Rabu, 11 Februari 2015

Longsor, Jalan Terputus Empat Jam

Longsor, Jalan Terputus Empat Jam


Longsor, Jalan Terputus Empat Jam

Posted: 10 Feb 2015 07:55 PM PST

BANDARLAMPUNG – Bencana banjir dan longsor terus terjadi pada beberapa wilayah di kota ini setiap hujan deras datang. Seperti pada Senin (9/2) malam. Akibat hujan deras disertai angin kencang, Bukit Suban yang ada di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, mengalami longsor hingga menutupi Jl. Raya Suban.

Akibatnya, akses menuju Jl. Ir. Sutami itu sempat terputus selama empat jam, yakni sejak pukul 03.00 hingga 07.00 WIB.

Lurah Pidada Sugih Agusta mengatakan, longsor tersebut terjadi pada pukul 03.00. ''Untung tidak ada kendaraan yang melintas saat kejadian," katanya.

Dia mengatakan, kemarin pagi (10/2), warga bersama Kodim dan Koramil Panjang bergotong royong membersihkan longsoran. "Jadi, pukul 07.00, jalan sudah bisa dilalui kembali," jelasnya.

Sementara, selain longsor, banjir juga terjadi di Jl. Raden Pemuka RT 02/Lk. 02, Kampung Jagabaya IV, Kelurahan Gunungsulah, Wayhalim. Hingga kemarin wilayah ini masih tergenang air sekitar 50 sentimeter.

Menurut Jumadi, Ketua RT 2, Lingkungan 2, Gunungsulah, wilayahnya terendam lantaran tidak ada drainase dan posisinya yang berada paling rendah di wilayah itu.

Menurut dia, pihaknya sudah berkordinasi dengan kelurahan mengenai permasalahan tidak adanya drainase di wilayahnya. "Ya, kami sudah koodinasikan mengenai drainase ini dengan Pak Lurah," ucapnya.

Sedangkan data yang dihimpun di BPBD Bandarlampung, terjadi juga abrasi di Jl. Ir. Sutami, Kelurahan Campangraya, Sukabumi. Lalu, di Kampung Cikondang RT 8, Lingkungan 2, Perum Jati Rahayu juga terendam. Ada 27 rumah yang hingga kemarin pagi masih terendam di sana. Kemudian pohon tumbang juga terjadi di Jl. Lumba-Lumba, Kelurahan Pesawahan. (why/p1/c1/whk)

DPRD Desak Pejabat Diskes Turun Lapangan

Posted: 10 Feb 2015 07:55 PM PST

Jangan Hanya di Balik Meja!
BANDARLAMPUNG – Semakin mewabahnya demam berdarah dengue (DBD) di Bandarlampung memantik reaksi dari berbagai pihak. Beberapa kalangan melihat hal itu terjadi lantaran sikap Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung yang kurang serius dalam menangani permasalahan ini.

Seperti disampaikan anggota DPRD Bandarlampung Yuhadi. Dia menilai dalam menangani wabah DBD, Diskes seakan melempar tanggung jawabnya kepada pihak kecamatan, kelurahan, maupun warga.

    Dalam menanganinya, Diskes juga hanya memercayakan kepada puskesmas atau puskeskel. ''Ya, buktinya saya tidak pernah membaca di koran Kadiskes atau kepala bidang (Kabid) turun ke warga mengatasi DBD. Kalau puskesmas melakukan fogging memang ada," sesalnya.

Seharusnya, kata dia, Kadiskes dan Kabid juga ikut turun ke lapangan. Sebab, mereka yang memiliki wewenang. Sehingga kalau turun langsung, akan paham situasi di masyarakat.

''Jadi jangan hanya di balik meja menunggu laporan dari puskesmas," tandasnya.

Dia berharap, ketika pejabat diskes turun ke lapangan, korban jiwa akibat DBD tidak lagi bertambah. "Lebih baik mencegah dan menanggulangi, sehingga tidak sampai ada korban jiwa lagi," pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Albert Alam mengatakan, pihaknya belum lama ini sudah menggelar pertemuan dengan seluruh puskesmas di Bandarlampung terkait penanganan DBD.

"Dalam pertemuan tersebut mereka katanya siap menindaklanjuti warga yang terjangkit DBD," ujarnya.

Sementara, dari data yang ada di Diskes Bandarlampung, jumlah warga yang terjangkit DBD sejak Januari hingga kemarin ada 121 orang.

Kadiskes Bandarlampung dr.Amran menegaskan, pihaknya sudah menyosialisasikan kepada masyarakat terkait cara penanganan DBD dan melakukan fogging, lalu penyebaran abate.

"Kami optimis DBD di Bandarlampung semakin menurun seiring berkurang intensitas hujan. Tetapi, warga harus tetap melakukan program 3M plus," ujarnya kemarin.

Sementara, pantauan Radar Lampung, hingga kemarin (10/2), Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) merawat 15 pasien DBD, sehingga total jumlah pasien yang dirawat selama periode Januari hingga kemarin mencapai 29 orang. Sedangkan, RS Bumiwaras Bandarlampung merawat 5 pasien DBD, dan RS DKT 7 pasien. Kemudian, RS Dadi Tjokrodipo merawat 6 orang. (why/gie/p1/c1/whk)

Dinas PU Tak Hadir, Dewan Kecewa

Posted: 10 Feb 2015 07:54 PM PST

BANDARLAMPUNG – Tidak hadirnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di Kecamatan Tanjungsenang membuat DPRD Bandarlampung kecewa. Sebab, kehadiran Dinas PU dianggap penting dalam kegiatan tersebut lantaran tugas satuan kerja ini berkaitan erat dengan pembangunan Kota Bandarlampung.

Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, pentingnya Dinas PU hadir pada musrenbang agar mengetahui keluhan dan usulan apa saja yang disampaikan masyarakat.

''Kalau Dinas PU tak hadir, bagaimana mau berjalan pembangunan di kota ini? Sementara, kami (DPRD, Red) kan hanya mengesahkan anggaran," ujarnya kemarin (10/2).

Dia membeberkan, dalam APBD 2015, dana yang dipercayakan kepada Dinas PU untuk dikelola sebanyak Rp351 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di kota ini.

"Nah, anggaran tersebut akan digunakan untuk apa saja? Karena bila merujuk musrenbang tahun lalu, datanya tidak sinkron. Karenanya, penting sekali musrenbang ini, bila tak dirancang tentunya pelaksanaannya akan meleset," katanya.

Senada disampaikan anggota DPRD Bandarlampung lainnya Abdul Salim. Menurutnya, pada musrenbang diketahui banyak usulan masyarakat yang tak disampaikan ke DPRD, sebab satuan kerja enggan membeberkannya ke legislatif.

"Contohnya perbaikan jalan di Labuhandalam, itu tidak masuk musrembang, namun Dinas PU melakukan perbaikan di sana," ucapnya

Karena itu, imbuh dia, pihaknya bersama anggota DPRD Bandarlampung akan meminta data usulan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan agar bisa terealisasi dalam bentuk pembangunan yang nyata.

"Ya, kami akan minta data-data hasil musrembang dari tingkat kelurahan hingga kecamatan," pungkasnya.

Sementara, Camat Tanjungseneag Edi Gulvari berharap, DPRD Bandarlampung mengawal hasil dari musrenbang, khususnya untuk Kecamatan Tanjungsenang.

"Pastinya kami berharap teralisasi sesuai dengan usulan masyarakat, sehingga pembangunan ke depannya tidak saling tumpang tindih, karena dimainkan oknum-oknum tak bertanggungjawab," tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas PU Bandarlampung Ibrahim belum berhasil dikonfirmasi. Telepon selularnya tidak aktif saat dihubungi, pesan singkat yang dikirimkan juga tak dibalasnya. (why/c1/whk)

Tarif RSUDAM Segera Naik

Posted: 10 Feb 2015 07:52 PM PST

BANDARLAMPUNG - Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan medis Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) mesti siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Ya, tarif di RS ini segera naik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini tengah membahas kenaikan tarif itu. Rapat berlangsung di ruang rapat asisten bidang kesejahteraan rakyat dan dipimpin Asisten III Bidang Kesra Satprov Lampung Elya Muchtar. ''Betul, penyesuaian tarif masih dalam pembahasan. Nanti kalau sudah selesai diberi tahu," singkat Elya kemarin (10/2).

    Namun rapat itu belum melibatkan Komisi V  DPRD Lampung. Hal ini dibenarkan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir.  "Rapat itu masih intern Pemprov,  baru sebatas usulan penyesuaian tarif, belum menetapkan. Jadi komisi V tidak ikut hadir dalam rapat tersebut," jelasnya. Namun menurut Yandri, kenaikan tarif ini hanya diberlakukan untuk kelas  II, paviliun maupun VIP.

    Ketua Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB)  Lampung  mengatakan bahwa usulan kenaikan tarif itu disebabkan beberapa faktor. Seperti tarif RSUDAM sejak tahun 2010 tidak pernah mengalami penyesuaian.

    Selain itu untuk diketahui juga saat penetapan tarif 2010 selalu mengacu pada tarif tahun 2007. Tidak hanya itu saja, tarif yang ada masih dibawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Berapa persen penyesuaian tarif, komisi V belum mengetahuinya karena masih disusun pemerintah daerah.  Disana masih rapat penyesuaikan," jelas Yandri.

    Yandri mengatakan, Komisi V juga meminta kepada RSUDAM  untuk  mengusulkan menyesuaikan tarif tersebut juga tidak boleh  besar dari rumah sakit swasta.   "Apabila RSUDAM melakukan penyesuaian tarif, tentunya harus diimbangi dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatannya," tegas Bendahara DPD Partai Demokrat Lampung  ini.

    Saat dikonfirmasi ke Manajemen RSDUAM, Kabag Humas RSUDAM Esti Comalaria menjawab belum ada kenaikan tarif RSUDAM.  "Kalau kenaikan tarif belum ada informasi, sebab masih dirapatkan," Jelasnya. (gie/c1/adi)

 

Pasang Rambu Larangan Muatan Lebih

Posted: 10 Feb 2015 07:36 PM PST

BANDARLAMPUNG - Ambrolnya Jembatan Lempuyangbandar, Waypengubuan, Lampung Tengah, menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi Lampung agar kejadian serupa tak terulang. Berbagai langkah pun dilakukan. Salah satunya akan memasang-rambu-rambu peringatan dan pelarangan.

    Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Lampung Adeham mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan Dinas Bina Marga (DBM), Dinas Perhubungan, dan satuan kerja terkait lainnya. ''Kami akan pasang rambu peringatan dan pelarangan. Misalnya untuk kendaraan dengan muatan sekian ton dilarang melintas," katanya.

    Berdasarkan data yang dipaparkan oleh DBM di Lampung terdapat 525 jembatan yang melintas di jalan provinsi dan 441 jembatan di jalan nasional. Dari jumlah itu, sebanyak 60-an jembatan di jalan provinsi yang akan diutamakan untuk dipasang rambu-rambu peringatan, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini cukup besar, sementara yang saat ini tersedia terbatas.

    "Nanti akan ada pengecekan ulang dari tim. Mana jembatan yang paling urgent, kemudian juga kita akan ada operasi sesuai dengan peraturan gubernur tentang tonase, gabungan antara pihak kepolisian, Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota," urainya.

    Sementara itu menurut Kepada DBM, Jembatan Lempuyangbandar itu sekitar empat hari lagi dapat beroperasi secara normal. "Berdasarkan laporan terakhir yang saya terima demikian, empat harian lagi bisa dilintasi kendaraan. Maksimal kendaraan bermuatan lima hingga enam ton," katanya.

    Akibat putusnya jembatan Lempuyangbandar berbagai satker mulai bergerak. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum yang menargetkan perbaikan tujuh jembatan nasional yang berada di Lampung. Termasuk Jembatan Lempuyangbandar di Lampung Tengah (Lamteng) yang patah lantaran dilewati truk trailer berbobot 100 ton.

    Tujuh jembatan tersebut adalah jembatan Waypengubuan dan Waytipo di Lamteng serta Waytahmi di Bukitkemuning, Lampung Utara. Kemudian Waypedada dan Waypohan di Pesisir Barat serta Waykrap, Tanggamus.

    Jembatan Waytipo dan Waytahmi dilakukan penduplikasian. Sedangkan Waypedada, Waypohan, dan Waykrap akan diluaskan. Anggaran untuk Waypengubuan, Waytipo, dan Waytahmi mencapai Rp26 miliar. Sementara untuk perluasan lahan di tiga jembatan tersebut masing-masing dibutuhkan Rp4 miliar. (eka/c1/adi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar