Sabtu, 14 Februari 2015

Lagi, Jembatan Ambrol

Lagi, Jembatan Ambrol


Lagi, Jembatan Ambrol

Posted: 13 Feb 2015 08:59 PM PST

KERUSAKAN infrastruktur di Kota Bandarlampung akibat hujan deras kembali terjadi. Belum selesai perbaikan Jembatan Waykuripan, Kelurahan Negeri Olokgading, Telukbetung Barat, yang ambrol akibat hujan deras pada Senin (9/2), kemarin (13/2) sekitar pukul 02.00 WIB giliran jembatan di Jl. Sakura 1 RT 04/Lk. 1, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, ambrol.

Suraji (56), warga setempat yang menjadi saksi ambrolnya jembatan sepanjang 5 meter dan lebar 4 meter tersebut, mengatakan, suara yang ditimbulkan saat jembatan ambruk cukup besar.

Dia menjelaskan, jembatan itu sering dilintasi pelajar lantaran merupakan penghubung antara Kelurahan Sumberrejo Sejahtera dan Kelurahan Sukadanaham, Tanjungkarang Barat.

''Tetapi untungnya, jembatan itu ambrolnya malam hari sehingga  nggak ada korban jiwa," ungkapnya.

Dia mengaku tidak mengetahui persis kenapa jembatan itu ambrol. Karenanya, ia memperkirakan ambrolnya jembatan tersebut karena fondasi di bawahnya yang terkikis akibat intensitas hujan yang tinggi beberapa hari ini.

Sementara Camat Kemiling Thomas Amrico mengatakan, jembatan  yang ambrol tersebut merupakan penghubung antara Jl. Sakura 1 dan Jl. Air Tabu.

''Rencananya besok (hari ini, Red) kami membuat jembatan sementara dari kayu kelapa sama batang randu," ucapnya.

Menurutnya, saat jembatan itu diperbaiki, warga diminta berputar ke Jl. Sukadanaham hingga jembatan selesai dibangun.

"Akan kita pasang juga nantinya plang untuk menandakan rute jika tidak bisa dilalui sementara waktu. Warga atau pengendara diminta untuk memutar arah melewati Jl. Sukadanaham," katanya.

Sementara, Wali Kota Herman H.N. kemarin menyempatkan waktu untuk meninjau jembatan tersebut. Saat itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung segera memperbaiki jembatan tersebut.

"Saya minta Dinas PU untuk segera memperbaiki jembatan ini. Paling lambat satu bulan pengerjaannya! Awalnya dikeruk dulu pakai alat berat, nanti kalau bisa juga dibeton supaya lebih kuat," pintanya.

Terpisah, Kadis PU Bandarlampung Ibrahim mengaku siap menjalankan intruksi wali kota dan pihaknya akan segera menjalankan seperti yang diperintahkan.

Namun terkait anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan jembatan ini belum bisa menyebutkan besarannya dengan alasan akan melakukan survei terlebih dahulu.

"Ini kita lihat dulu kerusakannya, lalu nantinya ada tim yang akan survei ke sini untuk melihat berapa anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jembatan. Setelah kita tahu angkanya terus dianggarkan dan diperbaiki secepatnya," janji dia. (red/c1/whk)


''Silakan Temui Saya!''

Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. merespons positif saran dan kritikan berbagai pihak, terutama kalangan akademisi, terkait solusi untuk penanganan banjir di kota ini.

Mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Lampung itu meminta mereka menemuinya dan memaparkan program solutif dalam rangka antisipasi serta pencegahan bencana yang terjadi di Bandarlampung.

''Jika memang itu yang terbaik untuk kota, silakan datang saja tanpa perlu diundang," pintanya kemarin (13/2).

Terkait permintaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota ini, Herman H.N. mengaku bisa mewujudkannya dengan catatan pemkot memiliki lahan untuk membangunnya.

''Jika masih ada tanah yang bisa dibuat RTH, pasti sudah saya buat. Bahkan akan saya bangun hutan dan taman kota untuk rakyat," katanya.

Senada disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Eddy Heriyanto. Menurut dia, pihaknya sudah berusaha dan memiliki data pemetaan bencana di kota ini.

''Kami sudah punya siklus bencana dan pemetaan wilayahnya. Bahkan, kami selalu mengevaluasi bencana yang terjadi tersebut. Namun realitanya, bencana yang terjadi di Bandarlampung kebanyakan menimpa masyarakat yang bangunannya berdiri di bantaran sungai dan laut. Terlebih ada yang di bawah tebing sehingga ketika longsor pun ikut tertimpa," katanya.

Menurutnya, pemkot sudah berupaya mengatasi hal ini. Dari penanganan drainase hingga penanganan lainnya untuk meminimalisir bencana.

Namun, nyatanya, kata dia, memang dibutuhkan partisipasi warga untuk mencegah terjadinya bencana. Seperti, tidak membuang sampah sembarangan, dan dapat disiplin, rajin untuk bergotong royong.

    Terpisah, saran dalam menangani bencana banjir di kota ini untuk Pemkot Bandarlampung terus bermunculan. Kali ini datang dari tenaga penyuluh masyarakat bidang permukiman Gunawan Handoko.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Bandarlampung ini mengatakan, masalah banjir di wilayah perkotaan memang sulit untuk dihindari, sejalan dengan pertumbuhan wilayah permukiman yang semakin meningkat.

Bahkan volume airnya semakin meningkat setiap tahunnya. Masalahnya, bangunan infrastruktur yang tumbuh tidak sebanding dengan kondisi drainase yang ada.

Terlebih masyarakat atau pihak pengusaha dalam membangun sering melakukan aktifitas cut and fill, yang kerap kali membuat saluran drainase yang telah ada tersumbat atau sengaja ditutup sehingga menjadi faktor pendukung terjadinya banjir.

"Karenanya, pemkot harus berani untuk melakukan grand design atau masterplan pembangunan drainase perkotaan, mengingat banyaknya drainase induk yang tidak berfungsi akibat tertutup bangunan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeliharaan," ujarnya melalui release-nya yang dikirimkan ke Radar Lampung kemarin.

Dia melanjutkan, pembangunan atau perbaikan drainase di titik-titik rawan banjir seperti yang dilakukan selama ini tidak akan menyelesaikan masalah, mengingat antara wilayah yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Memang, kata dia, untuk menyusun grand design ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu dapat dibuat per-zona secara parsial atau perkawasan, sesuai dengan skala prioritas. Ini menjadi tugas instansi teknis, yakni Dinas PU dan BPPD Bandarlampung untuk memberikan telaahan kepada wali kota.

"Saya sangat yakin, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, Pak Wali akan memberi respons. Menurut saya, penyusunan grand design ini sudah mendesak untuk menyelesaikan masalah banjir yang terus terjadi di Bandarlampung," pungkasnya. (red/p3/c1/whk)

Kenaikan Tarif RSUDAM, Siap Dikirim ke Gubernur

Posted: 13 Feb 2015 08:58 PM PST

BANDARLAMPUNG – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung siap memberlakukan kenaikan tarif kelas II, I, dan VIP. Kesiapan ini setelah rapat antara asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setprov Lampung, manajemen RSUDAM, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung.

    ''Tadi (kemarin) telah berlangsung rapat yang kesekiannya tentang usulan kenaikan tarif RSUDAM. Hasil rapat ini akan diusulkan ke gubernur," kata Ketua YLKI Lampung Subadra Yani Moersalin kepada koran ini usai rapat, Jumat (13/2).

Namun, Subadra enggan berkomentar terlalu dalam mengenai penyesuaian tarif yang naik sampai 30 persen ini. Ia lebih menekankan bahwa YLKI memberikan usulan jika kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan jasa tenaga medis, perawat, akomodasi, sarana-prasana, dan lainnya.

Subadra mengatakan, kenaikan ini karena RSUDAM sudah lima tahun tidak menyesuaikan tarif. Biasanya, penyesuaian tarif dilakukan setiap 2-3 tahun. "YLKI secara umum bisa memahami hal ini karena sudah lima tahun tidak dievaluasi. Tetapi secara umum, menyetujui bahwa harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan," ujarnya.

Kapan kenaikan tarif mulai berlaku? "Saya tidak mengetahui kapan diterapkan, YLKI lebih concern kepada peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Selain itu, harus tetap di bawah tarif rumah sakit swasta," pintanya.

    Sementara, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat RSDUAM Esti Comalaria enggan berkomentar banyak kepada Radar Lampung mengenai hasil rapat kemarin. "Yang saya tahu, penyesuaian tarif masih dirapatkan, belum ditetapkan," singkat Esti.

    Ketika koran ini menghubungi Direktur Utama RSUDAM Hery Djoko Subandryo, dia tidak menjawab baik melalui telepon maupun pesan singkat.

    Sebelumnya, sejumlah pasien RSUDAM turut berkomentar soal rencana kenaikan tarif ini. Ayah pasien Paviliun Putri Betik Hati RSUDAM Meli Herlina (31), Hi.Zulkifli (54), mengaku tidak keberatan terharap penyesuaian tariff. Karena menurut warga  Jl. Way Ratai, Punduhpidada, Pesawaran ini, tarif perawatan rumah sakit swasta lebih mahal 50 persen.

    Awi (40), putra dari pasien Sudha Nirmala (VIP B) Kiawati (78), mengatakan, penyesuaian tarif VIP harus memperhatikan pelayanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Juga harus mempertimbangkan  kenaikan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (gie/c1/dna)

Utang Pelanggan PLN Rp61 M

Posted: 13 Feb 2015 08:53 PM PST

BANDARLAMPUNG – Utang pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Lampung cukup banyak. Angkanya mencapai puluhan miliar rupiah. Rinciannya, untuk konsumen golongan umum Rp61 miliar per 31 Desember 2014. Yaitu Rp51 miliar golongan rumah tangga dan Rp10 miliar pemerintah kabupaten/kota se-Lampung.

Supervisor Humas dan PKBL Persero Distribusi Lampung Dita Artsana mengatakan, tunggakan Rp51 miliar itu dari 208.196 pelanggan pascabayar dari total pelanggan 1.092.934 atau 19 persennya.

Sementara, Rp10 miliar lainnya merupakan tunggakan pemerintah kabupaten/kota. ''Untuk pemkab/pemkot tidak terlalu besar lagi karena sistem pembayarannya telah diperbaiki. Sehingga tunggakan tidak sebesar seperti beberapa tahun lalu. Kemudian juga saat ini masih masuk masa pembayaran," ujarnya.

Dia  menjelaskan, untuk tunggakan golongan umum Rp51 M terdiri dari pelanggan rumah tangga, sosial, bisnis, dan industri. Namun sayangnya Dita tak dapat menyebutkan perusahaan besar mana yang memiliki tunggakan cukup besar, mengingat untuk kalangan industri listrik yang digunakan mulai 45 hingga lebih dari 20 ribu KVA.

Dibandingkan pendapatan, tunggakan ini memang lebih kecil, namun tetap menggangu. Pendapatan PLN Lampung 2014 lalu, mencapai Rp2,7 triliun yakni Rp2,421 triliun dari pelanggan pasca bayar dan Rp353 miliar dari pelanggan pra bayar.

Sementara itu, Manager Humas PLN Persero Distribusi Lampung I Ketut Dharpa mengatakan, dengan adanya tunggakan ini menyebabkan kinerja PLN menjadi buruk atau tidak optimal.

Sebab, pendapatan rekening yang diharapkan lancar dari pelanggan menjadi tidak lancar, sehingga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan juga dapat terganggu karena PLN mengalami kesulitan likuiditas untuk kegiatan operasional maupun melayani permintaan penyambungan baru yang cukup pesat.

"Tapi tidak dapat disetarakan utang itu sama dengan biaya operasional kami dalam berapa lama, sebab hitungan biaya operasioal per tahun. Yang bisa saya pastikan persentasi tunggakan ini lebih besar dari pendapatan tiap bulan," tegasnya.

Ketut melanjutkan, dengan tunggakan yang cukup tinggi ini bukan karena perusahaan besar tidak membayar, justru pelanggan rumah tangga dengan daya 900, 1300 hingga 2200 lah yang banyak menunggak.

"Bukan karena proses pembayaran yang sulit, namun kesadaran masyarakat yang rendah. Pelanggan merasa tidak berdosa jika menunggak, padahal itu kewajiban. Bahkan rasa malu pun seolah tidak ada jika didatangi petugas," sesalnya.

Dia memastikan, manajemen PLN Lampung telah berupaya keras dengan melakukan operasi ke lapangan, melayangkan surat, hingga melakukan pemutusan. Ditargetkan semester I ini tunggakan bisa turun.

    "Tunggakan di Lampung termasuk tinggi, bahkan jauh tinggi dibanding DKI Jakarta. Tunggakan di sana justru rendah, karena pelanggannya lebih banyak perusahaan besar yang lebih tepat waktu melakukan pembayaran serta karakteristik masyarakatnya pun berbeda," ujarnya.

    Sementara, Jamiah (55), salah satu pelanggan PLN mengaku kerap membayar tagihan hingga dua bulan. Meskipun tempat pembayaran dipermudah, dapat dilakukan di berbagai tempat, namun menurutnya kondisi keuangan yang sering menjadi penyebab terlambatnya pembayaran tagihan.

    Senada disampaikan Mat Udin (49), pelanggan lainnya yang juga mengaku sering membayar terlambat hingga tiga bulan, namun masih belum didatangi petugas, sehingga dirinya pun tidak membayar tepat waktu. (eka/p3/c1/whk)

 

Indikator Kinerja PNS, Bukan Soal Tepat Waktu

Posted: 13 Feb 2015 08:51 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengevaluasi indikator kinerja pegawainya. Ini terkait pemberian tunjangan kinerja (tukin) yang sudah disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Pemprov Lampung.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, esensi dari tukin bukan peningkatan ketepatan absensi pegawai. Tetapi lebih pada kinerja. Jadi bukan hanya soal datang dan pulang tepat waktu. Melainkan pekerjaan juga harus maksimal.

''Bukan datang, absen, lalu pergi. Sore datang lagi, absen lagi," tegas Ridho kemarin (13/2).

Dia pun tak segan memberikan sanksi kepada pegawai yang hanya bermodal absensi untuk mendapatkan tukin. Sebab, tukin yang dialokasikan cukup besar sehingga harus diimbangi kinerja maksimal. ''Saya akui belum semua pegawai sadar akan tanggung jawabnya," ujar gubernur termuda se-Indonesia ini.

    Indikator kinerja juga akan melihat perilaku pegawai ketika jam kerja. Misalnya, pegawai yang kedapatan menonton film di laptopnya ketika jam kerja. Atau, pegawai yang bermain games pada jam kerja. Hal ini juga sesuai dengan pantauan Radar Lampung sejak pekan lalu. Dimana, banyak pegawai yang tidak berada di kantor pada jam kerja.

Bahkan sejumlah pegawai, terutama yang perempuan, ditemui asyik berbelanja di pasar. Seperti pada Senin (9/2), empat pegawai berjilbab berseragam dinas warna hijau dengan badge Pemprov Lampung asyik berkeliling Pasar Bambu Kuning sekitar pukul 13.30 WIB dan dengan santai menjinjing belanjaan.

    Pegawai lainnya juga dengan sengaja memanfaatkan istirahat siang untuk berjalan-jalan dan kembali ke kantor pukul 14.00 WIB. "Yang penting kan absen jam setengah empatnya itu," kata salah satu pegawai di lingkungan Pemprov Lampung.

    Menurut pengakuan pegawai lainnya, terdapat teman sekantornya yang rela bolak-balik ke kantor untuk absen. "Pagi kan datang, absen. Lalu sekitar pukul 12.00 itu keluar. Nanti kembali lagi saat mau absen sore," katanya.

    Beberapa hari sebelumnya, sejumlah pegawai perempuan kedapatan asyik mengobrol di kantin padahal jam masih menunjukkan pukul 10.30 WIB. Mereka bubar setelah ada yang mengabari akan ada inspeksi mendadak (sidak).

Inspektorat Lampung me-warning kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Lampung agar benar-benar objektif dalam menilai kinerja bawahannya. Inspektorat mengancam sanksi kepada para pimpinan SKPD jika ditemukan PNS melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.

"Jika memang masih ditemukan PNS yang tidak benar, maka ya pimpinannya juga akan diproses," tegas Inspektur Lampung Rifki Wirawan.

Dia mengatakan, selama dua tahun ini terjadi peningkatan PNS yang melakukan indisipliner. Pada 2011, ada sebelas orang. Kemudian pada 2014 ada 16 yang tercatat masuk proses pendisiplinan di Inspektorat. (eka/c1/dna)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar