Selasa, 13 Januari 2015

Pasar Tengah Mencekam

Pasar Tengah Mencekam


Pasar Tengah Mencekam

Posted: 12 Jan 2015 08:45 PM PST

Pemilik Ruko Rusak Segel Pemkot
BANDARLAMPUNG – Kondisi Pasar Tengah mencekam kemarin (12/1). Penyebabnya, pemilik ruko yang disegel pemkot membuka paksa segel yang sudah terpasang sekitar sebulan itu. Pantauan Radar Lampung kemarin, kondisi pasar yang berada di pusat Kota Bandarlampung itu lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa polisi dan anggota Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung baik yang berseragam maupun berpakaian preman hilir mudik di pasar tersebut.

Sementara puluhan ruko yang tadinya tersegel, dalam kondisi terbuka kemarin. Seperti di Jl. Bengkulu, Padang, Sibolga, Palembang, dan Jl. Pangkalpinang. Para pemiliknya bahkan menggelar dagangannya lagi.

Terlihat juga beberapa anggota Banpol PP beradu mulut dengan pemilik ruko yang membuka paksa segel pemkot. Beruntung, aksi tersebut tidak sampai menimbulkan kericuhan.

Kepala Banpol PP Bandarlampung Cik Raden mengatakan, sebenarnya pihaknya kemarin berniat mengosongkan isi puluhan ruko yang disegel di Pasar Tengah.

Namun, niat itu tertunda karena pemilik ruko membuka paksa segel pemkot sebelum Banpol PP melaksanakan niatnya tersebut.

''Karenanya, kami akan melaporkan tindakan ini ke polisi. Hari ini (kemarin, Red) saya sudah menerjunkan 50 personel untuk standby di Pasar Tengah, termasuk juga Kabid Penegakan Perda Meidi Karsiami," ucapnya.

Sementara saat ditemui di Pasar Tengah, Meidi mengatakan, dari hasil inventarisasinya, ada 25 ruko yang segelnya dalam kondisi rusak. Sementara, 3 ruko masih terpasang segelnya.

"Kami tidak pasang lagi segelnya, tapi kami akan laporkan ke polresta," ujarnya.

Dia menegaskan, tindakan perusakan segel itu melanggar Pasal 232 KUHP terkait penyegelan yang hukumannya pidana penjara paling lama 2,8 tahun.

"Kami akan kumpulkan barang-barang bukti perusakan, dan foto wajah yang merusak segel tersebut. Lalu, akan kami mintakan surat kuasa kepada wali kota agar hal ini dapat diproses," kata dia.

Senada disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bandarlampung Wan Abdurahman. Dia mengatakan, pemilik ruko yang merusak segel akan dilaporkan ke Polresta Bandarlampung.

"Pemkot akan tunjuk Asisten I Deddy Amarullah dan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Khasrian Anwar untuk melaporkan mereka. Ini sedang kita buatkan surat kuasanya," tandasnya.

Terpisah, salah satu pemilik ruko yang membongkar paksa segel Kusnadi mengatakan, ia bersama pedagang lainnya memiliki dasar dan alasan mengapa membuka paksa segel.

Menurutnya, tindakan itu merujuk ke penetapan Ketua PTUN Bandarlampung Nomor 35/PEN/2015/PTUN.BL pada Senin (5/1) yang intinya berisikan tergugat dalam hal ini Pemkot Bandarlampung wajib menunda penyegelan sampai adanya kekuatan hukum yang tetap.

"Sementara, tergugat tidak menaati putusan PTUN, kan sama saja melakukan pengingkaran terhadap badan peradilan dalam konsep Indonesia adalah negara hukum," tegasnya.

Selanjutnya, kata dia, dalam penetapan ketua PTUN sudah jelas penundaan tersebut sifatnya sementara dan pemeriksaan materi yang disengketakan akan diproses dalam persidangan.

"Untuk itu, hendaknya pemkot menghormati proses persidangan yang akan baru dimulai pada Rabu (14/1)," paparnya.

Kusnadi menambahkan, pada pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga sudah jelas, bahwa badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang serta larangan bertindak sewenang-wenang. (goy/p5/c1/whk)

Prestasi Oke Dulu, Baru Prestise

Posted: 12 Jan 2015 08:44 PM PST

BANDARLAMPUNG - DPRD Lampung mengkiritisi rencana pemprov yang ingin membangun dan mengembangkan sarana-prasarana olahraga dengan fokus di dua tempat. Yakni Gelanggang Olahraga Saburai dan Stadion Sumpah Pemuda, Wayhalim, Bandarlampung.

    Wakil Ketua DPRD Pattimura mengatakan, yang terpenting saat ini adalah prestasi yang dimiliki atlet Lampung. Menurutnya, hingga kini belum ada cabang olahraga yang embrionya saklek menjadi ciri khas di Lampung, selain angkat besi dan angkat berat.

    ''Angkat besi pun jika dilihat grafiknya tidak seperti dulu. Harusnya lebih ke dukung dulu prestasinya agar muncul prestasi kita. Jangan dulu prestise," tandasnya kemarin.

    Baru setelah itu menurutnya pemerintah melalui Dispora memikirkan bagaimana perencanan sarana-prasarana olehraganya.  "Kalau untuk perbaikan sarana-prasarana olahraga ini kan itu menjadi rencana jangka panjang SKPD nya, yang pentingkan misi dari Dispora itu apa? kan memajukan olahraga Lampung,"  katanya.

    Jika memang sudah ada prestasi yang muncul, menurutnya sah-sah saja Pemprov membangun "Boleh-boleh saja, tetapi intinya ya harus benar-benar dijalankan sesuai dengan standar baku mutunya. Terlebih Dispora juga harus benar-benar melakukan hal ini demi memperbaiki prestasi Olahraga di Lampung. jangan hanya mengincar Proyek saja," kata dia.

    Terpisah, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan paerbaikan sarana dan prasarana olahraga ini sangat penting untuk meningkatkan dana mendongkrak prestasi dunia olahraga kita.

    "Kan sudah lama juga tidak di renovasi. Nah, makanya aan kita lakukan perbaikan agar bsia memicu motivasi atlet karena sarana dan prasarana olahraganya nyaman," kata dia.

    Untuk PKOR sendiri, selain memag dalam jangka waktu yang lama tidak di renovasi, menurut Gubernur termuda se Asia Tenggara ini, nantinya akan diperbaharui tata kelolanya.

    "Ya nanti semua kita rapihkan, bagaimana tata kelolanya agar agar semua bsia berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yakni peningkatan mutu di bidang olahraga," kata dia.

    Terkait pengajuan pemindahan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung ke Hall B Komoplek PKOR menurut Eddi Purwanto Humas KONI hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan hingga saat ini masih menumpang di Gedung Serba Guna Sumpah Pemuda Lampung.  "Ya selama ini kan kita hanya menumpang, jika memang disetujui ya mengapa tidak," katanya. (red/c1/adi)

Operasi Lancar, Kondisi Winda Membaik

Posted: 12 Jan 2015 08:42 PM PST

BANDARLAMPUNG – Operasi Winda Sari (25) akhirnya terlaksana sekitar pukul 10.00 WIB kemarin (12/1). Operasi dilangsungkan selama dua jam di ruang operasi lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

Setelah menjalani operasi di bagian kakinya, Winda keluar dari ruang operasi dan dibawa kembali ke ruang Mawar RSUDAM. Terlihat kondisi Winda membaik.

Tampak juga tiga perawat di ruang Mawar kamar 3A mengecek kondisi Winda pascaoperasi. ''Winda memang perlu banyak istirahat agar keadaannya cepat membaik," terang Yulianti, salah satu kerabat Winda yang menemaninya selama menjalani proses pengobatan di RSUDAM.

    Diakui Yuli, setelah pemindahan Winda dari Klinik Rawat Inap Mitra Anda Jl. Gemini No. 1/14 Sumber Rejo, Rajabasa ke RSUDAM keadaan luka di kaki ibu satu anak ini berangsur membaik.

    Sayang, Sagimin (38), suami Winda enggan berkomentar lebih jauh mengenai kondisi istrinya. "Saya belum lihat keadaannya mbak, ini mau nengokin dulu" ujarnya sambil berjalan menuju Ruang Mawar tempat Winda dirawat sambil menggendong buah hatinya.

Sebelumnya, rencana operasi Winda Sari kemarin terancam gagal. Sebab, RSUDAM belum bisa memastikannya. Tenaga sukarela Kementerian Sosial (Kemensos) Ika Pujianti Rahayu menyatakan, dirinya sudah menanyakan dokter visit yang menangani Winda Sari terkait jadwal operasi.

''Tadi saya kaget juga, kok jadwal operasi hari Senin belum pasti," ujarnya Sabtu (10/1).

    Ika berharap RSUDAM dapat konsisten sehingga Senin tetap bisa operasi. Dengan begitu, pemulihan Winda akan semakin cepat. ''Dia kan dipindahkan ke RSUDAM agar mendapat pelayanan dan pengobatan terbaik lagi. Mengingat RSUDAM memiliki semuanya," ujar Ika.

    Pantauan Radar Lampung, kondisi Winda semakin baik. Bahkan, dia saat ini dipindahkan ruangannya dari 2c ke 3b yang ber-AC. Ruangan itu terlihat ada fasilitas televisi.

    Di ruangan sebelumnya, Winda berbarengan dengan tiga pasien lainnya yang dirawat di Mawar (bedah wanita). Sedangkan saat ini, dia dirawat di ruangan tersebut, yang lebih luas dan hanya sendirian menghuni. Meski ada ranjang pasien yang masih kosong.

    Winda terlihat diberikan perawatan intensif fisioterapi. ''Habis difisioterapi, sama dikasih kasur air. Itu alatnya," ungkapnya.

    Diketahui, Winda Sari sempat keluar dari RSUDAM meski luka-luka di kakinya akibat tabrak lari belum sembuh. Karena tidak bisa berjalan, suaminya Sagimin (38), terpaksa mengangkutnya dengan gerobak yang ia bisa gunakan untuk mencari barang bekas dan sampah lainnya. (cw2/p5/c1/whk)

 

Mesti Legawa, Fokus Peningkatan Gizi

Posted: 12 Jan 2015 08:40 PM PST

BANDARLAMPUNG – Predikat terendah yang didapat Lampung dalam penyerapan asupan kalori dan protein menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir mengatakan, provinsi ini harus menerima dengan legawa hasil survei dari Balitbangkes beberapa waktu lalu itu.

    Untuk itu, komisi V meminta Dinas Kesehatan (Diskes) bekerja keras supaya Lampung lepas dari posisi tersebut. Dia mengatakan, memang penyerapan asupan kalori dan protein bukan sepenuhnya tanggung jawab Diskes Lampung. Ini karena Diskes kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    "Jadi, kami minta Diskes provinsi dan kabupaten/kota bersinergi terkait program peningkatan gizi sehingga persoalan ini bisa selesai. Kalau bekerja secara parsial seperti ini, Lampung akan sulit lepas dari posisi kurang gizi," kata Yandri kepada Radar Lampung,  kemarin (12/1).

    Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar Diskes se-Lampung untuk menggalakkan program pemenuhan kebutuhan gizi anak di bawah usia lima tahun (balita). Jadi, pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang menjadi ujung tombak program kesehatan.

    "Dalam pembahasan APBD 2015, ada anggaran besar untuk Diskes provinsi. Seperti MP ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) dan penanggulangan gizi sampai Rp10 miliar per tahun. Tapi jika dibagi untuk 14 kabupaten/kota memang angkanya tidak signifikan. Jadi, koordinasi di antara Diskes harus terarah," urai Yandri. Dalam pembahasan anggaran kesehatan yang akan datang, ia mengatakan akan meminta Diskes secara serius memprogramkan peningkatan gizi masyarakat.  

    Sementara itu, Pemprov mengaku belum bisa mengambil langkah untuk penanggulangan hal tersebut. Asisten III Bidang Kesra Elya Muchtar mengatakan, baru akan merapatkan hal ini dengan perangkat kerja terkait mengenai pembahasan penanggulangan dan peningkatan masalah gizi buruk ini.

    Nantinya, menurutnya dalam waktu dekat akan membahas program penanggulangan khusus mengenai gizi buruk ini dan akan melibatkan para ahli gizi dan perangkat kerja terkait. "Nanti, akan kita rapatkan terlebih dahulu," kata dia.

    Kepala Diskominfo Chrisna Putra menghimbau Diskes Provinsi untuk mengevaluasi seputar pemberitaan yang terkesan menyudutkan pemprov Lampung dengan mengevaluasi kembali hasil kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

    "Pemberitaan di media itu harus di evaluasi kembali, untuk itu dinas kesehatan provinsi lampung untuk meninjau kembali di kabupaten/kota karena kita sebagai masyarakat Lampung merasa malu bila terdaftar sebagai posisi ketiga gizi buruk ditingkat nasional," ujar Krisna Putra.

    Apabila hasil survei tersebut benar, kata dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mengevaluasi kembali kinerja satker terkait. Jika tidak, lanjutnya, kondisi tersebut akan semakin kronis dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin berkurtang.

    Dengan adanya hasil survei itu pula,  jelas masyarakat Lampung merasa malu, apalagi kesehatan merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo. Untuk itu, sekali lagi ditegaskannya, pemerintah kabupaten/kota untuk meninjau kembali permasalahan tersebut. "Kita juga berharap melalui pemda kabupaten untuk memantau kembali permasalahan ini," tegasnya. (dna/red/c1/adi)

 

Bulog Disarankan Lebih Proaktif

Posted: 12 Jan 2015 08:38 PM PST

Antar Beras OPK-CBP
BANDARLAMPUNG - Perum Bulog Divisi Regional Lampung disarankan lebih proaktif untuk mengantarkan langsung kepada koordinator beras operasi pasar khusus cadangan beras pemerintah (OPK-CPB) di tiap desa. Langkah itu dinilai lebih bijak ketimbang menghanguskan jatah beras tersebut lantaran tidak diambil dan ditebus oleh rumah tangga sasaran (RTS).  ''Dengan begitu bisa langsung menyentuh RTS-nya. Jadi akan lebih baik jika memang dilakukan seperti itu," kata pengamat kebijakan publik Dr. Ahmad Soeharyo kemarin.

    Ke depan, pola itu yang seharusnya dilakukan Bulog agar warga juga bisa lebih percaya, di mana hal ini juga yang diharapkan oleh masyarakat.

    Saran itu disampaikan setelah Humas Bulog Divre Lampung Suzana menyatakan, apabila koordinator setiap desa tidak mengambil dan menebus beras OPK-CPB hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka jatah beras itu hangus.

    Ketentuan itu menurut Suzana berdasarkan surat Menteri Perdagangan RI No.1298/M-DAG/SD/12/ 2014 tanggal 18 Desember 2014 dan surat Gubernur Lampung no.500/261/I/04/ 2010 tanggal 22 Desember 2014 perihal OPK beras di Provinsi Lampung.

    "Jika tidak ditebus hingga akhir Januari 2015 ini, maka beras tersebut akan hangus dan dikembalikan ke pusat, untuk itu Kami menghimbau kepada RTS atau yang menjadi coordinator yakni perangkat Desa, agar cepat untuk menebusnya," kata dia.

    Dilanjutkan dia, nantinya pihaknya akan membayar kepada pusat sesuai dengan yang ditebus dengan coordinator maupun masyarakat yang merupakan RTS.   "Kan nantinya, ada laporan setiap bulannya. Kemudian kita teruskan ke Pusat, nah pusat yang merekap nanti ka nada angka realisasi yang keluar. Itu yang dibayarkan," jelas dia.

    Ditanya angka penyerapan yag sudah terserap di masing-masing Kabupaten Kota yang ada mengenai beras OPK ini dilanjutkan dia, belum sepenuhnya terekap.   "Nanti jika memang sudah terkumpul semua baru kami hitung datanya," kata dia.

    Yang jelas menurutnya, jumlah RTS yang mendapatkan jatah Beras OPK ini adalah sebanyak 53ribu RTS atau sebanyak 8600 ton perbulan.  Dia mengharapkan, untuk OPK ini bisa berjalan setiap tahunnya dimana pastinya permintaan di setiap Kabupaten Kota yang ada meningkat setiap tahunnya.

    ''Kalau raskin itu kan memang sudah ada program daerah di setiap bulannya. Namun kalau untuk OPK ini kan tergantung dari kebutuhan dan permintaan dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Dasarnya adalah kebijakan pemerinta itu tadi. Kemudian juga melihat situasi dan kondisi trtentu seperti kenaikan bahan bakar minyak," kata dia. (red/c1/adi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar