Kamis, 23 April 2015

Cari Sampai Dapat Pemilik Gunung Umbul Kluwek

Cari Sampai Dapat Pemilik Gunung Umbul Kluwek


Cari Sampai Dapat Pemilik Gunung Umbul Kluwek

Posted: 22 Apr 2015 10:13 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung mendesak pemkot terus mencari keberadaan Ataw alias Sujadi alias Nurjadi, pemilik Gunung Umbul Kluwek yang membentang di dua kelurahan, yakni Kaliawi Persada dan Durianpayung, Tanjungkarang Pusat (TkP).

    Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi mengatakan, permasalahan tersebut tidak bisa didiamkan. Terlebih sudah bertahun-tahun gunung ini tidak ada kejelasan siapa pemiliknya.

    ''Masak iya nggak bayar PBB sampai Rp99 juta lebih. Itu pasti hitungan perkiraan. Saya yakin lebih besar dari yang disebutkan angkanya. Nah kalau tanah gunung tersebut dikelola, tetapi tidak ada yang mengaku siapa pemiliknya, kan bisa membahayakan jika terjadi longsor. Siapa yang akan bertanggung jawab? Makanya, harus dicari sampai dapat," tandasnya.

    Untuk itu, imbuh dia, jika memang hal tersebut terjadi dan ternyata sebagai batu sandungan dalam memperoleh 100 persen pajak di wilayah tersebut, maka camat seharusnya bisa bergerak cepat dan responsif, jangan tinggal diam.

    "Camat buat rekomendasi, blakclist pengempang pajak, usulkan ke atasannya. Karena, dengan didiamkan seperti ini akan bertambah banyak yang dirugikan. Ya, bukan hanya pemkot saja, tetapi warga juga," ujarnya.

    Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, jika memang camat sudah mengetahui keberadaan dan usaha-usaha yang dimiliki, maka camat dapat sigap mendatangi dan mencari pemilik gunung tersebut untuk membayar pajak.

    "Jangan karena satu orang, camat dan lurah sudah kerja siang dan malam akhirnya nama baiknya tercoreng, karena tidak dapat berbuat banyak melawan mafia pajak," tukasnya.

    Sementara, Camat TkP Maryamah mengatakan, dirinya beserta jajaran RT memang sudah berupaya melakukan pendekatan dengan pemilik gunung tersebut yakni Ataw.

    "Bahkan kami sudah bertemu dengan penanggung jawab lahannya, dan kita sedang menunggu iktikad baik surat kepemilikan tanah yang telah dirubahnya. Jadi, niat baik mereka dalam menyelesaikan tunggakan PBB ini sangat kami nantikan," kata dia kemarin.

    Bahkan, kata dia, pihaknya sedang membuat kembali surat teguran kepada Ataw. "Saya sedang menunggu kedatangannya. Yang penting ada surat tanah yang dia lampirkan untuk disamakan dengan yang ada di BPN. Pihak kelurahan juga sudah saya perintahkan koordinasi dengan BPN," katanya.

    Selebihnya, lanjut dia, akan dilakukan pengukuran ulang atas tanah yang tidak pernah membayar pajak tersebut dan prihal ini diakuinya sudah di sampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandarlampung.

    Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amarullah akan mempelajari dan mencari tahu terlebih dahulu pokok permasalahan yang terjadi di Kecamatan TkP tersebut.

    "Jadi harus dikoordinasikan dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten IV Bidang Administrasi Umum terkait kepemilikan dan pajak ini," katanya.

    Yang pasti, janji dia, pemkot akan terus berupaya mencari pemilik gunung tersebut. "Kalau masalah pajak, kan di Peraturan Daerah sudah disebutkan dapat meminta keringan akan pembayaran pajak, yang jelas pajak wajib dibayar," tandasnya.

Diketahui, upaya Camat TkP Maryamah mencari pemilik empat hektare lebih lahan di Gunung Umbul Kluwek akhirnya berhasil. Pemilik empat hektare lahan pada gunung yang membentang di dua kelurahan, yakni Kaliawi Persada dan Durianpayung, tersebut bernama Ataw alias Sujadi alias Nurjadi.

Diketahui, pada 2014, Maryamah sempat memasang plang ''dijual" di  lahan tersebut. Tujuannya agar pemiliknya menemuinya. Pencarian pemilik lahan itu dilakukan untuk menagih PBB yang tertunggak lebih dari empat tahun dengan tagihan sekitar Rp99 juta.

''Nah, saat ini kami sedang mencari Ataw untuk menagih tunggakan PBB. Informasi yang kami terima, Ataw adalah salah satu pemilik hotel di Bandarlampung," katanya.

Dia mengaku sempat mengutus tim mendatangi kediaman Ataw yang berada di seputaran Telukbetung Selatan. Tetapi, Ataw tidak ditemukan. ''Kami juga pernah ke hotelnya, tetapi informasinya ia tidak di Lampung," ungkapnya.

Maryamah melanjutkan, ia sudah menitipkan surat panggilan kepada Ataw yang dititipkan pada orang kepercayaannya. ''Jika memang tidak datang juga, kami akan lapor ke wali kota terkait permasalahan ini. Sebab, inilah salah satu penyebab Kecamatan TkP tagihan PBB-nya tidak sampai 100 persen," ungkapnya. (goy/p5/c1/whk)

Traffic Light Dishub Kemahalan

Posted: 22 Apr 2015 10:13 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung akan memasang traffic light di Jl. Sultan Agung–Jl. Sumpah Pemuda–Jl. Arief Rahmat Hakim pada tahun ini. Anggaran yang disiapkan Dishub untuk pembangunan traffic light tersebut mencapai Rp150 juta. Dana sebesar itu dinilai akademisi robotik dari Peguruan Tinggi Teknokrat Lampung Agus Mulyanto, M.T., M.Sc. kemahalan.

Menurutnya, berdasarkan apa yang sudah dikerjakan mahasiswa Teknokrat, dalam membuat satu titik traffic light hanya membutuhkan dana Rp15 juta.

''Jadi kalau dalam satu persimpangan dibutuhkan empat tititk, maka biayanya hanya Rp60 juta. Dan kalau ditambah empat titik lagi, tinggal dipasangkan saja dalam sambungan empat titik sebelumnya. Sehingga diperkirakan hanya menghabiskan Rp75-80 juta untuk satu persimpangan," jelasnya.

Namun, kata dia, itu jika traffic light dibuat sendiri oleh tenaga lokal yang dipercaya Pemkot Bandarlampung. ''Nah kalau dikerjakan pihak swasta dengan sistem tender, wajar dananya sampai sebesar itu, karena swasta kan mencari untung," kata dia.

Kepala Program Studi Teknik Informatika Teknokrat ini melanjutkan, pihaknya siap jika memang pemkot melalui Dishub menunjuk kampusnya untuk membantu pemerintah dalam hal melakukan pembangunan di bidang lalu lintas dengan teknik robotika.

"Ya, pertimbangannya kan bisa mengembangkan dan memberdayakan mahasiswa lokal, dan itu lebih murah. Bahkan, kemampuan saat ini saya yakin semakin meningkat karya yang dibuat," kata dia.

Sebab, menurutnya, membuat traffic light adalah hal yang mudah bagi kampusnya. "Ini bukan hal yang sulit, kami sangat bersedia jika dibutuhkan. Jadi, kami bisa membantu hingga pengawasan dan perbaikan traffic light," katanya.

Menurutnya, dengan membuat sendiri dibandingkan dengan membeli akan lebih menguntungkan membuat sendiri. "Pertama lebih murah, karena dikerjakan tenaga lokal Bandarlampung. Lalu, ketika alat kami rusak, ada dan tinggal dibenarkan. Tetapi, kalau beli di luar maka ketika terjadi trouble tidak dapat dikontrol langsung untuk ditindak lanjuti," katanya.

Sementara, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Iskandar mengatakan, pihaknya tidak bisa bekerjasama dengan dunia pendidikan karena terkait barang dan jasa harus mengikuti peraturan keputusan presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang barang dan jasa.

"Prosedurnya harus melalui tender. Nah, mereka bisa tidak dengan tender. Kami hanya mengikuti aturan saja dalam hal ini," katanya.

Selain itu, pada tahun ini Dishub akan memasang 25 rambu-rambu lalu lintas selain traffic light. "Kalau ini tidak perlu di tenderkan, nilainya kecil sekitar Rp60 juta," tukasnya. (goy/p5/c1/whk)

Bocah Paru-paru Bocor dan Jantung, Diskes Angkat Tangan

Posted: 22 Apr 2015 10:07 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung tidak dapat berbuat banyak untuk menolong Rani Guana Putri (5), bocah penderita penyakit paru-paru bocor dan jantung. Kadiskes Bandarlampung dr. Amran mengatakan, satuan kerjanya tak memiliki anggaran untuk membantu perawatan warga Jl. Pagar Alam Gg. Putra, Langkapura, Bandarlampung, tersebut hingga RS Harapan Kita Jakarta, tempat RS rujukan Rani.

''Kalau anak tersebut menggunakan fasilitas kesehatan gratis dari kota, maka jaminan kesehatan tertinggi yang ditanggung hanya sampai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM)," kata dia.

Amran mengungkapkan, instansinya tidak dapat membantu pasien yang dirujuk hingga Jakarta. ''Kalau diadakan hal tersebut, anggaran pemkot akan tersedot banyak untuk membantu pasien yang berobat hingga luar Lampung," ungkapnya.

Namun jika pasien menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka dapat ditanggung biaya pengobatannya dari BPJS hingga dirujuk ke luar daerah.

''Nah, terkait biaya hidup keluarga pasien di luar Lampung, BPJS juga tidak menyediakan hal tersebut. Diskes pun demikian. Coba orang tuanya usul ke Dinas Sosial saja," sarannya.

Sementara, kondisi putri pasangan Hermansyah (34) dan Dewi Sartika (32) tersebut menuai simpati dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pimpinan Klinik Rawat Inap Mitra Anda Sukiman Margo Utomo, S.Kep.

Sukiman mengatakan, Klinik Rawat Inap Mitra Anda bersama Komunitas Peduli Generasi Lampung akan mencari solusi untuk biaya transportasi maupun penginapan keluarga Rani selama dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.

Namun sebelumnya, ia meminta keluarga Rani terlebih dahulu konsultasi ke Poli Rawat Jalan Jantung di RSUDAM. "Berdasarkan rujukan  dokter spesialis jantung itu akan didapatkan solusi terbaik," jelasnya.

Sementara Koordinator Komunitas Peduli Generasi Lampung  Firman mengatakan, apa yang dikeluhkan keluarga Rani merupakan keluhan yang dialami keluarga kurang mampu umumnya.

"Kami siap  untuk memfasilitasi  warga Lampung termasuk Bandarlampung yang akan dirujuk  ke Jakarta, karena persoalan  ini sering terjadi, namun  hal ini tidak bisa ditangani  oleh satu lembaga saja tapi harus ada perhatian dari pemerintah daerah," jelasnya.

Ia juga berpesan bagi warga kurang mampu lainnya untuk menghubungi atau datang ke sekretariat organisasinya dengan membawa hasil diagnosa bersama surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

"Kami saat ini juga sudah memiliki mobil ambulans gratis untuk mengantar pasien sampai ke Jakarta. Pasti kami bantu jika memang warga kurang mampu," janjinya.

Diketahui, Rani hanya bisa tergolek lemah di kediamannya tanpa pengobatan. Padahal, bocah berusia lima tahun ini divonis dokter mengidap penyakit paru-paru bocor dan jantung.

Sebelumnya, anak kedua pasangan Hermansyah (34) dan Dewi Sartika (32) ini sempat menjalani perawatan medis selama tujuh hari sejak Sabtu-Jumat (11-17/4) di RSUDAM.

Hermansyah mengatakan, ia terpaksa menolak perintah dokter yang merujuk anaknya ke RS Harapan Kita Jakarta lantaran tidak ada biaya. ''Memang biaya pengobatannya memakai jamkesmas, tetapi biaya hidup kami di sana bagaimana?" ujar pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan tersebut.

Saat di RSUDAM saja, dia kesusahan untuk biaya hidup sehari-hari yang menunggu anaknya. ''Jadi, saya putuskan untuk tidak membawa Rani ke Jakarta," ucapnya. (goy/gie/p5/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar