Way Lunik Kembali Meluap

Way Lunik Kembali Meluap
Pasca-BBM Turun, Sulit Intervensi Harga
Polresta dan Pemkot Tak Sinkron
Pemkot Data Penghuni Kos-kosan
Pemprov Genjot Produksi Padi
Masih Kaji Revisi Pergub

Posted: 21 Jan 2015 12:00 AM PST

Ratusan Rumah Terendam
BANDARLAMPUNG – Hujan yang mengguyur Bandarlampung sejak kemarin siang (20/1) hingga tadi malam membuat Way (Sungai) Lunik kembali meluap. Sebelumnya, pada Selasa (6/1), Way Lunik pernah meluap sampai merendam ratusan rumah warga sekitar hingga setinggi 70 sentimeter serta membuat macet Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Panjang.

Kemarin, kondisi sama juga terjadi. Ratusan rumah warga di Jl. Mohammad Salim, Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang, kembali terendam air setinggi 50 sentimeter. Jl. Yos Sudarso pun macet hingga 500 meter.

Akibatnya, banyak kendaraan di Jl. Yos Sudarso yang akan melintasi Jl. Mohammad Salim disetop warga untuk sementara waktu hingga air surut. Sebab, warga khawatir jika kendaraan tetap melintas di jalan itu, akan membuat air yang ada di jalan terpental ke rumah warga.

Pantauan Radar Lampung kemarin, selain keruwetan lalu lintas terjadi, beberapa warga berjibaku dengan air yang terus masuk ke dalam rumah.

Mereka berusaha menahan air memasuki kediamannya. Ada juga yang berusaha mengemasi barang-barangnya untuk diletakkan di lokasi yang dirasa tidak terjangkau banjir.

Mulyana (19), warga setempat mengatakan, banjir yang terjadi di wilayahnya selalu terjadi ketika hujan lebat mengguyur Bandarlampung. Terutama di atas Way Lunik yaitu Way Laga, Kecamatan Sukabumi.

"Kebetulan juga air laut pasang mas, jadi Way Lunik nggak mampu menampung debit air yang datang dari hulu dan hilir," terangnya.

Senada disampaikan Ferdinan Haris (30). Menurutnya, banjir sudah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungannya. "Hujan hari ini (kemarin, Red) menyebabkan airnya langsung naik. Kalau sudah begini, mobil nggak bisa lewat lagi, dan begini gambarannya Jl. Yos Sudarso jadi macet," katanya.

Dia memperkirakan, selalu tejadinya banjir di wilayahnya, dikarenakan air kiriman dari Gunung Way Laga yang yang saat ini sudah gundul. "Ini belum seberapa, biasanya lebih parah kalau air laut pasangnya tinggi," ucapnya.

Sementara, Lurah Way Lunik Norcahyo mengatakan, meskipun Way Lunik sudah dinormalisasi, siring di wilayah tersebut tetap tidak menampung debit air ketika hujan datang.

"Jadi. pasti terjadi banjir kalau hujan seperti ini, warga pun sudah nggak heran lagi, dan nggak lama juga nanti surut sendiri airnya. Istilahnya air ini dari atas numpang lewat saja," kilahnya.

Senada disampaikan Camat Panjang Herni Musfi. Menurutnya, banjir di daerah tersebut memang sering terjadi ketika hujan mengguyur Bandarlampung.

"Ini kiriman dari Way Laga, memang kalau airnya besar begini jadinya. Karena memang dari zaman WAW sampai zaman WEW, nggak berubah, meskipun sudah menggunakan segala cara," ujarnya pasrah.

Sementaram hujan yang mengguyur Bandarlampung kemarin juga membuat pohon Flamboyan berusia puluhan tahun yang berlokasi di sebelah kantor Kecamatan Way Halim tumbang.

Selain itu satu tembok pembatas antara pemukiman warga dengan Perumahan Nila Kandi Tiga, Kecamatan Bumiraras juga roboh hingga menimpa satu tembok rumah yang letaknya persis berada di tembok perbatasan tersebut.

Atas kejadian tersebut, Pemkot Bandarlampung akan membangun kembali tembok pembatas dan menambah bronjong sehingga tembok menjadi lebih kokoh.

"Atas instruksi Pak Wali Kota, itu nanti yang mengerjakannnya dari Dinas Pekerjaan Umum. Mau ditambah bronjong supaya lebih kuat dan tidak mudah roboh lagi," ujar Kabid Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung Wisnu kemarin.(goy/p3/c1/whk)

Pasca-BBM Turun, Sulit Intervensi Harga

Posted: 20 Jan 2015 11:59 PM PST

Disperindag Menyerah
BANDARLAMPUNG - Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), belum terasa di berbagai sektor. Utamanya, harga bahan kebutuhan pokok. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung pun mengaku tidak bisa mengintervensi harga-harga tersebut.

Kepala Disperindag Lampung Ferynia mengatakan, stabilitas harga kemungkinan baru terasa pekan depan. Kondisi pasar setelah turunnya BBM, harga pokok masih yang lama sehingga penyesuaian baru terjadi di periode berikutnya.

''Belum sesuai untuk harga di pasar, karena pedagang masih menggunakan harga pokok lama, dan baru sesuai periode berikutnya. Meski kondisi itu tidak mutlak," ujarnya kemarin (20/1).

Ferynia melanjutkan, sebenarnya ada beberapa komunitas pangan yang akan turun secara otomatis apabila memasuki musim panen. Masalahnya, menurut dia, saat ini komoditas pangan rata-rata sudah melewati panen dan akan sulit untuk melakukan intervensi harga di pasaran.

Ia mencontohkan harga cabai yang sebelumnya berada di kisaran Rp86 ribu-Rp100 ribu, saat ini berada di kisaran Rp30 ribu.

''Nah, hal ini bukan karena penurunan BBM. Tetapi, komoditas tersebut sedang dalam masa panen. Jadi jika berdasarkan penurunan harga dan tarif, baru terasa ya di minggu-minggu depan," kata dia.

Ditekankan sekali lagi mengenai apa yang akan dilakukan pihaknya mengenai penstabilan harga bahan pokok di pasaran, pihaknya juga tak dapat memaksakan pedagang untuk sesegera mungkin menurunkan harga. Tetapi hanya sebatas himbauan.Terlebih ketersediaan barang di pasar juga tidak begitu berdampak, sehingga operasi pasar juga belum perlu dilakukan.

"Kalau sedang musim sudah menjadi hukum pasar, barang berlimpah maka harga akan stabil, ssementara ini kami juga tidak dapat mengintervensi pedagang untuk menurunkan harga, karena mereka masih menggunakan harga pokok lama mereka. Ya mudah-mudahan pekan depan harga sudah stabil," katanya.

Sementara, anggota Komisi V DPRD Lampung Tulus Purnomo mengatakan harusnya demi penekanan harga dan penstabilan harga harus ada upaya yang dilakukan oleh Disperindag Lampung.

"Ya memang bisa di pantau dulu, namun dilihat juga bagaimana gejolag di masyarakatnya, bila memungkinkan harusnya ada action lanjutan dari pantuan harga ini" kata dia.

Menurutnya, mungkin untuk saat ini memang belum ada gejolag yang luar biasa dari masyarakat. namun demikian, jika memang tidak diimbangi dengan penekanan harga, maka akan berdanmpak kepada masyarakat yang tertekan dengan tidak sesuainya pengeluaran dan pemsukan.

"Antispasi harus dilakukan, dan pmerintah juga harus selal memantau, karena ini juga menyangkut inflasi. Nah, bila perlu lakukan operasi pasar," pungkasnya. (goy/red/c1/ary)

Polresta dan Pemkot Tak Sinkron

Posted: 20 Jan 2015 11:59 PM PST

Soal Laporan Perusakan Segel Ruko
BANDARLAMPUNG – Hingga kemarin (20/1), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandarlampung mengaku terus menyelidiki laporan pemkot terkait pembukaan paksa segel ruko Pasar Tengah oleh pemilik ruko.

Namun terkait laporan itu, keterangan yang diberikan satreskrim dan pemkot tak sinkron. Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya menyatakan sudah memeriksa empat saksi pelapor dari pemkot. Tetapi, pihak pemkot menyatakan tidak ada satu pun perwakilannya yang sudah diambil keterangan oleh penyidik kepolisian.

Kepada Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin, Dery mengatakan, pihaknya masih mempelajari motif perusakan dan mengumpulkan barang bukti.

Selain itu, pasca penerimaan laporan, ia mengaku pada Minggu (18/1) telah menyambangi Pasar Tengah untuk olah tempat kejadian perkara (TKP).

Hingga kemarin, lanjut Dery, pihaknya baru memeriksa empat orang untuk dijadikan saksi. Empat saksi itu semuanya berasal dari pemkot. ''Nah, setelah itu baru kami panggil dari pemilik ruko. Saat ini, kami masih menyelidiki apakah tindakan pemilik ruko tersebut masuk dalam kategori tindak pidana," terangnya.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah mengaku hingga kemarin tidak menerima satupun surat panggilan dari Polretsa Bandarlampung untuk pengambilan keterangan saksi-saksi dari pemkot atas laporan tersebut.

"Apa iya? Saya belum terima suratnya. Biasanya kalau ada panggilan dari kepolisian untuk pemkot ada suratnya dan sampai ke saya," ujarnya.

Menurutnya, pemkot terus bertindak kooperatif dan tidak ingin mengintervensi kinerja kepolisian. "Tidak etis kepolisian di intervensi, biarlah berjalan proses hukumnya, dan proses di PTUN-nya juga berjalan," katanya.

Senada disampaikan Kadis Pengelolaan Pasar Khasrian Anwar. Menurutnya, pasca melapor ia belum mendapatkan panggilan dari kepolisian untuk diminta keterangan. "Belum dipanggil, sampai saat ini pun tidak ada surat yang masuk," singkatnya.

Terpisah, Kepala Banpol PP Cik Raden saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan saksi dari pemkot oleh pihak kepolisian juga mengaku kaget. Seba, hingga kemarin belum ada surat yang masuk ke instansinya.

"Hingga saat ini (kemarin, Red) kami belum memberikan keterangan. Karena sampai saat ini belum dipanggil, jika ada panggilan, biasanya ke saya dulu, dan baru saya perintahkan anggota. Sementara ini belum ada yang masuk," pungkasnya.

Diketahui, polemik penyegelan ruko di Pasar Tengah terus berlanjut. Rencananya, hari ini (21/1), pemkot dan perwakilan pemilik ruko kembali bertemu di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Bandarlampung.

Agenda sidang adalah pemeriksaan persiapan perkara tahap kedua. ''Penggugat (para pemilik ruko, Red) kan masih kita minta untuk melakukan perbaikan gugatan. Karena pada pertemuan pertama belum sempurna. Untuk itu, penggugat meminta waktu satu minggu untuk disempurnakan," kata panitera muda perkara Ida Meriati Senin (19/1).

Jika nantinya gugatan itu dinilai sudah sempurna, maka draf gugatan akan diserahkan kepada tergugat, yakni pemkot. "Namun, jika belum sempurna, kita minta lagi untuk kembali menyempurnakan gugatan," tandasnya.

Kuasa hukum pemilik ruko Djohan Suwandi Wangsa mengatakan, perbaikan gugatan masih dilakukan. Dan, dia memastikan draft gugatan itu akan diajukan kembali pada waktu yang ditentukan.

"Iya ini masih kita perbaiki, ya mungkin selesailah pada waktunya nanti saat PTUN kembali digelar. Tunggu saja, pasti selesai diperbaiki saat PTUN," singkatnya. (goy/p3/c1/whk)

Pemkot Data Penghuni Kos-kosan

Posted: 20 Jan 2015 11:58 PM PST

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. belum lama ini menginstruksikan seluruh camat dan lurah segera mendata kos-kosan dan kontrakan serta penghuninya di wilayah kerja masing-masing. Kala itu, Herman H.N. menyatakan, pendataan dilakukan dalam rangka menjaga kondusivitas, keamanan, dan kenyamanan warga Bandarlampung.

Terkait hal itu, Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung Cik Raden mengatakan, instruksi tersebut memang harus segera dilaksanakan sebagai langkah antisipasi tempat-tempat penginapan yang sering dijadikan rumah singgah pelaku kejahatan.

Karena itu, kata dia, pendataan yang dilakukan pihak kecamatan dan kelurahan yang diperbantukan petugas Banpol PP, babinsa, dan babinkamtibmas dapat memudahkan serta mengetahui data lengkap penghuni kos-kosan dan kontrakan yang menetap maupun tinggal sementara di wilayah tersebut.

"Makanya ini sedang berjalan di beberapa wilayah, petugas kita juga ikut. Kan di kecamatan sudah diturunkan 5-7 orang untuk bertugas di kecamatan," ujarnya kemarin (20/1).

Terpisah, Camat Tanjungkarang Pusat (TkP) Maryamah mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan instruksi Wali Kota Herman H.N. Dia membenarkan banyak rumah kos dan kontrakan yang hanya dijadikan tempat singgah sementara untuk pelaku kejahatan.

"Kita akui banyak masyarakat di luar daerah kita yang butuh tempat untuk singgah, baik tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian. Untuk itu, kita berusaha mendata hingga induk semangnya yang punya kontrakan tersebut," kata dia.

Maryamah mengungkapkan, selain kecamatan, pendataan juga dibantu oleh petugas Banpol PP, Babinsa, dan Babinkatibmas. Karena, realita di lapangan, pihaknya ketika mendata sering mengalami kesulitan untuk meminta identitas. "Bahkan, kita pernah bersitegang di lokasi," akunya.

Menurutnya, di kecamatannya ada ratusan rumah kos dan kontrakan yang tersebar di tujuh kelurahannya. Untuk itu, kata dia, pihaknya sangat konsentrasi sekali atas gerak-gerik di rumah kos dan kontrakan.

"Ya nantinya jangan sampai ada aduan lagi banyak motor yang hilang, penjambretan, dan lainnya di wilayah saya ini. Kan, kebanyakan yang menghuni dari luar daerah, jadi perlu dikontrol baik pemerintah maupun pemiliknya," kata wanita berjilbab ini.

Sementara, Camat Rajabasa Socrat Pringgodanu mengatakan, pihaknya juga telah menginstruksikan ke tujuh lurah yang berada di kecamatannya untuk langsung mendata dan menertibkan tempat-tempat penginapan berupa kos-kosan dan asrama.

Socrat menyatakan, adanya penertiban dan pendataan penghuni kos sudah sejak lama dilakukan, sebelum diinstruksikan Wali Kota Herman H.N.

"Sudah pernah kita lakukan, tapi belum semuanya. Nah, setelah ada instruksi dari Pak Wali, kita mulai kerahkan kelurahan untuk pendataan lagi semua kos-kosan yang ada di Rajabasa," ungkapnya.

Dijelaskannya, hampir semua di Kecamatan Rajabasa memiliki tempat penginapan, yang mana ada tiga kategori penginapan, yakni penginapan harian, bulanan, dan tahunan.

"Kita juga terus instruksikan ke Ketua RT setempat, untuk mengharuskan warga wajib lapor 1x24 jam bagi tamu, hal itu kan memudahkan kita juga untuk mengetahui siapa saja yang masuk dan siapa yang keluar dari wilayah kita," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada pemilik kos, ketika ada orang yang baru menempati kos tersebut, untuk langsung melaporkannya ke ketua RT atau kepala lingkungan setempat, ini bertujuan untuk memudahkan pihaknya mendata.

Senada, Camat Way Halim Ahmad Husna juga mengaku sudah mendata dan menertibkan kos-kosan yang ada di wilayahnya. "Hampir semua kita data, baik kontrakan, rumah kos-kosan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi baik yang sudah bekeluarga maupun masih mahasiswa tak luput dalam pendataan kita," pungkasnya. (goy/p3/c1/whk)

Pemprov Genjot Produksi Padi

Posted: 20 Jan 2015 11:54 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung terus mengupayakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni peningkatan produksi padi. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan telah melakukan konsolidasi dengan pihak Kementerian Pertanian mengenai masalah ini.

''Memang harus ada tim yang solid dan koordinasi di lingkup pertanian yang matang. Insya Allah, semua yang ditargetkan bisa tercapai," katanya.

Pada dasarnya, Ridho mengaku siap melakukan upaya-upaya peningkatan target produksi padi satu juta ton per tahunnya. Di mana, dia juga meminta masing-masing daerah untuk berfokus terhadap hal ini.

Untuk itu, pihaknya akan menekankan kepada seluruh kepala daerah di Lampung agar lebih meningkatkan kepekaan program swasembada pangan, terlebih di sektor pertanian.

Menurutnya, memang masih perlu upaya-upaya untuk mengubah mindset masyarakat Lampung agar bisa lebih bangga dengan pertanian.

''Di Sulawesi Selatan itu, agriculture society-nya sudah sangat bagus. Yang saya tahu, sampai-sampai jika di bawah lahan pertanian ada tambang emasnya pun tidak akan mengusik lahan pertanian. Nah, untuk itu mengapa tidak seperti mereka," tandas dia.

Dilanjutkan dia, penduduk Lampung saat ini mencapai 9,5 juta jiwa dan lebih dari 60 persen bekerja di sektor pertanian. Namun, dari data Statistik nasional Lampung menempati urutan ke 3 termiskin di sumatera. Untuk ini pada tahun ini visi Pemprov Lampung adalah mensejahteraan masyarakat. "Diharapkan sektor pertanian sebagai lokomotiv sebagai penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Semetara sekretaris direktorat tanaman pangan kementrian Pertanian, Spudnik Sujono mengatakan, mengharapkan ada peningkatan produksi padi secara nasional.

Dia memaparkan secara nasional produksi padi pada tahun 2014 sebanyak 70,8 juta ton. Sementara, untuk tahun 2015 diharapkan mencapai mencapai 83 juta ton.

"Nah, untuk perluasan tanaman kami harap bisa meningkat dari 14,2 juta hektar menjadi 17 juta hektar,"paparnya.

Dia mengaku pihaknya sudah melakukan kunjungan lapangan di kabupaten Pesawaran dan Pringsewu. Dari laporan tim khusus, dua daerah tersebut siap mendukung program nasional. Dari 600 hektar luas tanaman kelompok tani meminta disediakan 10 sumur bor dalam dalam upaya peningkatan produksi.

"Saat ini upaya yang dilakukan petani untuk peningkatan produksi padi yaitu dengan cara tumpangsari di perkebunan rakyat," jelasnya.

Dia mengaku berdasarkan instruksi Presiden mengenai peningkatan swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

"Jika tidak tercapai, ada konsekuensi besar dibalik itu, nah makanyakami meminta dukungan yang sangat besar kepada Pemprov Lampung untuk mengedepankan infrastruktur pertanian," kata dia.

Sementara itu untuk mendukung penigkatan produksi padi yang ada , Dinas Pertanian Lampung mengaku telah melakukan upaya-upaya komunikasi langsung dengan Meteri Pertanian mengenai pendistribusian pupuk langsung kepada petani.

"Kami sudah konsultasikan amsalah ini langsung, nah pihak kementrian meminta diajukan surat tertulis mengenbai hal ini. Untuk pengirimannya nanti Gubernur mengutus Wagub dan mantan Wagub kita Joko Umar Said untuk menghadap dan memberikan langsung surat tersebut kepada pak Menteri. Saat ini tinggal menunggu masalah waktunya saja," katanya. (red/c1/ary)

Masih Kaji Revisi Pergub

Posted: 20 Jan 2015 11:42 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung hingga kini masih mengkaji rumusan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Provinsi Lampung untuk Dinas Perhubungan Lampung.

Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Pemprov Lampung Yudi Alfadri mengatakan, hal tersebut belum sampai ke pihaknya. Menurut dia, untuk revisi pergub tersebut masih dibahas di biro organisasi. Karena hal itu menyangkut rincian tugas fungsi dan tata kerja.

''Artinya, hal tersebut mengenai pengelolaan kinerja atau organisasi. Nah, belum sampai ke kami. Saya kira masih di bagian organisasi," ujarnya.

Ia melanjutkan, kalau sudah dalam pembasahan dan selesai di biro organisasi, baru dibawa ke biro hukum, kemudian disahkan gubernur.

Masih menurut Yudi, sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan mengenai Pergub 33-35 Tahun 2010 tersebut. Namun untuk nomor 34 belum diketahui pasti apakah mengenai tata kerja dan fungsi di Dinas Perhubungan sudah masuk atau belum.

''Sebenarnya, itu sudah ada revisi-revisi dan perubahan-perubahannya. Seperti kemarin itu pemisahan di Diskoperindag menjadi beberapa dinas untuk optimalisasi kinerja satker. Tetapi memang untuk Dinas Perhubungan sepertinya belum," tutur dia.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan, untuk memaksimalkan kinerja di Dinas Perubungan Lampung, seharusnya memang ini menjadi perhatian.

Dimana memang beberapa kinerja di lingkungan Dishub yang dianggap belum maksimal dikarenakan struktur ke organisasian dilingkungan Dishub yang masih dianggap belum tertata.

Untuk itu, dia menghimbau Dishub sesegera mungkin untuk menyelesaikan, dan Pemprov menerbitkan regulasi tersebut agar kinerja yang ada di dinas Perhubungan Lampung bisa menjadi lebih maksimal. (red/c1/ary)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Rabu, 21 Januari 2015