Senin, 09 Februari 2015

Banjir Hantam Kota

Banjir Hantam Kota


Banjir Hantam Kota

Posted: 09 Feb 2015 12:03 AM PST

Air Capai 2 Meter, Ratusan Rumah Tenggelam
BANDARLAMPUNG - Hujan yang mengguyur Kota Bandarlampung sejak pukul 16.00 hingga 22.00 WIB tadi malam menyebabkan ratusan rumah di beberapa wilayah terendam. Di salah satu titik, ketinggian air bahkan mencapai dua meter. Data yang dihimpun Radar Lampung, banjir terpantau di sepanjang Jalan Sultan Agung. Genangan air juga terlihat mulai lampu merah Jl. Kimaja hingga Jl. Raden Saleh.

Banjir juga terpantau di Jl. Raden Pemuka RT 02/Lk. 02, Kampung Jagabaya IV, Kelurahan Gunungsulah, Wayhalim. Di titik ini, sebanyak 32 rumah terendam sejak Jumat (7/2) lalu. Hingga berita ini diturunkan, banjir belum juga surut. Banjir yang semakin tinggi bahkan mulai memicu penyakit gatal-gatal pada puluhan warga.

    Musibah serupa juga melanda Gang Toyib, RT 03/Lk. 01, Kelurahan Rajabasa Induk, Rajabasa. Banjir dengan ketinggian 10-50 sentimeter ini merendam sekitar 50 rumah warga. Selanjutnya di RT 08/Lk. 01, Kelurahan Pengajaran, Telukbetung Utara (TbU), banjir merendam 3 rumah warga hingga ketinggian satu meter.

    Tidak itu saja, banjir juga melanda Perum Jati Rahayu RT 09/Lk. 02, Kelurahan Campangjaya, Sukabumi, yang mengakibatkan 35 rumah terendam. Sebanyak 19 rumah di antaranya mengalami rendaman terparah.

    Banjir besar setinggi dua meter terjadi di Jl. Sultan Syarif, Perum Jati Baru, Kelurahan Kalibalau Kencana. Banjir yang merendam ratusan rumah ini memaksa warga untuk mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi.

    Susiana (32), warga Gunungsulah, mengatakan, warga sekitar sudah mengalami gatal-gatal karena banjir yang terjadi sejak Jumat (6/2) belum juga surut. ''Iya Mas, jangankan bantuan yang tak kunjung datang. Kita ditengok saja tidak. Harapan kita ada solusi, karena meskipun tidak ada kali di sekitar wilayah kita ini, tetap saja banjir kalau hujan turun," kata dia.

    Senada Andika Putra (23), warga Gang Toyib, Rajabasa, juga mengeluhkan banjir yang terus datang saat musim hujan. ''Pasti banjir selama drainase di sini tidak dinormalisasi. Kan drainasenya terjadi pendangkalan. Karena itu harapan kami, warga sekitar, agar segera dinormalisasikan," kata dia.

    Sementara di lokasi banjir terparah yang berada di Perumahan Jati Baru, ratusan warga mengungsi ke salah satu masjid yang lokasinya lebih tinggi dari lokasi yang terendam.

    Di sana sudah terbagi antara kamar wanita dan laki-laki. Untuk wanita menginap di dalam masjid, sedangkan laki-laki menginap di pelataran masijd.

    Banjir yang terjadi dilokasi tersebut menimbulkan air yang sangat deras sehingga medan sulit dilewati oleh orang yang akan melintas diwilayah tersebut. Bahkan, menurut informasi yang dihimpun di lapangan, masih banyak warga di dalam lokasi banjir yang belum sempat mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung, langsung diterjunkan untuk membantu proses evakuasi warga. Dengan perahu karet dan tambang, petugas BPBD melawan arus yang begitu deras sebagai usaha mengungsikan warga yang masih terperangkap banjir.

Danramil Tanjungkarang Timur Kapten Infantri Syamsudin di lokasi mengatakan, banjir yang terjadi kali ini di wilayah tersebut merupakan banjir terparah dan terbesar sejak setahun terakhir. "Biasanya hanya puluhan rumah. Kali ini ratusan rumah terendam dan warga terpaksa diungsikan. Bahkan, yang sebelumnya hanya satu wilayah, kini menjadi dua wilayah. Ini ada talud yang jebol sehingga memperparah banjir," terangnya.

Syamsudin mengatakan, banjir diwilayah tersebut terus naik hingga 1,5-2 meter sejak pukul 20.00 WIB. "Ini petugas kita satu regu atau sebanyak 9 orang ikut membantu BPBD untuk mengevakuasi warga," terangnya.

Sementara, Ketua RT 03, LK 1, Kalibalau Kencana, Agus Taufik mengatakan, luapan air terjadi sejak pukul 18.30 WIB. Banjir mencapai puncaknya pada pukul 20.00 WIB.

"Air terus naik, dan ini sering kali terjadi. Terlebih, kali ini talud jebol. Maka dari itu, kami warga meminta untuk Pemkot segera memperbaiki talud yang jebol di wilayah ini," kata dia.

Selain itu, menurutnya, warga berharap adanya bantuan dang anti rugi baik dari kerusakan rumah warga, kesehatan seperti obat-obatan, sandang dan pangan pasti dibutuhkan oleh warga. "Terlebih banyak yang memiliki anak kecil," harapnya.

Di bagian lain, kepala BPBD Kota Bandarlampung Edi Heriyanto di lokasi banjir mengatakan, bencana yang terjadi kemarin adalah bencana yang sangat luar biasa terjadi di Bandarlampung saat ini.

Pasalnya, kata dia, selain banjir ada juga pohon tumbang terjadi. "Sehingga adanya pohon tumbang kita pioritaskan yang mana yang menghambat jalan. Karena, personel kita terbatas. Jadi kita pusatkan kemana wilayah yang sangat butuh bantuan BPBD dengan cepat dan tepat," kata dia.

Menurutnya, aliran air yang terjadi banjir diwilayah Kedamaian dan Rajabasa lantaran air yang bersumber dari gunung yang berada di kemiling sudah mulai deras dan turun ke bawah. Sehingga, lanjut dia, sudah diprediksi bakal ada banjir di wilayah Kedamaian. "Kalau di Kemiling hujan deras, disini pasti banjir. Maka dari itu, kita langsung evakuasi warga. Untuk ke depan saya harap jika hujan deras, warga menyingkir terlebih dahulu. Sehingga memudahkan evakuasi, karena wilayah ini termasuk yang paling parah ketika banjir datang," imbuhnya.

Terkait pohon tumbang, kata dia, ada tiga titik. Yakni, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Tirtayasa, dan Jl. Kedaton. "Kita turunkan seluruh armada yang dimiliki oleh BPBD, dan personil kita terjunkan 80 personil dengan disebar kebeberapa wilayah bencana," pungkasnya. (goy/mhz/p6/c1/fik)

Seluruh Kecamatan Endemis DBD

Posted: 09 Feb 2015 12:00 AM PST

Membeludak, RSUDAM Rawat Pasien di Selasar
BANDARLAMPUNG – Langkah Pemkot Bandarlampung dan jajarannya dalam menanggulangi wabah demam berdarah dengue (DBD) sepertinya belum membuahkan hasil. Buktinya hingga kemarin (8/2), korban serangan nyamuk aedes aegypti (penyebab penyakit DBD) di kota ini terus bertambah.

    Bahkan, Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung telah menetapkan seluruh kecamatan yang ada di kota ini endemis DBD.

''Ya, dalam beberapa hari saja, 20 kecamatan sudah endemis. Padahal awal Februari baru 14 kecamatan. Lalu meningkat menjadi 18 kecamatan dan saat ini sudah 20 kecamatan," ujar Kadiskes Bandarlampung dr. Amran kemarin.

Kendati seluruh kecamatan di kota ini sudah menjadi endemis DBD, ia mengaku tidak bisa memastikan terkait peningkatan status DBD dari KLB (kejadian luar biasa) menjadi darurat DBD.

Sebab, kata dia, yang berhak menyampaikan hal tersebut adalah kepala daerah. ''Memang ada peningkatan kasus. Namun, yang dapat menyatakan itu hanya kepala daerah dan saat ini belum ada pernyataan seperti itu. Jika Provinsi Lampung merata DBD, mungkin itu baru bisa dinyatakan darurat DBD," terangnya.

Dia memaparkan, terjadinya peningkatan wabah DBD menurutnya karena cuaca yang membuat virus DBD berkembang lebih cepat. "Sebab setelah hujan pasti banyak air tergenang, di situlah tempat favorit nyamuk aedes aegypti berkembang," kata Amran.

    Dia menambahkan, nyamuk aedes aegypti merupakan faktor utama yang membawa virus DBD ke dalam diri manusia, untuk pencegahannya masyarakat harus cepat membersihkan genangan air hujan yang ada di sekitar rumahnya.

    "Masyarakat harus rajin membersihkan selokan, tumpukan sampah dan membuang genangan air. Sebab, pasien DBD terus bertambah, dari catatan kami saja, hingga hari ini ada 89 pasien yang di rawat di seluruh RS yang ada di kota ini. Nah, 69 di antaranya adalah warga Bandarlampung," jelasnya.

Sementara, semakin meningkatnya pasien DBD di Bandarlampung membuat semua pihak dan warga meminta Diskes lebih meningkatkan antisipasi dan penanganan nyamuk DBD.

    Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung Hernowo mengatakan, DBD merupakan penyakit mewabah sepanjang masa yang terjadi di bangsa ini.

    Diakuinya, dalam penanganan DBD ini, baik Diskes dan kader-kader kesehatan lainnya sudah bekerja seoptimal mungkin. Selain itu, sudah banyak masyarakat yang sadar akan penananan penyakit ini. Meskipun, tidak dipungkiri masih ada masyarakat yang belum sadar akan hal ini.

    Dia menyarankan, penanganan DBD dilakukan dengan mengendalikan tempat berkembangnya nyamuk. "Dan kalau boleh usul, hal ini dapat dicegah dan diupayakan melalui peraturan daerah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyakit bersumber lingkungan. Salah satunya ada sanksi hukum yang penghuni rumahnya tidak dapat mengendalikan kebersihan hingga menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Ya, misalkan bisa dikenakan sanksi denda," sarannya.

    Sehingga, lanjutnya, kumpulan denda-denda itu bisa digunakan untuk bergotong royong membersihkan faktor-faktor timbulnya nyamuk. "Selain bisa terbebas dari nyamuk, ada efek jera dari masyarakat dan dapat hidup disiplin supaya tidak memunculkan wabah DBD," sarannya lagi.

    Sebab, lanjut dia, penanganan DBD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemkot maupun Diskes saja, tetapi masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab.

"Untuk definisi status terkait DBD ini, saya menyarankan kepada kadiskes untuk segera mengusulkan kepada kepala daerah terkait perubahan status KLB, agar dapat diambil langkah dari pusat untuk turut membantu Bandarlampung," pungkasnya.

    Senada disampaikan, politisi PDIP Fandri Tjandra. Dia meminta Diskes segera berupaya mengambil langkah kongkrit untuk penanganan DBD. "Jangan hanya spanduk dong! Diskes harus turun juga, agar takaran obat fogging dan lokasi yang terindikasi DBD itu tepat," tandasnya.

    Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung ini juga menyetujui apa yang disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang menyarankan status DBD ditingkatkan dari KLB menjadi darurat DBD.

    Sebab, kata dia, DBD di Bandarlampung terus mengalami peningkatan. "Ini harus segera diusulkan agar ada bantuan dalam penangannya," pungkasnya.

Sementara itu, terus bertambahnya warga yang terjangkit DBD membuat ruang Alamanda Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) overkapasitas.

Pantauan Radar Lampung kemarin, ada tiga pasien yang harus dirawat di selasar ruangan yang dikhususkan untuk merawat anak-anak ini. Penyebabnya, seluruh ruangan yang ada di ruang Alamanda penuh.

Tiga pasien yang dirawat tersebut di antaranya adalah M. Ifal Murtakih. Bocah berusia tiga tahun ini kemarin suhu badannya sangat tinggi. Namun, lantaran ruangan penuh, warga Jl. Selat Malaka 5, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang ini harus dirawat di selasar.

Sofia, ibu Ifal mengatakan, suhu badan anaknya tinggi sejak 3 hari lalu. "Kata dokter, anak saya diduga terjangkit DBD," katanya di RSUAM kemarin.

Dia mengaku tak masalah anaknya dirawat di selasar, sebab menurutnya yang terpenting anaknya segera mendapatkan perawatan. "Siapa tahu besok ada yang, jadi kan bisa pindah ke dalam ruangan," harapnya.

Pasien lainnya yang juga dirawat di selasar bernama Mellisa. Bocah berusia 4 tahun ini juga mengalami hal yang sama dengan Ifal. Bahkan, warga Perumnas Waykandis, Tanjungsenang ini juga mengalami demam.

"Anak saya demam tinggi sudah 5 hari dan tak mau makan, dokter di puskesmas menyarankan anak saya di bawa ke RSUDAM karena dikhawatirkan terkena DBD," katanya Destriana, ibu Mellisa.

Sementara, pasien lainnya yang dirawat di selasar adalah bayi berusia 11 bulan bernama Clarisa Ayunda Alila. Warga Jl.Nangka, Kelurahan Gedongair, Tanjungkarang Barat ini juga sempat mengalami kejang-kejang lantaran suhu badannya terlalu tinggi.

Rohela mengatakan bahwa anaknya panas dan kejang-kejang sejak malam tadi kemarin red) setelah mendapat perawatan dipuskesmas Gedung Air, sekitar jam 04.00 wib, anak kami dirawat di Alamada. RSUDAM.

Lanjutnya, Siang kemarin (sabtu,red) anaknya (Clarissa,red) lari-lari kecil bahkan dia bermain lincah dengan ceria, gak tahu kenapa malamnya panas tinggi dan kejang,

"Ya, nggak apa-apa dirawat di sini (selasar, Red), di dalam ruangan juga penuh dan sumpek. Terpenting anak saya mendapatkan perawatan dokter. ''Nanti  misalnya ada pasien pulang anak saya bisa dirawat di dalam" harapnya sambil menggendong anaknya yang sedang terpasang infus. (gie/p5/c1/whk)

Kurang 100 Tenaga Medis

Posted: 08 Feb 2015 11:58 PM PST

BANDARLAMPUNG – Perhatian Pemkot Bandarlampung terhadap pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan patut diapresiasi. Hampir setiap tahun, fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan puskesmas pembantu bertambah. Sayang, penambahan fasilitas kesehatan ini tidak diiringi penambahan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan. Buktinya, kota ini masih kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, apoteker, dan asisten apoteker.

Hal ini diakui Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Dia mengatakan, pemkot memang kekurangan tenaga medis untuk ditempatkan di puskesmas rawat inap (PRI), puskesmas, hingga puskesmas pembantu (pustu) yang ada di beberapa wilayah Bandarlampung.

''Kita sudah berupaya meminta ke pusat, namun belum dikasih sampai saat ini. Tetapi untuk rakyat biar nggak menderita, kita hadirkan tenaga kontrak," ujarnya belum lama ini.

Namun, kata dia, tenaga kontrak yang ada saat ini masih belum bisa ditempatkan secara merata di 20 kecamatan dan 126 kelurahan yang ada di Bandarlampung.

"Karena itu, ke depannya akan kita tambah dan usulkan kembali ke pemerintah pusat," ucapnya.

Dia menambahkan, tenaga dokter kontrak dibayar per bulannya Rp2,5-5 juta. Sementara saat ini, pemkot baru memiliki 70 dokter tenaga kontrak. ''Jadi kira-kira kita kurang 50 dokter umum lagi," jelasnya.

Senada, disampaikan Kadiskes Bandarlampung dr. Amran. Dia mengatakan, pihaknya akan menambah tenaga medis guna meringankan beban kerja dan memperbaiki pelayanan kesehatan setiap harinnya.

''Ya benar, kira-kira kita masih membutuhkan 50-an tenaga kontrak perawat dan 50 tenaga kontrak dokter umum. Selain itu, kita juga membutuhkan apoteker dan asisten apoteker," ujarnya, Jumat (6/2).

Dia melanjutkan, Diskes akan kembali mengusulkan ke Badan Kepergawaian Daerah (BKD) Bandarlampung terkait kekurangan tenaga medis ini.

"Tahun ini akan diusahakan untuk menambah jumlah tenaga medis yang ditempatkan di puskesmas. Sehingga, nantinya tiap puskesmas minimal ada 2 dokter umum jaga, 2 perawat dan 2 bidan," paparnya.

Hal tersebut menurutnya penting untuk mendukung pengobatan gratis yang digagas Wali Kota Herman H.N. Selain itu, penambahan tenaga medis juga perlu dilakukan untuk mengimbangi peningkatan layanan medis yang diberikan.

"Ini juga perlu dilakukan agar bisa mengimbangi pertambahan penduduk. Idealnya 1 dokter untuk 5 ribu penduduk, sementara data kami saat ini menunjukan 1 dokter menangani 7 ribu penduduk," bebernya.

    Terpisah, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Diskes Bandarlampung Sarjoko mengatakan, PNS tenaga medis di Bandarlampung hanyalah 944 orang yang tersebar di 30 kecamatan, baik PRI, Puskesmas, Pustu, dan Diskes.

    "Idealnya kan untuk satu puskesmas satu bidan dan dua perawat dan itu harus menyeluruh hingga pos kesehatan kelurahan (Poskeskel). Nah, saat ini kita hanya memiliki 74 dokter umum PNS dam 261 perawat PNS. Jadi masih banyak sekali kita membutuhkan tenaga medis tersebut," ungkapnya. (goy/p5/c1/whk)

Berdayakan Juga Swasta!

    Pernyataan Pemkot Bandarlampung bahwa kota ini kekurangan tenaga medis dipertanyakan.     Sebab jika dilihat dari yang ada sekarang, jumlahnya sudah mencukupi.

    Demikian disampaikan pengamat kesehatan masyarakat Dr. Zamahsyari Sahli. Menurut dia, seharusnya dalam menentukan kurang atau tidaknya tenaga medis di Bandarlampung, pemkot terlebih dahulu melihat rasio yang ada saat ini.

    Sebab, menurutnya, tidak semua tenaga medis dihitung berdasarkan pegawai negeri sipil (PNS). ''Bandarlampung masih banyak dokter umum, gigi, apoteker, dan asisten apoteker di swasta. Jadi jangan hanya melihat yang terdata di sektor pemerintah," ujarnya kemarin (8/2).

    Sebenarnya, lanjut dia, jika pemkot mau memberlakukan seimbang antara tenaga medis swasta dan pemerintah, kekurangan tenaga medis tidak pernah terjadi.

    ''Coba hitung berapa banyak dokter umum, gigi, dan apotek yang ada di Bandarlampung selain milik pemerintah. Kota ini kan besar, beda halnya di kabupaten ataupun daerah lain," katanya.

    Karena itu, Zamahsyari memandang saat ini kebutuhan dokter di Bandarlampung masih cukup. ''Makanya saya heran saat ada yang bilang Bandarlampung kekurangan tenaga medis, dan ini terjadi setiap tahunnya. Coba dicek lebih cermat, jangan hanya sektor pemerintah, tetapi juga swastanya," ungkap dia.

    Zamahsyari mengakui, pelayanan dasar terletak pada sektor kesehatan terkecil yakni, pos kesehatan kelurahan (Poskeskel), Puskemas Pembantu (Pustu), dan puskesmas.

    Maka dari itu, kata dia, jika semua harus berasal dari sektor pemerintah akan berat dijalaninya. "Jangan terlalu bingung tenaga medis di Bandarlampung, kecuali Bandarlampung merupakan tempat terpencil ang memang tidak memiliki tenaga medis kesehatan, seperti dokter umum, gigi, perawat, apoteker, dan asisten apoteker," tandasnya.

    Senada disampaikan Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Lampung dr. Hernowo. Dia mengatakan, Bandarlampung sebenarnya tidak kekurangan dokter umum, perawat, maupun tenaga medis lainnya.

    "Yang kurang itu di mana? Banyak tenaga medis seperti dokter umum swasta di Bandarlampung ini," katanya.

    Menurutnya, untuk kembali mengangkat tenaga dokter harus dilakukan analisis yang pas sesuai kebutuhan. "Jika tidak terpenuhi, berarti harus segera dicari meskipun melalui tenaga kontrak. Sebenarnya, idealnya satu dokter itu hanya melayani 2.500 pasien," terangnya.

    Sementara, anggota komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso mengatakan, pihaknya telah menganggarkan upah untuk tenaga kontrak dokter umum dan perawat.

    "Kalau untuk dokter umum kita anggarkan per tenaga medis tersebut sebesar Rp2,5 juta per bulan, dan untuk perawat itu disesuaikan dengan UMK Bandarlampung," bebernya.

    Seingat Imam, dianggarkannya tersebut untuk 150 kebutuhan tenaga medis. Yakni, 50 dokter umum, dan 100 perawat. "Tahun ini harus direalisasikan penambahan kuota tenaga kontrak tersebut. Jadi sudah bisa berjalan di puskesmas, pustu, hingga poskeskel," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

Pempov Klaim Hemat Rp12 M

Posted: 08 Feb 2015 11:56 PM PST

BANDARLAMPUNG – Kebijakan penghematan anggaran diklaim Pemprov Lampung menampakkan hasil. Pemprov mengaku sejauh ini sudah bisa berhemat hingga Rp12,1 miliar. Dasar penghematan ada dua. Yakni Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana serta SE No. 11/2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.

    Inspektur Lampung Rifki Wirawan memaparkan, penghematan terbesar itu didapati dari belanja dan anggaran rapat PNS Rp741 juta serta  keperluan air dan telepon mencapai Rp11,4 miliar.

    ''Ini sejak SE Kemenpan RB diterbitkan pada November 2014. Nah, pada tahun anggaran 2015 kita berhasil melakukan penghematan Rp12,1 miliar," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pemprov bisa lebih berhemat lagi. Sebab, hitung-hitungan itu dilakukan dua bulan sejak SE dikeluarkan. Dipaparkannya, dari 64  satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di Lampung, 49 di antaranya menyumbang penghematan.

    ''Nah, sisanya sebanyak 15 SKPD ini. Mereka bukan tidak menyetorkan. Dikarenakan kontrak dengan berbagai pihak, maka anggaran mereka telah habis," katanya.

Dia berharap ke depan berdasarkan SE itu Pemprov Lampung bisa melakukan penghematan secara lebih. ''Terlebih kan kita juga sudah memiliki fasilitas di setiap satker. Jadi anggaran itu bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih menyentuh kepada yang lebih urgen atau yang lebih bersentuhan dengan masyarakat," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura berharap pemprov tidak hanya pada awal melakukan penghematan ini.

Dia menjelaskan, satker yang memiliki wewenang yakni Inspektorat juga harus jeli. ''Nah, apabila memang tidak dilakukan harus ada upaya memberikan hukuman. Paling tidak memberikan teguran kepada satker yang membandel," katanya.

    Sementara pengamat kebijakan publik Dr. Ahmad Soeharyo mengatakan, sudah seharusnya SKPD yang berhasil berhemat diumumkan ke publik.

    ''Kalau mau objektif, ya diumumkan di publik. Karena ini merupakan salah satu cara dari transparansi. Kalau angkanya nggak jelas kan, ya kita masih belum percaya. Nah, kalau di-publish kan bisa memberikan motivasi terhadap SKPD yang lain," ungkapnya. (abd/c2/wdi)  

 

Warning Jaga Lahan Sawah

Posted: 08 Feb 2015 11:55 PM PST

BANDARLAMPUNG – Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Distan TPH) Lampung menyoroti keberadaan lahan sawah di provinsi ini. Distan TPH me-warning pemerintah kabupaten/kota yang ada untuk menjaga lahan sawah. Terlebih, lahan perlindungan lahan sawah sudah termaktub dalam Perda No. 17/2013 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

    ''Dalam perda itu kan memang sudah tertera. Sudah kesepakatan seluruh kabupaten/kota. Ya, semuanya harus komit dong menjaga lahan pertaniannya," kata Kepala Distan TPH Lampung Lana Rekyanti kemarin.

    Dia mencontohkan, di salah satu daerah prioritas pertanian yakni Pringsewu. Dalam rincian perda didapat bahwa Pringsewu harus melindungi 40 hektare lahan pertanian. Faktanya, masih ada saja lahan pertanian yang beralih fungsi.

    Karena itu, menurut Lana, pemkab/pemkot harus membuat perda turunan dari Perda No. 17/2013 tentang LP2B. ''Sekarang ini kan yang di dalam perda itu hanya luasnya. Nah, untuk detail tempat di mana yang dilindungi kan belum ada. Karena itu, ya di masing-masing kabupaten/kota harusnya membuat perda turunan mengani perlindungan lahan pertanian ini," katanya.

    Terpisah, Kepala Biro Ekonomi Farizal B.Z. mengatakan, pemprov terus mengoordinasikan  agar perda turunan itu bisa terealisasi. Perlindungan lahan persawahan, lanjut dia, merupakan langkah penting agar Lampung bisa mengejar target penambahan satu juta ton padi.

    Jika tidak didukung pemkab/pemkot, target itu sulit terwujud. ''Terlebih pada tahun depan kita ada pembukaan lahan pertanian sebanyak 5.200 hektare guna mendukung target ini," katanya.  

    Diketahui, tahun ini pemprov mulai mencetak 5.200 hektare lahan untuk mendukung target produksi padi 1 juta ton dalam dua tahun ke depan.

Sekretaris Distan TPH Lampung Emilia Kusumawati mengatakan, penambahan lahan sawah itu di antaranya terdapat di dua kabupaten. Yakni Mesuji dan Tulangbawang.

    ''Apalagi dalam beberapa tahun ini lahan persawahan terus menyusut. Setidaknya dalam setahun ada penyusutan 100 hektare sawah untuk pembangunan perumahan," ungkapnya. (abd/c2/wdi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar