Langkah BPJS Tepat!, RS Imanuel Siap Dipanggil

Langkah BPJS Tepat!, RS Imanuel Siap Dipanggil
Pendataan Rampung 25 Maret
Harga Tanah Fly Over Diputus Hari Ini
Disidak Wali Kota, Dinas PU Baru Bergerak
Tegaskan Sesuai Prosedur Medis
Pelindo Tak Gubris DPRD
Save Gajah Lampung!

Posted: 11 Mar 2015 09:30 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemutusan kerja sama sementara yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bandarlampung terhadap Rumah Sakit (RS) Imanuel adalah langkah yang tepat. Sebab, RS memang tidak diperkenankan melakukan diskriminasi pelayanan terhadap warga yang berobat. Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Lampung Dr. Ahmad Suharyo kepada Radar Lampung kemarin (11/3).

''Ya, RS itu kan bukan hanya mengedepankan fungsi komersial, tetapi juga harus mengedepankan fungsi sosial," kata akademisi Universitas Bandar Lampung ini.

Karena itu, menurutnya, apa yang dilakukan BPJS sudah sangat tepat dengan memberikan peringatan agar RS yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta, Wayhalim, ini taat asas kerakyatan. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi pelayanan terhadap pasien, baik yang menggunakan jalur umum maupun fasilitas kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah.

''Orang miskin juga kan punya hak untuk sehat. Nah, adanya diskriminasi berarti mengabaikan hak kesehatan seseorang. Untuk itu, saya pikir langkah ini adalah peringatan yang memang harus dilakukan. Dan jika nantinya diberikan keringanan serta bekerja sama lagi, namun tetap terjadi hal serupa, maka ini bentuk pelanggaran berat yang harus ditutup secara resmi," paparnya.

Sebab, kata Ahmad, seharusnya RS lebih menekankan fungsi sosial dan jangan ada pembedaan. "Kelas rawat inap boleh beda, tapi pada dasarnya perlakuan tetaplah harus sama dan pemerintah selaku sistem kontrol harus bersikap tegas. Ya harus tegas," tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam meminta kepada seluruh RS yang ada di kota ini untuk tidak membeda-bedakan pelayanan.

"Semua pelayanan harus baik, itu harapan kami. Terlebih, jangan sampai ada Jaminan kesehatan kota (Jamkeskot) terindikasi hal yang sama. Jika memang ada dan terbukti akan kami tegur nantinya," tandasnya.

Senada disampaikan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Menurutnya, selama ini pihaknya belum mendengar jika pelayanan Jamkeskot mengalami pembedaan dengan pasien yang lewat jalur umum.

Sebab, kata orang nomor satu dilingkup pemkot ini sudah sangat mudah persyaratan bagi kalangan atas dan bawah bagi warga Bandarlampung untuk menggunakan Jamkeskot hingga rawat inap di kelas III di RS yang ada di Bandarlampung.

"Selama ini belum ada masalah. Dan jika di BPJS terjadi kendala, ya saya serahkan semuanya ke BPJS. Saya tidak bisa berkomentar hal ini, karena ini ranah mereka," pungkasnya.

Sementara, niat Ombudsman RI Perwakilan Lampung dan Komisi IV DPRD Bandarlampung memanggil RS Imanuel direspons manajemen RS tersebut.

"Sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk jika pihak yang berwewenang ingin bertemu dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan," kata Kabag Humas RS Imanuel Bandarlampung Alquirina Supriyati kemarin. (goy/gie/c1/whk)

Pendataan Rampung 25 Maret

Posted: 11 Mar 2015 09:29 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Proses persiapan pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus dikebut. Bahkan ditargetkan, pendataan rampung pada 25 Maret. Anggota PPK tim persiapan pembebasan lahan JTTS Lampung Imannullah mengatakan sudah melakukan pendataan di Kecamatan Penengahan dan Kalianda, Lampung Selatan.

''Tadi kita sudah melakukan pendataan di Kecamatan Penengahan, namun memang belum semua. Juga ada di Kecamatan kalianda. Nah, sesuai percepatan yang diinginkan Pak Gubernur, tahap pendataan dari titik nol hingga 105 km ini sudah harus rampung pada Rabu (25/3) mendatang," terang dia kemarin (11/3).

Ditanya mengani kendala di lapangan, dikatakan sejauh ini belum ada yang berarti. Namun demikian, mungkin di dalam amsalah pendataan ini berkaitan dengan permasalahan perubahan Dokumen Perencanaan.

Dijelaskan Iman, sapaan akrab Imanullah, akibat perubahan Dookumen Perencanaan yang dilakukan oleh Kementrian PU Perumahan Rakyat, tentunya ruas jalur juga mengalami perubahan.

"Ada yang berubah. Seperti di Kecamatan Kalianda itu, tadinya dua Desa yang terkena Ruas, tapi seteah perubahan, menjadi enam desa. Ada juga yang tadinya terkena ruas, setelah perubahan, lahan dia tidak terkena," kata dia.

Menurutnya, ada beberapa juga yang protes mengapa lahan miliknya tidak terkena ruas tersebut padahal sebelumnya ada. "Nah, sudah kami jelaskan. bahwa, kapasitas untuk melakukan perubahan ini bukana da di Kami. Melainkan ada di Kementrian," kata dia

Sementara itu, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengaku mengkebut proses salah satu Mega Proyek Nasional ini. Dan sudah memerintahkan kepada keseluruhan tim agar dapat melakukan percepatan-percepatan agar bisa mengejar apa yang ditargetkan pemerintah Pusat. "Tentunya upaya-upaya di lapangan sudah dilakukan dan lebih bisa dimaksimalkan lagi," kata dia.

Usai menghadiri HUT Badan Polisi Pamong Praja di Lapangan Korpri, kemarin Ridho mengaku akan mngejar target tersebut. Menurutnya, hari ini pun telah datang tim dari Kementrian PU-Pera untuk melakukan pengecekan lokasi pemasangan patok. "Ada tim Bina Teknik dari Kementrian, sedang memverifikasi lahan yang sudah dipatok atau centerline oleh tim,"ujarnya.

Dari Pesawaran, Desa Batang Hari Ogan, satu dari lima desa yang bakal dilalui JTTS yang sebagian sudah dilakukan pemasangan patok, saat ini sudah mulai melakukan pendataan di lapangan. Setidaknya, hingga kemarin terdapat 46 lokasi yang terdiri dari lahan perkebunan dan bangunan yang terkena jalur tol tersebut.

"Jadi sesuai arahan tim yakni pak Edyson hari ini (Kemarin, Red) kita sudah mulai melakukan pendataan. Kurang lebih di desa kita ini baru didata sekitar 50 persen, karena kita mendata sesuai dengan patok yang telah terpasang,"ungkap Kades Batang Hari Ogan, Indra Gunawan.

Dikatakan, pendataan akan dilanjutkan keesokan harinya (Hari Ini, Red) sesuai dengan jalur yang telah dilakukan pemasangan patok. Dimana, pendataan ini jauh lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Hal tersebut dilakukan agar pendataan lebih efisien.

"Lebih cepat kan lebih baik. Berdasarkan pendataan hari ini, terdapat untuk perkebunan yang terdata yakni sekitar 36 lahan, dan perumahan atau bangunan ada sekitar 10, itu termasuk SMK 1 Tegineneng," jelasnya. (abd/ozi/c1/adi)

Harga Tanah Fly Over Diputus Hari Ini

Posted: 11 Mar 2015 09:28 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung memastikan segera merampungkan polemik pembebasan lahan untuk pembangunan fly over di Jl. Kimaja-Jl. Ratu Dibalau yang hingga kemarin (11/3) belum tercapai kata sepakat.

Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. berharap warga legawa atas keputusan yang akan disampaikan tim pembangunan fly over atau tim sembilan hari ini (12/3).

''Ini kan untuk rakyat juga, yang hasil pembangunannya dinikmati rakyat banyak," ujarnya kemarin.

Senada disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ibrahim. Ia memastikan, tim panitia pengadaan tanah (P2T) atau tim sembilan Pemkot Bandarlampung bersiap kembali bertemu warga untuk membahas pembebasan lahan di Jl. Kimaja.

"Insya Allah besok jam 09.00 WIB untuk dua kecamatan, dan satu kecamatan di Tanjungsenang. Alhamdulillah sudah selesai," kata dia.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amarullah mengatakan, hari ini tim sembilan pembangunan fly over Jl. Kimaja-Jl. Ratu Dibalau akan kembali bernegosiasi dengan warga yang lahannya terdampak sesuai dengan amanah dan arahan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) untuk menetapkan besaran harga pembebasan lahan.

"Fly Over besok (hari ini, Red) rapat antara pemkot dan warga, besaran angkanya sesuai dengan harga kebersamaan yang sudah disampaikan di lokasi sebelumnya yakni Jl. Ratu Dibalau-Tanjungsenang, biar ada kebersamaan, dan ini kan kemampuan dari pemkot sendiri," katanya.

Maka dari itu, masyarakat harus membantu dan menghindari deadlock. "Jadi mudah-mudahan tidak deadlock. Kan, ini untuk kepentingan umum," imbuhnya.

Jika nantinya terjadi deadlock, kata dia, pihaknya akan berkonsultasi dengan penegak hukum. "Penegak hukum akan kami gunakan sebagai bahan saran dan pertimbangan langkah teknis apa yang harus digunakan ketika memang kembali tidak ada titik temu," tukasnya.

Karenanya, lanjut Dedi, semua pihak dapat mendoakan agar pekan ini semua urusan tentang pembebasan lahan dapat selesai dan pembangunan segera dapat terealisasi.

"Nah, jika terkendala hal teknis baru kami konsultasikan dengan penegak hukum, saat ini kan sifat kehati-hatian masih diterapkan. Namun, pada intinya kami sudah siap memaparkan kepada warga dan hasilnya akan dibawa ke tim pada pertemuan selanjutnya," terangnya.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan fly over Jl. Kimaja – Jl. Ratu Dibalau Supardi mengatakan, pihaknya terus menyosialisasikan kepada warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan.

Dia menjelaskan, pembebasan lahan yang ada di Jl. Ratu Dibalau, Tanjungsenang ada 15 titik warga yang telah menemukan kata sepakat. Dan saat ini telah melakukan penandatanganan berita acara, dan tinggal menunggu pencairan dana ganti rugi.

"Di Jl. Kimaja hingga saat ini kan belum ada kata setuju dari yang ditawarkan pemkot terkait besaran harganya. Jadi, belum final, begitupun dengan titik pembebasan di lokasi tersebut," tukasnya.

Senada disampaikan Camat Labuanratu Ardiansyah. DIa membenarkan pada pukul 09.00 WIB di gedung tapis pemkot akan dilakukan kembali pertemuan dengan warga terkait pembebasan lahan. "Harapannya ada titik terang besok (hari ini, Red) sehingga ada perkembangan tahap selanjutnya," harapnya.

Seiringnya pembangunan fly over di Jl. Kimaja – Jl. Ratu Dibalau dan akan terus bertambahanya fly over di tahun 2016 mendapatkan tanggapan positif dari Pengamat Ekonomi Universitas Bandarlampung Erwin Octaviano.

Menurut sudut pandangannya kebijakan yang dilakukan pemkot untuk terus menambah fly over di Bandarlampung sepertinya menjadi kebijakan yang sekala pirotas dari pembangunan-pembangunan yang juga ikut tumbuh seiringan.

Hal ini, kata dia, menunjukkan pemkot sedang konsen dalam mengatasi kemacetan di wilayah yang akan dijadikan pembangunan fly over. Selain itu menghadapi kendala lainnya tentang permasalahan yang ada di wilayah perlintasan kereta api.

"Nah, sebelum melakukan ini berarti dan harus dilakukan pemkot terlebih dahulu dengan melakukan survei di lokasi tersebut untuk menentukan tingkat kelayakan dan memang prioritas untuk dibangun fly over," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pemkot harus memperhatikan lokasi-lokasi tersebut ada tidaknya dampak pembangunan didirikannya fly over. "Jadi ada kesepakatan dengan warga atau tidak dan jangan terjadi lagi seperti di Jl. Kimaja – Jl. Ratu Dibalau yang belum terjadi kesepakatan dan masih terlihat menghambat pembangunan yang sudah direncanakan," sarannya.

Sebab, menurut akademisi UBL ini, pemkot yang menjadi leading sektor warganya ataupun menjadi eksekutor pembangunan pemerintah perlu menjadi pelayan masyarakat yang mendengar apa yang dimaui rakyatnya yang terimbas pembangunan fly over tersebut.

"Jadi pemkot harus transparan dalam pembangunan ini, dan masyarakatnya berhak mengetahui tujuan, besaran biaya, ukuran yang akan digunakan dan lain halnya dalam pembangunan fly over," paparnya.

Maka dari itu, sarannya lagi, sejak saat ini pemkot harus memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada warganya berapa besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi pembangunan fly over.

"Sehingga, tidak terjadi lagi perdebatan dan masyarakat tidak merasa ini suatu penilaian satu pihak. Nah, jadi ada pertimbangan warga terdampak terkait besaran NJOP saat ini dan potensi di tahun berikutnya," imbuhnya.

Sebab, mau tidak mau, suka tidak suka dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan Bandarlampung semua pihak harus mendukung dan memberikan sumbangsih. Sehingga, dilakukan pemahaman terkait ganti rugi dengan biaya yang bisa dipenuhi pemkot dan diterima di masyarakat sekitar.

"Jadi sampaikan tegas, pembebasan lahan ini bukan untuk komersil, dan jika terbangun masyarakat bisa menikmatinya. Untuk itu, pemkot dalam hal ini butuh pendekatan dengan memberikan lapangan kerja seluas-luasanya dengan masyarakat sekitar, seperti kontruksi melibatkan masyarakat sekitar dilingkungan," ujarnya.

Terkait adanya dampak lingkungan, kata dia, wilayah yang akan dibangun fly over nantinya akan menjadi kawasan berkembang dengan terjadinya peningkatan harga lahan yang di satu sisi lalu lintas lancar, kendala untuk berbisnis menjadi berkurang dan potensial untuk dikembangkan kawasan perdagangan dan pemukiman," kata dia.

Selain itu, dalam hal ini juga memberi kesan positif bagi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). "Nah, yang paling terbantukan dan tidak perlu lagi membuat palang pintu perlintasan. PT KAI sudah dibantu pemkot atau pemkot dalam hal ini bisa mengajak PT KAI untuk bekerjasama sebagai pihak ketiga," sarannya. (goy/p3/c1/whk)

Disidak Wali Kota, Dinas PU Baru Bergerak

Posted: 11 Mar 2015 09:28 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung sepertinya harus lebih meningkatkan kinerjanya. Sebab belakangan, satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur di kota ini tersebut miskin inisiatif.

Terbukti, Dinas PU terkesan menunggu perintah dari wali kota dahulu, baru bertindak. Seperti kemarin (11/3), satker ini baru memperbaiki jembatan penghubung antara RT 12–13 di Jl. Tamin Gg. Merpati II, Kelurahan Sukajawabaru, Kecamatan Tanjungkarang Barat. Padahal, jembatan tersebut sudah ambrol sejak Jumat (27/2).

Perbaikan jembatan itu pula lantaran diperintahkan Wali Kota Herman H.N. Ya, mantan Kadispenda Lampung ini mendapat laporan dari warga dan kemarin langsung melihat kondisi jembatan.

"Saya instruksikan Dinas PU untuk malam ini juga (tadi malam, Red) langsung turun untuk memperbaikinya. Nanti batu-batu di dasar aliran air itu diangkat, supaya airnya lancar ke kali besar, dan pipa PDAM juga ditinggikan, supaya kalau ada sampah tidak nyangkut di pipa itu," katanya di lokasi jembatan ambrol.

Terpisah, Kadis PU Ibrahim menyatakan, staff-nya akan turun untuk mengukur dan mengecek material apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan.

"Ya, segera akan diukur malam ini juga, biar tahu dulu berapa luas yang akan diperbaiki ini, jadi bisa langsung kita kerjakan," ujarnya.

Menurutnya, belum tersentuhnya perbaikan jembatan tersebut lantaran tim kuning yang akan memperbaiki sedang tersebar di beberapa tempat untuk memperbaiki siring dan penambalan jalan protokol.

"Seperti di Jl. Gatot Subroto, Jl. Kartini, Jl. Radin Intan. Tapi besok (hari ini, Red), akan kita alihkan tim kuning untuk lebih dulu memperbaiki jembatan tersebut," terangnya.

Erdi Sobriansyah (49), salah satu warga yang tinggal di sekitar jembatan mengatakan, ambrolnya jembatan itu saat terjadi hujan deras hingga air meluap ke permukaan jalan.

Selain itu, imbuh dia, usia jembatan yang sudah 30 tahun belum tersentuh perbaikan. "Jadi sudah tua juga ini jembatan mas, makanya swadaya masyarakat mengatasi yang bisa diatasi. Karena ini kan melintasi rumah warga, dan banyak pondasi yang tergerus," ujarnya. (goy/p3/c1/whk)

Tegaskan Sesuai Prosedur Medis

Posted: 11 Mar 2015 09:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kondisi Novita Sari (19), mahasiswi semester 2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UBL, kemarin mulai membaik. Bahkan, dia hari ini (12/3) sudah diperbolehkan pulang dari perawatan di Rumah Sakit DKT Bandarlampung.

Kepala RS DKT Mayor Ckm. (K) dr. Virni Sagita Ismayawati mengatakan, Novita dirawat sejak Selasa (10/3) sekitar pukul 18.30 WIB. Sebenarnya, lanjut dia, pasien ini tidak ada indikasi serius untuk rawat inap. ''Insya Allah sudah bisa dilakukan rawat jalan," jelasnya.

Saat disebut Novita menderita infeksi usus, Sagita membantah. Menurutnya, itu masih dugaan awal. ''Karena dia mencret, maka dugaan awal dokter jaga malam (dr. Desi, Red) karena gastroenteritis (GE), radang pada lambung atau usus. Namun setelah cek darah, hasilnya normal," jelasnya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini kondisi pasien baik dan tidak demam. "Kondisi sudah mulai membaik dan kemungkinan besok (hari ini, Red) sudah boleh pulang," katanya.

Ia juga mengatakan baik RSUAM maupun RS DKT sudah memenuhi prosedur medis. Diakui, dokter dengan pasien terkadang mempunyai persepsi berbeda. "Memang RSUAM merupakan rumah rujukan untuk kasus besar. Kami sebagai sesama tenaga medis, selalu memberikan pelayanan kesehatan optimal terhadap pasien," ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Keperawatan RSUDAM Leni Yurina melalui Kabag Humas RSUDAM Esti Comalaria menambahkan Novita datang ke RSUDAM memang dalam kondisi post syncop (pingsan,Red).

Riwayat dari pagi belum makan dan sore lalu, memakan durian mual-mual dan pingsan saat datang ke IGD namun setelah cek gula darah 100 (normal,red), Tekanan darah (TD) 150/90 mmhg.

"Pasien sempat diberikan diberi resep ranitidin, mucogard dan paracetamol dan dianjurkan untuk berobat jalan, artinya keadaan pasien sudah stabil dan bisa berobat rawat jalan," paparnya.

Berdasarkan pantauan Radar Lampung, Novita memang sudah membaik. "Saat saya kuliah sekitar jam 18.30 wib, saya pingsan dan dibawa teman-teman ke RSUDAM," jelasnya.

Manajer Humas, Marketing dan Kerjasama UBL, Ir. Indriati Agustina Gultom, M.M., membenarkan ada mahasiswa yang pingsan pada hari Selasa (10/3) sore. "Benar, ada mahasiswa pingsan, akan tetapi saya kurang mengetahui siapa nama mahasiswanya karena tidak berada di tempat," jelasnya. (gie/c1/adi)

Pelindo Tak Gubris DPRD

Posted: 11 Mar 2015 09:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Hari ini (12/3), hearing lintas komisi DPRD Lampung dengan para pihak yang berseteru, yakni PT Pelindo II cabang Panjang dan perusahaan bongkar-muat (PBM) yang didampingi Dinas Tenaga Kerja Lampung, dijadwalkan digelar.

Hearing itu akan membahas kisruh antara Pelindo dan PBM mengenai dugaan pungli yang dilakukan Pelindo. Dampaknya sudah jelas, karena pelabuhan merupakan salah satu jalur distribusi perekonomian Lampung. Hal ini tentunya menghambat roda perekonomian.

Namun, tampaknya, perusahaan pelat merah tersebut cuek dalam menanggapi pemanggilan ini. Humas PT Pelindo II cabang Panjang Deny Sondjaya menegaskan, berdasarkan kesepakatan antara PT Pelindo dan pihak PBM, mengenai masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. ''Sudah ada kesepakatan antara kami dan dan pihak PBM, apa pun keputusannya ya kita lihat saja nanti," ujarnya kemarin.

Lantas, bagaimana mengenai pemanggilan pihaknya oleh DPRD Lampung, dia tidak menanggapi apakah dia akan menghadiri pemanggilan tersebut. "Semua sudah clear, apapun hasilnya nanti kita tunggu keputusan hukumnya," kata dia.

Ditanya mengenai dasar pemungutan dari para PBM tersebut, hingga saat ini dia enggan memberikan keterangan pasti. Yang jelas menurut dia, sudah ada kesepakatan perdata antara pihaknya dan PBM. "Ya pokoknya sudah ada peraturan Perdata, sudah ya," seraya menutup sambungan telponnya.

Sementara mengenai polemik, Gubernur Lampung akhirnya angkat bicara.

Ridho menilai memang permasalahan ini harus diselesaikan aagar tidak selalu mengganggu roda perekonomian di Provinsi Lampung ini.

Menurutnya, memang di era keterbukaan ini semua berhak mengemukakan pendaoat di public. namun demikian, dia berpesan kepada PBM agar tidak melakukan ke anarkisan. "Ya boleh-boleh saja, sekarang era terbuka kok. Tapi pesan saya, buruh jangan anarkis," kata dia.

Ditanya mengenai tindak lanjutnya sebagai orang nomor satu di saibumi ruwa jurai ini, Ridho mengatakan akan mempelajari masalah tersebut dimana, untuk teknisnya hal ini menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). ''Nanti saya pelajari dulu. Nah, untuk teknisnya nanti biar Disnaker yang jalan," kata dia. (abd/c1/adi)

Save Gajah Lampung!

Posted: 11 Mar 2015 09:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kelangsungan hidup gajah yang berada di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, mengkhawatirkan lantaran serangan virus elephant endotheliotropic herpes viruses atau EEHV. Karenanya, Wildlife Conservation Society (WCS) TNWK Bagian Mitigasi Konflik Gajah Sugio mengajak semua pihak berpartisipasi menyelamatkan gajah dari serangan EEHV.

Terlebih, hingga kini belum diketahui pembawa virus yang mematikan bagi gajah ini. ''Ya, saat ini virus tersebut masih diteliti dari mana asalnya," ujar Sugio kemarin (11/3).

Dia memaparkan, ada beberapa poin imbauan WCS terhadap pengelola Pusat Konservasi Gajah (PKG) TNWK. Di antaranya lokasi pakan yang harus bersih, baik air dan juga kandang gajah.

"Virus EEHV ini memang sudah kali ketiganya terjadi di Pulau Sumatera, kali pertama terjadinya di PKG Waykambas," jelasnya.

Sugio menilai, virus EEHV bisa jadi muncul lantaran terbawa wisatawan yang berkunjung ke TNWK kemudian berkembang ke gajah di PKG.

"Hingga saat ini obatnya belum ditemukan, suatu saat bisa menyebar kembali yang bisa membuat bahaya bagi gajah di TNWK," ucapnya.

Karenanya, ia menyarankan kepada PKG untuk membatasi wisatawan, sehingga gajah bisa terkontrol dan tidak berkontak dengan wisatawan.

"Untuk itu saya mengimbau wisatawan agar sama-sama menjaga lingkungan PKG, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, sebab bisa jadi sisa sampah itu termakan gajah hingga menyebabkan kematian bagi gajah itu," ungkapnya.

Dia berharap ada kesadaran bersama untuk tetap menjaga gajah PKG agar tetap bisa berkembang biak, terlebih gajah merupakan ikon Lampung. "Tidak ada salahnya untuk sadar bersama-sama melindungi gajah TNWK, sebelum terlambat, bila punah sungguh sangat disayangkan," ajaknya.

Senada disampaikan Plt. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Lampung Firman Sponada. Dia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi mencari solusi demi kelangsungan hidup gajah di TNWK.

Dia juga menyarankan agar PKG terbuka mengenai masalah dan hambatan yang terjadi. Meskipun memang PKG dikelola pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah juga perlu ikut berpartisipasi dan mencarikan solusi ketika PKG ada hambatan, karena gajah telah menjadi ikon Lampung," sarannya. (why/p7/c1/whk)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Kamis, 12 Maret 2015