Kamis, 10 September 2015

Bongkar KKN di Pelindo II!

Bongkar KKN di Pelindo II!


Bongkar KKN di Pelindo II!

Posted: 09 Sep 2015 10:00 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Ini guna membuka berbagai kecurigaan publik atas bermacam persoalan yang terjadi di perusahaan pelat merah tersebut. Kalangan aktivis pun mengapresiasi langkah itu guna menciptakan Pelindo II sebagai gerbang ekonomi nasional.

Wakil Ketua Komite Persiapan Liga Pemuda Indonesia (KP LPI) Lamen Hendra Saputra mengatakan, wilayah operasi Pelindo II mencakup 12 pelabuhan dan tersebar di 10 provinsi. Yakni Tanjung Priok, Palembang, Panjang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Cirebon, Jambi, Pangkal Balam, Sunda Kelapa, dan Tanjung Pandan.

Lamen mengutip www.indonesiaport.co.id, Pelindo II menangani lebih dari 30 persen komoditas nonmigas dan menangani lebih dari 50 persen dari seluruh arus keluar-masuk barang di negeri yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia ini.

"Terbongkarnya korupsi di Pelindo II nyata telah membuka pandangan publik bahwa di dalam pengelolaan Pelindo II nyata adanya praktek KKN yang menjadi musuh besar bagi terwujudnya program Nawacita Pemerintah," kata Lamen dalam rilisnya kepada Radar Lampung kemarin.

Di sisi lain, beriringan dengan terbongkarnya korupsi yang ada di Pelindo II, publik juga dikejutkan dengan perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelindo II hingga 2039. Padahal, menurut Serikat Pekerja SP JICT, anak-anak bangsa sendiri sangat mungkin mengelola JICT.  

"Berangkat dari sikap mendukung cita-cita Tri Sakti (Kedaulatan dan Kemandirin) serta Nawacita yang diantara memberantas KKN, kami mengajak saudara-saudara untuk bersilaturahmi guna merapatkan barisan untuk singkarkan pengobral aset strategis bangsa dan perampok uang negara. Lawan agenda pro pasar dan tangkap pejabat yang kkn," pungkas Lamen.

 

Dishub Klaim Setor Rp248 Juta

Teka-teki ke mana uang pembagian retribusi jembatan timbang milik Pemkot Bandarlampung di Pelabuhan Internasional Panjang yang dikelola PT Pelindo II terjawab kemarin (9/9).

Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung membantah jika jembatan timbang itu tak pernah memberi kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini ditegaskan Kadishub Bandarlampung Rifa'i kemarin. Dia menyatakan, pada 2014 jembatan timbang yang dibangun pada 2012 itu sudah memberikan pemasukan PAD Rp248 juta.

Namun, diakuinya, sejak Oktober 2014, jembatan timbang sudah tidak menghasilkan PAD lagi. Penyebabnya, operasionalnya dihentikan lantaran mengalami kerusakan.

''Jadi sejak akhir 2014 tidak memberikan kontribusi lagi," ujarnya.

Menurut dia, pemberhentian operasional terpaksa dilakukan lantaran khawatir kondisinya semakin parah. ''Tetapi bagi hasil tetap diberikan Pelindo II, namun kami menandatangani dalam kondisi pendapatan yang kosong," tandasnya.

Sayang, Rifai mengaku tidak mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada jembatan timbang tersebut. "Tapi perbaikannya akan kami anggarkan pada 2016," pungkasnya.

Senada disampaikan, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Bandarlampung Edy Susanto. Dia membenarkan jembatan timbang milik pemkot di Pelabuhan Internasional Panjang rusak sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan untuk daerah.

    "Pada Juli 2014 pernah rusak sebulan, tapi langsung diperbaiki. Nah, sekarang kembali rusak. Saat ini sedang dalam penelitian dan pengkajian konsultan teknik independen kami," jelasnya.

    Terkait adanya anggaran yang tidak pernah tercatat, Edy membantah keras. Sebab, sejak awal beroperasi pada Januari 2013 hingga September 2014, selalu ada bagi hasil antar pemkot, pemprov dan pelindo.

    "Memang bukan diatur perda, tapi hanya MoU bagi hasil. Persentasenya Pelindo 40 persen, 60 persen untuk pemkot dan pemprov," ungkapnya.

    Pembagian 60 persen itu pun tidak dibagi rata. Namun disesuaikan dengan persentase jumlah timbangan antara jembatan timbang milik pemkot dan pemprov.

    "Jadi jangan dibilang tidak pernah setor! Selalu masuk dana itu lewat rekening kas daerah Bank Lampung, tanda kuitansinya jelas. Kalau 2015 iya, tidak ada pendapatan yang masuk karena rusak," katanya.

    Edy memaparkan, pada 2013 telah menyetorkan Rp91 juta. Kemudian 2014 sebesar Rp156 juta. Sehingga totalnya jembatan timbang itu telah menyetorkan pemasukan Rp248 juta.

    Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Trisno Andreas meralat pernyataannya dalam hearing yang digelar di ruang Komisi II DPRD Bandarlampung, Selasa (8/9).

    Diketahui, pada hearing tersebut, Trisno menyatakan jembatan timbang di kawasan Pelabuhan Internasional Panjang itu sejak 2013 tidak memberikan kontribusi pada PAD. Karena belum ada sepeser pun dana yang masuk kas daerah.

    Pernyataannya itu diralatnya kemarin. Dia membenarkan jika pada 2014 telah mendapatkan setoran dana sebesar Rp248 juta. Namun sejak Oktober 2014 hingga September 2015 tidak ada setoran dana dari aset pemkot tersebut.

"Yang saya maksud tidak pernah dapat itu adalah pada 2015, kalau 2014 dapat Rp248 juta. Dan uang itu masuk kas daerah," singkatnya saat menghubungi Radar Lampung kemarin.

Seperti diberitakan, Pemkot Bandarlampung ternyata memiliki aset berupa jembatan timbang yang berada di Pelabuhan Internasional Panjang yang dikelola PT Pelindo II Lampung.

Jembatan timbang ini dibangun pada 2012 dan pertengahan 2013 mulai dikelola PT Pelindo II. Namun hingga saat ini, pemkot mengaku tidak pernah mendapatkan sepeser pun dana bagi hasil dari jembatan timbang tersebut.

Informasi ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi II DPRD Bandarlampung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (8/9).

    Dalam hearing itu, Sekretaris Komisi II Yusirwan mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Sebab, jembatan timbang tersebut merupakan aset pemkot. "Setahu saya itu kan aset kita yang sangat produktif, tetapi kenapa tidak pernah dimunculkan?" tanyanya.

Dia menyayangkan bila aset produktif itu tidak terdata pendapatannya atau malah menjadi sasaran bagi pihak lain. ''Memang saya juga pernah dengar kalau harus bagi hasil dengan pemprov. Tetapi hingga saat ini juga belum jelas kan?" tanyanya lagi. (dna/yay/p2/c1/whk)

Pelindo II Tertutup

Posted: 09 Sep 2015 09:56 PM PDT

Bentak Wartawan hingga Banting Pintu
HINGGA kemarin (9/9), bagaimana sistem perhitungan penimbangan di jembatan timbang milik Pemkot Bandarlampung yang dikelola PT Pelindo II Lampung masih tanda tanya. Sebab, PT Pelindo II tertutup dalam memberikan informasi. Bahkan, kesannya Radar Lampung dipingpong untuk mendapatkan informasi tersebut.

Awalnya, Radar menghubungi Manajer Keuangan PT Pelindo II Lampung Heri Prasetyo melalui telepon seluler (ponsel)-nya untuk membuat janji. Tujuannya mendapatkan rekapitulasi pendapatan jembatan timbang tersebut.

Setelah itu, Radar menyambangi PT Pelindo II Lampung dan menuju ruangan Heri. Sayang, ia enggan memberikan informasinya secara rinci. Tetapi saat ditanya mengenai daftar tarif jembatan timbang dan mekanisme operasional, dia mengarahkan ke bagian staf administrasi bernama Afrizal.

Wartawan koran ini diantar untuk menemui Afrizal. Setelah menjelaskan maksud kedatangan Radar, Afrizal tidak memberikan informasi. Alasannya, daftar tarif dan mekanisme merupakan kewenangan bagian operasional yang berada di lokasi penimbangan, namun harus melalui pendampingan bagian humas.

Kala itu, Radar lantas memutuskan menunggu di salah satu kursi yang ada di depan meja sekuriti. Lalu, Radar menghubungi Manajer Humas PT Pelindo II Lampung Deni Sanjaya yang kebetulan saat itu sedang menjalani pelatihan di Jakarta.

Tetapi, tiba-tiba saat itu salah seorang staf berpakaian seragam Pelindo II keluar dari salah satu ruangan lalu membentak wartawan koran ini. ''Ngapain di sini? Kalau mau apa-apa hubungin humas!" bentaknya seraya membanting pintu.

Setelah tersambung dengan Deni, Radar kemudian mendapatkan izin memasuki lokasi timbangan. Kala itu, Radar dikawal dua petugas keamanan. Setelah sampai di lokasi, terlihat dua jembatan timbang. Bagian kanan adalah milik pemprov, sedangkan di kirinya milik pemkot.

Salah satu operator jembatan timbang milik pemkot Rio membenarkan jika timbangan tersebut rusak.  Namun saat ditanya mengenai daftar tarif, ia malah mengaku tidak memegang daftar tarif tersebut.

    "Kami kan di sini hanya menimbang, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan dari kantor cabang. Kemudian kami berikan tanda bukti dan perhitungan bukan di kami," katanya.

    Dia membenarkan, jika jembatan timbang itu sudah rusak hampir satu tahun dan otomatis tidak dapat dioperasikan. Dia mengaku sering terjadi error pada sistem saat melakukan penimbangan.

    "Memang lebih jelasnya, teknisnya perbaikan dan sampai kapan itu ada di Dinas Perhubungan Kota," singkatnya. (yay/p2/c1/whk)

Lampung Surplus Ternak

Posted: 09 Sep 2015 09:50 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Lampung menyatakan siap menyembelih 26.786 ternak sebagai hewan kurban. Rinciannya, 12.866 sapi dan 13.920 kambing. Kepala Bidang Bina Usaha (Binus) Peternakan Disnakkeswan Lampung Lili Marwati mengatakan, ternak itu tersebar di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. Karena surplus, hewan tersebut juga dikirim ke provinsi tetangga. ''Seperti Sumatera dan Pulau Jawa," kata dia.

    Menurutnya, konsumsi daging setiap tahun tidak jauh beda. Lili mencontohkan, kebutuhan sapi untuk Idul Fitri berada di kisaran 22.677 ekor, sementara untuk Idul Adha 9.362 ekor. Jadi tahun ini dia memastikan stok masih berlebih, bahkan bisa dikirim ke luar daerah.

Lili menjelaskan, ternak yang dimiliki Lampung sangat banyak dari angka yang disebutkan tersebut. Jika dikalkulasi dengan yang dimiliki oleh feedloter atau perusahaan penggemukan sapi dan secara menyeluruh, maka jumlahnya mencapai 41 ribu ekor.

Rincianya 37 ribu milik feedloter dengan sapi impor, sisanya milik peternak lokal.

"Akan tetapi, untuk Idul Adha kita batasi karena kita akan jual ternak-ternak yang sesuai syarat hewan kurban. Yakni tidak cacat dan sakit. Sedangkan di feedloter rata-rata bertindik tanda pengenal di telinga sapi. Sehingga kami tidak memasukan ke draf data jual hewan kurban," kata dia.

    Disinggung tentang jaminan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran maupun pedagang musiman, Lili menyatakan, pemeriksaan kesehatan sudah terjadwal oleh Disnakeswan masing-masing kabupaten/kota. Pemeriksaan akan dilaporkan ke intansinya.

"Kami juga akan turun langsung untuk mengeceknya untuk memastikan hewan kurban yang dijual aman beredar. Biasanya seperti saat ini, dua pekan sebelum Idul Adha. Jadi yang tak layak, kami akan larang dijual," janjinya.

Dari pantauan Radar Lampung, pedagang hewan kurban mulai marak di sepanjang jalan Bandarlampung. Pemandangan sama juga terjadi di kabupaten/kota. Para pedagang musiman mulai mendirikan lapak-lapak menjual ternak kurban. Bahkan, beberapa ternak sudah laku.

Salah satu yang membuka lapak ternak kurban adalah Direktur PT Karya Nusa 7 Tantan Roswana di jalan lintas sumatera, Natar, Lampung Selatan, tepat di kebun sawit milik PTPN 7. Tantan mengatakan, selama dua tahun terakhir terjadi perbedaan permohonan harga ternak dari para pelaku kurban.

Pada 2013, sapi yang dicari kebanyakan di harga Rp10 juta-Rp11 juta, 2014 Rp12 juta-Rp13 juta, dan tahun ini sekitar Rp14 juta-Rp15 juta.

"Itu sangat terkait dengan sistem arisan yang dilakukan masyarakat. Survei kita kebanyakan jamaah masjid. Yakni arisan per bulannya Rp200 ribu per orang selama 10 bulan. Jadi kalau tujuh orang kurang lebihnya Rp14 jutaan, itu rata-rata yang biasa dicari," kata dia.

Ia merinci lagi, untuk hitungan pemesanan hewan kurban per kilogram (kg), maka untuk Sapi Madura dan Sapi Bali seberat 500 kg dikenakan Rp45 ribu-Rp50 ribu. Untuk sapi 300-400 kg dihargai Rp50 ribu-Rp55 ribu per kg.

"Nah, untuk yang di bawah itu jauh lebih mahal, bisa Rp55 ribu-Rp60 ribu per kg," terangnya. Untuk sapi jenis Peranakan Ongol (PO), bedanya Rp1.000-Rp2.000.

"Kalau tahun kemarin total kita bisa menjual sampai 700 ekor sapi di berbagai daerah dari harga Rp12 juta-Rp60 juta.  Untuk Lampung 120 ekor. Jadi target kita tetap sama di 120-an ekor dan saat ini telah terjual 60 ekor dengan harga tertinggi sapi yang tersedia Rp45 juta untuk 600 kg ke atas," tandasnya.

Senada disampaikan Ryan Yudistira, distributor kambing dari Tanggamus untuk wilayah, Pesawaran, Pringsewu, dan Bandarlampung.

"Tahun kemarin kita menjual sudah sampai 450 ekor dan tahun ini kami stok sekitar 550 ekor. Yang sudah terjual sekitar 330 ekor. Untuk Bandarlampung kita kerjasama dengan pedagang di daerah Gunungterang," kata dia.

Pada pekan ini saja, Ryan sudah dapat menjual 25-30 ekor dengan harga Rp1.800-Rp4.000 per kg. "Pastinya akan lebih ramai lagi sebelum lebaran. Terlebih kami akan kirim kambing ke Sentul, Bogor sebanyak 50 ekor kambing," tandasnya.

Kebutuhan Pokok Aman

Pemprov Lampung juga menjami ketersediaan daging ayam selama Idul Adha. Perkiraan cukup dan aman tersebut dikarenakan masih ada stok sebesar 13.328 ton daging ayam dan diprediksi terus mengalami peningkatan sampai Desember 2015. Ini berdasarkan data prognosa.

Maka ketersediaan daging ayam di Lampung cukup untuk memenuhi kebutuhan Lampung dan luar Lampung. Ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Sumarju Saeni berdasarkan hasil rapat koordinasi mengenai Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (KPBP) di Gedung Pertemuan Bank Indonesia Bandarlampung kemarin (9/9).

Adapun ketersediaan beras di Lampung selama lima tahun terakhir masih mencukupi untuk kebutuhan konsumsi penduduk dengan surplus rata-rata 700 ton per tahun. Ketersediaan jagung juga masih mencukupi kebutuhan untuk konsumsi dengan surplus rata-rata 650 ton setiap tahun.

"Sedangkan ketersediaan kedelai di Lampung selama ini belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dan industri rumah tangga. Rata-rata setiap tahunnya defisit 67 ribu ton," kata Sumarju. (goy/c1/dna)

Wow, Dana Fogging Hampir Rp1 M

Posted: 09 Sep 2015 09:49 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung berencana menganggarkan dana fogging sebesar Rp998 juta. Padahal, pada APBD 2015 sebelum perubahan hanya dianggarkan Rp282 juta. Angka yang cukup fantastis mengingat jumlah penderita DBD yang masih meningkat. Pada 2014, terdapat 134 kasus demam berdarah dengue  (DBD). Empat di antaranya diketahui meninggal dunia. Sementara hingga Januari 2015, warga yang terjangkit DBD ada 74 kasus.

    Di antaranya di Panjang (8), Telukbetung Selatan (9), Langkapura (8), Rajabasa (6), Kedaton (6), Wayhalim (6), Tanjungkarang Barat (6), Tanjungkarang Pusat (5), dan Bumiwaras (4). Dari jumlah ini, tiga di antaranya meninggal dunia.

    Hal itu dipertanyakan Sekretaris Komisi IV DPRD Bandarlampung Abdul Salim. Dia mengatakan, mengapa adanya peningkatan anggaran tidak disertai dengan menurunnya penderita DBD.

    "Setiap tahun kita lihat selalu ada, tapi intensitasnya masih tinggi," katanya.

Selain itu berdasarkan beberapa laporan yang didapat, ketika ada kawasan yang meminta disemprot fogging, tidak dapat dilakukan. Alasannya saat itu petugas foggingnya kehabisan obat.

    "Bagaimana itu kalau di lapangannya saja sering kekurangan obat, sedangkan anggarannya saja sangat fantastis," lanjutnya.

    Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung dr. Amran mengatakan, penggunaan dana itu nantinya akan digunakan untuk membeli abate dan obat semprot. "Obat fogging dan abate habis Rp781 juta dan sisanya untuk membeli alat semprot lima alat," katanya.

    Mengenai habisnya obat, dia mengatakan hal itu memang benar, sebab persediaan untuk tahun ini akan habis dalam waktu beberapa bulan. "Namun jika mau efektif memang harus diberastas dari sarangnya. Tidak bisa mengandalkan fogging," lanjutnya.

    Sebab, sisa residu fogging tidak akan mudah hilang. Apabila dibiarkan terus akan memicu kanker. Terlebih karena fogging harus dilakukan dua kali sebulan. (yay/c1/whk)

 

PINTAR Berharap Bukan Hanya Janji!

Posted: 09 Sep 2015 09:47 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Persatuan Industri Peternakan Ayam Ras (Pintar) Lampung bertekad terus mengawal janji pemerintah untuk memutus rantai tata niaga dan penerapan sistem rantai dingin. ''Rencananya iya, tetapi belum terealisasi. Kami khawatir hanya planning. Kami memang sudah menjalani solusi tersebut, tetapi baru skala kecil. Jadi, pemprov rencananya menganggarkan yang lebih besar pada 2016," terangnya.

    Namun ia memastikan untuk saat ini, ketika ada permintaan terkait ayam beku, secara miniatur skala kecil sudah tersedia. Baik bentuk olahan maupun karkas. "Karena memang kita sudah ada skala rumah tangganya. Jadi, harapan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) non Ruminansia yang akan dianggarkan dapat memberikan angin segar bagi seluruh pelaku usaha ternak potong," kata dia.

    Ditambahkan Agus, jika pemerintah melalui dinas peternakan bergerak memberi contoh penanganan solusi dengan RPH non ruminansia dan rantai dingin maka industri lainnya akan mengikuti langkah gerak tersebut.

    Bahkan, Agus memastikan yang akan terbangun tidak akan terbengkalai. Sebab, penggunaannya akan bekerjasama dengan pihak swasta. "Jadi ke depan juga tata niaga harus dijual ayam beku yang lebih higienis. Karena jika ayam fresh yang baru dipotong kemungkinan terinfeksi bakterinya lebih besar. Sehingga, metode beku diharapkan dapat lebih baik," tuturnya.

Dijelaskan juga, kesehatan masyarakat akan lebih terjamin ketika metode jual beku mulai diterapkan. "Tahunya dimana? Ya dari kemasan. Disitu akan jelas dimana potong, dimana ayam dibeli, kapan dipotong, dan kapan dikemasnya?" terang Agus.

Karena, lanjut dia, pada ayam yang beredar dalam bentuk potong dan tidak dikemas, tidak ada yang ada yang dapat menjamin produk karkas itu higienis atau baik dikonsumsi. Sebab, tidak ada yang tahu ayam yang dihasilkan dari kandang dan dipotong kapan.

"Jadi kalau sistem ini telah berubah tukang ayam goreng saja yang ada di pinggir jalan bisa ditandai dan didata. Diperoleh dari mana suplai ayam yang digunakan, tersertifikasi atau tidak oleh dinas," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, ambang kebangkrutan yang menghantui ribuan peternak ditanggapi Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Dia meminta pelaksana teknis lapangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) mengambil langkah antisipatif.

    Bahkan, menurut gubernur termuda di Indonesia ini, pihaknya telah mencoba membahas permasalahan peternakan sejak dua pekan lalu dengan berkumpulnya asosiasi peternak Lampung di kantornya.

    ''Dua pekan lalu, kami sudah membahas itu. Kami minta masukan juga ke asosiasi peternak ini, apa langkah yang harus kami ambil dari sisi kebijakan? Untuk mendukung program provinsi sebagai lumbung pangan, yang salah satunya di bidang peternakan," kata dia.

    Hasilnya, kata Ridho, sistem harus diperbaiki. ''Baik ayam maupun sapi, program yang tersistem dengan baik harus dijalankan. Dan, tantangan kita sekarang itu bagaimana menjalankan sistem agar rantai permasalahan tidak terulang. Teknisnya, saya pinta Disnakkeswan untuk mengambil langkah-langkah," tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Disnakkeswan Lampung Desi Romas membenarkan apa yang disampaikan pimpinannya tersebut. Menurutnya, harus ada yang dipangkas. Yakni rantai tata niaga.

    ''Jadi rencananya memang kami akan membangun kembali rumah potong skala kecil sebanyak dua unit. Selain itu skala besar yang akan bekerja sama dengan rumah potong hewan non ruminansia yang bekerja sama dengan swasta," ungkap dia.

    Kenapa ayam yang terdapat di pasaran terlalu mahal, sedangkan di kandang harga jatuh? Dia menjawab hal itu karena rantai tata niaga yang terlalu panjang, sehingga harus dipangkas.

    ''Dengan adanya rantai dingin dan RPH (rumah potong hewan) non ruminansia, maka peternak dapat langsung memotong ternaknya di rumah skala industri kecil. Terlebih agar harga selalu stabil," katanya.

    Untuk itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Persatuan Industri Peternakan Ayam Ras (Pintar) Lampung. ''Jadi nantinya ada produksi sendiri dari rantai dingin yang dibuat. Saat ini memang sedang dalam pembahasan. Tetapi dalam waktu dekat, ketika harga kembali jatuh, maka akan ada daya tampung, dan bakal dilepas lagi ketika harga stabil," paparnya. (goy/p1/c1/fik)

JTTS, Tunggu Dokumen dari Pemerintah Pusat

Posted: 09 Sep 2015 09:46 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu dokumen lanjutan pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk ruas Terbanggibesar, Lampung Tengah (Lamteng)–Mesuji. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Lampung Adeham memastikan pembangunan ruas Terbanggibesar–Mesuji setelah penentuan lokasi (penlok) dan beberapa pekerjaan ruas Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel)–Terbanggibesar rampung.

''Untuk persiapannya, kami harus menerima dokumen panitia persiapan dari Kementerian (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dahulu. Kalau sudah kami terima, baru ditindaklanjuti dan kita bentuk panitianya," kata Adeham kemarin.

Menurut dia, dokumen arahan tersebut merupakan petunjuk langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (Kemenpupera) yang akan diserahkan ke gubernur.

"Jadi kami tidak bisa pastikan kapan. Harapan Pak Ridho (Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo) secepatnya. Dan secepatnya kami juga akan bentuk kepanitian penloknya," ujar Adeham yang kemarin masih berada di Sumatera Selatan untuk mengikuti pembahasan infrastruktur Sumatera.

Untuk pembayaran ganti rugi pembebasan lahan warga yang terkena ruas jalan tol di Bakauheni sepanjang satu kilometer (km), akan dibayarkan melalu rekening masing-masing penerima. Adeham belum bisa memastikan waktu pembayarannya karena masih menunggu dari Kemenpupera.

Pada bagian lain, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengapresiasi Pemerintah Pusat yang terus mengucurkan investasi untuk infrastruktur di Lampung. Ia pun berharap Jembatan Selat Sunda (JSS) dilanjutkan. "Pada prinsipnya kami mendukung," kata Dedi di ruang kerjanya kemarin.

Kendati demikian, menurut politisi PDI Perjuangan ini, sebelum melanjutkan JTTS dan JSS, Pemerintah Pusat pastinya melihat terlebih dahulu perkembangan, efisiensi, efektifitas anggaran, dan risiko pekerjaan.

"Saat ini prioritas infrastruktur begitu mendesak, maka dibangunlah JTTS. Ketika JTTS bediri dan Bakauheni telah padat kendaraan, pastinya JSS dibutuhkan. Terlebih jika dermaga di Pelabuhan Bakauheni tidak cukup menampung arus datang dan pergi," ujarnya.

Untuk itu, ia sepakat dengan dorongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melanjutkan JSS. "Tapi itu tadi kita bantu dorong. Ada usulan dari Pemprov Lampung ke DPRD untuk membahas bersama-sama. Pastinya bahasan ini menunggu JTTS usai berdiri," tandasnya. (goy/c1/dna)

Pemprov Perkuat Sumber Daya Genetik

Posted: 09 Sep 2015 09:45 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya melakukan berbagai terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Salah satunya dengan memperkuat kelembagaan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (Komda SDG).

Harapannya, pengembangan, pemanfaatan, dan pelestarian plasma nuftah unggulan dapat optimal untuk kepentingan masyarakat Lampung.

''Ke depan harus dilakukan pencarian dan penggalian lebih dalam. Yaitu sumber daya genetik yang bernilai ekonomis tinggi, bioprospektif, dan meningkatkan daya saing daerah," ujar Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Lampung Mulyadi Irsan dalam workshop sumber daya genetik di ruang Sungkai, kompleks perkantoran gubernur, kemarin.

Mulyadi berharap, terbentuknya Komda SDG mendorong berbagai pihak agar mengelola SDG sebaik-baiknya. Ia menginginkan hasil penelitian SDG dapat disertifikasi dan diaplikasikan lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat. Ia juga meminta Komda SDG menyusun program kerja.

Selain itu, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dengan stakeholder. Sehingga pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan SDG di Lampung lebih optimal.

Diketahui, Komda SDG menyusun kebijakan dan pengarahan kegiatan berkaitan dengan plasma nutfah yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana seperti peneliti, pendidik, dan lain-lain. Kegiatan ini meliputi usaha pelestarian, kelembagaan, penelitian, pemanfaatan, pendidikan, dan pertukaran plasma nutfah.

Selama ini, pengelolaan plasma nutfah di Indonesia dilakukan oleh berbagai bidang dalam sektor pemerintah. Beraneka ragamnya bidang dan sektor yang menangani plasma nutfah di Indonesia inilah yang mendorong dibentuknya Komisi Nasional (Komnas) dan Komda SDG di daerah.

Komda SDG ditargetkan mencapai berbagai sasaran. Antara lain menciptakan benih atau bibit unggul secara bertanggungjawab, lestari, dan efisien. Selain itu, menggunakan plasma nutfah secara benar dan lestari.

Sementara itu, Margo Trilaksono dari PT Great Giant Pineapple (GGP) menjelaskan, sejak 1982, perusahaannya melakukan budidaya tanaman nanas secara monokultur. "Konsep budidaya nanas dilakukan secara mekanisasi dengan tetap mempertimbangkan pola pertanian berkelanjutan," kata dia.

GGP juga mengelola tanaman koleksi. Yakni menanam minimal 50 tanaman koleksi setiap jenisnya secara berkala. Selain itu, melakukan karakterisasi seluruh jenis nanas setiap periode panen. "Hal ini sebagai dasar pemurnian klon, dasar persilangan dan memantau perubahan yang berpengaruh terhadap morfologi nanas," ujarnya.

Kerjasama yang telah dilakukan GGP yaitu dengan Batan berupa induksi mutagenesis dengan menggunakan sinar gamma Kementerian Pertanian guna pengajuan hak paten untuk varietas nanas dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui karakterisasi.

"GGP juga kerjasama dengan Balitjestro  (Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika) untuk pengembangan bibit bebas hama menggunakan bioreaktor, serta berbagai Perguruan Tinggi dalam meneliti bidang mekanisasi, HPT (hama penyakit tanaman), dan budi daya," tandasnya. (goy/c1/dna)

1 komentar:

  1. "Hi!..
    Greetings everyone, my name Angel of Jakarta. during my
    visiting this website, I found a lot of useful articles, which indeed I was looking earlier. Thanks admin, and everything."
    Aktual

    BalasHapus