Astagfirullah, PLN Kumat Lagi!

Astagfirullah, PLN Kumat Lagi!
Ridho ’’Jual’’ Lampung ke Dubai
Pemerintah Hibur Rakyat dengan PSKS
Satker Segera Turun!
Revisi Permen No. 2/2015!
Empat Program Jadi Unggulan

Posted: 31 Mar 2015 08:28 PM PDT

Berdalih PLTU Tarahan 4 Alami Gangguan
BANDARLAMPUNG – Naiknya tarif dasar listrik (TDL) ternyata tak diikuti peningkatan kinerja dari PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Buktinya, pemadaman listrik terus terjadi di provinsi ini. Jika dilihat pada website-nya di http://www.pln.co.id/lampung, pada Maret saja, PLN sudah memadamkan listrik sejak tanggal 3. Pemadaman dilakukan dengan alasan berbeda. Mulai alasan pekerjaan hingga pemeriksaan jaringan penyulang.

Bahkan informasi terkini, PLN akan melakukan pemadaman hingga Jumat (3/4). Alasan pemadaman kali ini karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan 4 mengalami gangguan teknis.

Saat dikonfirmasi tadi malam, Deputy Manager PT PLN (Persero) Distibusi Lampung I Ketut Darpa membenarkan jika instansinya berencana melakukan pemadaman hingga Jumat (3/4).

Dia juga membenarkan jika pemadaman karena adanya gangguan teknis di PLTU Tarahan 4. "Kami minta pengertian masyarakat, adanya pemadaman ini karena masih perbaikan. Pemadaman juga tidak hanya terjadi di malam hari, tetapi bisa di siang hari," ujarnya singkat tadi malam.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung Juniardi mengkritik kinerja PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Menurut dia, seharusnya PLN memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai adanya pemadaman karena akibatnya banyak.

Sebab, hal ini juga menyangkut kepentingan masyarakat.

''Ya diinformasikan dong ke masyarakat. Jangan sampai malah masyarakat merugi karena informasi yang sangat minim. Kalau hanya diumumkan di website, tidak efektif lah. Kan tidak semua orang punya internet," sesalnya belum lama ini.

Dia mengungkapkan, informasi yang didapat masyarakat seharusnya yang bisa menyentuh masyarakat langsung. "Kan bisa diumumkan melalui media elektronik seperti televise lokal atau media cetak. Media ini juga corong informasi kepada masyarakat," tandasnya.

Terpisah, Firmansyah, warga Jl. Purnawirawan, Kelurahan Gunungterang, Langkapura mengaku kesal dengan adanya pemadaman listrik.

Terlebih, pemadaman dilakukan setelah tarif dasar listrik (TDL) naik. "Tagihan listrik saya bertambah setiap bulannya, tetapi kok kenaikan tagihan ini tidak diiringi dengan peningkatan profesionalitas kerja PLN," sesalnya belum lama ini.

Dia mengaku, pemadaman di wilayahnya pernah dilakukan dua kali dalam sehari. Yakni, di siang hari kemudian pada dini hari. "Ya harusnya jangan sampai dua kali dong, paling tidak kalau alasannya pemeliharaan saya pikir satu-dua jam cukup pemadamannya," ungkapnya. (ynk/p2/c1/whk)

Ridho ’’Jual’’ Lampung ke Dubai

Posted: 31 Mar 2015 08:27 PM PDT

Hadiri AIM, Paparkan Potensi Investasi
BANDARLAMPUNG – Ajang pertemuan tahunan para investor dunia atau biasa disebut Annual Investment Meeting (AIM) di Dubai, Uni Emirat Arab, benar-benar dimanfaatkan maksimal oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Gubernur termuda se-Indonesia ini menggunakan kesempatan itu untuk ''menjual" seluruh potensi yang ada di Sai Bumi Ruwa Jurai. Ridho memperesentasikan seluruh potensi investasi di Lampung, termasuk keterbukaan, fasilitas, dan kesiapan pelayanan Pemprov Lampung terhadap masuknya investasi.

Pada kegiatan yang dijadwalkan selama dua hari itu, Ridho juga menjelaskan beberapa program pemerintah pusat dan daerah yang sinergis. Baik yang masih dalam proses maupun perencanaan dalam kaitannya mendukung investasi, terutama terkait bidang infrastruktur dan energi.

Seperti proyek jalan tol trans sumatera, pelabuhan peti kemas, pelabuhan pariwisata, peningkatan bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional, dan pembangunan kawasan industri baru.

Dengan potensi pertanian dan perkebunan yang demikian besar, Ridho juga berharap agar investasi yang masuk lebih pada proses industrialisasinya, yaitu pengolahan produk-produk mentah pertanian dan perkebunan menjadi produk jadi (agroindustri).

Selain bidang infrastruktur dan agroindustri, Ridho juga menekankan kesiapan Lampung untuk melayani masuknya investasi di bidang energi dan pariwisata.

Menurut dia, Provinsi Lampung memiliki potensi panas bumi sekitar 2.867 MW atau sekitar 10 persen dari total energi panas bumi di Indonesia sebesar 29,2 GW.

''Potensi ini tersebar di 13 lokasi. Saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah mulai menjalankan bisnis tersebut. Yaitu Pertamina, Chevron and Supreme Energy," papar Ridho yang hadir bersama jajaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, kepala BKPM & PPT Lampung, serta Gubernur Banten Rano Karno itu. (abd/p3/c1/fik)

Pemerintah Hibur Rakyat dengan PSKS

Posted: 31 Mar 2015 08:22 PM PDT

570.645 KK Dapat Bantuan
BANDARLAMPUNG – Kesulitan masyarakat miskin di Lampung akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sedikit terobati. Pasalnya mulai kemarin (31/3), Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).

Melalui program ini, setiap rumah tangga sasaran (RTS) akan menerima bantuan dana sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Dana ini akan disalurkan melalui kantor pos untuk Januari hingga Maret 2015.

''Pencairan itu telah diinformasikan melalui Surat Kadis Sosial Provinsi No. 460/558/111.04/B.IV/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyaluran Dana PSKS Bulan Januari sampai Maret 2015, yang ditujukan kepada kepala SKPD sosial kabupaten/kota se-Provinsi Lampung," ujar Kepala Dinas Sosial (Dissos) Lampung Satria Alam kemarin.

Dijelaskan, pihaknya juga telah menjadwalkan waktu pencairan mulai 31-Maret-18 Mei mendatang. (selengkapnya lihat grafis)

"Untuk pencairan PSKS, RTS harus membawa dan menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan kartu identitas," katanya.

Namun demikian, lanjut dia, ada RTS yang memiliki KPS tetapi tidak terdapat dalam aplikasi FDPOS/Daftar Nominatif PSKS maka tidak dapat di bayarkan.

"Tapi RTS yang tidak memiliki KPS tetapi terdapat dalam aplikasi FDPOS/Daftar Nominatif PSKS, maka RTS tersebut diminta untuk mengikuti prosedur KPS hilang," katanya.

Ditambahkan, pada periode ini ada 570.645 RTS yang akan menerima bantuan. RTS terbanyak ada di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu 88.821. Sedangkan Metro menjadi kota yang menerima bantuan paling sedikit, yaitu hanya 5.527 RTS (selengkapnya lihat grafis, Red).

''Untuk periode pertama tahun 2015 ini, anggaran pemerintah pusat yang dikeluarkan untuk PSKS ini adalah sekitar Rp342,3 miliar," terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura mengatakan, bantuan langsung ini sebagai bentuk kompensasi dari pengurangan subsidi BBM. Untuk itu, dia berpesan agar kebijakan ini mendapat pengawasan melekat (waskat). "Pengawasan harus dilakukan secara mendetail dan melekat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan," pesannya.

Terlebih, politisi Gerindra ini menganggap Provinsi Lampung belum optimal dalam hal pendataan masyarakat miskin khususnya untuk bantuan PSKS ini. "Dilihat saja, data yang dipakai itu masih data yang lama. Nah, saya sarankan, untuk memperpendek periode pendataan terhadap masyarakat miskin agar datanya bisa lebih valid. Mengapa pendataan harus dilakukan tiga atau lima tahun sekali? Kenapa tidak dilakukan setahun sekali," tandasnya. (abd/p2/c1/fik)

Satker Segera Turun!

Posted: 31 Mar 2015 08:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Sikap menunggu yang ditunjukkan satuan kerja (satker) di Pemkot Bandarlampung terkait informasi pedagang es keliling yang menggunakan es balok untuk bahan bakunya membuat Sekretaris Kota Badri Tamam geram.

Dia mendesak satker terkait seperti Dinas Kesehatan (Diskes) serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) segera turun ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut.

''Satker jangan tunggu perintah dulu baru turun! Koordinasi dengan BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan). Lakukan pengawasan ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat," pintanya.

Badri juga berjanji menginstruksikan BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan) Bandarlampung, khusunya bidang perizinan, untuk mendata kembali home industry maupun usaha pabrik es balok yang ada di Bandarlampung.

"Nanti dari bidang perizinan diminta untuk mendata izinnya, dan jika memang ada di Bandarlampung dan ternyata tidak ada izin, langsung tertibkan!" tandasnya.

Dia juga meminta pengawasan dilakukan setiap bulan, terutama terhadap jajanan yang beredar seperti tukang es dan jajanan-jajanan lainnya. "Monitoring, pengawasan dan evaluasi itu perlu dilakukan. Ya, inilah pengawasan itu menjadi sangat penting agar semua orang tidak sampai memakan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak menyehatkan," katanya.

Sementara, ketika menyambangi pabrik es balok atau Unit Cold Storage milik pemkot yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bandarlampung kemarin, Radar dihalangi oleh salah satu pekerja di sana.

"Siapa kamu? Mau liputan apa ke sini? Buat apa kamu mau tahu proses pembuatan es di sini. Harus izin dulu!" bentak pria berambut ikal dan berbadan tegap seusai memasukan es balok ke dalam mobil boks besar bernomor polisi BK 82xx CW.

Karena dihalangi, Radar lantas menghubungi telepon selular Kepala DKP Agustinus Sinaga. Dia mempersilakan Radar datang kembali hari ini (1/4) untuk langsung melihat proses pembuatan es balok di tempat yang dikelola instansinya tersebut.

"Iya mas, silakan besok (hari ini, Red) datang lagi. Nanti saya kabari petugas di sana. Yang jelas mas, kita ada hasil laboratorium. Jaminan mutu untuk digunakan dalam pengawetan es dan bukan untuk dikonsumi langsung warga," yakinnya

Selanjutnya, Radar menghubungi salah satu pengawas Unit Cold Storage yakni Galingging. Dia membenarkan jika cold storage-nya memegang hasil laboratorium yang menyatakan produk es baloknya aman digunakan untuk pengawetan ikan.

Galingging pun tidak membenarkan jika es balok produksinya dikonsumsi langsung masyarakat. "Nggak boleh kalau mau di minum langsung dan digunakan sebagai bahan es untuk dikonsumsi masyarakat. Ini hanya untuk packing dan pengawetan ikan saja, maka dari itu kami hanya jual di depot es balok," terangnya.

Menurutnya, proses pembuatan es balok di kantornya 1x24 jam, dan menggunakan air sumur bor dengan ke dalaman 40 meter. "Jadi, kalau untuk packing hasil laboratorium aman digunakan. Tapi, kalau untuk dikonsumsi masyarakat tidak boleh dan tidak dibenarkan. Makanya, tidak dijual di masyarakat luas," akunya. (goy/p2/c1/whk)

Revisi Permen No. 2/2015!

Posted: 31 Mar 2015 08:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Nelayan perlu dilindungi atas terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Sebab, nelayan berhak mendapatkan kehidupan layak. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso kemarin (31/3). Karenanya, terus dia, Permen No. 2/2015 perlu direvisi.

Terlebih, kendati diberlakukan, nelayan pasti tetap melaut dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam permen tersebut. ''Saya berkeyakinan, nelayan pasti melanggar permen itu," ujarnya.

Karena itu, sebaiknya pemerintah pusat meninjau kembali Permen No. 2/2015. Menurutnya, komisi II sudah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung agar nelayan diberi bantuan untuk mengganti alat tangkap.

''Sebaiknya nelayan diberi bantuan untuk mengganti alat tangkap. Sebab perubahan tersebut dipastikan memerlukan modal," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, perubahan yang dialami nelayan memang sangat drastis, sementara nelayan di Lampung sebagian besar nelayan tradisional yang bila melaut paling hanya bermodal Rp30 juta.

Sementara, bila alat tangkap sudah diganti, nelayan memerlukan dana Rp150 juta untuk sekali melaut, artinya modal tersebut tidak akan sanggup ditanggung nelayan tradisional.

"Dilematis bagi nelayan, biaya melaut terus naik, sementara bahan bakar minyak terus melambung harganya," jelasnya

Terpisah, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Lampung Endro Basuki Prabowo mengatakan, upaya preventif dan preemtif sudah dilakukan, salah satunya sosialisasi mengenai persoalan Permen No.2/2015 yang melarang alat tangkap dogol, cantrang, payang dan lempara dasar yang dianggap merusak eksositem laut.

"Sosialisasi sudah kita lakukan, agar nelayan mematuhi permen tersebut untuk mengganti alat tangkap hingga September," katanya.

Dia mengakui, terbitnya Permen No.2/2015 memang membuat nelayan terkejut, karena tidak ada sosialisasi dan kesepakatan dari nelayan. "Tetapi, saya menilai Permen No.2/2015 tersebut untuk menyelamatkan kelangsungan ikan agar generasi berikutnya bisa menikamti sumber daya laut," yakinnya.

Untuk nelayan, lanjut dia, pihak DKP sudah memiliki solusi jauh sebelum munculnya Permen No.2/2015. "Ya, di DKP sendiri ada bagian konsultan keuangan modal bank (KKMB) yang biasa mendampingi nelayan dalam meminjam modal di perbankan," paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya sejak 2009 sudah membantu nelayan dengan mengurus sertifikat tanah sebagai agunan di bank untuk mendapatkan modal.

"Saat ini nelayan yang sudah memiliki sertifikat mencapai 1000 nelayan. Saat ini tinggal kemauan nelayan untuk meminjam modal ke perbankan, nantinya DKP akan mendampingi dan membantu hingga proses pencairan," pungkasnya. (why/p1/c1/whk)

Empat Program Jadi Unggulan

Posted: 31 Mar 2015 08:20 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Program-program Wali Kota Herman H.N. dalam membangun kota ini terus menuai apresiasi. Utamanya empat programnya dalam bidang pendidikan; kesehatan dan sosial; anggaran dan pelayanan publik; serta infrastruktur. Buktinya, keempat program itu pada tahun ini menuai apresiasi dengan diraihnya penghargaan Lampung Newspaper (LNP) Award pada Minggu (29/3).

Herman H.N., mengatakan, ia memang telah melakukan banyak terobosan. Untuk bidang pendidikan di antaranya menerima siswa setiap tahunnya untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK negeri 50 persen tanpa tes, bantuan SPP, serta lainnya. Kemudian, siswa bina lingkungan berprestasi sebanyak 250 orang dikuliahkan gratis.

Lalu pada bidang kesehatan dan sosial, program yang dilakukannya adalah memberikan sejumlah bantuan seperti program umrah gratis bagi 400 orang setiap tahun khusus warga kurang mampu.

Kemudian bantuan 4 ribu guru ngaji, bantuan pondok pesantren, dan pembangunan tiga unit masjid berornamen Lampung setiap tahunnya.

''Kami juga menggulirkan bantuan bedah rumah sejak 2011. Ini terus dilaksanakan dan masih banyak program-program lainnya yang terus diupayakan untuk kesejahteraan warga Bandarlampung," janjinya.

Sementara untuk bidang kesehatan, pihaknya telah menyamaratakan pengobatan gratis bagi warga belum mampu dan mampu di seluruh puskesmas serta rumah sakit swasta dan pemerintah yang telah melakukan kerjasama.

"Pada, bidang anggaran dan pelayanan publik, sejak dilantik menjadi wali Kota tanggal 15 September 2010, PAD Bandarlampung yang tadinya hanya Rp83 miliar, menjadi Rp165 miliar pada 2011. Lalu, pada 2012 naik menjadi Rp300 miliar dan terus tumbuh dari tahun ke tahun," katanya.

Selanjutnya, ia juga telah membangun gedung pelayanan satu atap untuk mempermudah pengurusan surat menyurat dan perizinan. Pembangunan gedung ini juga dalam rangka penegakan disiplin terhadap seluruh aparatur pemkot yang berhubungan dengan displin kerja.

"Begitu pun dalam pengelolaan administrasi keuangan Bandarlampung selama empat tahun berturut-turut yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan BPK RI 2010, 2011, 2012, dan 2013," paparnya.

Mantan Kadispenda Lampung ini menjelaskan, beberapa keberhasilan di bidang infrastruktur yang telah dilakukanya di antaranya pembangunan fly over yang terus digulirkan.

"Pelebaran dan perbaikan jalan, pembangunan dan rehabilitasi drainase dan seluruh jembatan penghubung yang mengalami kerusakan di kampung-kampung diperbaiki secara bertahap hingga merata terus dikerjakan," pungkasnya. (goy/c1/whk)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Rabu, 01 April 2015