Sabtu, 12 September 2015

Segel Spa tanpa Batas Waktu

Segel Spa tanpa Batas Waktu


Segel Spa tanpa Batas Waktu

Posted: 11 Sep 2015 09:55 PM PDT

Manajer Nilai Tebang Pilih
BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung membuktikan janjinya. Kemarin (11/9), salah satu tempat spa di kawasan Telukbetung Utara (TbU) disegel. Diketahui, pada Kamis (10/9), Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung menggerebek spa tersebut.  Saat itu, pasukan penegak peraturan daerah (perda) ini mengamankan dua pasangan yang diduga berbuat mesum.

Sementara pantauan Radar Lampung kemarin, penyegelan dilakukan Banpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP).

Aksi penyegelan dilakukan tepat pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, pihak manajemen spa diberi penjelasan oleh Kepala Banpol PP Bandarlampung Cik Raden terkait pelanggaran yang dilakukan.

''Pertama, kondisi ruangan tidak boleh terkunci. Faktanya, ruangan yang kami temukan terkunci. Kemudian setelah diperiksa, semua pintu tertutup," katanya.

Setelah, itu therapist diharuskan berpakaian sopan. Namun, hasil tangkapan pada Kamis (10/9) membuktikan therapist berpakaian minim dan cenderung tidak pantas.

''Dan yang paling parah, saat kami gerebek, ternyata memang sedang melakukan praktik prostitusi. Mereka yang tertangkap pun mengakui," ucapnya.

Asisten 1 Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah mengatakan, penyegelan akan dilakukan hingga pemiliknya datang untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ini.

    ''Mau pemiliknya atau kuasa hukumnya terserah. Selama tidak datang, ya terus disegel," ucapnya.

    Kadisbudpar Bandarlampung Yus Amri Agus mengatakan, dengan adanya tindakan prostitusi itu, maka telah melanggar Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tempat Pariwisata.

    ''Sudah jelas itu melanggar peraturan. Ke depannya kami lakukan tindakan lebih tegas apabila tidak ada respons dari pemiliknya," katanya.

    Sementara, Manajer Personalia Spa Laurentius Wahyu Dwi Prastya mengaku kecewa dengan tindakan pemkot yang terkesan tebang pilih dalam penertiban tempat spa.

     ''Banyak juga yang ketahuan mesum, tetapi kenapa hanya di sini yang disegel?" tanyanya.

Menurut dia, spa-nya tidak pernah membiarkan ada prostitusi terselubung therapist-nya terhadap konsumen. ''Dua therapist yang ketahuan mesum itu sudah kami pecat. Kemarin itu kami ada renovasi di lantai 3, ruangan yang dipergunakan seharusnya untuk refleksi, bukan untuk massage (pijat). Masukannya kami terima. Ke depan kami koreksi," katanya.

    Dampak dari penertiban ini, sekitar 70 orang karyawan spa dirumahkan sementara. Kemarin saja, 15 orang pegawai yang terdiri dari guest relation officer (GRO), kasir, teknisi, security dan bagian administrasi tampak termanggu usai tempat kerjanya disegel.

     Sebagian memilih langsung pulang ke rumah setelah penyegelan, ada juga yang duduk duduk disekitar lokasi. "Kalau therapist hanya ada 15, room-nya juga hanya ada 20. Jam segini memang belum pada datang therapist-nya," kata seorang pegawai spa yang enggan dikorankan namanya.

Diketahui,saat penggerebekan Kamis, Banpol PP mengamankan dua pasangan yang diduga berbuat mesum. Mereka adalah Iwan Wijaya (23) dan Meyriska (30) serta Olivia (24) dan Aldi (30). Dua wanita diketahui sebagai pemijat di tempat spa tersebut.

    Saat tiba di lokasi spa, petugas resepsionis sempat melarang Banpol PP untuk memasuki ruangan dengan alasan pengunjung pria sedang mandi. Lantaran larangannya tidak digubris, resepsionis itu lantas membunyikan alarm.

    Keadaan langsung kacau. Beberapa pegunjung yang sedang berada di kolam sauna di lantai dasar juga merasa heran. Kemudian, personel Banpol PP naik ke lantai dua. Suasananya saat itu temaram, terasa dingin dan tersengar instrumen musik. Beberapa bilik ruangan spa dibiarkan terbuka. Telihat di dalamnya matras atau tempat tidur, jacuzzi (kolam berendam), dan kloset pria.

    Tiba di sudut lorong, sebuah kamar terkunci dari luar. Merasa curiga, personil Banpol PP pun menggedor pintu beberapa kali. Namun tidak kunjung dibuka.

Kemudian, beberapa personil Banpol PP memanjat tembok dan ketika itu mereka melihat Aldi tidak mengenakan sehelai benang pun dan Olivia dalam keadaan setengah telanjang.

    Pasangan lain pun tertangkap di ruangan lainnya. Meski sempat terjadi adu mulut mereka akhirnya digiring ke kantor Banpol PP Bandarlampung. (yay/p5/c1/whk)

APBD 2016 Ditetapkan Rp2,347 Triliun

Posted: 11 Sep 2015 09:49 PM PDT

Herman H.N. Pamit dan Minta Maaf
BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat II atas raperda tentang APBD 2016 di ruang sidang DPRD kemarin (11/9). Dalam rapat paripurna itu, Wali Kota Herman H.N. menyempatkan diri untuk menyampaikan terima kasih dan permintaan maafnya selama menjabat wali kota.

Diketahui, rapat paripurna kemarin adalah yang terakhir diikuti Herman H.N. sebelum melepas masa jabatannya sebagai wali Kota Bandarlampung periode 2010-2015 pada Selasa (15/9).

"Saya mengucapkan terima kasih dalam partisipasinya serta kontribusi dari DPRD Bandarlampung untuk membangun kota ini. Saya juga meminta maaf apabila selama periode saya menjabat sebagai wali kota terdapat kesalahan dan tindakan yang kurang berkenan," katanya dalam sambutannya kemarin.

    Sementara, dalam rapat paripurna itu, DPRD Bandarlampung akhirnya menetapkan pendapatan daerah APBD 2016 sebesar Rp2,461 triliun.

    Juru bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandarlampung, Agusman Arif mengatakan, pendapatan daerah berasal dari Pedapatan Asli Daerah (PAD) sebsarRp689,276 miliar.

    "Kemudian juga didapatkan dari dana perimbangan Rp1,270 triliun dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp502 miliar," paparnya.

    Dia melanjutkan, selain pendapatan daerah, juga ditetapkan anggaran belanja daerah sebesar Rp2,347 trilun. Dengan pengalokasian untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.

    "Ditetapkan pula alokasi belanja tidak langsung adalah Rp1, 195 trilun dan alokasi belanja langsung sebesar Rp1,152 triliun," katanya.

    Kebijakan belanja ini nantinya akan diarahkan pada program dan kegiatan untuk melaksanakan program prioritas yang ditetapkan pada RKPD tahun 2015.

    Ada tujuh bidang yang akan menjadi prioritas dalam anggaran belanja APBD 2016 ini. Di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastrukur, lingkungan hidup dan kebersihan, ekonomi kerakyatan, pelayanan publik, serta sosial dan keagamaan.

    Kemudian dalam hal pembiayaan, pemkot akan menerima pembiayaan sebesar Rp22,138 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Tahun 2015. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah Rp136 miliar.

    "Pengeluaran pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp11 miliar dan pembayaran pokok utang sebesar Rp125 miliar," jelasnya.

    Dengan demikian, terdapat defisit pada pembiayaan netto sebesar Rp114,461 miliar. Namun akan ditutupi dari surplus penerimaan pendapatan daerah pada 2016. (yay/c1/whk)

Salah Hitung Pendapatan Jembatan Timbang, Dishub Pasrah

Posted: 11 Sep 2015 09:48 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Persoalan kesalahan perhitungan pendapatan jembatan timbang oleh PT Pelindo II membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung tercengang. Sebab, satuan kerja ini mengaku tidak tahu terkait adanya kesalahan perhitungan tersebut. Mereka pun hanya menerima laporan berbentuk berita acara yang berisi perhitungan total pendapatan.

    Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Bandarlampung Edy Susanto mengatakan, selama serah-terima penyerahan berita acara pendapatan, pihaknya memang diperlihatkan sekilas rekapitulasi data perhitungan.

    ''Tetapi cuma diperlihatkan dan hanya mereka yang pegang," kata dia.

    Edy juga mengaku selama ini tidak pernah menghitung ulang data pendapatan tersebut, kemudian menyesuaikan dengan tarif yang berlaku.

    ''Kami memang tidak sempat menghitung ulang karena kami percaya saja dengan pengelolaannya. Jadi, ya sudahlah," pasrahnya.

    Kendati begitu, ia berencana mengecek ulang perhitungan data selama jembatan timbang milik pemkot beroperasi. Caranya dengan meminta seluruh data rekapitulasi penimbangan kemudian dicocokan dengan data pendapatan di berita acara.

Dia mengakui, selama ini pihaknya tidak pernah menempatkan petugasnya di lokasi jembatan timbang itu, untuk melakukan pengawasan pada saat penimbangan.

    Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, pihaknya masih menyangsikan anggaran perbaikan jembatan timbang milik pemkot yang dikelola Pelindo II di Pelabuhan Internasional Panjang senilai Rp500 juta.

    Karenanya, pekan depan ia bersama rekan-rekannya di komisi III berencana memeriksa langsung ke lokasi jembatan timbang. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung kerusakan dan mengestimasi anggaran yang diperlukan.

    "Saat ini kami tidak mau berkomentar banyak. Kami hanya ingin mengetahui dengan jelas bagian jembatan yang rusak, sehingga biaya yang sebenarnya dibutuhkan itu berapa," jelasnya.

    Terlebih, pada saat kegiatan perbaikan itu akan dilaksanakan pasti akan dilakukan proses tender. Mengingat dalam proses tender yang terpilih perusahaan dengan pengajuan paling rendah.

    Diberitakan, berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pelindo II, Pemkot dan Pemprov adalah Rp1.500. Sementara berdasarkan data hasil pendapatan April–Desember 2013, total pendapatan tertulis Rp808.120.950 untuk 549.836 ton hasil dari penimbangan dua jembatan.

    Sedangkan apabila harga per tonnya Rp1.500 kemudian dikalikan 549.836 ton, pendapatannya seharusnya berjumlah Rp824.754.000. Artinya terdapat selisih Rp16.633.050.

    Sayangnya, saat dikonfirmasi Manager Keuangan PT Pelindo II Hery Prasetyo tidak dapat menjelaskan terkait masalah pendapatan di tahun tersebut. Dia beralasan dirirnya baru menjabat sebagai manajer keuangan.

    "Saya baru menjabat di sini. Kalau untuk urusan keuangan di tahun 2013 bukan kewenangan saya," kilahnya.

    Memang dalam berita acara serah terima bagi hasil tersebut, bukan di tanda tangan olehnya. Namun oleh manager keuangan sebelumnya bernama Miftahul Huda.

    Dalam berita acara tersebut juga diterangkan, jumlah bagi hasil yang diterima Pemprov Lampung dalam periode tersebut adalah Rp391.494.060, Pemkot Bandarlampung adalah Rp93.376.510 dan PT Pelindo II adalah Rp323.248.380.

    Pada bagian lain, Konsultan Teknik Perbaikan Jembatan Timbang Juniardi menjelaskan, kerusakan jembatan timbang milik Pemkot Bandarlampung terjadi pada pondasi jembatan.

Menurutnya, posisi pondasi pada tiang pancang jembatan tidak stabil, sehingga tidak dapat menimbang dengan akurat. Karena dikhawatirkan bertambah parah, maka operasional jembatan dihentikan.

    "Tidak ada cara lain, kalau memang mau diperbaiki harus secara total. Dibongkar ulang kemudian diperbaiki. Sebab percuma jika hanya harus diperbaiki bagian atasnya saja," papar Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung tersebut. (yay/p5/c1/whk)

Wow, Dana Fogging Hampir Rp1 M

Posted: 11 Sep 2015 09:46 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung menganggarkan dana fogging sebesar Rp998 juta pada APBD 2016. Sebelumnya, pada APBD 2015 sebelum perubahan, anggaran ini hanya Rp282 juta. Angka itu cukup fantastis, terlebih jumlah penderita DBD (demam berdarah dengue) terus meningkat. Pada 2014 saja, terdapat 134 kasus DBD. Empat di antaranya diketahui meninggal dunia. Sementara hingga Januari 2015, warga yang terjangkit DBD ada 74 kasus.

    Di antaranya di Panjang (8), Telukbetung Selatan (9), Langkapura (8), Rajabasa (6), Kedaton (6), Wayhalim (6), Tanjungkarang Barat (6), Tanjungkarang Pusat (5), dan Bumiwaras (4). Dari jumlah ini, tiga di antaranya meninggal dunia.

    Anggaran itu sempat dipertanyakan Sekretaris Komisi IV DPRD Bandarlampung Abdul Salim. Dia heran mengapa ada peningkatan anggaran, tetapi tidak disertai menurunnya penderita DBD.

    ''Setiap tahun kita lihat selalu ada anggarannya, tetapi intensitas penderitanya masih tinggi," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan beberapa laporan yang didapat, permintaan penyemprotan fogging terkadang ditolak petugasnya. Alasannya karena persediaan obat habis.

    "Padahal anggarannya ada, tapi obatnya selalu habis, bagaimana itu?" tanyanya.

    Kadiskes Bandarlampung dr. Amran menjelaskan, penggunaan dana itu nantinya untuk membeli abate dan obat semprot fogging. Abate untuk membunuh jentik nyamuk sedangkan nyamuk dewasa dengan cara fogging

     "Untuk obat fogging dan abate sudah menghabiskan Rp781 juta dan sisanya untuk membeli alat semprot sebanyak lima buah," katanya.

    Dia membenarkan, jika saat ini persedian obat fogging sudah hampir menipis. Mengingat anggaran untuk pencegahan DBD pada APBD 2015 hanya Rp310 juta.

    "Jumlah itu sudah habis untuk dibelikan obat, namun ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu juga dana itu diperuntukkan untuk membayar para petugasnya," lanjutnya.

    Karenanya, tahun depan petugas foging  tidak lagi mendapatkan honor dari APBD melainkan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

    Dia juga menjelaskan, pencegahan DBD tidak dapat bergantung pada upaya fogging saja. Namun juga harus ada upaya pemberantasan dari masyarakat.

    "Namun jika mau efektif memang harus diberastas dari sarangnya. Tidak bisa mengandalkan fogging," tandasnya.

    Sebab, sisa residu fogging tidak mudah hilang. Apabila dibiarkan terus, akan memicu kanker. Terlebih karena fogging harus dilakukan dua kali dalam sebulan. (yay/p5/c1/whk)

Jangan Kurangi Populasi Kera!

Posted: 11 Sep 2015 09:45 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pro-kontra rencana penyuntikan mandul kera di Taman Hutan Kera (THK) Tirtosari di Jl. Ir. Hi. Juanda, Sumurbatu, Telukbetung Utara, dan Gunung Banten, Sidodadi, Kedaton, diluruskan Wali Kota Herman H.N. Mantan Kadispenda Lampung ini membantah jika penyuntikan kera yang bakal dilakukan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung adalah untuk memandulkan kera sehingga populasinya tidak bertambah.

    ''Tidak benar itu! Kata siapa mau dikurangi? Malah mau kita tambah, biar seperti taman yang ada di Bali itu," katanya usai sidang paripurna di DPRD Bandarlampung kemarin (11/9).

    Senada disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bandarlampung Yus Amri Agus. Dia mengatakan, selama ini pihaknya selalu memelihara kera-kera tersebut. ''Kedua taman itu kan tempat wisata. Itu dalam pemeliharaan kami," katanya.

    Dia menegaskan, petugas Disbudpar juga sering membawakan makanan ke kedua tempat kera itu, sehingga sangat tidak mungkin apabila kera akan turun dan melukai masyarakat.

    "Dibuktikan saja, setiap harinya pasti ada petugas kami yang ke sana. Pasti ada juga bekas makanannya," tandasnya.

    Sebelumnya, Kepala DP3K Bandarlampung Agustini mengatakan, pihaknya bakal melakukan suntik vasektomi untuk ratusan kera. ''Saat ini populasi kera di THK dan Gunung Banten sudah sangat banyak sehingga mengganggu warga sekitar. Karena itu, kami akan menyuntik kera untuk memandulkannya," ujarnya Senin (7/9).

Menurut dia, program pemandulan dilakukan tahun depan. "Itu merupakan program 2016, namun sudah kami persiapkan dari sekarang," paparnya.

Kemudian, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung beda pendapat mengenai rencana pemandulan kera di dua tempat tersebut.

Kepala BKSDA Lampung Subakir mendukung langkah DP3K mem-vasektomi kera di dua tempat tersebut, terlebih kera bukan merupakan hewan yang dilindungi.

"Kami dukung! Sebab memang sudah over populasi. Sudah menjadi hama itu!" ujarnya, Selasa (8/9).

Sementara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung meminta DP3K Bandarlampung mengkaji ulang rencana penyuntikan mandul itu.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan mengatakan, pihak DP3K harus memastikan terlebih dahulu jumlah populasi kera di kedua tempat tersebut. Ia meragukan apakah perkembangbiakan binatang primata tersebut memang telah membludak.

    "Harus dipastikan dulu jumlah peningkatan populasi kera ini berdasarkan data valid tiap tahunnya. Apakah benar jumlah tersebut mengakibatkan Gunung Banten dan THK tidak bisa menampung perkembangbiakan mereka lagi?" ujarnya.

    Dia khawatir, jika pemkot gegabah mengebiri hewan mamalia ini, justru ditemukan faktor lainnya yang memang tak ada hubungannya dengan pertumbuhan populasi mereka. (yay/p1/c1/whk)

Bentuk Tata Ruang Baru

Posted: 11 Sep 2015 09:45 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sudah memiliki konsep pembangunan dalam menunjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Salah satunya dengan mengklusterkan daerah yang dilintasi tol. Seperti lintas timur, tengah, dan barat.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, lintas timur akan diarahkan ke program industri dengan infrastruktur yang mendukung. Untuk lintas selatan, seperti di Lampung Selatan, akan dibentuk kawasan industri. Begitupun dengan Mesuji yang akan diklusterkan sebagai kawasan industri.

''Alasannya, tanah di Mesuji masih banyak," kata Ridho ketika menerima pengurus Persatuan Mobil dan Motor (Pammor) Lampung di kantornya belum lama ini.

Lalu, untuk lintas barat, akan mengarah ke zonasi wisata. Perbaikan infrastruktur di lintas ini juga sedang diupayakan. Ridho pun berencana mengajak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meninjau langsung lokasi.

"Karena, lahan di Bandara Serai, Krui juga akan ditambah lebih dari 2 hektare (ha) lebih untuk menunjang infrastruktur di sana agar persawat Garuda juga bisa masuk ke Krui," katanya.

    Pekerjaan rumah selanjutnya, kata gubernur termuda se-Indonesia ini, adalah persoalan listrik yang masih menjadi problem di Lampung Utara. Ada 12-13 tiang listrik di sana yang terhambat penggunaannya. Padahal listrik tersebut dapat mendukung Pesisir Barat, yakni landasan Pekon Serai.

Lalu, di lintas tengah seperti Lampung Tengah, Tulangbawang, dan sekitarnya akan diarahkan ke sektor pertanian.

    "Karena mau tidak mau Lampung punya beban menjaga ketahanan pangan untuk menyejahterakan masyarakat. Selain itu juga pastinya akan ada wilayah untuk menopang sektor jasa dan perdagangan di lokasi-lokasi kabupaten yang dapat mendatangkan untung," tuturnya.

    Maka dari itu, setelah investasi tol dari Bakauheni–Terbanggi Besar rampung dan dapat dilanjutkan ke pembangunan selanjutnya Terbanggi Besar–Mesuji, maka pemprov akan terus melakukan langkah agar pengembangan investasi terkait pelintasan logistik juga dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota di provinsi ini.

    Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Taufik Hidayat mengatakan, pemprov bersama DPRD sedang meninjai kembali Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kan selama lima tahun boleh dilakukan peninajauan kembali (PK) dan kebetulan saat ini akan berdiri JTTS, untuk itu perlu dilakukanya PK terkait tata ruang di provinsi ini yang akan diselesaikan pada tahun depan," kata dia.

Sebab, saat ini usulan tersebut sudah diajukan ke DPRD Lampung. "Jadi ini juga berkaitan dengan apa yang ada di daerah. Yang tadinya belum ada tol, sekarang sudah ada tol dari Bakauheni sampai Palembang, begitupun penyesuaian dengan adanya Kota Baru dan Institut Teknologi Sumatera (Itera)," terangnya.

Selain itu, perubahan tata ruang tersebut juga akan mengatur zonasi Pesisir Barat sebagai kabupaten baru pun. Sebab, kabupaten tersebut belum tercantum dalam tata ruang di Pemprov Lampung.

    Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Imer Darius membenarkan bahwa zonasi wilayah dari pelintasan JTTS merupakan bahasan dalam meningkatkan pengdapatan asli daerah (PAD) k edepan.

    "Pemprov sudah memberikan laporan bahwasanya di titik pelintasan jalur tol untuk dibuatkan zonasi. Baik zonasi pertanian yang terbagi dari tanaman pangan berkelanjutan dan perkebunan," terangnya.

    Zonasi industri yang akan diterapkan di Mesuji dan Lampung Selatan juga di dalamnya termasuk manufacture dan bidang jasa perdaganan sekaligus potensi wisata yang dimiliki.

    "Pada zonasi tersebut jugalah kami akan membakukan dalam bentuk Perda RTRW. Sehingga, pembagian zonasinya jelas sesuai peruntukan. Harapan kita ini segera kita realisasi karena sudah masuk program revisi perda," akunya.

    Sehingga, JTTS akan mengubah semua tata ruang yang ada di provinsi ini. "Harapannya biar jelas dan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Jadi mana saja yang ditetapkan kawasan pertanian baik berkelanjutan hingga perkebunan dan mana yang jadi kawasan industrial dan maritim," kata Imer.

    Sebab, konsekuensi tol akan berdampak pula pada konektifitas transportasi di Lampung dalam memudahkan masyarakat di dunia usaha dan mobilisiasi keluar masuk arus barang.

    Jadi, adanya konektifitas tersebut kedepan akan menimbulkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. "Jadi memang saat ini penekanan juga ada di tiga wilayah Lampung Selatan di Bakauheni, Mesuji sebagai kawasan Industri, Tanggamus sebagai kawasan maritim. "Semua itu kan akan bisa berkembang ketika terintegrasi pelabuhan, darat, dan laut," katanya.

    Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Tony Eka Candra menyatakan, pembentukan wilayah ekonomi baru di sekitar JTTS akan meningkatkan PAD Lampung. Begitupun PAD untuk kabupaten/kota yang dilalui.

    "Selain itu setelah berdirinya JTTS, pelabuhan barang bukan hanya di Panjang saja. juga bisa didirikan di Mesuji dan Tanggamus. Semua akan terlihat keunggulannya demia mempelancar arus lalu lintas di darat maupun laut," tandasnya. (goy/p2/c1/dna)

 

Kembangkan Basis Data Kependudukan yang Optimal

Posted: 11 Sep 2015 09:44 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong akselerasi dan percepatan pembangunan melalui pengembangan basis data kependudukan yang optimal. Desa menjadi tumpuan utama dalam membangun basis data yang akurat.

Sebab, pembangunan basis data telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Sumarju Saeni mengatakan, untuk membangun sistem yang baik, maka kualitas validitas dan akurasi data harus ditingkatkan. Salah satunya adalah membangun Sistem Informasi Desa (SID).

"Kondisi demografi dan potensi masing-masing desa tentu berbeda kan. Pastinya data yang disampaikan di desa satu berbeda dari desa yang lain," katanya usai menghadiri acara Sistem Pendampingan Informasi Desa, di Kampus Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya Bandarlampung kemarin (11/9).

Untuk itu, kata pria yang kini menjabat sebagai kepala Biro Humas dan Protokol Lampung ini, SID diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Desa. Selain itu sebagai aplikasi untuk mendokumentasikan data-data milik desa, serta pengelolaan data dan administrasi penduduk desa.

"SID juga mendokumentasikan peristiwa kependudukan (lahir, mati, pindah, dan migrasi tenaga kerja ke luar negeri) dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan pendampingan sistem informasi data," katanya.

Selain itu diperlukan peran aktif dan partisipasi seluruh perangkat atau aparat desa agar data yang diperoleh benar-benar akurat.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Informatika Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI Septriana Tangkari mengatakan, internet juga menjadi platform dan infrastruktur transaksi elektronik dan komunikasi yang paling populer dan strategis.

Bahkan, internet telah menjadi tulang punggung bagi alat komunikasi dan data baik oleh pemerintah kalangan pengusaha, pekerja dan pengguna individual di rumah.

"Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi salah satunya adalah SID yang kami yakin mampu menjawab tantangan tersebut. Proses transparansi pemerintahan desa menjadi terjaga sehingga pemanfaatan dana desa menjadi lebih optimal karena bisa diawasi bersama demi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata dia. (goy/p2/c1/dna)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar