Sabtu, 04 Juli 2015

Direnovasi Lagi, Rumdis Telan Rp2 M

Direnovasi Lagi, Rumdis Telan Rp2 M


Direnovasi Lagi, Rumdis Telan Rp2 M

Posted: 03 Jul 2015 09:51 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rumah dinas (rumdis) jabatan gubernur bakal kembali direnovasi tahun ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menganggarkan dana sebesar Rp2,09 miliar untuk kegiatan tersebut. Dana itu diambil dari APBD 2015 dengan Dinas Pemukiman dan Pengairan Lampung sebagai leading sector-nya.

    Saat ini, proses kegiatan itu tengah ditenderkan dan memasuki tahapan upload dokumen penawaran. Berdasarkan jadwal lelang yang ada di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lampung, penandatanganan kontrak pekerjaan pada 5 Agustus mendatang. Hingga saat ini, ada 6 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang.

    Bagian apa yang direhabilitasi, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyatakan tidak mengetahui detail. Menurutnya, rumdis jabatan gubernur cukup luas, usianya sudah 30 tahun lebih. Sebelum dirinya menempati rumdis tersebut Februari lalu, memang telah dilakukan renovasi.

    ''Ya sejak saya dilantik kan belum menempati rumah tersebut. Direnovasi beberapa bagian, karena memang perlu adanya perbaikan. Istri saya yang mengerti detail apa-apa saja yang diperbaiki dan dipercantik," jelasnya kemarin.

Dijelaskan, renovasi rumdis dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan dirinya semata. Orang nomor satu di Lampung ini mempersilakan masyarakat menggunakan rumdis sebagai pusat kegiatan yang positif. "Kalau mau pengajian, istighosah, dan sebagainya, bisa pakai Lamban Agung," katanya.

Namun demikian, alokasi anggaran yang cukup besar untuk renovasi rumah ini menuai kritikan. Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadhil Ibrahim, menyatakan dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Untuk rehabilitasi rumah dinas, dapat dilakukan saat keuangan pemprov Lampung dalam kondisi sangat baik.

    Hal senada juga diungkapkan anggota dewan lainnya. Toni Eka Chandra. Menurut politisi Golkar ini, pihaknya justru menunggu adanya terobosan dalam program pembangunan. "Anggaran-anggaran yang ada harusnya terserap maksimal untuk pembangunan provinsi ini, baik infrastruktur, pertanian, pendidikan, juga kesehatan," ungkapnya.

    Diketahui, tahun lalu rumdis jabatan gubernur juga direnovasi sejak Juli 2014 hingga akhirnya ditempati Ridho dan keluarga Februari 2015 lalu. Tak hanya fisik, beberapa perlengkapan seperti karpet, gordyn, dan beberapa furniture pun diganti menyesuaikan selera penghuni baru. Bahkan dana yang dihabiskan pun mencapai Rp2 miliar. (eka/c1/fik)

Pengawasan THR, Disnaker Minta Bantuan Camat dan Lurah

Posted: 03 Jul 2015 09:50 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung mengalami kesulitan dalam pengawasan pencairan tunjangan hari raya (THR) keagamaan oleh perusahaan di kota ini. Kadisnaker Bandarlampung Loekman Djoyosoemarto mengatakan, jumlah petugasnya saat ini tidak mampu mengawasi ratusan perusahaan yang ada di Kota Tapis Berseri.

    ''Karena itu, kami meminta bantuan lurah dan camat untuk menginformasikan perusahaan di lingkungannya yang berlaku sewenang-wenang," pintanya.

    Loekman juga mengimbau agar setiap perusahaan untuk segera mempersiapkan hak dari pekerjanya. Dalam waktunya pihaknya juga akan memantau pencairan THR Keagamaan ke setiap perusahaan besar.

    Tidak hanya Disnaker Bandar Lampung, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Bandarlampung juga menggelar posko pengaduan permasalahan THR.

    Ketua SBSI 1992 Bandar Lampung Deni Suryawan mengatakan, pihaknya akan membuat posko pengaduan THR pada H-10 lebaran. "Posko tersebut bertujuan untuk membantu permasalahan karyawan yang tak diberikan THR oleh perusahaannya, ataupun jumlah THR yang diberikan tak sesuai," ujar Deni,

    Dia menjelaskan, dalam Peraturan Kementerian Tenaga Kerja telah menerapkan aturan bahwa perusahaan wajib memberikan THR pada H-14 kepada karyawannya.

    "Jika hal tersebut tak diberikan, maka ada sanksi pidana, terkait dengan pengupahan," ungkapnya.

    Terkait posko, Deni melanjutkan, karyawan yang ingin mengadu bisa datang langsung ke kantor SBSI atau bisa menghubungi ke  085368472014. atas nama Oto Saputra."Kami siap melayani pengaduan masalah THR," tandasnya

    Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung juga menggandeng sejumlah elemen masyarakat untuk membuka Posko Pengaduan THR keagamaan bagi para buruh.

    Koordinator Posko Pengaduan Buruh Chandra Bangkit Saputra berharap ke depannya pekerja di Bandarlampung ini berani menuntut haknya.     

"Selama ini kerap ditemukan lemahnya posisi buruh, menjelang lebaran buruh yang diberi pilihan. Terus bekerja sampai lebaran tapi tidak terima THR atau menerima THR tapi diberhentikan setelah lebaran," katanya, Kamis (2/7).

Perwakilan Federasi Serikat Buruh Karya Mandiri Yohannes Joko Purwanto mengatakan, pihaknya akan menuntut kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang nakal dalam membayar THR.

    "Kami mendesak gubernur, wali kota dan bupati melalui Dinas Kooperasi,Peindustrian dan Perdagangan setempat untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar pembayaran THR. Bukan lagi berupa teguran tertulis dan pembinaan semata" katanya.

    Apabila kondisi keuangan perusahaan yang tidak mampu membayar THR, maka perusahaan wajib memberikan surat keberatan ke Diskoperindag.

    "Data kami sejauh ini, ketika dicek ke Diskoperindag awal Ramadan ini tidak ada yang mengajukan keberatan. Artinya tidak ada lagi yang mengalami pailit atau kesulitan keuangan. Kalau sudah begitu kan tandanya mereka siap bayar semua. Gak ada lagi alasan untuk tidak membayar THR," tukasnya.

    Yohannes menambahkan, saat ini tersedia 4 posko yang menerima aduan. Pusat operasinya di kantor LBH Bandarlampung. Kemudian PLTU Tarahan, Jl. Hajimena-Natar, dan di Kecamatan Kedaton. (yay/p6/c1/whk)

Kompak Kecam PT KAI

Posted: 03 Jul 2015 09:49 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang yang memasang plang tanda batas secara diam-diam di Kecamatan Panjang dikecam berbagai kalangan. Di antaranya Sekretaris Komite IV Bidang Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Surya. Dia menyebut tindakan PT KAI tersebut ilegal. Karena dilakukan tanpa dasar.

    Menurutnya, ground cart yang selama ini digunakan sebagai alasan PT KAI untuk kepemilikan tanah pinggiran rel kereta api tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

    ''Itu peta wilayah zaman Belanda. Lagi pula, tidak ada yang asli itu!" tandasnya kemarin (3/7).

    Andi Surya bahkan mengimbau warga tidak perlu menanggapi tindakan PT KAI memasang tanda batas tanah itu. Jika ternyata memang ditemukan adanya plang yang terpasang, lebih baik dicabut secara baik-baik tanpa menimbulkan keributan.

Senada disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari. Dia menyebut tindakan PT KAI itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Apalagi jika warga memang memiliki tanda bukti kepemilikan lahan, yakni sertifikat.

"Kami sudah bicarakan dengan komisi lain. Karena sudah sering kali terjadi masalah serupa, kami berencana untuk mendatangi PT KAI pusat di Bandung dalam waktu dekat ini," ujarnya.

Sebab, lanjut dia, menurut informasi yang DPRD terima, di daerah lain tidak ada masyarakat yang mengeluh tentang pemasangan plang tanda batas tanah milik PT KAI. Karena itu, pihaknya ingin mengklarifikasi langsung ke PT KAI pusat terkait dasar pemasangan plang tanda batas tanah itu.

    "Cuma di Lampung lho yang ribut-ribut seperti ini, daerah lain nggak ada yang pakai acara pasang plang. Jadi warga nggak perlu resah. Makanya kami mau minta penjelasan," tegasnya.

    Senada disampaikan pengamat kebijakan publik Dr. Dedi Hermawan. Akademisi asal Universitas Lampung ini menyebut tindakan PT KAI itu sebagai pengkhianatan kesepakatan.

Sebab, pada Selasa (30/6) PT KAI telah bersedia untuk tidak memasang plang tanda batas. Namun sehari setelahnya, mereka melanggar kesepakatan dengan memasang plang secara diam-diam.

    "Itu kan tindakan main belakang namanya. Bisa memicu konflik secara terbuka. Bahkan jika tadinya situasi memanas, bisa muncul korban dan kerugian-kerugian lainnya," sesalnya.

    Seharusnya, lanjut dia, PT KAI dapat lebih bijaksana dan mendengarkan setiap aspirasi masyarakat. Bukan malah sebaliknya, melakukan tindakan yang cukup berbahaya dan meresahkan masyarakat.

    "Antara pemerintah dan masyarakat harus membangun komunikasi yang baik. Demikian juga dengan PT KAI," sarannya.

    Menurutnya, PT KAI harus menggunakan pendekatan secara persuasif. Supaya terjalin kesepakatan-kesepakatan yang tidak saling merugikan. Karena memiliki tujuan yang baik.

    Namun sebelumnya harus ada kejelasan secara hukum. Terkait kepemilikan lahan warga dan dasar hukum yang dimiliki PT KAI. Kemudian memastikan agar di antara kesepakatan itu, tindakan kedua belah pihak tetap dalam kontrol dan pengawasan pemerintah. (yay/p6/c1/whk)


KAI Bergeming

MESKI kecaman atas kebijakannya memasang tanda batas tanah di Kecamatan Panjang datang bertubi-tubi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang bersikukuh bakal memasang plang tersebut. Bahkan, aset-aset PT KAI lainnya yang mereka klaim dikuasai warga juga akan dilakukan penertiban.

Hal ini ditegaskan Vice President PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Ruwanto kemarin (3/7). ''Kami akan menertibkan aset-aset negara yang dititipkan kepada kami!" tegas mantan kepala Daerah Operasi IV Semarang, Jawa Tengah, tersebut.

    Menurutnya, hal ini bertujuan mengembalikan aset negara yang ditumpangi warga tanpa izin melalui penertiban yang dilakukan oleh pihaknya.

    ''Jadi, kami tetap amankan aset-aset ini. Bahkan usai Lebaran nanti, kami lakukan pertemuan dengan warga di sepanjang jalur lahan samping rel yang akan ditertibkan. Terlebih, warga Kecamatan Panjang," tandasnya.

Dia menegaskan, jika permasalahan ini tidak memiliki titik temu, pihaknya akan menempuh jalur hukum yang telah disiapkan PT KAI. "Tapi kalau ini tidak dululah. Kami juga tidak mau sewenang-wenang. Kami hanya meminta kerjasama masyarakat sekitar untuk mendata aset tanah warisan negara yang dititipkan kepada kami," ucapnya.

    Meski demikian, pihaknya cukup maklum dengan sikap warga saat ini. "Terlebih mereka juga mengklaim punya sertifikat. Jadi kita tidak ingin ribut, pakai win-win solution lah. Tidak perlu tegang, tapi semua aset kami ke depan tertib semua," tuturnya.

Terlebih, lanjut dia, ke depan Kementerian Perhubungan RI juga akan mengeluarkan blue print atau rencana kerja dalam bentuk gambar. "Saya juga ingin semua berjalan kondusif, jikalau sertifikat itu memang dimiliki masyarakat dan kami dengan dasar hukum kami, biarlah pengadilan yang akan bicara dikemudian hari. Tentu dengan segala resiko," pungkasnya.(goy/p6/c1/whk)

September, Inflasi Kota Diprediksi Turun

Posted: 03 Jul 2015 09:48 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kenaikan inflasi sebesar 0,7 persen untuk periode Juni 2015 dinilai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bandarlampung tidak dapat terelakkan. Ketua TPID Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, kenaikan inflasi pada Juni dikarenakan bersamaan momentum puasa dan menjelang Idul Fitri. Seperti pengalaman sebelumnya, momentum ini dibarengi kenaikan harga barang-barang konsumsi, terutama bahan makanan pokok.

''Jika memang ada kenaikan, ya wajar. Sekarang lagi bulan puasa dan mau Lebaran. Permintaan meningkat dan barang terbatas, sehingga harga-harga pada naik semua. Sudah biasa," ujarnya di kompleks perkantoran Pemkot Bandarlampung kemarin (3/7).

Sekretaris Kota Bandarlampung ini melanjutkan, harga barang konsumsi akan kembali normal setelah lebaran. Dengan demikian laju inflasi akan berangsur turun kembali. Sehingga kekhawatiran adanya kenaikan laju inflasi tidak perlu terjadi.

Dia mengungkapkan, akan terus memantau perkembangan di lapangan. Apabila kemungkinan terburuk terjadi, ia akan langsung berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Namun untuk saat ini pihaknya belum mengambil langkah apapun.

Senada, pengamat ekonomi asal Universitas Lampung Asrian Hendi Cahya membenarkan jika peningkatan inflasi memang selalu terjadi berkala setiap tahunnya. Terutama saat menjelang lebaran, natal dan tahun baru.

"Kenaikan ini memang sudah diprediksi dan periodik di momen tertentu," katanya.

Biasanya, pasca lebaran inflasi akan turun drastis. Namun tahun ini penurunan akan terjadi perlahan. Karena tertahan dengan musim tahun ajaran baru.

Terhadap upaya antisipasi peningkatan inflasi, Asrian menyarankan beberapa langkah yang harus ditempuh. Yakni memastikan ketersediaan barang dan pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi penimbunan dan memastikan kelancara distribusi.

''Kemudian seperti yang sudah dilakukan, pasar murah. Yang jelas inflasi ini akan turun sekitar September," yakinnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Selasa (1/7), Kota Tapis Berseri diinformasikan kembali mengalami inflasi sebesar 0,7 persen pada periode Juni 2015.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yakni 0,66 persen. Bahkan, pencapaian inflasi ini lebih besar dibandingkan inflasi nasional yang hanya 0,54 persen.

"Inflasi terjadi karena kenaikan harga bahan-bahan pokok pada bulan Ramadan," ujar Kepala BPS Lampung Adhi Wiriana, Rabu (1/7).

Adhi memaparkan, ada lima kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi. Andil terbesar berasal dari sektor bahan makanan sebesar 0,55 persen, kemudian makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,09 persen.

Lalu, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,03 persen, transport, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02 persen, dan sandang sebesar 0,01 persen.

Dia menambahkan, dari komoditi yang dominan memberikan andil inflasi di antaranya cabai merah, jeruk, telur ayam ras, sop, beras, ayam hidup, ikan kembung segar, jengkol, apel, dan ketimun.

Sementara berdasarkan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) terjadi karena adanya kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan yang naik 2,37 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,55 persen.

Selanjutnya, kelompok sandang naik 0,14 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan juga naik 0,14 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,09 persen, terakhir kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga naik 0,06 persen.

Adhi melanjutkan, inflasi Bandarlampung menempati peringkat ke-30 dari 82 kota yang diamati perkembangan harganya. Dari 82 kota, 76 mengalami inflasi dan hanya 6 yang deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong 1,9 persen, inflasi terendah di Palu 0,03 persen.

"Sementara pada Juni 2015 berdasarkan perhitungan inflasi tahun kalender point to point adalah sebesar 1,68persen dan inflasi year on year (yoy) adalah 8,67persen," paparnya.

Dia berharap, pada Juli 2015 angka inflasi di Bandarlampung tidak sampai 1 persen. "Karena bisa jadi warning untuk Bandarlampung jika inflasi sudah di atas dua digit," terangnya. (yay/c1/whk)

Enggan Tanggapi Gugatan, Ridho Fokus Bekerja

Posted: 03 Jul 2015 09:42 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memilih fokus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai dibandingkan menanggapi gugatan perwakilan kelompok (class action) yang dilayangkan Tim Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) Indonesia, Kamis (2/7) lalu.

    Untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan di provinsi ini, menurut Ridho, tak hanya butuh kerja keras jajaran pemerintahannya. Namun juga dukungan dari seluruh masyarakat. ''Pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk pembangunan dan kemajuan provinsi ini," tegasnya kemarin.

    Menurut dia, jajaran pemerintahannya telah berupaya maksimal untuk mempercepat pembangunan dengan melakukan pendekatan intensif ke pemerintah pusat. Hasilnya, percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tol laut, kawasan industri, dan lainnya mulai terlihat.

    Saat ini, pihaknya pun tengah mengupayakan percepatan perluasan dan peningkatan status bandara Raden Inten II menjadi bandara internasional. "Semua sedang proses. Saya dan jajaran terus bekerja untuk akselerasi pembangunan di provinsi ini," tegasnya.

Terpisah, akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto menilai gugatan class action itu adalah langkah maju masyarakat. Terutama dalam menyikapi janji politik kepala daerah (kada). ''Ini bukti bahwa seorang pemimpin tidak bisa main-main dalam melakukan janji politik ketika kampanye. Bila hal itu tidak terpenuhi, ya begini jadinya. Masyarakat menagih janjinya," kata dia.

Gugatan class action ini, lanjut Yusdianto, adalah warning bagi calon kepala daerah agar tidak mengingkari janjinya kepada konstituen. ''Jadi janji kampanye tidak dijadikan main-main. Janji itu harus ditepati. Bila tidak mau menepati, tak usah berjanji. Masyarakat sekarang sudah mulai cerdas dan lebih berani,'' ungkapnya.

Di bagian lain, jadwal sidang gugatan class action masih belum keluar. Panitia Muda Perdata M. Yusuf menyatakan, jadwal sidang masih dimusyawarahkan. ''Belum ada jadwalnya. Masih dimusyawarahkan siapa yang akan menjadi hakimnya dan kapan jadwalnya,'' ungkap dia.

    Diberitakan sebelumnya, DPRD Lampung menantikan terobosan program pembangunan dari pemerintahan Gubernur M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri. Pasalnya, hingga saat ini, pemerintahan Ridho-Bachtiar dinilai belum melakukan suatu program hasil inovasi mereka sendiri.

Proyek-proyek besar yang tengah dibangun di Lampung dinyatakan bukan hasil kinerja mereka, namun merupakan inovasi pemerintahan terdahulu. Saat ini, duet pasangan ini hanya tinggal meneruskan. Sebut saja pembangunan JTTS yang telah disepakati pembangunannya sebelum Ridho memimpin. Lalu tol laut, pengembangan Bakauheni, juga pembangunan kawasan industri.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Toni Eka Chandra, memasuki triwulan III tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran masih minim. Lebih dari 50 persen satuan kerja penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen. Begitu juga dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi ini juga membuat tim Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) Indonesia gusar. Lembaga ini memfasilitasi enam warga Lampung melayangkan gugatan class action untuk menagih janji Ridho-Bachtiar saat kampanye. Keduanya digugat Rp25.

    Koordinator TEGAR, Agus Rihat, menjelaskan pihaknya telah mendafatarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor register No. Perkara 93/ Pdt.G/ 2015/ PN.TJK.

"Tergugat satu adalah Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan tergugat dua Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri. Keduanya satu paket yang gagal memenuhi janji kampanye seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya," ujarnya.

Selain diminta membayar ganti rugi materil dan immaterial senilai Rp25, Tegar Indonesia juga meminta pengadilan menyita kantor Gubernur Lampung untuk jaminan pelaksanaan putusan. (eka/sya/fik)

Ini Skenario Pengamanan Mudik!

Posted: 03 Jul 2015 09:42 PM PDT

ASDP Prediksi Arus Puncak H-2
BANDARLAMPUNG – Lampung menjadi satu dari enam provinsi dengan pengamanan prioritas menjelang Lebaran tahun ini. Karena itu, polda bersama instansi terkait menyiapkan sejumlah strategi agar pemudik selamat sampai kampung halaman.

Wakapolda Lampung Kombes Bonifasius Tampoi meminta pengamanan Lebaran tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Kepolisian berupaya meminimalisasi hal-hal yang tak diinginkan. Terutama agar tidak adanya korban dalam perjalanan.

''Kita amankan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan mudik aman dan sampai tujuan dengan selamat," kata Bonifasius dalam rapat koordinasi (rakor) dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1436 Hijriah di Lampung, di mapolda kemarin (3/7).

Sementara, Kepala Biro Operasional Polda Lampung Kombes Sahimin Zainudin mengatakan, gelar pasukan pengamanan lebaran akan dilakukan pada Kamis (9/7) pekan depan atau  H-7 Lebaran di Lapangan Korpri Pemprov Lampung. Yang akan bertindak sebagai inspektur upacara yakni Gubernur, M. Ridho Ficardo.

Sedangkan personil yang diturunkan dalam pengamanan Operasi Ketupat 2015 sebanyak 1.522 orang. Rincinya, personil Polda Lampung 352 orang dan jajaran polres/polresta 1.170 orang. Sedangkan kapal roro berjumlah 42 dan yang beroperasi 24 unit.

Di Bandara Raden Intan, 19 penerbangan setiap hari. Yakni dari maskapai Garuda Indonesia Air, Sriwijaya Air, Lion Air, Express Air, Avia Star. Sedangkan closed-circuit television (CCTV) yang terpasang yakni 59 titik. Di antaranya 4 titik di Bandarlampung dan 9 di bandara.

"Itu antara lain upaya yang dilakukan Polda Lampung," kata Sahimin.  

Dia juga mengimbau kepada pemakai jasa agar melanjutkan perjalanan karena telah dijamin keamanan selama di perjalanan. Polda Lampung juga selalu berkoordinasi dengan Pelabuhan Merak, Banten mengenai jumlah penumpang dan kendaraan roda dua yang menyeberang.

"Sehingga, bisa diantisipasi untuk disiapkan bus. Bus atau truk milik TNI, Polri, dan Pemda juga disiapkan manakala angkutan penumpang kurang," katanya.

Selain itu, di setiap pos polisi diputar video yang bisa ditonton pemudik terkait situasi dan kondisi jalan lintas Sumatera (jalinsum). Polda juga menyiagakan tim pengurai.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Lampung Idrus Efendi menyampaikan peta prasarana transportasi provinsi ini. Yakni terdiri dari lintas barat, tengah, dan timur. Selain itu, data jalan dan prasarana untuk angkutan jalan raya.

Dia memaparkan, Kapal Motor (KM) Mutiara Persada III juga melayani arus mudik. Rutenya, Panjang-Surabaya dengan lama perjalanan 48 jam. Idrus juga memohon bantuan setiap polres/polresta menjaga jalan-jalan yang dilintas pemudik. "Kami mohon koordinasinya," kata dia.

Manajer Opersional PT ASDP Cabang Bakauheni Heru Purwanto memprediksi, puncak mudik pada H-2. Untuk itu, disiapkan CCTV di Bakauheni sebanyak 47 titik.

Dalam rakor itu, Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih juga menyampaikan, bahwa dari laporan yang disampaikan Organda, jumlah kendaraan yang beroperasi di Bakauheni ada 60 unit bus AC dan 35 non-AC. Untuk kendaraan dari Terminal Induk Rajabasa menuju kabupaten sudah disiapkan 40 kendaraan jika ada lonjakan penumpang. Disiapkan pula 50 kendaraan dari bandara dan 10 taxi argo.

"Sedangkan dari Dinas Kesehatan Lampung menyiapkan ambulans dan sopirnya serta dua perawat sesuai posko di polres/polresta.  Diskes juga memeriksa sopir. Pada saat tes narkotika, harus diganti sopir yang positif narkoba," kata dia.

Sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan menyampaikan update setiap enam jam untuk penerbangan. Kemudian Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) siap menyampaikan informasi mudik 2015.


PT KAI Siapkan 4.148 Kursi

Dalam menyambut momentum mudik angkutan lebaran 2015 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang akan mengerahkan seluruh sarana untuk memenuhi permintaan masyarakat akan moda transportasi angkutan lebaran.

"Kami juga akan menyiapkan prasarana untuk mendukung operasional perjalanan kereta api, dan menyiagakan seluruh SDM PT KAI untuk melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik/balik dengan kereta api dengan menitikberatkan pada faktor keselamatan, keamanan dan kelancaran Perjalanan KA (Perka)," kata Vice President PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Ruwanto.

Dia menjelaskan, PT KAI menetapkan masa angkutan Lebaran tahun ini selama 26 hari. Yakni, masa pra lebaran selama 15 hari (H-15) tanggal 2-6 Juli 2015, masa lebaran selama 2 hari (H-1 dan H-2) tanggal 17-18 Juli 2015, dan masa purna lebaran selama 9 hari (H-2 dan H+9) tanggal 19-27 Juli 2015.

"Volume penumpang KA tahun ini diperkirakan mengalami peningkatan sekitar lima persen dari 43.069 pada 2014 menjadi 45.222 tahun ini," tukasnya.

Senada disampaikan Manager Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjunagkarang Muhaimin. Dia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan KA Sriwijaya 1 dan 2, Rajabasa 1 dan 2, Seminung 1 hingga 4. "Yakni tujuan Kertapati, Tanjungkarang, dan Kota Bumi, dengan jumlah kursi 4.148," jelasnya.

Dilanjutkanya, tiket KA lebaran 2015 ini pun sudah dimulai sejak 11 April 2015 pada pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan tanggal 10-16 Juli 2015 atau 90 hari sebelum keberangkatan (H-90).

"Pembelian tiket dapat dilakukan melalui contac center 121, atau melalui website kami di tiket.kereta-api.co.id, aplikasi KAI access pada ponsel, minimarket, kantor pos, pegadaian, agen resmi, dan berbagai channel resmi lainnya," katanya.

Maka dari itu, untuk mendukung operasi KA lebaran 2015 PT KAI memenuhi stand formasi KA Reguler sesuai dengan stand formasi gapeka (grafik perjalanan KA) 2015 serta WAM (Warta Maklumat Kereta Api).

Selain itu, dipersiapkan juga tahapan-tahapan maksimalisasi stand formasi KA reguler sampai batas daya tarik lokomotif. "Dari aspek prasarana juga setiap tahunnya kami menyiapkan alat material untuk siaga pada titik-titik yang dianggap rawan seperti banjir dan longsor," ujarnya.

Bahkan, pihaknya juga mengadakan pemeriksaan ekstra seluruh jalur KA serta perondaan di lintasan KA pada waktu-waktu rawan. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan intansi terkait seperti pemda dan aparat keamanan untuk keselamatan di perlintasan sebidang.

"Selama masa angkutan lebaran 2015, tarif KA yang diberlakukan sejak 7-27 Juli 2015 dengan harga mulai dari Rp49 ribu KA komersil kelas eksekutif, dan Rp39 ribu untuk kelas bisnis. Pemesanan tiket ini dapat dilakukan sejak 25 April – 28 Juli 2015," terangnya.

Harga tersebut, jauh lebih murah dari pada harga sebelumnya. Yakni, untuk kelas eksekutif Rp165-210 ribu, dan kelas bisnis di harga Rp95-165 ribu. (dna/goy/c1/whk)

Musim Batu Akik, Pengaruhi Peningkatan DBD

Posted: 03 Jul 2015 09:41 PM PDT

MARAKNYA peredaran batu akik beberapa bulan terakhir berdampak pada peningkatan jumlah populasi nyamuk demam berdarah dengue (DBD). Hal ini berdasarkan hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) yang menemukan jentik nyamuk aedes aegypti di air rendaman batu akik pada beberapa daerah.

''Di sebagian rumah yang kami temui, ternyata ada kaleng, panci, atau ember kecil yang dipakai untuk merendam bongkahan batu akik. Di sebagian besar rendaman batu akik ini, peneliti kami menemukan jentik nyamuk aedes aegypti yang dapat menularkan virus dengue dan menyebabkan penyakit DBD,"  kata Kepala Balitbangkes Kemenkes Tjandra Yoga Aditama kemarin (3/7).

Untuk itu, ia mengimbau \pecinta batu akik untuk tidak merendam batu akik dalam air selama berhari-hari tanpa diganti airnya. "Karena jentik nyamuk ternyata ditemukan hidup di sana. Jangan sampai demam akik‎ kemudian malah menjadi penyebab terjadinya 'demam beneran' akibat DBD," imbau dia.

Lebih lanjut Tjandra menuturkan, pihaknya akan mengumpulkan minimal 244.800 jentik nyamuk dari seluruh provinsi Indonesia. Setelah dikumpulkan, beberapa laboratorium akan membiakan jentik untuk menjadi nyamuk dewasa guna penelitian lanjutan pengendalian nyamuk bagi kesehatan.

"Seluruh laboratorium kami sudah memenuhi persyaratan sebagai insektarium pemeliharaan nyamuk.‎ Sebagian nyamuk dan jentik ini akan diuji kepekaannya terhadap lima jenis insektida yang biasa digunakan di Indonesia," jelasnya. (wmc/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar