Jumat, 13 Februari 2015

Atur Ulang Tata Ruang!

Atur Ulang Tata Ruang!


Atur Ulang Tata Ruang!

Posted: 12 Feb 2015 08:35 PM PST

BANDARLAMPUNG – Bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari belakangan ini di Kota Tapis Berseri menggugah kalangan akademisi untuk menyumbangkan sarannya kepada Pemkot Bandarlampung. Melalui Radar Lampung, mereka menawarkan solusi kepada pemkot agar bencana alam tidak terus terjadi atau menjadi langganan setiap tahunnya.

Seperti disampaikan pengamat lingkungan hidup asal Universitas  Malahayati Muhtadi A. Temenggung. Dia mengatakan, bencana alam yang terjadi di Bandarlampung karena penataan ruang kota yang tak beraturan.

''Harusnya ditata ulang. Jadi yang kawasan pemukiman ya untuk pemukiman. Untuk kawasan lindung, gunakan kawasan lindung! Dan jika lahan budi daya, peruntukannya buat pengembangan budi daya," sarannya.

Selain itu, kata dia, pemkot juga harus mencari solusi di mana letak lahan yang menjadi daerah resapan air untuk selalu dijaga. Lalu pembangunan yang saat ini terus berlangsung di Bandarlampung harus dapat dipastikan bisa mengendalikan air hujan yang turun dan tidak menjadi banjir.

''Sehingga secara terpadu dan aliran air bermuara serta terkondisi baik, dan hal ini yang harus diperhatikan yaitu drainase yang terus-menerus diperbaiki serta dilakukan normalisasi," ujarnya.

Selanjutnya, pemkot juga harus bisa mencari ruang terbuka hijau, embung, dan sumur resapan agar dapat menampung air dan meminimalisir terjadinya genangan hingga banjir.

"Dan tentunya, perlu juga kesadaran dari masyarakat agar dapat memaksimalkan drainase agar tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan drainase menjadi mampet," ucapnya.

Senada disampaikan Ketua Pusat Studi Kota dan Daerah dari Universitas Bandar Lampung I.B. Ilham Malik. Menurut dia, permasalahan bencana yang terjadi di kota ini ada di pemetaan wilayah atau tata ruang.

Dia mengatakan, analisis tata ruang dan bencana seharusnya mendetail. Sehingga bisa dipikirkan pencegahan apa yang dilakukan ketika bencana terjadi.

Hal tersebut, menurutnya, bisa digunakan sebagai antisipasi. Sehingga nantinya tergambar langkah yang dapat membantu mengurangi bencana alam yang terus tejadi di Bandarlampung seperti longsor dan banjir.

''Selama ini kan pemetaan wilayah masih sangat lemah. Lalu, perencanaan penanganan tidak mendetail, terlebih keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran ikut memengaruhi faktor keterlambatan penanganan bencana di suatu wilayah," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, saat ini penanganan dan antisipasi tersebut sangatlah dibutuhkan Pemkot. Sehingga, ke depan dapat dilakukan antisipasi dan penanganan bencana yang terjadi di Kota Tapis Berseri ini.

"Kita tahu penanganan bencana tidaklah sederhana. Maka dari itu, untuk mengkajinya saat ini pemkot bisa menyerahkan kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk mengkaji bersama akademisi maupun pihak yang berkompeten lainnya dalam sebuah forum resmi," sarannya.

Sementara, akibat wilayahnya kebanjiran, warga Kampung Jagabaya IV, Gg. Pisang, Jl. Raden Pemuka RT 02/Lk. 02, Kelurahan Gunungsulah, Wayhalim mengalami gatal-gatal hingga korengan.

Sebab, musibah yang berimbas pada 32 rumah terendam sejak Jumat (7/2) lalu. Bahkan, hingga Senin (9/2) banjir dilokasi tersebut masih mencapai 25 sentimeter. Pantauan Radar Lampung kemarin, masih banyak genangan air akibat banjir di lokasi tersebut.

Kemarin (12/2), dilaporkan banyak warga sekitar yang sudah mengalami gatal-gatal. Bukan hanya orang dewasa, gatal-gatal tersebut juga menimpa anak-anak hingga balita.

"Dari banjir Jumat (7/2) sampai sekarang warga yang mengalami gatal-gatal sudah banyak mas, mencapai 10 orang. Lihat ini rata-rata gatalnya sama seperti yang ada di kaki saya. Kalau kata dokter exim dari kuman di air kotor ini," kata Susi, salah satu warga setempat sambil menunjuk kakinya yang mengalami gatal-gatal berwarna merah dan hitam.

Menurutnya, selama ini ia tak pernah mengalami hal tersebut, dan pertama kali baru terasa pada Jumat (6/2) dan terus bertambah dan merasa gatal hingga saat ini.

"Bukan hanya saya mas, ada balita juga. Kami khawatirnya, merambat ke bagian lain, kan mengerikan. Di sini kami juga belum ada bantuan kesehatan baik dari puskesmas maupun kecamatan, padahal di sini kebanyakan orang yang nggak mampu. Bantuan yang datang, hanya sekadar fogging saja," keluhnya.

Susi memaparkan, warga sekitar ingin sekali meminta bantuan dari Wali Kota Herman H.N. atas musibah yang terjadi saat ini. Sebab, sudah banyak warga yang sakit. Selain gatal-gatal, juga mengalami panas dingin.

Senada disampaikan Komariyah (43). Dia mengaku, anaknya Putri Oktavia yang masih berumur tiga bulan ikut mengalami gejala serupa di bagian punggungnya.

"Penuh ini mas, merah dan gatal-gatal, bukan hanya di punggung saja, ini bisa sampai di kepalanya. Saya belum bisa bawa berobat, karena nggak ada biayanya mas," tukasnya.

Sementara, Camat Way Halim Ahmad Husna mengkalim pihaknya sudah mendatangi korban banjir di wilayah tersebut. Menurutnya, air yang menggenang hingga 25 sentimeter tersebut tidak bisa disedot BPBD lantaran air yang pendek dan penuh Lumpur, dan jika dipaksakan akan memampetkan alat sedot yang dimiliki.

"Sementara ini kita pecahkan pondasi biar mengalir airnya," katanya.

Terpisah, enam warga pesisir di RT 13, Teluk Jaya, Jl. Yos Sudarso Gg. Harapanjaya, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, yang rumahnya ambruk pada Rabu (11/2) pukul 15.30 WIB masih mengungsi.

"Saat ini warga yang rumahnya rubuh sedang memilih bahan-bahan yang masih bisa digunakan," ujar Ketua RT setempat Ishak kemarin.

Terpisah, Camat Panjang Herni Musfi mengatakan, pihaknya akan mengusulkan kepada pemkot agar warga diberi bantuan. ''Sementara ini, kita data dulu KK yang ada di wilayah tersebut," janjinya. (goy/c1/whk)

Perbaikan Jalan Harus Adil

Posted: 12 Feb 2015 08:24 PM PST

BANDARLAMPUNG – Usulan perbaikan jalan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada 20 kecamatan di Bandarlampung seharusnya direalisasikan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Tujuannya, agar perbaikan jalan tepat sasaran sesuai usulan warga.

Demikian disampaikan Camat Tanjungsenang Edi Gulvari kemarin (12/2). ''Ya, hasil usulan musrenbang kecamatan memang sebaiknya disetujui saat musrenbang kota. Sebab, hasil musrenbang kecamatan berdasarkan usulan musrenbang tingkat kelurahan," ujarnya kemarin (12/2).

Sementara anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, pelaksanaan musrenbang di setiap kecamatan telah berakhir kemarin.

''Kami komisi III berharap tahun depan musrenbang lebih difasilitasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait. Selain itu, usulan tersebut dapat diterima dengan baik karena usulan tersebut lahir dari tim pembangunan kelurahan (TPK) yang sudah dibentuk secara khusus mendata jalan-jalan yang memang perlu dibangun," kata dia.

Selanjutnya, ke depan ia berharap setiap kecamatan juga didampingi tenaga ahli sehingga saat musrenbang kelurahan dapat menghadirkan tokoh-tokoh yang berkompeten dalam mengkaji permasalahan yang ada di kecamatan.

Sehingga, mereka bisa mengkritisi dan menyatakan kepuasan ataupun ketidak puasan terhadap pembangunan infrastruktur terutama jalan yang telah diperbaiki dan akan diperbaiki.

"Kami juga berharap prioritas usulan perbaikan jalan harus dapat berjalan dan dilaksanakan. Karena usulan ini juga melihat prioritas, terus harus dilakukan secara adil dan merata. Jadi jangan sepotong-potong," kata dia.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Bandarlampung Azwar mengatakan, saat ini sedang dilakukan pengusulan dari tingkat RT yang diteruskan kelurahan, lalu kecamatan dan difinalkan di pemkot bersama seluruh camat, wali kota, dan intansi terkait.

Dalam pelaksanaan di lapangan, dari usulan yang telah ditetapkan, menurutnya masih bisa berubah, asalkan dengan skala piroitas yang ternyata terjadi kerusakan besar di lokasi terdekat.

"Saya tidak tahu persis, namun yang jelas bisa dialihkan asalkan lokasinya dekat dan dilihat, atau disurvei ternyata kerusakannya butuh segera diperbaiki. Nah, inilah yang dinamakan skala prioritas, karena harus segera diperbaiki," terangnya.

Senada disampaikan Sekeretaris Kota (Sekkot) Badri Tamam. Menurutnya, selama beberapa hari kemarin kecamatan yang ada di Bandarlampung telah melaksanakan musrenbang. Bahkan, menggelar rapat di pemkot terkait perbaikan jalan hingga fly over yang akan dibangun pada tahun ini.

Badri menegaskan, pembangunan yang ada di Bandarlampung saat ini sudah sesuai prosedur. "Selama ini tidak mungkinlah berubah, kecuali ada yang lebih mendesak diperjalanan, kan draf perencanaan juga sudah ada dan itu sudah terdaftar dalam APBD yang digunakan untuk membangun, dan untuk pemeliharaan rutin akan dikerjakan oleh tim kuning yang ada di Dinas PU sebanyak 75 orang, nanti rencananya akan kita tambah, dan mereka keliling setiap harinya berpindah-pindah," pungkasnya. (goy/p3/c1/whk)

Tukin Lahirkan Pegawai Absensi

Posted: 12 Feb 2015 08:11 PM PST

Yang Penting Absen, Kinerja…?
BANDARLAMPUNG - Upaya Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kinerja pegawainya dengan memberikan tunjangan kinerja (tukin) cukup baik. Sayang, pelaksanaannya belum maksimal. Dengan dua indikator, yakni absensi dan pelaksanaan tugas, justru menimbulkan golongan pegawai baru: pegawai bermodal jari untuk absensi. Asalkan tepat absen pukul 07.30 dan 15.30 WIB, sudah cukup.

    Berdasarkan pantauan Radar Lampung sejak pekan lalu, banyak didapati pegawai yang saat jam kerja tidak berada di kantor. Bahkan, sejumlah pegawai perempuan ditemui asyik berbelanja di pasar.

    Seperti pada Senin (9/2) lalu, empat pegawai perempuan berjilbab berseragam dinas warna hijau dengan bet di tangan kanan Pemprov Lampung asyik berkeliling Pasar Bambu Kuning sekitar pukul 13.30. Mereka dengan santai menjinjing belanjaan dan masuk beberapa toko mencari jilbab.

    Kemudian pegawai lainnya juga dengan sengaja memanfaatkan istirahat siang untuk berjalan-jalan dan kembali ke kantor pukul 14.00. ''Yang penting kan absen jam setengah empatnya itu," kata salah satu pegawai perempuan di lingkungan Pemprov Lampung.

    Bahkan sekitar dua minggu lalu, kecelakaan kendaraan bermotor pun sempat terjadi di wilayah Pemprov Lampung, karena pegawai terburu-buru, mengendarai motor dengan kencang tanpa melihat sekitar. Setelahnya baru diketahui bahwa pegawai tersebut mengejar waktu untuk absen.

    Menurut pengakuan salah satu pegawai lainnya, terdapat teman sekantornya yang rela bolak balik ke kantor untuk absen. "Ya pagi kan datang, absen. Lalu sekitar pukul 12 itu keluar. Nanti kembali lagi saat mau absen sore," katanya.

    Beberapa hari lalu, sejumlah pegawai perempuan pun kedapatan tengah asyik ngobrol di kantin, padahal jam masih menunjukkan pukul 10.30. Mereka bubar, setelah ada teman yang mengabari bahwa ada inspeksi mendadak.

    Sebelumnya Inspektorat Provinsi Lampung me-warning kepala dinas, bagian, dan pimpinan masing-masing satuan kerja di Pemprov Lampung agar benar-benar objektif dalam melakukan penilaian kinerja terhadap bawahannya. Inspektorat Lampung mengancam menjatuhkan sanksi kepada para pimpinan jika ditemukan PNS di satkernya yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

    Hal ini dilakukan sesuai pelaksanaan Pergub No. 71/2014 tentang Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Pemprov Lampung. Pergub ini mengacu PP No. 53/2010. Nah, penilaiannya juga kan jelas. Untuk kuantitatifnya dari absensi. Sedangkan untuk kualitatifnya dari pengamatan pimpinan di masing-masing departemen atau satker.

    "Jika memang masih ditemukan PNS yang tidak benar, maka ya pimpinannya juga akan diproses," tegas Inspektur Lampung Rifki Wirawan.

    Dia juga mengatakan, di dua tahun belakangan ini terjadi peningkatan PNS yang melakukan indisipliner. Dia memaparkan di tahun 2011 lalu ada sebelas orang kemudian, di tahun 2014 ada 16 orang yang tercatat yang masuk proses penndisiplinan di Inspektorat.

    Kedepan diharapkan masing-masing satuan kerja diwajibkan untuk mempunyai kode etik dalam rangka pelaksanaan penerapan disiplin. "Saya harap di masing-masing satuan kejrja itu ada kode etik tentang disiplin. Misalnya, di dalam jam kerja PNS itu dari jam 07.30 hingga 15.30 dan toleransi hanya 15 menit, kalau tidak ya ada punishment dari msing-masing atasan. Jadi atasan ini ya harus tegas dong," kata dia. (eka/p1/c1/adi)

Menyerah, Pemprov Menuai Kritikan

Posted: 12 Feb 2015 08:10 PM PST

BANDARLAMPUNG – Sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang menyerah dengan nasib Menara Siger menuai kritikan. Jika ingin sedikit berinovasi, objek wisata itu justru akan memberi pendapatan dan kemajuan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Menurut Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim, pembangunan Menara Siger pastinya telah melalui analisis dan kajian mendetail, bukan asal membangun. Berdasarkan kajian, Menara Siger diyakini mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah).

    Pemprov memprediksi jumlah kendaraan 3.500 unit per hari dan 15 juta orang per tahun yang melintasi Pelabuhan Ferry Indonesia cabang Lampung. Dengan asumsi 15 persen saja singgah ke Menara Siger, maka setiap tahun akan menghasilkan pendapatan Rp12,5 miliar.

    ''Mengapa selama ini orang tidak mau singgah? Itu harus dievaluasi dan dicari solusinya. Kalau dapat menghasilkan sebanyak itu, tidak akan sulit membayar uang sewa Rp500 juta setahun," katanya.

Rencana untuk mencari investor dengan membangun hotel, kawasan wisata, tempat makan dan lainnya harusnya dapat terus ditindaklanjuti, tidak berhenti di tengah jalan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus berinovasi agar ikon Lampung itu ramai dikunjungi. "Akses jalan ke sana kan sudah bagus. Sediakan angkutan umumnya, kerjasama dengan Pemkab Lampung Selatan. Lalu dirawat, jangan dibiarkan terjadi kerusakan di sana sini. Pembangunannya kan mahal, Rp15 miliar, jadi harus tanggung jawab selanjutnya," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan dinas Pariwisata juga dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar mengarahkan pelajar melakukan study wisata ke sana. "Jadi bukan hanya study ke provinsi lain bahkan ke luar negeri, menghabiskan uangnya di sana," ujarnya.

Kemudian bisa bekerjasama untuk membangun tempat makan dengan makanan khas Lampung, sehingga orang yang turun dari kapal bisa singgah di sana. Seperti pembangunan penginapan juga, yang turun dari kapal malam hari, bisa bermalam di situ.

"Ikon-ikon provinsi lain pun bisa menjadi daya tarik wisata. Sebut saja Monumen Nasional. Dari berbagai provinsi berkunjung ke sana. mengapa kita tidak bisa, warga Sumatera yang akan ke Pulau Jawa kan pasti melintasi kawasan ini," ujarnya.

Pemprov memang tak mampu lagi melanjutkan perjanjian lama dengan PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Lampung terkait lahan Menara Siger. Selama ini Pemprov Lampung harus membayar sewa sekitar Rp500 juta per tahun.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, Adeham, mengatakan perjanjian lama tidak mungkin diteruskan. "Uang pemprov kan sedikit, sementara Menara Siger itu tidak ada hasilnya, atau PAD-nya, hanya ikon provinsi saja. jadi kita cari jalan lain untuk mengatasi uang sewa yang tinggi itu, dengan jualan hibah," katanya.

Terdapat dua pilihan hibah yang akan dikaji terlebih dahulu selama dua minggu ini. Yakni apakah PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Lampung akan menghibahkan tanah yang digunakan untuk membangun Menara Siger ke Pemprov Lampungm, atau Pemprov Lampung yang akan menghibahkan Menara Siger ke PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Lampung, namun tetap sebagai ikon, tidak diubah atau dimusnahkan.

"Dari dua pilihan itu mana yang lebih memungkinkan. Pengkajian akan dilakukan, kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Nanti hasil kajian pemprov dan PT ASDP akan dipaparkan ke Pak Gubernur, belaiu yang memutuskan," katanya.

Sementara untuk tunggakan uang sewa lahan yang disinyalir mencapai Rp1 Miliar, Pemprov Lampung juga minta diperingan untuk pelunasannya. Lalu PT ASDP menurut Adeham juga akan mengkoordinasikannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, agar tidak menjadi temuan. (eka/p1/c1/adi)

 

Belum Layak Dibangun Tangki Timbun

Posted: 12 Feb 2015 08:06 PM PST

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) belum mempunyai inisiatif untuk membangun sarana dan fasilitas depot bahan bakar minyak (BBM) di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Alasannya, konsumsi bahan bakar untuk penerbangan di Lampung masih sangat kecil. Bahkan, kebutuhan pasokannya bisa dipenuhi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Sehingga, Lampung dinilai belum layak dibangun tangki timbun.

    ''Ya, belum ada fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Radin Inten II Lampung. Karena sebagai transit, makanya rata-rata pesawat mengisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," ujar SR Supervisor External Relation Pertamina Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Alicia Irzanova kepada Radar Lampung kemarin.

    Ia menerangkan, pihaknya telah mengoperasikan lima Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk menunjang kelancaran transportasi udara di wilayah itu. Yakni, DPPU Sultan Mahmud Baddarudin (SMB) II Palembang, DPPU St Thaha Jambi, DPPU Fatmawati Bengkulu, DPPU Depati Amir Bangka Belitung, dan DPPU Raden Intan II Lampung.

     "Tapi hanya DPPU Raden Intan II Lampung yang belum memiliki tangki timbun Avtur. Makanya penyalurannya langsung lewat Bridger (mobil tanki pengangkut avtur.red)," ungkapnya.

    Alicia menilai, kondisinya belum memerlukan untuk bangun depot timbun. "Selama konsumsi naik maka kita akan evaluasi kembali untuk pembangunan depot timbun. Ada pasar kenapa gak masuk," selorohnya.

    Sebagai bandara dengan penerbangan yang tidak terlalu padat, kata dia, konsumsi bahan bakar avtur di DPPU Raden Intan II Lampung menjadi penyuplai avtur terkecil di Sumbagsel.

    "Konsumsi bahan bakar avtur di DPPU SMB II Palembang sebanyak 25,7 juta liter per tahun, sedangkan DPPU Raden Intan Lampung hanya 6,7 juta KL pertahun. Ini yang paling kecil dari bandar lain," beber dia.

    Sementara safe capacity atau kemampuan cadangan BBM di DPPU Sumbagsel sebesar 1800 kilo liter (KL) sedangkan rata-rata konsumsi harian (DOT) adalah 190 KL.  Konsumsi harian DPPU SMB II Palembang terbesar mencapai 75 KL dengan safe cap 806.000 KL, disusul konsumsi harian DPPU S. Thaha Jambi sebesar 40 KL dengan safe cap 389.310 KL. Lalu, konsumsi harian DPPU Depati Amir Babel mencapai 35 KL dengan safe cap 17.508 KL, konsumsi harian DPPU Fatmawati Bengkulu sebesar 20 KL dengan safe cap 379.058 KL, dan konsumsi harian DPPU Raden Intan II Lampung sebesar 20 KL dengan safe cap 52.00 KL. (hyt/p1/c1/adi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar