Tolak Predikat Provinsi Gizbur

Posted: 11 Jan 2015 08:00 PM PST

BANDARLAMPUNG - Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung angkat bicara soal predikat gizi buruk provinsi ini berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2014. Diskes secara tegas menolak predikat itu.

Pasalnya, Diskes mengaku belum tahu hasil pasti survei bio total asupan kalori dan protein yang digelar itu. Biasanya, menurut Diskes, data itu keluar pertengahan tahun antara April dan Mei.

Humas Diskes Lampung dr. Asih Hendrastuti mengatakan, untuk memutuskan apakah Lampung terkena gizi buruk, perlu diketahui asupan normal kalori dan protein yang dibutuhkan warga.

"Jadi kan angka mutunya belum keluar. Kita juga belum bisa menyimpulkan bahwa kita ini mengalami gizi buruk. Kalau gizi buruk itu kan, di mana asupannya rendah dihitung dari badan yang tidak sesuai dengan umurnya," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

Dia mengakui, Diskes mengetahui Balitbangkes sudah menggelar survei di 14 kabupaten/kota. Balitbangkes mengambil ratusan sampel untuk survei itu. Rinciannya, di Lampung Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan, Balitbangkes mengambil sampel masing-masing 125 orang.

Sementara di Lampung Timur 150 orang, Lampung Tengah 146 orang, dan Lampung Utara 114 orang. ''Waykanan, Pesawaran, Pringsewu, dan Tuba Barat masing-masing 100 orang; Tulangbawang 98 orang; Bandarlampung 149 orang; serta Metro 75 orang," ujarnya.

Para responden itu hanya ditanya tentang apa yang dimasak dan dikonsumsi dalam satu bulan. Sehingga, menurut Asih, responden tak ditanya soal konsumsi keseluruhan," katanya.

Dia menganalogikan, jika ternyata ditemukan standar rata-rata kalori level nasional 2000–2500 kalori, sementara Lampung masih ada di kisaran itu, Lampung masuk dalam batas normal.

Persoalannya, lanjut Asih, Balitbangkes belum merilis standar rata-rata nasional. Angka pasti untuk Lampung belum di-launching. Karena itu, tak tepat jika dikatakan Lampung kena gizbur.

Meski demikian, lanjutnya, Diskes tetap bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan yang terjadi di Lampung. Karena itu, upaya preventif seperti sosialisasi terus dilakukan. "Ada pendekatan yang kita lakukan. Di antaranya Bina Swasana. Yakni bekerja sama dengan ormas untuk menyosialisasikan program. Kemudian kemitraan. Misalnya, posyandu menggandeng minimarket untuk menjual produknya atau PTP yang memberikan bantuan, dan kemitraan," ungkapnya.

Sementara Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga mengatakan akan menunggu angka pasti mengenai yang menyatakan gizbur itu. "Kalau itu kan kita belum terima data yang dari Kemenkes. Kita akan cek dahululah. Kan mengenai ini datanya harus tahu dahulu kita," katanya.

Sementara anggota Komisi V DPRD Lampung Tulus Purnomo mengatakan, terlepas belum keluar hasilnya, pemprov harus ambil langkah nyata mengentaskan gizbur. "Intinya, ada perbaikan sistem dan revitalisasi posyandu yang ada di setiap kecamatan kabupaten/kota," kata dia.

Menurutnya, Diskes juga sudah mendapat anggaran untuk membentuk kader di setiap posyandu. Jangan sampai anggaran itu jadi mubazir. "Kan sudah ada anggarannya untuk menggaji mereka. Jadi, jangan sampai pemerintah mubazir mengeluarkan anggaran. Diskes juga harus turun ke lapangan untuk mengecek dan mengadakan evaluasi rutin," warning-nya.

Diberitakan sebelumnya, Lampung masuk dalam tiga provinsi yang mengalami kekurangan kalori dan protein. Di mana yang terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua berdasarkan hasil studi diet total yang digelar Balitbangkes Kemenkes 2014. Sayangnya, Balitbangkes belum merilis angka pastinya. (abd/c2/wdi)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Senin, 12 Januari 2015