Sabtu, 18 April 2015

Usulan Kuota CPNS, Lampung Masih Santai

Usulan Kuota CPNS, Lampung Masih Santai


Usulan Kuota CPNS, Lampung Masih Santai

Posted: 17 Apr 2015 10:15 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Warning Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai usulan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di akhir April masih ditanggapi santai Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Lampung.

Padahal jika ada pemerintah daerah yang belum mengusulkan kuota melalui e-formasi hingga akhir April ini, maka pemda bersangkutan dianggap tidak mengusulkan kuota di tahun anggaran tersebut.

    Sementara, Pemprov Lampung berpeluang cukup besar mendapatkan kuota CPNS tahun ini. Pasalnya, kuota CPNS akan diputuskan berdasarkan hasil analisis kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji PNS.

    Belanja pegawai pemprov saat ini tercatat tidak lebih dari 50 persen belanja langsung. Apalagi, belanja pegawai sendiri masih di bawah 50 persen dari belanja daerah, yakni Rp771,913 miliar. Sedangkan untuk belanja tak langsung yang tercantum dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yakni Rp2.020.921.148.665,77 yang lebih kecil dari belanja langsung sebesar Rp2.085.922.100.000.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Sudarno Eddi mengatakan belum ada juklak-juknis yang diberikan oleh pemerintah pusat mengenai usulan formasi CPNS ini. "Kalau untuk struktur saya kira masih mencukupi. Kita hanya kurang pada tenaga teknis seperti kesehatan dan tenaga akuntan," kata dia, kemarin.

Dijelaskan, struktur PNS di Lampung saat ini ditambah dengan kelulusan di tahun 2015 mencapai 8.404 orang. Kemudian ada 364 PNS yang akan pensiun di 2016. Rinciannya 50 pegawai golongan II, 290 pegawai (golongan III), dan 54 pegawai (golongan IV). Termasuk di antaranya 5 pejabat eselon II.

Sementara, Kepala BKD Metro ABP Herjuno mengatakan, untuk tahun ini Pemkot Metro tidak mengusulkan tambahan CPNS. Sebab pada akhir 2014, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium (penghentian sementara) peneriman CPNS hingga 5 tahun ke depan.

Karenanya, pada saat penyusunan RAPBD 2015, Pemkot tidak mengusulkan anggaran untuk penerimaan CPNS. "Karena anggarannya tak tersedia, tahun ini Kota Metro tidak mengusulkan tambahan CPNS," ujarnya.

Sedangkan Pemkab Lampung Selatan hingga kemarin masih menyusun formasi yang akan diajukan pada Kemenpan RB untuk penerimaan CPNS 2015.

Kabid Pengadaan pegawai BKD Lamsel Sefri mengatakan, pihaknya belum mengetahui berapa formasi yang akan di usung. "Kita belum tahu berapa jumlahnya dan apa saja formasi yang dibutuhkan. Sekarang ini kami masih menyusun formasinya," ujarnya.

    Sementara, Pemkab Pringsewu juga hingga kemarin masih menginput data sesuai permintaan Kemenpan RB. " Terkait berapa yang diusulkan kami  belum dapat memastikan jumlahnya," ujar Sekretaris BKD Pringsewu Yanwir.

Setali tiga uang, Pemkab Mesuji juga belum juga memiliki angka usulan CPNS 2015. Kepala BKD Mesuji Maryuni mengaku belum bisa menyebut angka usulan CPNS 2015. "Sampai saat ini kita masih hitung berdasarkan anjab/ABK," kata Maryuni.

    Kondisi hampir sama juga terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Hingga kemarin BKD Lambar belum mengusulkan formasi CPNS ke pusat. Meski pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia telah diminta untuk segera melaporkan hasil penataan pegawai serta usulan kebutuhan PNS lewat E-formasi hingga batas akhir 30 April mendatang.

Kepala BKD Lambar Ismet Inoni mengatakan, pihaknya belum menerima surat edaran (SE) dari Kemenpan-RB soal formasi CPNS daerah.

"Hingga saat ini belum ada surat edaran terkait penerimaan CPNS, jadi kami belum memiliki petunjuk untuk mengusulkan kebutuhan pegawai di Lambar," ungkap Ismet.

Senada disampaikan Kepala BKD Pesisir Barat Kasmir. Menurutnya, kabupaten terbungsu di Lampung itu pada tahun ini tidak merekrut CPNS, hal itu terkait dengan masih minimnya anggaran untuk perekrutan kembali.  

    Dia menjelaskan, terkait dengan perekrutan CPNS untuk Kabupaten Pesisir Barat mudah-mudahan dapat dilaksanakan pada 2016.  "Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Pesisir Barat masih membutuhkan sekitar 900-an PNS fungsional maupun teknis, tetapi tahun depan baru bisa kita merekrut CPNS," katanya.

Sebelumnya diberitakan, akhir bulan ini adalah batas waktu pengiriman usulan formasi CPNS dari daerah ke pusat. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia diminta segera melaporkan hasil penataan pegawai serta usulan kebutuhan PNS lewat e-formasi hingga batas akhir 30 April mendatang.

    ''Sesuai surat Menpan-RB, batas akhir pengajuan usulan kebutuhan pegawai maupun laporan penataan organisasi kepegawaian hingga 30 April. Lewat itu, pemda tidak akan diberi formasi," tegas Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja.

    Jika akhir bulan ini ada yang belum menyetorkan usulan formasi CPNS, maka sudah dipastikan bahwa daerah itu tidak akan mendapatkan jatah formasi tahun ini. "Data usulan dari daerah ini akan kita pakai dalam penentuan kebutuhan pegawai nanti. Makanya, bagi daerah yang belum memasukkan hingga akhir April, tidak akan diberi formasi CPNS tahun ini," tegasnya.(tim/whk)

Buang Air Besar, Malah Keluar Bayi

Posted: 17 Apr 2015 10:10 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Perut Mardiana (28) dini hari kemarin (16/4) tengah melilit. Penyebabnya, sejam sebelumnya ia memakan mi instan rebus dengan campuran cabai rawit. Karena tak tahan, istri Rusdianto (30) itu langsung berlari ke kamar mandi untuk buang hajat. Namun apes, selama dua jam duduk di WC, ia cukup sulit untuk mengeluarkan tinjanya.

Karenanya, ia mengejan cukup kuat. Tetapi saat itu yang keluar bukan tinja, melainkan seonggok bayi perempuan. Sontak Mardiana menjerit sehingga mengundang penghuni rumah dan tetangga. ''Kejadiannya tepat pukul 02.00 WIB tadi malam (kemarin malam, Red)," ujarnya.

Dia mengaku kaget lantaran selama ini tak tahu jika tengah hamil. Terlebih, berat badannya juga tak mengalami perubahan, yakni 37 kg. ''Memang saya sudah 5 bulan ini tidak BAB (buang air besar). Untuk mengobatinya saya juga sudah mencoba ke dokter dan minum obat pencahar, tetapi tetap tidak BAB-BAB," katanya.

Menurutnya, malam itu ia memang sedang menginap di kediaman neneknya Julia (74) di Jl. M.S. Batubara Gg. Cempaka Putih, Kupangteba, Telukbetung Utara. Selama ini, ia tinggal di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan.

''Suami saya buruh di Bandarlampung. Jadi maksud saya datang ke Bandarlampung untuk bertemu suami membicarakan sunatan anak pertama kami. Yang lahir tadi malam (kemarin) ini anak kelima saya," ungkapnya.

Dia mengaku tidak mempunyai firasat apa- apa terkait kejadian tersebut, hanya memang sekitar sebulan lalu ia bermimpi memakan ikan kecil-kecil seperti ikan sarden sebakul. "Tapi saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya," ujarnya.

Mardiana memaparkan, setelah melahirkan, malam itu pihak keluarganya meminta bantuan tukang urut untuk memotong tali pusar. Kemudian kemarin pagi keluarganya memanggil bidan untuk membantu melihat kondisinya dan bayi perempuannya.

Kemudian pukul 10.00 WIB kemarin, bidan yang merawatnya bersama RT dan pihak Kelurahan Kupangteba mengantarkannya ke RS Dadi A. Tjokrodipo Bandarlampung untuk diperiksa lebih lanjut.

Sementara, Kabid Pelayanan Medis RS Dadi A. Tjokrodipo Bandarlampung dr. Yulita membenarkan, jika Mardiana sekitar pukul 11.00 kontrol di RS-nya. "Sudah dilakukan imunisasi pertama, juga pembersihan plasenta, perut ibunya juga sudah USG. Kondisi keduanya sehat. Berat badan bayinya 2.8 kg dengan panjang 48 cm. Tetapi mereka hanya kontrol tidak di rawat inap," ujarnya. (gie/p2/c1/whk)

Fly Over, 15 Warga Sepakat Rp2 Juta per Meter

Posted: 17 Apr 2015 10:08 PM PDT

Dua Lainnya Menolak
BANDARLAMPUNG – Sekitar 21 warga berkumpul di kantor Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, tadi malam (17/4).    Mereka memenuhi undangan Pemkot Bandarlampung untuk sosialisasi dan negosiasi ulang terkait pembebasan lahan pembangunan fly over Jl. Kimaja-Jl. Ratu Dibalau.

Rapat yang berlangsung pukul 20.00 WIB itu berjalan alot dan tegang. Banyak warga mengajukan interupsi, mulai penutupan jalan hingga membuat pengusaha setempat merugi, sampai pada ganti rugi yang tidak sesuai dan pembangunan yang ukurannya tidak adil.

Namun, kesimpulan rapat tadi malam menghasilkan kesepakatan yakni dengan besaran Rp2 juta per meternya. Dari 17 warga yang lahannya terkena dampak pembangunan fly over, hanya dua yang tidak setuju.

Keduanya adalah Nurhayati dan Nurhasanah. Mereka menyatakan, meski warga lainnya sudah setuju, masih ada jalan untuk menuntut keadilan.

Nurhayati mengatakan, azas keadilan pemkot tidak terlihat dalam pembangunan fly over. "Pembangunan yang begitu panjang di Jl. Kimaja tidak sama halnya dengan di Jl. Ratu Dibalau. Selain itu pergantian yang tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di Jl. Kimaja lebih tinggi dari Jl. Ratu Dibalau, namun harga disama ratakan," katanya.

Selain itu, keluh dia, ada tiga ruko yang terdampak dan dipastikan akan mati usahanya tersebut dengan adanya pembangunan  fly over. Sebab, di tiga rukonya tersebut ada 3,2 meter yang diambil untuk dibebaskan.

"Kita tetap usaha dengan penolakan ini. Bisa saja ke DPRD ataupun ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung. Intinya kami mempertahankan hak," tandasnya.

Sama halnya dengan yang dilontarkan Nurhasanah. Pemilik 10 toko ini menyayangkan sikap pemkot yang tidak memiliki keadilan. "Pasti dengan adanya fly over mati usahanya. Saat ini saja sudah dibuat mati usahanya," katanya.

Sementara, pemilik Orange Family Karaoke Suta Ramadan mengatakan, selama dua hari ke belakang sejak penutupan jalan, usaha karaokenya sepi pengunjung.

"Selama dua hari ini omzet kita menurun. Dan saya pertanyakan, kenapa lokasi saya yang jauh dari titik nol pembangunan fly over ikut terdampak lalu lintas. Makanya saya hadir ke sini menanyakan penutupan jalan tersebut," katanya.

Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amarullah meminta bantuan warga untuk proses kelancaran pembangunan fly over demi kepentingan bersama.

Dia menjelaskan, pertemuan tadi malam bukan hanya sosialisasi pembangunan, tetapi juga memebicarakan ganti rugi yang belum selesai.

"Dengan berat hati kami mohon kesedian keiklhasan dapat menerima apa yang kita tawarkan. Jadi, supaya bisa dilaksanakan dengan baik kami menawarkan sama dengan angka di Jl. Ratu Dibalau yakni Rp2 juta per meter, karena satu poros berdekatan. Itu karena satu poros maka nilainya sama, lebih dari itu kami tidak berani melanjutkannya," katanya.

Dia melanjutkan, ganti rugi bangunan juga akan diberikan pemkot dalam hal ini. "Jadi, ganti rugi bangunan dan tanah ada nilainya tersendiri. Bangunan sesuai peraturan untuk permanen Rp2,25 juta, semi permanen Rp1,5 juta, non permanen Rp750 ribu," jelasnya.

"Maka dari itu, kata dia, yang belum sepakat masih ditunggu menjawab melalui kelurahan yang akan keliling dan melakukan pendataan. "Mungkin butuh waktu untuk berfiki," tukasnya. (goy/p2/c1/whk)

Warung Jual Miras, Banpol PP Segera Turun!

Posted: 17 Apr 2015 10:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Mimik kaget terlihat di wajah Wali Kota Herman H.N. ketika Radar Lampung mengonfirmasi terkait masih adanya warung yang menjual minuman keras (miras) di Bandarlampung kemarin (17/4). Kala itu, mantan Kadispenda Lampung ini langsung memerintahkan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) segera turun menggelar razia.

''Mana Pak Cik (Kepala Banpol PP Bandarlampung Cik Raden, Red), ini kata wartawan masih ada miras. Tolong disisir warung yang ada di jalan-jalan protokol. Bila perlu, hanguskan semua yang tak berizin. Sita mirasnya!" instruksinya kepada Cik Raden kemarin.

Mendengar instruksi wali kota, Cik Raden menyatakan kesanggupannya. "Iya Pak Wali, laksanakan," kata dia kepada Wali Kota Herman H.N.

    Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, ia juga sedang membuat surat perintah ke intansi terkait untuk hal menindak lanjuti surat kebijakan pemerintah pusat yang sudah diterimanya.

    "Ya, nanti akan diedarkan kepada mereka para pengusaha mini market bahwa sudah tidak boleh memperjual belikan miras lagi," katanya.

    Selain itu, kata dia, pemkot akan menerjunkan Banpol PP untuk kembali menggelar razia. "Kan, kita juga sudah turunkan Pol PP untuk razia, malah sudah dilakukan penyitaan beberapa bulan terakhir ini," katanya.

    Hal ini agar Bandarlampung tetap kondusif dan terhindar dari penyalahgunaan miras yang telah menyebar luas. "Dalam hal ini juga kami berharap kepolisian turut serta menjalankan intruksi pemerintah pusat ini," imbuhnya.

Diketahui, hari pertama pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol tak serta-merta dituruti.

    Faktanya, masih ditemui warung kaki lima yang menjual miras dengan kadar alkohol di bawah lima persen. Di antaranya di sebuah warung gerobak di Jl. Raden Intan, Tanjungkarang Pusat.

Pantauan Radar Lampung sekitar pukul 14.00 WIB Kamis (16/4), miras itu bahkan dipajang bersama minuman ringan dan air mineral.

    Namun, toko-toko permanen serbaada di Jl. Ratu Dibalau dan Jl. Kimaja, Labuhanratu, yang ditemui Radar mengaku tak berani menjual miras. Pantauan di dua minimarket di sekitaran wilayah Wayhalim juga sudah tak ditemukan minuman beralkohol dipajang.

    Diketahui, dalam permendag tersebut, minimarket dan warung-warung tidak diperkenankan menjual minuman keras (miras), termasuk golongan A (kandungan alkohol kurang dari 5 persen, Red).

    Pada permendag itu juga telah diatur sanksi bagi minimarket dan warung yang membandel. Setelah diperingati tiga kali dan tidak menghentikan penjualan miras, maka pemerintah akan menutup minimarket dan warung tersebut. (goy/p2/c1/whk)

Tim JTTS Jalan Terus

Posted: 17 Apr 2015 10:02 PM PDT

Bakal Gelar Konsultasi Publik di Lima Desa di Lamteng
BANDARLAMPUNG - Meski kepastian tanggal groundbreaking belum jelas, Pemprov Lampung tetap bergerak melanjutkan persiapan pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tim II terus melakukan persiapan konsultasi publik yang akan dilaksanakan di lima desa di Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah (Lamteng), mulai Rabu (22/4). Dari pendataan Right of Way tercatat sebanyak 638 lahan warga bakal terkena pembangunan ruas tol.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Yudi Hermanto memaparkan, kelima desa tersebut adalah Desa Yukumjaya, Karangendah, Bandarjaya Timur, Indraputra Subing, dan Terbanggibesar.

Menurut dia, nantinya konsultasi publik dibagi menjadi tiga sesi. Untuk sesi pertama akan dilakukan pada Rabu (22/4) di Desa Yukumjaya dan Karangendah dilanjutkan keesokan harinya di Kelurahan Bandarjaya Timur dan Indraputra Subing. Sedangkan pada 25 April, konsultasi public dilaksanakan di Terbanggibesar.

"Desa Yukumjaya dan Karangnndah ada 176 warga. Kemudian, Bandarjaya Timur dan Indraputra Subing ada 158 warga dan terakhir di Terbanggibesar yang paling banyak terkena yaitu ada 304 warga," katanya, kemarin.

Dijelaskan, konsultasi publik di setiap tempat akan dituangkan dalam berita acara yang disetujui berbagai pihak termasuk kepolisian. "Nanti yang pimpin pak ketua Tim II Tauhidi. Kami berharap agar masyarakat dapat hadir dan mendengar penjelasan dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim II Tim persiapan pembebasan lahan JTTS, Tauhidi mengaku, konsultasi publik sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah desa yakni Batanghari Ogan dengan jumlah 114 warga, Desa Rejoagung (170 warga) dan empat desa lain yakni Desa Kotaagung, Bumiagung, Negararatu Wates dan Gunungsugih Baru (95 warga).

"Alhamdulillah yang hadir lebih dari 80 persen. Mereka setuju dengan adanya pembangunan jalan tol ini karena memang kami sudah jelaskan dampak yang akan terjadi di daerah tersebut. Termasuk soal perkembangan sektor perekonomian di Lampung," jelas dia.

Sebelumnya, Pemprov Lampung terus mengebut upaya agar pengerjaan JTTS bisa segera dimulai. Bahkan, surat penetapan lokasi pembangunan pun sudah ditandatangani Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Sayangnya, target pemprov agar pembangunan tol menjadi yang tercepat se-Indonesia sedikit terhambat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terkesan lambat membentuk tim appraisal untuk menghitung data dan aset masyarakat yang lahannya terkena ruas JTTS.

Kepala Dinas Bina Marga Lampung Budhi Dharmawan mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus mengomunikasikan perihal tim appraisal yang dibentuk dan dilelang oleh Kemenpupera.

"Alasan kita, untuk mengejar target pembangunan tol tercepat se-Indonesia. Kalau bisa tiga tahun sudah bisa rampung dikerjakan," katanya, Rabu (15/4).

Dilanjutkan, mengenai kesimpangsiuran jadwal groundbreaking, dikarenakan Presiden Jokowi yang masih belum memiliki waktu pasti. Sehingga diakuinya groundbreaking belum memiliki tanggal pasti. Namun demikian, nantinya bisa dilaksanakan hanya di satu tempat dengan menggunakan telekonfrens. "Iya, kan jadwal Presiden ini kan bukan kita yang mengatur. Kalau mungkin tidak sempat, ya melalui telekonfrens saja," katanya. (abd/c1/fik)

Rp80 M untuk Tekan Angka Kelahiran

Posted: 17 Apr 2015 10:01 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung mendapatkan jatah Rp80 miliar untuk menekan angka kelahiran di daerah ini. Anggaran itu merupakan bagian dari total Rp3 triliun dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk program keluarga berencana (KB).   

    Hal tersebut dikatakan Deputi Penelitian, Pelatihan, dan Pengembangan Keluarga Berencana Sanjoyo pada Rakerda BKKBN di ruang Abung kemarin. Menurutnya, anggaran itu dikucurkan sesuai Nawacitra program Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas penduduk Indonesia.

"Semua rencana strategis sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang juga masuk dalam rencana strategis BKKN," ujarnya.

Yang terpenting, sambungnya, adalah bagaimana mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara terus menerus dengan menurunkan angka kelahiran. "Kita perlu menurunkan kelahiran anak pada wanita subur yaitu berusia 15-54 tahun. Kampanye 2 anak cukup ini selalu kita gembar-gemborkan sehingga dengan menekan angka kelahiran dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas bisa terwujud," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Elya Muchtar menyatakan progress pembangunan yang dilaksanakan selama ini bakal kurang bermakna jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali.

"Untuk itu saya menaruh perhatian penting pada kegiatan hari ini sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga," tuturnya.

Dia juga mengingatkan kepada BKKBN di masing-masing kabupaten/kota agar saling berkoordinasi guna mewujudkan program-program yang nyata sesuai dengan program pusat. (abd/p1/c1/fik)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar