Sabtu, 04 April 2015

Tempat Wisata, Destinasi Favorit Libur Panjang

Tempat Wisata, Destinasi Favorit Libur Panjang


Tempat Wisata, Destinasi Favorit Libur Panjang

Posted: 03 Apr 2015 09:20 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Long weekend di awal bulan ini menjadikan tempat wisata dan mal menjadi destinasi utama di Lampung. Pantauan Radar Lampung, mulai tempat wisata seperti TWLH (Taman Wisata Lembah Hijau), pantai, dan beberapa pusat perbelanjaan diserbu warga.

Di TWLH, warga yang berkunjung mulai anak-anak sekolah dan keluarga. Mereka memadati sejumlah wahana yang ada di dalam taman wisata terbesar di Lampung ini.

Salah satu wahana yang menyedot banyak pengunjung adalah taman satwa dan waterboom. Para pengunjung bahkan sempat antre membeli tiket masuk.

Halaman parkir taman wisata ini dipenuhi bus-bus carteran yang datang dari berbagai daerah di Lampung. Mulai Kotabumi, Lampung Utara, Lampung Timur, Pesawaran, dan lainnya. Kebanyakan bus sewaan ini mengangkut anak-anak sekolah yang libur panjang.

Manajer Pemasaran Pengelola TWLH Yudi Indra mengatakan, di libur panjang akhir pekan ini, pengunjung meningkat hingga 40 persen dari akhir pekan biasa.

"Dari biasanya 200-an di akhir pekan biasa kini menjadi sekitar 700-an pengunjung," paparnya.

Dia mengatakan, peningkatan pengunjung ini diperkirakan akan terus terjadi hingga puncaknya pada Sabtu(4/4) dan Minggu (5/4). Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihaknya menambah personil petugas kebersihan dan pengamanan.  "Kami juga bekerjasama dengan kepolisian untuk pengamanan," ujarnya.

Tahun ini, pengelola TWLH menambah wahana baru untuk semakin menarik pengunjung. Wahana baru itu seperti taman satwa yang di dalamnya ada perhelatan spesial pentas satwa, kereta mini, teater empat dimensi, rumah hantu dan komedi puter.

Setelah TWLH, tempat wisata seperti Pantai Mutun dan Pulau Tangkil juga dipadati pengunjung. Pengelola Pulau Tangkil Ikin saat dihubungi Radar Lampung mengatakan, peningkatan pengunjung sudah pasti terjadi saat long weekend yang mana kenaikannya bisa mencapai 50 persen atau hingga 200 pengunjung lebih yang datang.

"Terlihat dari beberapa wahana air, tampak antre yang ingin mencoba," ungkapnya.

Hadir wahana air, seperti banana boat, paraseling, snorkling dan masih banyak lagi yang menjadi daya tarik pulau yang terletak di wilayah Pesawaran perbatasan Pantai Mutun tersebut.

Terakhir dari pusat perbelanjaan, seperti Mal Boemi Kedaton, Chandra, Central Plaza, Center Point pun tak luput menjadi pusat keramaian saat awal libur panjang.

Andi Kurniawan, staf management Mal Boemi Kedaton juga membenarkan hal tersebut.  "Ditambah lagi sudah beroperasinya XXI dan ikon ragam kuliner di MBK, menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat Lampung menghabiskan akhir pekannya dan dipastikan puncaknya akan ramai hingga Minggu(5/4)," katanya. (ynk/p5/c1/whk)

59 Jajanan Tak Layak Konsumsi

Posted: 03 Apr 2015 09:20 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Ini menjadi peringatan bagi orang tua, guru, dan semua pihak untuk melindungi siswa dari jajanan yang membahayakan di sekolah mereka. Ya, pada Kamis (2/4), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung membeberkan hasil survei dan uji laboratorium (lab.) mereka kepada Radar Lampung terkait jajanan pada 15 SD di Kota Tapis Berseri.

Menurut Kepala Seksi Pelayanan Informasi BBPOM Bandarlampung Hotna Panjaitan, dari 175 item jajanan yang diperiksa dan diuji secara mikrobiologi, 59 di antaranya tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Dari jumlah itu, sembilan item ditemukan di dalam jajanan es dan sisanya ditemukan pada jajanan anak sekolah yang siap saji. Seperti kue dari home industry hingga makanan berupa bakso, sosis, dan sejenisnya.

''Ya, itulah hasilnya, dan kemungkinan masih banyak yang lain yang belum diketahui," ungkap Hotna di ruang kerjanya.

Dia melanjutkan, rata-rata makanan yang diuji tersebut mengandung coliform bacteria. Sehingga jika dikonsumsi akan menyebabkan, sakit kepala, mual, muntah-muntah, demam, bahkan diare.

Sementara, Kepala Bidang Sertifikasi BBPOM Bandarlampung Hartadi mengatakan, pihaknya memang tengah menindak lanjuti terkait peredaran es balok di pedagang es sebagai bahan baku dagangannya.

"Ya, dalam waktu dekat mas. Nanti akan kami undang para pelaku usaha yang menggunakan es batu. Mereka akan diminta hadir ke BBPOM dan akan kita arahkan dalam bentuk sosialisasi bagaimana menggunakan bahan baku konsumsi," terangnya.

Sehingga, kata dia, ada dua pokok bahasan yang akan dibahas pada sosialisasi dengan pelaku usaha jajanan tersebut. Yakni, penggunaan es batu dan air isi ulang.

Sebab, menurutnya, hal tersebut memang banyak permasalahan yang sering muncul di lingkungan sekitar. "Dan para penjual tersebut butuh bimbingan dan informasi yang luas. Dan hal ini akan dilakukan secara kontinyu," janjinya.

Maka dari itu, kata dia, hal ini juga akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung dan Bandarlampung. Bahkan, kedua instansi tersebut diminta untuk membantu dalam hal pengawasan penggunaan es batu, air isi ulang, dan jajanan sekolah lainnya.

"Karena, mereka di Diskes juga dapat memberikan rekomendasi bahwa makanan dan minuman yang dijual tersebut layak atau tidaknya di konsumsi masyarakat luas," tandasnya. (goy/p5/c1/whk)

Groundbreaking Dijadwalkan 21 April

Posted: 03 Apr 2015 09:19 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Tahapan pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) hingga kini terus dikebut. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Selasa (21/4) mendatang dijadwalkan harus sudah dilakukan groundbreaking.

    Meski demikian, ketika dikonfirmasi perihal ini, Ketua Tim I Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Adeham mengaku belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

    Menurutnya, berdasarkan beberapa kali rapat dengan Kemenpupera, memang akan dilaksanakan bulan April. ''Memang di bulan ini. Kalau waktu itu informasinya jika tidak tanggal 21, ya 25. Namun resminya saya belum mendapatkan informasi," kata dia.

Namun, sambung dia, pihaknya siap jika groundbreaking benar-benar akan dilaksanakan ditanggal tersebut, " intinya kami siap, saya dulu pernah dengar kalau tidak tanggal 21 ya tanggal 25 April untuk groundbreakingnya, tapi untuk tepatnya belum tahu," tandas dia.

Mengenai informasi sudah diterbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) yang informasinya sudah ditandatngani oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, sambung mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskonminfo) Lampung ini, kembali mengatakan belum ada pemberitahuan resmi.

Dia mengatakan, ada bberapa tahap lagi selain penerbitan SP2LP tersebut. naun demikian, dirinya enggan menjelaskan secara rinci .

"Tidak serta merta langsung ditandatangani toh, ada konfirmasi kepada masyarakatnya lagi," kata dia.

Dilanjutkan dia, akan memastikan kepada warga di tiga desa Kecamatan Bakauheni yakni desa Bkauheni, Klawi dan Hatta untuk konsultasi publik.

"Kami akan pastikan lagi, agar tidak terjadi polemic di kemudian hari. Senin kami akan datangi lagi ketiga desa itu bersama pak Bupati" terang dia.

Setelah dari itu, baru nanti pihaknya mempersiapkan penetapan lokasi dimana berkas yang sampai ke Gubernur harus dilampirkan dengan pernyataan warga berupa berita acara persetujuan.

"Kalau tidak senin ya selasa kita naikkan ke Gubernur dan ditandatangani., Kemudian setelah itu, kita serahkan ke Pusat yakni Kementrian PU, dan ditembuskan ke Pak Presiden untuk ketetapan" terang dia.

Sementara, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo hingga saat ini belumbisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui ponsel pintarnya, pesan singkat yang dikirimkan radar masih belum ada tanggapan.

Mengenai progress pengerjaan Right of Way hingga saat ni sudah dilakukan di tiga desa di Kecamatan Kabakuheni yakni Desa bakauheni, Klawi dan Hatta.

"Pemasangan ROW sudah sekitar delapan km dari titik nol," ujar Anggota PPK Tim I Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Imanullah.

Dilanjutkan dia, untuk seterusnya dan ROW yang melewati medan perbukitan, logistic patok masih di distribusikan dari pihak kementrian.'

"Patoknya masih di distribusi. kan kita lakukan pertahap. Untuka tahap pertama delapan km ini lah yang difokuskan juga untuk Groundbreaking. Nah, nanti senin saya informasikan lagi," kata dia.

Hal senada diungkapkannya ketika ditanya mengenai kpastian tanggal Goundbreaking yang dilakukan pada 21 April mendatang. "Nah, kalau masalah itu saya belum tahu bang. Saya belum dapat informasi resminya," kata dia. (abd/p3/c1/adi)

Dua Warga Bertahan, Minta Rp5 Juta per Meter

Posted: 03 Apr 2015 09:19 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rencana pembangunan fly over Jl. Kimaja-Ratu Dibalau ternyata masih menyisakan permasalahan. Ya, kepada Radar Lampung, dua warga yang memiliki lahan di Jl. Kimaja menolak lahannya dibeli Rp2 juta per meter oleh Pemkot Bandarlampung.

Kedua warga yang meminta namanya diinisialkan ini menyatakan bakal tetap meminta Rp5 juta per meter untuk lahannya yang diambil buat pembangunan fly over. Bahkan, mereka mempersilakan pemkot membawa permasalahan ini ke ranah pengadilan negeri (PN).

''Bagaimana ya Mas, kami memang minta Rp5 juta. Jika tidak, batalkan saja pembangunan fly over. Karena menurut saya, pemkot lebih baik melebarkan jalan dan melakukan antisipasi banjir yang sering terjadi di Jl. Kimaja," ujar NH, salah satu warga yang menolak lahannya dibeli Rp2 juta per meter oleh pemkot.

Dia menilai langkah itu lebih realistis daripada pembangunan fly over. ''Coba kalau di wilayah bawah fly over ketika dibangun nanti terjadi banjir dan tetap macet karena lokasi jalan yang menyempit. Masak iya harus berhenti dan macet di fly over," ucapnya.

Sehingga, menurut kacamatanya, yang harus dilakukan pemkot saat ini adalah pelebaran jalan, dan penanggulangan banjir disepanjang Jl. Kimaja.

"Jadi itu harus difikirkan, dan bukannya memperlancar jalan bypass namun lintasan kami semakin macet karena penyempitan," keluhnya.

Untuk itu, hingga saat ini, ia menyatakan tidak akan mengurangi harga tanahnya yang akan diambil untuk pembangunan fly over. "Kita masih nggak mau kurang," pungkasnya.

Senada disampaikan HD, warga Jl. Kimaja lainnya yang menolak lahannya dibeli Rp2 juta per meter oleh pemkot. Menurutnya hingga saat ini memang belum ada kesepakatan antara warga Jl. Kimaja dengan pemkot.

"Ya, kalau kami apa kata tetua disini. Tapi, setahu saya belum ada kata setuju. Kan, rugi kami kalau segitu harganya," tandasnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi mengatakan, pembangunan fly over tidak mungkin dibatalkan. Karena, anggarannya sudah diketok palu (disetujui, Red), dan secara administratif sudah dilakukan proses tender, bahkan sudah keluar perusahaan pemenangnya.

"Kalau diundur, pemkot bisa digugat. Untuk itu, warga jangan khawatir karena secara asumsi jalan di bawah kiri dan kanan juga akan dilebarkan. Sehingga, dalam waktu yang bersamaan jalan di bawahnya bisa dipergunakan juga," katanya.

Terkait masih adanya penolakan warga dalam hal ini menjadi catatan komisi III untuk membahasnya. Terlebih, dikaitkan dengan banjir. "Jadi nantinya kami akan meminta untuk melebarkan drainase, bukan mengundurkan atau membatalkan pembangunan. Jika ini dipaksakan bisa dituntut lho, karena ini memang sudah dirancang dan dianggarkan," terangnya.

Untuk itu, kata Yuhadi, semua pihak bisa sama-sama monitor dan melihat pembangunan tersebut. "Makanya komisi III juga akan memanggil konsultan pengerjaan, Dinas Pekerjaan Umum, dan pemenang tender untuk membahas keluhan warga ini," tukasnya.

Sementara, Pengamat Transportasi dan Infrasturktur IB Ilham Malik mengatakan, perlu tidaknya pembangunan fly over ada dua syarat. Yakni, ketika jalan tersebut melintasi rel kereta api dan jalur bebas hambatan seperti by pass.

"Hal ini merupakan sistem transportasi terintegrasi dan amanat undang-undang," kata dia.

Dosen Fakultas Teknik Univeristas Bandar Lampung ini menjelaskan, khusus di Jl. Kimaja terlepas dari negosiasi dengan pertimbangan masyarakat akan dampak pembangunan fly over dengan realitas yang sedang terjadi saat ini. Menurutnya, hal yang dikhawatirkan tersebut biasanya dikerjakan secara bersamaan.

Artinya, kata dia, tim konsultan pasti dan harus memastikan bahwa pembangunan fly over di wilayah tersebut dapat mengurangi banjir dan melebarkan ruas jalan di sekitarnya agar tidak macet.

"Karena, jika di lingkup by pass tidak segera dibangun fly over sebagai pelancar lalu lintas. Maka, dengan semakin padatnya warga kota tanpa adanya fly over akan membuat semakin padat jalanan kota. Dan hanya ada dua kemungkinan dalam mengatasi hal ini. Yakni, fly over dan under pass," jelasnya. (goy/p5/c1/whk)

Pemkot-Bulog Terus Gelar OP

Posted: 03 Apr 2015 09:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. menanggapi santai hasil ekspose Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung yang menyatakan inflasi Bandarlampung tertinggi di Sumatera. Dia mengatakan, inflasi tidak hanya terjadi di Bandarlampung, tetapi juga tingkat nasional. ''Di Bandarlampung sendiri sudah dilakukan penekanan dengan cara melakukan operasi pasar (OP). Bahkan hingga tingkat kelurahan. Ini agar bagaimana nilai jual bahan pokok dan kebutuhan lainnya standar serta dapat dijangkau masyarakat," ujarnya kemarin (3/4).

Selain itu, kata mantan Kadispenda Lampung ini, jika inflasi terus berlangsung di Bandarlampung, pihaknya bekerja sama dengan pengusaha terkait bahan pokok mana saja yang mengalami inflasi.

Senada disampaikan Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bandarlampung Badri Tamam. Dia mengatakan, belakangan ini bahan konsumsi memengaruhi harga di pasaran. Sehingga terjadilah inflasi yang cukup signifikan.

''Upaya kita kan memenuhi kebutuhan yang ada di pasar. Jadi, kita koordinasi dengan SKPD terkait. Seperti perdagangan dan industri serta pertanian," kata pria yang juga menjabat Sekkot ini.

Hal ini, kata Badri agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok. "Tapi, kalau pengaruhnya karena peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu yang membuat kadang-kadang menjadi sulit menjangkau dan mengintervensi harga kebutuhan pokok lainnya. Karena, memang kebijakan tersebut berada di pemerintah pusat," ujarnya.

Maka dari itu, kata dia, termausk OP beras dan bahan pokok lainnya terus dilakukan. "Tiap hari juga tim memonitor perkembangan harga. Dari harga cabai hingga harga elektronik. Kalau ada masalah diharga tersebut. Maka, akan dicarikan permasalahannya dari mana, dan langkah apa yang akan dilakukan pemkot," kata dia.

Hal tersebut dilakukan, agar dapat dilakukan intervensi harga kenaikan bahan yang dimaksud. "Terlebih, saat musim hujan datang. Kan, hujan sangat berpengaruh terhadap produktifitas pertanian. Maka, pada saat itu kebutulan objeknya beras maka dilakukan intervensi harga beras, dan dilakukannya OP. Begitupun nanti dengan harga lainnya," tandasnya.

Terpisah, Humas Bulog Divre Lampung Susana membenarkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung. Namun, koordinasi hanya terkait harga beras.

"Ya, kami sudah beberapa bulan ini melakukan OP sejak dimulai November 2014. Lalu, di Januari, Februari hingga akhir Maret tahun ini. Ini dilakukan untuk meredam harga pasar yang sulit dijangkau masyarakat," terangnya.

Bahkan, pihaknya saat ini sedang menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Beras dan Gabah. Yakni, untuk gabah kering panen di petani mencapai Rp3.700 dan di penggilingan Rp3.750. Lalu gabah kering giling Rp5.600 dan Rp4.650 di gudang Bulog.

"Inpres ini berlaku per 17 Maret 2015. Jadi kami terus bekerjasama dengan pemprov, pemkot, dan pemkab," ucapnya. (goy/p5/c1/whk)

Kembangkan Kopi, Pemprov Gandeng SCP

Posted: 03 Apr 2015 09:14 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini concern terhadap pegembangan sektor perkebunan. Salah satunya dalam hal pengembangan kopi. Buktinya, pemprov menggandeng Sustainable Coffee Program (SCP) yang peduli dalam pengembangan produksi kopi robusta.

    SCP merupakan salah satu program IDH (Initiative Duurzame Handle) yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan pasok komoditas kopi dengan penerapan standardisasi kopi yang dibutuhkan pasar dunia.

    Perwakilan IDH dari Negara Belanda, Jenikan memaparkan, tujuan kerjasama ini  untuk meningkatkan hasil kopi robusta di Lampung.

    Tak hanya Indonesia saja, dia memaparkan IHD telah menggandeng sembilan perusahaan besar dunia yang bergerak dalam produksi kopi.

    "Negara Belanda merupakan konsumen utama kopi robusta. IDH juga mengajak Swis dan Denmark untuk bersama menjaga keberlangsungan sekaligus pengembangan kopi robusta"kata dia.

    Program pengembangan produksi kopi robusta yang dilakukan IDH dengan mengedepankan pola memaksimalkan pemanfataan area perkebunan kopi.

    Hasil penelitian yang dilakukan IDH permasalahan klasik yang ditemukan petani kopi adalah persoalan iklim, modal, pengelolaan kebun, dan standar harga.

    Sementara, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri sangat mengaprsiasi kedatangan perwakilan dari SCP ini. Pasalnya, dengan begitu, nantinya mau tidak mau peningkatan kopi di Lampung harus dilakukan.

    "Dengan ini, kami sangat berupaya untuk melakukan tata kelola budidaya kopi secara berkelanjutan," ujarnya.

    Mantan Bupati Tulangbawang Barat ini juga mengatakan, Pemprov dan pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan kopi.

    Kebijakan ini tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perkebunan kopi berkelanjutan Indonesia.

    Program ini diharapkan menjadi acuan standarisasi perkopian di Indonesia, sehingga produk kopi, khususnya Lampung dapat meningkat dan diterima di pasar dunia.

    Tepisah Kepala Dinas Perkebunan Lampung Edi Yanto mengatakan, luas perkebunan kopi di Lampung saat ini mencapai 173.670 hektar.

    Kemudian tingkat produksi mencapai 131.501 ton per tahun. Rata-rata produktivitas kopi di Lampung mencapai 883 kilogram per hektar.

    Sentra produksi kopi di Lampung meliputi, Kabupaten Lampung Barat dengan luar areal 65.010 hektar. Kabupaten Tanggamus 43.897 hektar, serta 22.594 hektar tersebar di Waykanan, Lampung Utara, Pringsewu dan Pesawaran.

    "Dengana danya kebijakan ini, nantinya kami harap bisa benar-benar meingkatkan tidak hanya produksi. Akan tetapi, mutu dan kualitas kopi kitahingga benar-benar bisa selalu tembus kepasaran dunia," kata dia.  (abd/p3/c1/adi)

Utamakan Kemudahan Perizinan Investasi

Posted: 03 Apr 2015 09:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menghadiri pertemuan tahunan para investor dunia atau biasa disebut Annual Investment Meeting (AIM) di Dubai, Uni Emirat Arab, beberapa waktu lalu. Gubernur termuda se-Indonesia ini menggunakan kesempatan itu untuk ''menjual" seluruh potensi yang ada di Sai Bumi Ruwa Jurai.

    Ridho memperesentasikan seluruh potensi investasi di Lampung, termasuk keterbukaan, fasilitas, dan kesiapan pelayanan pemprov terhadap masuknya investasi.

    Nah dari banyak hal yang dipresentasikan itu, menurut anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoeni Nurdin, yang harus diutamakan adalah mengenai masalah perizinan berinvestasi.

    Yang mana hingga saat ini masih ada saja pengusaha atau investor dari luar Lampung maupun luar negeri terkendala dengan hal tersebut.

    "Kalau dilihat dari teritori dan faktor alam, tentu banyak sekali potensi kita. mengenai Ekspor-Impor (eksim) dan sebagainya. Namun demikian, sering sekali keluhan nya adalah mengenai masalah perizinan yang sulit," kata dia.

    Menurutnya, jika hal ini teratasi maka bukan tidak mungkin proses pebanguan di Lampung akan berkembang menjadi lebih pesat.

    Menurutnya, hal ini didasari dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

    "Artinya, pemerintah juga jangan hanya sekedar lips servis meski saat ini sudah menggunakan pelayanan satu atap dimana., hal tersebut juga harus benar-benar di awasi dan dilakukan reward dan punishment terhadap oknum yang nakal," kata dia.

    Diberitakan, ada Annual Investment Meeting (AIM) di Dubai itu, gubernru juga menjelaskan beberapa program pemerintah pusat dan daerah yang sinergis. Baik yang masih dalam proses maupun perencanaan dalam kaitannya mendukung investasi, terutama terkait bidang infrastruktur dan energi.

    Seperti proyek jalan tol trans sumatera, pelabuhan peti kemas, pelabuhan pariwisata, peningkatan bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional, dan pembangunan kawasan industri baru.

    Dengan potensi pertanian dan perkebunan yang demikian besar, Ridho juga berharap agar investasi yang masuk lebih pada proses industrialisasinya, yaitu pengolahan produk-produk mentah pertanian dan perkebunan menjadi produk jadi (agroindustri).

    Selain bidang infrastruktur dan agroindustri, Ridho juga menekankan kesiapan Lampung untuk melayani masuknya investasi di bidang energi dan pariwisata. (abd/p3/c1/adi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar