Jumat, 22 Mei 2015

Biarpet Lagi, PLN Prediksi Lusa Normal

Biarpet Lagi, PLN Prediksi Lusa Normal


Biarpet Lagi, PLN Prediksi Lusa Normal

Posted: 21 May 2015 09:59 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di sejumlah wilayah Lampung. Pemadaman itu berlangsung sejak kemarin (21/5). Kumatnya biarpet listrik ini spontan dikeluhkan warga. Dari hasil pantauan Radar Lampung kemarin, pemadaman terjadi di sekitar Bandarlampung. Di antaranya di daerah Perumahan Kedaton Asri, Gunungsulah, Sukarame. Pemadaman itu berlangsung dari jam 18.30 hingga 20.30 WIB. ''Mati lampu sudah dari habis Magrib sampai sekarang (tadi malam, Red) belum nyala-nyala," keluh Ridho Titra, salah seorang warga setempat.

    Pemadaman juga terjadi di wilayah Kelurahan Gunungterang mulai pukul 18.00. Hingga pukul 21.30, lampu tak kunjung menyala. ''Pas azan Magrib sudah mati dan sampai sekarang belum hidup," kata Sudewi, warga Jl. Purnawirawan, Gunungterang.

    Pemadaman tak hanya terjadi di Bandarlampung. Namun juga diwilayah lain seperti di Gedong Tataan, Pesawaran. Menurut Ummi Harningsih warga Gedong Tataan, lampu didaerahnya bahkan padam sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. "Ya, cukup ganggu aktifitas juga, karena saya berprofesi di bidang kuliner kayak buat-buat kue yang butuh penerangan yang cukup,"keluhnya.

    Saat dikonfirmasi, Deputi Humas PT PLN Distribusi Lampung I Ketur Darpa mengatakan, pasokan listrik terganggu lantaran ada gangguan. ''Sedang ada gangguan yang terjadi di penghantar transmisi 150KV pada pembangkit Bukitkemuning," ujarnya.

    Ketut melanjutkan, gangguan tersebut terjadi tepat pukul 11.28 WIB. Terkait faktor penyebab utamanya masih ditelusuri tim penghantar transmisi. Dan saat ini masih pada tahap penormalan agar tidak terjadi pemadaman yang berkelanjutan. ''Sampai saat ini masih pada tahap perbaikan. Diprediksi besok atau lusa sudah kembali normal sehingga tidak terjadi pemadaman lagi," katanya. (ynk/p1/c1/wdi)

Polemik Ruko Pasar Tengah, Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Posted: 21 May 2015 09:58 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rencana pemkot mengambil alih 14 rumah toko (ruko) yang izinnya kedaluwarsa menuai sorotan. Salah satunya dari pengamat ekonomi Universitas Bandar Lampung (UBL) Erwin Octaviano. Menurutnya, pemkot harus mempertimbangkan dampak ekonomi yang terjadi jika mengambil alih ruko. Dia menilai, secara hukum pemkot bisa mengambil alih ruko. ''Akankah berdampak negatif bagi dunia usaha yang akan berinvestasi di kota ini?" kata dia.

    Untuk itu, lanjut Erwin, sebelum mengambil keputusan, pemkot harus benar-benar melihat semua sisi. Termasuk mempertimbangkan jika ruko dibiarkan lama kosong tanpa dipergunakan. ''Sebab, jangan sampai ruko yang kosong justru menjadi daerah yang kumuh, dan ditempati anak jalanan serta menjadi sarang penyakit sosial masyarakat," imbaunya.

    Terpisah, tim penata aset pasar Kota Bandarlampung terus mematangkan rencana pengambilalihan 14 ruko. Di sisi lain, pemkot juga menyatakan bakal memberi surat pembukaan segel terhadap 16 ruko lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bandarlampung Wan Abdurahman.

    ''Kalau sekarang kami belum bisa bertindak karena dasar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim PTUN belum kami terima. Sore ini (kemarin, Red) sedang kami ambil," katanya.

Selanjutnya, konsep surat yang akan disampaikan kepada 30 pemilik ruko yang menang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung.

"Nah, dari ke 14 tersebut kami sedang menunggu pertimbangan langkah kita. Bisa saja kami menunggu banding, dan bisa saja kami langsung meminta mereka untuk kosongkan," katanya.

    Menurutnya, ke 14 pemilik ruko yang sertifikat hak guna bangunan (HGB) sudah kadaluwarsa seperti di jadikan tumbal dari 16 ruko lainnya. Sebab, ke 14 pemilik ruko tersebut sudah tahu belum di perpanjang bukanya mengajukan permohonan pembuatan sertifikat HGB baru malah ikut menggugat.

    Terpisah, Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung Cik Raden mengaku siap terjunkan seluruh personilnya untuk membantu pengamanan eksekusi 14 ruko yang sudah kadaluwarsa izinya. "kalau sekarang masih 20 personil dulu, masih kondusif. Nanti kalau sudah ada intruksi baru ditambah," katanya.

    Diketahui, PTUN Bandarlampung mengabulkan gugatan 30 penyewa ruko Pasar Tengah. Dalam amar putusannya, PTUN membatalkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bandarlampung Nomor 590/181/IV.38.D/2014 tanggal 20 November 2014 perihal Teguran III atau Terakhir.

    Namun, Pemkot Bandarlampung belum menyerah. Secara hukum, pemkot melakukan perlawanan dengan mengajukan banding ke PTTUN Medan. Di samping itu, pemkot juga akan mengambil alih 14 ruko yang izinnya sudah kedaluwarsa. Izin ruko itu dipastikan tidak diperpanjang lagi oleh pemkot.

    Tercatat, penyewa 14 ruko yang akan diambil alih itu termasuk dalam 30 orang yang menggugat pemkot. Rencana pengambilalihan ruko itu, menurut Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., dilakukan dalam waktu dekat.

    ''Tidak apa kalah. Kami masih bisa banding. Selain itu, kami akan ambil alih 14 ruko yang sudah tidak berizin. Sebab, saya tidak lagi memperpanjang izin mereka," ungkapnya. (goy/p5/c1/wdi)

 

Satu Orang Tak Ikut Bimtek

Posted: 21 May 2015 09:57 PM PDT

BANDARLAMPUNG - DPRD Bandarlampung menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Universitas Lampung. Bimtek digelar mulai kemarin hingga besok (23/5). Tercatat, dari 50 orang, hanya Heru Sambodo yang tak ikut bimtek. Para peserta bimtek diwajibkan membayar biaya pendaftaran Rp4,6 juta. Legislator Partai Golkar itu mengaku tengah bertugas ke luar daerah. Menurut Heru, tidak ada kewajiban mengikuti bimtek. Namun, dia menjelaskan, bimtek merupakan hak anggota DPRD.

    ''Kalau saya sudah izin, nggak bisa ikut, karena ke Jakarta. Bimtek tidak wajib, tetapi itu hak anggota dewan untuk menambah ilmu. Apalagi untuk yang baru menjadi anggota dewan," ujarnya kemarin.

    Menurut dia, bagi anggota DPRD incumbent tentunya syda paham tugas dan tanggungjawab sebagai legislator. Nah, bagi anggota DPRD yang baru maka bimtek dirasakan perlu. "Kalau memboroskan anggaran saya rasa tidak. Tapi bagi saya tidak perlu karena setidaknya saya sudah tahu dan pernah menjadi anggota Dewan," jelasnya.

    Sementara Anggota PDIP Fandi Tjandra menegaskan tidak ada uang transport bagi anggota dewan yang mengikuti bimtek tersebut. "Tidak ada uang transport, kita kan bimtek di unila. Apalagi Gedung meneng itu kampung saya," imbuh Hanapi Pulung.  

    Sementara Pengamat kebijakan Publik Lampung Dr. Ahmad Suharyo justru menyayangkan bagi politisi yang tak ikut dalam bimtek. "Tujuan bimtek ini kan dalam rangka meningkat kualitas sumberdaya legislatif dengan menggunakan anggaran pemerintah supaya memiliki kualitas yang baik," kata dia. (ben/goy/p5/c1/wdi)

Oktober, Penyandang Disabilitas Masuk PSKS

Posted: 21 May 2015 09:56 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Penyandang disabilitas termasuk tunanetra mendapat prioritas dalam program Dinas Sosial Lampung. Pada Oktober mendatang, penyandang disabilitas akan masuk dalam pendataan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Kepala Dinas Sosial Lampung Satria Alam mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah. ''Beberapa waktu lalu di rakor, Ibu Menteri juga mendukung adanya hal ini," kata dia kemarin.

Menurut dia, hal itu juga dilakukan untuk memperbarui tata cara pengambilan pendataan masyarakat miskin yang ada. ''Kalau selama ini kan kita tergantung Badan Pusat Statistik (BPS) saja. Nah mulai Oktober nanti, kami punya data sendiri. Dan perintahnya tak hanya orang miskin, tetapi juga disabilitas dan gepeng didata," katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Lampung Tulus Purnmo mengatakan, perhatian dan program terhadap masyarakat disabilitas ini sangat dibutuhkan. ''Karena tidak hanya materi, tetapi jika hal itu dilakukan akan menambah kondisi psikis yang dimilikinya. Karena tidak sedikit juga masyarakat disabilitas ini yang memiliki prestasi hebat kan," kata dia. (abd/p5/c1/wdi)

 

Tim Tinjau Lokasi JTTS

Posted: 21 May 2015 09:55 PM PDT

BAKAUHENI - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bakal menggunakan lahan PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni. Tim JJTS yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hutama Karya, Pemprov Lampung, serta Pemkab Lampung Selatan meninjau lahan tersebut kemarin.    Kepala Bagian Pemerintahan Sekkab Lamsel I Ketut Sukerta mengatakan, dapat ditarik kesimpulan paling lambat pekan depan JTTS mulai dibangun. ''Iya, tadi sudah meninjau lapangan. Kayaknya sudah layak untuk dimulai proses pembangunannya," ungkapnya kemarin (21/5).

    Namun, menurut Ketut, proses pembebasan lahan warga belum dapat dilakukan. Karenanya saat ini memilih bekerja di lahan milik perusahaan pelat merah itu.

    Asisten Bidang Ekbang Pemprov Lampung Adeham mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni. ''Kami tadi telah koordinasi dengan PT ASDP dan sudah tinjau lokasi juga, termasuk persiapan Pak Presiden nanti di bulan depan," kata dia.

    Dilanjutkan mantan Kadiskominfo Lampung ini, bangunan yang ada di atas lahan PT ASDP IFakan mendapatkan dana ke rohaniman. Meski demikian, nilainya belum bisa ditaksir. "Kalau itu ya belum karena kan belum dihitung. BPN ini hanya sebatas mendata saja. Nanti, untuk penaksiran nilainya baru dari tim Appraisalnya," kata dia.

    Dia juga menekankan kepada  Kepala Desa agar segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Masih menurut Adeham usai pertemuan dilanjutkan peninjauan lokasi  yg akan diukur dan dibebaskan.

    "Pengerjaan juga sudah siap. Karena, alat berat dari Hutama Karya sudah bisa bekerja di lahan ASDP. Pada 22 juni mendatang," terangnya.

    Dia juga mengatakan, untuk mendukung perekonomian dan membantu mengurangi pengangguran di daerah sekita ruas tol, maka nantinya dalam pengerjaan diutamakan oleh masyarakat sekitar.

"Diutamakan tenaga kerja dari masyarakat lokal, selain meminimalisir konflik, ini juga membantu mengurangi beban pemerintah setempat dalam hal ketenagakerjaan," kata dia.

    Menurut Adeham, Pemprov juga sekaligus mempersiapkan penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo pada jumat (5/6) mendatang. Kedatangan RI 1 itu untuk melakukan groundbreaking dermaga VII dan VIII Bakauheni.

    ''Juga ada peresmian delapan kapal operasional hasil peremajaan," kata dia. (abd/p1/c1/yud)

Kejar Pembebasan Lahan Bandara

Posted: 21 May 2015 09:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengejar target penyelesaian pembebasan lahan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan untuk Bandara Embarkasi. Pemprov melalui Dinas Perhubungan dan asisten I pemprov meninjau lokasi perluasan Bandara itu kemarin.

    Kadishub Idrus Effendi mengatakan, dalam proses pengadaan tanahnya ada empat tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

    Yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. "Untuk perencanaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, yakni Dinas Perhubungan. Kemudian persiapannya nanti dibantu oleh pemprov. Setelah persiapan selesai, nantinya pembebasan lahan atau action-nya ada di BPN. Kemudian penyerahan hasil," katanya.

    Dilanjutkan, rencana pengadaan tanah lanjutan yang masuk tahun anggaran 2015 berada di tiga lokasi. Yakni  di Desa Bumiasri, Candimas, dan Tanjungsari. Pada 2018- 2030 (seluas 198 ha), yakni tahapan pengembangan bandara ke arah timur landasan untuk pembangunan terminal baru apron taxi way dan paralel taxi way baru.

    Mantan Sekkab Pringsewu itu menambahkan, kini proses pengadaan tanah telah sampai pada tahap perencanaan. Langkah selanjutnya, Tim Persiapan Pengembangan Bandara Radin Inten II akan melaksanakan pendataan awal terhadap masyarakat yang terkena dampak pengembangan Bandara Radin Inten II.

    Setelah tahapan pendataan awal selesai dilaksanakan, akan dilanjutkan pada tahapan konsultasi publik dan penetapan lokasi oleh gubernur Lampung. (abd/c2/adi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar