan itu, masuk ke kota yang akan kita jadikan RKPD (Rencana Kerja Pemda) jika cocok di Bappeda kita tampung dan kita ajukan ke SKPD terkait," terangnya.

Dia menjelaskan, Bappeda tugasnya hanya merekap dan menyesuaikan dengan pembangunan Pemkot Bandarlampung di setiap tahunnya.

"Nantinya jika ada yang tidak cocok dengan RKPD kita coret terlebih dahulu sebelum kita serahkan untuk diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum," pungkasnya.

Diketahui, seluruh kecamatan yang ada di Bandarlampung mengirimkan usulan perbaikan infrastruktur yang menjadi prioritas di wilayahnya sejak 2014.

Rata-rata perbaikan infrastruktur berupa usulan perbaikan jalan dan drainase. Untuk itu, mereka berharap usulan dapat diterima secara keseluruhan. Terlebih usulan yang diusulkan pada 2015 merupakan usulan sejak 2014 yang belum mendapatkan perbaikan.

Camat Way Halim Ahmad Husna mengatakan, pihaknya mengusulkan sekitar 100 usulan perbaikan yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di kecamatannya.

Usulan tersebut, lanjut Husna. Merupakan, usulan pembangunan dari warga melalui ketua RT. Lalu diusulkan ke lurah hingga akhirnya diusulkan ke kecamatan.

Senada disampaikan Camat Telukbetung Selatan (TbS) Yustam Effendi. Tahun ini, kecamatannya mengusulkan sekitar 30-an infrastruktur untuk dibangun.

Sementara, Camat Labuhan Ratu Andriansyah juga mengusulkan perbaikan jalan di kecamatannnya.  Salah satunya adalah Jl Harapan, Labuhanratu.

Hal serupa juga disampaikan Camat Sukarame Intji Indrawati. Menurutnya, semua yang diusulkan merupakan skala prioritas segera diperbaiki pada 2015. Menurutnya, ada 112 jalan di kecamatannya yang harus diperbaiki. (goy/p2/c1/whk)

Perhatikan Kualitas!

RENCANA Pemkot Bandarlampung kembali fokus memperbaiki infrastruktur jalan di kota ini didukung berbagai pihak.

Seperti disampaikan anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Fandri Tjandra. Dia mengaku komisinya telah menyetujui usulan pemkot tersebut.

''Ya, semua usulan pemkot, baik drainase, jalan lingkungan, perumahan, jalan protokol, dan perbaikan talut serta langkah antisipasi banjir lainnya sudah disetujui. Jadi pemkot tinggal menjalankannya," akunya.

Hal tersebut, menurutnya, sebagai bukti bahwa komisi III mendukung pembangunan Bandarlampung, agar dapat merampungkan pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh pada 2014.

"Mungkin dananya bulan tiga ini baru turun," kata dia.

Untuk itu, politis asal PDIP ini berharap, ada langkah cepat dari pemkot dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat tersebut.

Terlebih, rencana pembangunan fly over yang menghubungkan Jl. Kimaja dengan Jl. Ratu Dibalau. Hal ini menurutnya, langkah besar pada 2015 yang ditunggu masyarakat selain perbaikan jalan di perkampungan. "Tolong segera dibangun untuk mengurangi kemacetan. Namun, perlu diingat perhatikan juga toko-toko yang ada di sekitar situ," harapnya.

Selain itu, tambahnya, komisi III berharap dinas PU lebih meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor.

''Kita juga minta ke PU untuk mengawasinya dengan baik, agar tidak ada satu persen pun uang negara yang disalahgunakan. Juga untuk menjaga kualitas yang dibangun," tandasnya.

Sementara, pengamat kebijakan publik Dedi Hermawan mengatakan, pembangunan pada  2015 harus mendapatkan perlakuan yang sama dari tahun lalu.

Selain itu, visi misi dan janji pada masa politik diakhir jabatan ini harus segera diselesaikan dan dimaksimalkan. "Dan juga belanja langsung kita harus dimaksimalkan, seperti pendidikan gratis, kesehatan gatis, dan semua yang menjadi program gratis dari Herman H.N.," ujarnya.

Akademisi Universitas Lampung ini berharap Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. menjalankan komitmennya dalam hal pembangunan infrastruktur di kota tapis berseri ini.

"Baik kualitas dan kuantitas harus diperhatikan. Sehingga, kita semua berharap dengan bertumbuhnya pembangunan yang baik dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat lagi di Bandarlampung," harapnya. (goy/p2/c1/whk)

Melebar ke Konflik Politik

Posted: 18 Jan 2015 11:51 PM PST

Soal Penyegelan Ruko
BANDARLAMPUNG – Polemik penyegelan ruko di Pasar Tengah menyita perhatian berbagai pihak. Bahkan, tiga akademisi dari Universitas Lampung (Unila) ikut angkat bicara terkait permasalahan ini. Yaitu pengamat kebijakan publik Dedi Hermawan, pengamat hukum perdata Iwan Satriawan, dan pengamat ekonomi Asrian Hendi Caya.

Dedi Hermawan mengatakan, persoalan penyegelan ruko itu sudah dijadikan bahan politik lantaran berdekatan pemilihan wali kota yang rencananya digelar tahun ini.

''Ya, itu yang terlihat. Selain konflik ekonomi dan kewenangan, kita juga dipertontonkan adanya konflik politik. Jadi banyak 'penumpang', baik secara terang-terangan maupun secara gelap, di tengah pemilihan wali kota yang tinggal menghitung waktu di tahun ini. Jadi konflik itu digunakan sebagai senjata untuk saling melemahkan," ujarnya kemarin (18/1).

Tak terlepas dari konflik tersebut, menurut Dedi, memang ada konflik bisnis yang dinilai melanggar, dan merasa saling benar pendapatnya. "Hal ini kan berimbas pada dampak jangka panjang dan pendek," nilainya.

Dampak jangka panjang tersebut, terus dia, pemkot harus mengkaji kembali ekonomi Bandarlampung dengan kebijakan-kebijakannya di waktu lain. Selain itu, perform di jangka pendek, pengusaha merasa dirugikan dengan penutupan rukonya.

"Dan mereka yang turut andil dalam perekonomian Bandarlampung menjadi terganggu. Namun, perlu kita ingat juga, pemkot pun terganggu karena pembangunan tahun selanjutnya tidak terfokus dengan persoalan yang tak kunjung selesai ini," tandasnya.

Selama ini juga, kata Dedi, proses penyelesaian secara kekeluargaan sudah dicoba dengan kedua belah pihak. Namun, memang tidak ada titik temu antara keduanya, sehingga mengharuskan masuk dalam proses persidangan hingga ke ranah kepolisian.

"Jadi semua pihak harus bisa mematuhi proses yang sedang berjalan," sarannya.

Menurutnya, pemkot dalam bertindak pastinya memiliki data dan dasar terkait hak dan kewajiban dari pemilik ruko. Tetapi, tindakan tersebut ditentang lantaran pemilik ruko tidak merasa salah. "Nah, pastinya pemilik ruko juga punya dasar untuk melawan," kata dia.

Saat ini, saran Dedi, biarlah persoalan panjang ini maju diproses hukum yang berlaku hingga ada kata yang menetapkan dan mengikat. "Mereka dapat kemukakan pendapat dan dasar mereka yang merasa saling benar hingga benar-benar masalah ini diputuskan," pungkasnya.

Senada, pengamat hukum perdata Iwan Satriawan mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung masih memberikan putusan sela bukan keputusan incraht yang menetapkan dengan kewajiban harus dibuka.

''Ini kan kata-katanya masih 'dapat', jadi bisa ya dan bisa tidak. Nah jalan terbaik semua pihak harus mengikuti dan menunggu hingga keluar keputusan tetap dari PTUN. Jadi, tidak abu-abu penafsirannya," ujarnya.

Akademisi Unila ini menyarankan kepada semua pihak untuk bersabar melihat hasil keputusan di PTUN, sehingga persoalan tersebut murni persoalan hukum bukan politik menjelang pemilihan wali kota di tahun ini.

''Ini seperti dipolitisasi. Kalau memang murni hukum, tunggu hasil PTUN atau dari masing-masing pihak dapat meminta untuk mempercepat keputusan kepada PTUN hingga dapat dikeluarkan keputusan akhir dari PTUN," kata dia.

Sementara, pengamat ekonomi Asrian Hendi Caya menyatakan hanya melihat peristiwa ini dari sisi ekonomi yang terdampak maupun tidak.

"Jadi yang saya lihat harus ada konsisten kebijakan dari pemkot dan jangan membuat ketidak pastian kepada pemilik ruko lainnya di luar dari yang bersengketa saat ini. Karena ini sifatnya investasi jangka panjang," katanya.

Dari hal tersebut, kata Asrian, pemkot memiliki tanggung jawab yang mengatur iklim investasi perekonomian kotanya untuk maju dan berkembang.

"Jadi ekonomi berkembang, rakyat sejahtera, pemda terlihat berhasil dan mencapai PAD. Nah, polemik yang tidak kunjung ada titik temu ini, biarlah proses hukum yang menyelesaikan, semua diharapkan bersabar," jelasnya.

Karena, polemik yang terjadi hingga saat ini antara pemkot dengan pemilik ruko ditambah dengan gerakan Apindo Lampung memperlihatkan kekhawatiran dunia usaha dengan tidak adanya kepastian hukum yang berjalan.

"Jadi pemkot itu tidak akan takut dengan pengaruh ke iklim ekonomi. Melainkan, ada ketakutan lain dari dunia usaha dengan tindakan pemkot," nilainya.

Sedangkan, selama ini pemkot melakukan tindakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. "Nah, kali ini kementerian dalam negeri (Kemendagri) bisa menjadi mediator dan mempertemukan mereka yang berpolemik," tandasnya. (goy/p2/c1/whk)

MPAL Langsung Action

Posted: 18 Jan 2015 11:46 PM PST

BANDARLAMPUNG – Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Bandarlampung mengaku belum mengetahui adanya kesalahan penulisan aksara Lampung pada gapura selamat datang yang ada di Bundaran Hajimena, Natar, Lampung Selatan.

Sekretaris Umum MPAL Syahmin Ahyar mengatakan, pihaknya akan mengecek untuk memastikan kabar tersebut. ''Saya belum tahu kalau ada kesalahan pada gapura tersebut. Sore ini (kemarin sore, Red) saya akan langsung mengecek ke lokasi," katanya.

Dia menjelaskan, jika memang ada kesalahan pada tulisan aksara tersebut, maka pihaknya akan langsung menemui Wali Kota Herman H.N. ''Kalau memang benar, saya tidak mau menunggu lama, karena ini masalah kebudayaan Lampung. Nanti langsung kita diskusikan dengan Pak Wali Kota," akunya.

Syahmin mengungkapkan, dengan adanya pengaduan dari masyarakat, berarti kesadaran tentang nilai kebudayaan Lampung sudah tinggi. ''Saya sangat senang masyarakat bisa jeli dalam melihat hal seperti itu. artinya, mereka tahu betul kebudayaan Lampung," tandasnya.

Senada disampaikan Ketua Komisi IV Syarif Hidayat. Dia mendesak pemkot segera memperbaiki ikon baru di Kota Tapis Berseri tersebut. "Segera diperbaiki tulisannya, karena aksara kan ikon kita," pintanya.

Terkait permasalahan ini Wali Kota Herman H.N. pun berjanji akan segera memperbaiki kesalahan pada gapura yang diresmikan pada 31 Desember 2014.

"Nanti kita benarkan mungkin yang buat salah meletakkannya, karena ada dua sisi. Satu selamat datang, satunya selamat jalan," pungkasnya.

Sebelumnya, kesalahan tulisan aksara Lampung di  Gapura Selamat Datang dikritik salah satu finalis Muli Kabupaten Waykanan 2013 Ponita Dewi.

Menurutnya, dengan adanya kesalahan tulisan aksara Lampung itu menyebabkan salah tafsir jika diartikan dalam bahasa Indonesia.

"Ya ampun, ini jelas salah. Kalau yang tidak mengerti, pasti diam saja. Ini tak boleh didiamkan, harus segera diperbaiki. Kan ini ikon masyarakat Lampung!" sesalnya kepada Radar Lampung di trotoar depan Gapura Selamat Datang, Sabtu (17/1).

Wanita yang pernah menjadi Duta Mahasiswa Generasi Berencana Nasional 2013 ini berharap Pemkot Bandarlampung segera memperbaiki tulisan aksara Lampung itu.

Tulisan itu kesalahannya terletak di anak huruf. "Tulisan di gapura selamat jalan ini kalau diartikan menjadi Selamat Nala dari Kata Budi Lampung," jelasnya.

Selanjutnya, kesalahan juga terjadi pada aksara Lampung di tulisan Selamat Datang. "Ini juga salah. Tulisan aksara untuk kata Bandarlampung malah menjadi Bandi Lampung," sesalnya lagi.

Sementara, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)  Bahasa Lampung Warisyem menyarankan pemkot segera memperbaiki tulisan aksara Lampung di gapura selamat datang itu.

''Segera perbaiki. Jangan didiamkan permasalahan ini. Sebab, pasti berlanjut dan menuai protes dari masyarakat yang mengerti aksara Lampung," sarannya. (goy/p2/c1/whk)

Juni, Pembebasan Lahan Bandara Rampung

Posted: 18 Jan 2015 11:44 PM PST

Soal Tol, Gubernur Temui Kementerian PU
BANDARLAMPUNG - Pembebasan lahan Bandar Udara Radin Inten  (Branti) II Lampung Selatan diperkirakan selesai Juni 2015. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Lampung Fahrizal Darminto, pihaknya juga sudah meminta bantuan kepada Komisi V DPR RI mengenai masalah ini.

    Menurutnya, komisi V akan membantu mengomunikasikan hal itu ke pemerintah pusat. Yakni mengenai masalah pengerjaan bandara yang direncanakan menjadi bandara embarkasi haji tersebut.

    Dijelaskan Fahrizal, untuk runaway dan terkait masalah udaranya memang ditangani oleh pusat.  Tetapi karena punya lahan dan hal itu menjadi kewenangan Pemprov.  Untuk itu Komisi V juga akan membantu kita mengkomunikasikan hal ini ke pusat.

    "Kami harap ada beberapa hal termasuk pembangnan terminal-terminal yang ada di Branti ini menjadi kewenangan pusat. kalau untuk lahannya ya sekitar juni mendatang sudah selesai," kata dia.  Ia menjelaskan, Pemprov hanya menganggarkan untuk perluasan lahan dari APBD 2015 sebesar Rp 4.8 miliar.

    Sementara itu terkait jalan tol  hingga saat ini, Pemprov masih terkesan tertutup dalam melaksanakan pengerjaan pembebasan lahan yang memakan biaya sekitar Rp2,3 triliun tersebut.

    Pekan lalu, sambung Fahrizal, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga sudah menemui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk meminta kejelasan.

    ''Pak Menteri melaporkan kepada pak Gubernur, beliau mendapatkaan mandat dari pak Presiden, bahwa untuk saat ini pak Gubernur harus benar-benar berfokus kepada program infrastruktur yang harus dijalankan," kata dia.

    Dilanjutkannya, mengenai tim nya masih akan dibahas bersama Gubernur dikarenakan akan ada penambahan dari beberapa sektor.

    "Kalau untuk tim, masih menunggu keputusan Gubernur. Masih akan dilengkapi timnya unsurnya akan ditambah agar pelaksanaan bia lebih mantap. Kalau untuk masalah kapan nya, ya kita siap saja,"kata dia.

    Ditanya mengenai maping dan perkiraan titik-titk desa yang akan dibebaskan untuk mega proyek ini, disampaikan dia bahwa hal ini masih belum kapasitas dia untuk menyampaikan kepublik. Apabila nanti tim yang dibentuk sudah di sahkan, maka baru bisa ditentukan.

    "Kalau itu masih belum kapasitas saya untuk menjawabnya. Nanti kan ada tim yang di lapangan untuk masalah pembebasan ini. Mereka yang berhak menjawab," terangnya.

    Lantas, bagaimana mengenai rencana Presiden yang juga akan membangun rel dan pembangkit listrik beririrngan dengan lajur tol , dikatakan dia untuk mengefisiensikan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dikatakan dia memang seharusnya pembangunan tol tersebut diiringi dengan seiring dengan rel dan pembangkit saluran listrik.

    "Kalau memang pemerintah pusat seperti itu saya fikir itu adalah hal bagus ya. Nantinya lebarnya kan 120 m. Kalau memang selama ini pengerjaannya masing-masing antara Pt. KAI dan Bina Marga, ini kan bisa beriringan artinya bisa mengefisiensikan anggaran," kata dia.

    Untuk itu, pada dasarnya, Pemprov siap jika memang diperlukan untuk apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.  "Tentunya kami akan menindaklanjuti apaa yang menjadi kewenangan daerah," kata dia

    Menanggapi hal ini Anggota Komisi V DPR-RI Musa Zainudin mengaku akan memperjuangkan dan berusaha mengkomunikasikan hal ini dengan kementrian terkait.

    Menurutnya, memang banyak program unggulan Pemprov Lampung yang mestinya di tandai untuk menjadi prioritas dan berpengaruh kepada nasional.

    Salahsatunya Bandara, menurutnya meskipun tuidak dikelola dengan PT. Angkasapura, namun demikian UPT dan Pemprov harus Pro aktif berupaya untuk peningkatan Status Branti tersebut menjadi bandara Embarkasi Haji.

"Kalau saat inikan masih embarkasi antara saja, kalau memang peningkatan statusnya sudah kan bisa semakin mengefisienkan waktu, dimana kalau kita berangkat haji nanti tidak perlu lagi transit ke Jakarta dan bisa langsung ke Jeddah,"kata dia.

    Mengenai masalah tol, seperti diketahui tahapan-tahapan sudah dilakukan. Untuk itu, dia berharap paling tidak, di tahun 2015 ini sudah ada pengerjaan untuk pembebasan lahan sehingga di akhir 2016 atau paling tidak di awal tahun 2017 mendatang sudah bisa dilakukan pengerjaan. (abd/c1/adi)

Atur Mekanisme Penambahan Dokter Spesialis

Posted: 18 Jan 2015 11:44 PM PST

BANDARLAMPUNG - Rencana Pemprov Lampung menambah dokter spesialis mendapat dukungan sejumlah kalangan. Penambahan itu dipandang perlu, mengingat layanan kesehatan menjadi prioritas. Hanya, mesti diatur mengenai mekanisme penambahannya.

    Pengamat kebijakan publik asal Universitas Bandar Lampung Dr. Ahmad Suharyo mengatakan, kekurangan dokter spesialis secara umum pasti berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun secara spesifik tidak berpengaruh pada pelayanan kesehatan karena dokter umum  juga memberikan pelayanan.       ''Dokter itu sangat penting, terutama untuk mencapai pelayanan optimal. Pastinya masyarakat mengharapkan dengan ada dokter spesialis bisa cepat sembuh," ujarnya.

    Menurutnya, untuk mengatasi hal ini sebaiknya pemerintah daerah harus bekerjasama  dengan pendidikan tinggi baik dalam maupun luar negeri untuk mencetak dokter spesialis dibutuhkan masyarakat. Caranya, bisa dengan menyekolahkan dokter  umum  yang sudah ada, namun memberikan suatu perjanjian kontak kerja bahwa wajib bertugas dengan wilayah tersebut selama waktu yang ditentukan.

    "Kalau tidak salah, memakai rumus (2n+1), jadi jika masa studi 3 tahun artinya (2x3 +1), jadi jika telah menyelesaikan studi dokter spesialis artinya 7 tahun lamanya bertugas didaerah tersebut,"Tapi semua itu tergantung pada  dari kesepakatan antara daerah dengan dokter tersebut," jelasnya.

    Sementara, Badri dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Lampung.

Menambahkan, kekurangan dokter spesialis jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan. Bahkan pasien harus menunggu cukup lama mendapatkan perawatan.   "Kami berharap selain pemerintah memperhatikan pengadaan dokter spesialis baik dengan merekrut ataupun menyekolahkan dokter ke jenjang pendidikan lebih tinggi," ujarnya. (gie/c1/adi)

Dewan: Eyes Print Pemborosan Anggaran

Posted: 18 Jan 2015 11:44 PM PST

BANDARLAMPUNG - Wacana pengadaan alat absensi retina mata (eyes print) yang menelan dana hingga Rp728 juta menuai sorotan DPRD Lampung. Hal tersebut dinilai pemborosan anggaran. Wakil Ketua DPRD Lampung Patimura mengatakan, terpenting bagaimana pembentukan karakter pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungan pemprov sendiri.

    ''Kalau mentalnya sudah baik dan benar, saya yakin semua aturan yang telah ditetapkan dipatuhi secara komprehensif. Jika itu sudah berjalan, jangankan dengan eyes print, dengan finger print pun tidak ada masalah," kata dia.

    Dilanjutkan dia, sosok pimpinan yang memiliki karakter disiplin juga dibutuhkan dalam setiap instansi pemerintahan. Ditambahlagi, saat ini menurutnya sudah ada tunjagan kinerja yang sudah juga menyedot APBD cukup besar.

    "Ini dia, sosok pimpinan di setiap instansi itu harus memberikan contoh yang baik dimana seorang pimpinan pastinya menjadi contoh. Apabila buruk, ya buruk juga bawahannya itu," terang dia.

    Sikap tegas dan tak pandang bulu juga harus diterapkan seiring dengan adanya tunjangan kinerjaini. Seperti pemberian sanksi dengan mekanisme yang telah ada.

    "Jika perlu dibuatkan dengan aturan khusus, yang mengacu kepada PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Artinya, kit semua ini kan berharap yang terbaik bagi Lampung jangan sampai apa yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia dikarenakan kinerja PNSnya masih rendah," kata dia.

    Sementara itu, Asisten IV Pemprov Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan bahwa hal tersebut belum dipastikan akan menjadi kewajiban dari setiap satker. Yang jelas saat ini diharapkan mulai Januari 2015 untuk mendukung kedisiplinan kerja terkait penilaian tunjangan Kinerja , diharapkan Satuan kerja bisa melengkapi instansinya dengan absent sidik jari.  "Kalau itu masih belum ada kebijakan, untuk saat ini ya terganntung financial satkernya masing-masing," kata dia.

    Guna menggenjot disiplin PNS, Pemprov segera meralisasikan penggunaan absensi eyesprint atau sensor mata. Pengadaannya dianggarkan pada APBD Perubahan 2015.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Chrisna Putra mengatakan, untuk saat ini rata-rata satuan kerja (satker) belum memakai eyes print. Hal in lantaran alatnya cukup mahal, yakni sekitar Rp26 juta per unit.

    Jika dihitung, maka setidaknya pemprov membutuhkan sekitar Rp728 juta. Itu digunakan untuk pengadaan 28 satker dengan 28 unit alat eyes print. Terdiri dari 11 biro dan 17 dinas, minus Dinas Pendidikan yang sudah memakai eyes print.

    ''Kalau yang sekarang kan pakai finger print atau sidik jari. Harganya hanya sekitar Rp2 juta per unit. Makanya, rencana ke depan kita anggarkan pada APBDP," kata dia. (abd/c1/adi)    

 

PWI Pringsewu Terbaik, 3 Terancam Dibekukan

Posted: 18 Jan 2015 11:43 PM PST

PRINGSEWU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pringsewu kembali meraih predikat PWI Terbaik Tingkat Kabupaten se-Lampung pada program kerja tahun 2014. Sementara, kategori PWI baik diraih PWI Tulangbawang, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

    Selain itu, PWI juga memberikan rapor merah kepada tiga PWI kabupaten yang tidak menjalankan kegiatan organisasi selama tahun 2014. Ketiga PWI itu adalah PWI Mesuji, Tanggamus, dan Tuba Barat.

    "PWI Mesuji dibekukan sejak 17 Januari 2014. Sedang PWI Tanggamus dan Tulangbawang Barat, jika dalam enam bulan ke depan tidak melaksanakan program kerja, juga akan kita bekukan," tegas Ketua PWI Propinsi Lampung Supriyadi Alfian pada Rapat Pengurus Pleno XII PWI Lampung, berlangsung Sabtu (17/1) di Sekretariat PWI Lampung.

    Rapat diihadiri Sekretaris PWI H. Adi Kurniawan, Ketua DewanKehormatan Daerah PWI Lampung Junaidi Djohan, jajaran pengurus PWI Lampung dan parapengurus PWI Kabupaten.

    Supriyadi menuturkan,  PWI Pringsewu kembalimenjadi yang terbaik secara berturut-turut karena berdasarkan hasil penilaiandan evaluasi dari PWI Propinsi Lampung."Berdasarkan hasil evaluasi maka PWIPringsewu kembali mendapat predikat PWI Kabupaten terbaik untuk program kerja tahun2014," ungkapnya.

    Untuk itu Supriyadi meminta kepada Ketua PWI Pringsewu yang baru sebagai pengganti antar waktu (PAW) MustakimKom untuk meneruskan dan meningkatkan lagi programkerja dari Andreas Andoyo yang secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatan Ketua PWI Pringsewu sejak November 2014 lalu. Sebab, Andoyo kembaliterpilih menjadi salah satu anggota Komisioner KPU Kabupaten Pringsewu periode2014-2019.

    Supriyadi juga memaparkan untuk kategori PWI baik tahun 2014 yakni PWI Tuba, Lamtim dan Lamsel.  "Sebab mereka juga aktif terutamadalam melaksanakan kegiatan seperti Uji Kopetensi Wartawan (UKW), kususnya PWI LampungTimur  karena menjadi tuan rumah HPNTingkat Propinsi," imbuhnya.

    Ketua PWI Pringsewu Mustakim didampingi Sekretaris Budi Karyadi, mengatakan pihaknya siap akan melanjutkan programkerja yang telah dirancang oleh pengurus yang lama hingga meraih predikat PWIPringsewu terbaik.

    "Saya siap mengemban amanah itu dengan sebaiknya terutama akanmenghantarkan susksenya pelaksanaan Konferensi PWI Pringsewu pada September 2015 mendatang," ungkapnya. (rls/c1/adi)

 
at

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

BELI DI SHOPEE

New

Memuat...