Rabu, 28 Oktober 2015

Lampung Level Darurat Kekeringan

Lampung Level Darurat Kekeringan


Lampung Level Darurat Kekeringan

Posted: 27 Oct 2015 10:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Musim kemarau disertai gelombang El Nino yang melanda dunia dan wilayah di Indonesia mulai berdampak ke Lampung. Yang paling terasa adalah ketersediaan air bersih. Buktinya, sembilan kabupaten/kota di provinsi ini dinyatakan mengalami darurat kekeringan air bersih (lihat grafis, Red). Hal ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Sobri kepada Radar Lampung kemarin.

Dia mengatakan, penetapan darurat kekeringan air bersih itu tidak main-main dan bukan ditetapkan oleh instansinya, tetapi oleh kepala daerah di sembilan kabupaten/kota tersebut. ''Mereka kemudian mengabarkannya kepada kami untuk disalurkan bantuan,'' ujarnya.

Sobri mengaku sudah berupaya membantu kekeringan air bersih di sembilan kabupaten/kota tersebut, namun memang kemampuan BPBD terbatas. ''Karena itu, kami meminta bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar disalurkan bantuan kepada sembilan daerah tersebut. Kami mengusulkan bantuan pembuatan 500 sumur bor," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lampung Toto Herwantoko meminta BPBD untuk jemput bola menanyakan usulan tersebut ke BNPB. "Ya, ditanyakan terus supaya pemerintah pusat ingat permohonan bantuan tersebut," ujarnya kemarin.

Jika tidak, saran Toto, BPBD mengusulkan penggunaan dana tanggap darurat yang ada di Pemprov Lampung. "Jika memang benar-benar darurat, gunakan saja dana tersebut, karena air bersih  itu merupakan kebutuhan utama manusia," sarannya.

Politisi asal Partai Demokrat ini juga meminta kepada kepala-kepala daerah yang wilayahnya dinyatakan darurat kekeringan air bersih untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai pelajaran.

"Dengan adanya kejadian ini kan masing-masing pemerintah daerah sudah mengetahui mana saja wilayahnya yang mengalami kekeringan air bersih. Nah, di tahun depan anggarkan pada APBD untuk membuat sumber air bersih di wilayah tersebut, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi setiap tahun. Pemerintah di kabupaten/kota juga jangan mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat terus, jika memang APBD-nya mampu, gunakan dong APBD-nya untuk itu," tandasnya. (whk/p2/c1/ary)


Berlangsung hingga November, Siapkan Rp75 M

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan fenomena El Nino yang tengah melanda wilayah Indonesia akan berlangsung hingga November 2015.

Berdasarkan analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada bulan Juli–November 2015, kondisi iklim di wilayah Indonesia terutama yang berada di bagian selatan khatulistiwa dipengaruhi El Nino Moderate.

    ''Bahkan pada November 2015 berpeluang menguat,'' ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho baru-baru ini.

    Kondisi ini, kata dia, akan memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan semakin berkurang. Bahkan kemungkinan awal musim penghujan 2015/2016 di beberapa wilayah mengalami kemunduran.

    Sutopo menambahkan, BNPB menyiapkan dana sebesar Rp75 miliar untuk mengatasi bencana kekeringan dalam jangka pendek. Dana tersebut digunakan untuk mencukupi persediaan serta perbaikan infrastruktur untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat yang daerahnya dilanda kekeringan.

    "Untuk mengatasi kekeringan jangka pendek, BNPB menyediakan Rp 75 miliar yang sebagian besar digunakan untuk membantu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam menangani darurat kekeringan," kata Sutopo lagi.

    Bantuan tersebut antara lain untuk distribusi air bersih dengan tangki air, perbaikan pipa saluran air, serta pembangunan bak penampungan air di daerah. Sedangkan penanggulangan kekeringan untuk jangka panjang diperlukan upaya menyeluruh dengan perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur keairan.

    BNPB mencatat sedikitnya 102 kabupaten di Indonesia mengalami kekeringan karena ketersediaan air di daerah tersebut tidak mencukupi serta akibat musim kemarau.

     ''Saat ini, kekeringan telah melanda 16 provinsi yang meliputi 102 kabupaten-kota dan 721 kecamatan di Indonesia hingga akhir Juli 2015,'' kata Sutopo.

    Ke-16 provinsi tersebut adalah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, serta Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta Bali. ''Kekeringan paling banyak terjadi di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Bali,'' tambahnya.

     Sementara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen SDA-PU-Pera) menyebut, hingga pekan ini tengah melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan BNPB.  ''Kita berupaya mencari solusi, kita men-drop air melalui tangki ke perumahan masyarakat,'' kata Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Mudjiadi, belum lama ini.

    Mudjiadi menekankan soal pentingnya seluruh masyarakat menghemat air di musim kering. Di samping itu, sejumlah upaya tengah dilakukan pemerintah misalnya meminimalkan kebocoran air di sepanjang irigasi, melakukan kaji ulang terhadap pola tanam dan tata tanam serta efesiensi penggunaan air dengan sistem bergilir.

    Dilakukan pula pemantauan secara intensif terhadap ketersediaan air di waduk. Bahkan tengah disusun ancang-ancang pembuatan hujan buatan di areal bendungan. Kementerian mengintensifkan penyuluhan kepada petani air.

    Penyuluhan meliputi materi soal bagaimana memanfaatkan air secara efesien dan efektif melalui Gerakan Hemat Air. Selain itu, masyarakat juga diimbau terus meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup. (jpg/p2/c1/ary)


Suplai Air Dikebut

Kemarau panjang yang melanda Mesuji membawa kabupaten ini ke peringkat sembilan daerah kekeringan. Saat dikonfirmasi, Bupati Mesuji Khamami tidak menampik hal tersebut.

''Saya sepakat. Terbukti di 37 desa air ada, tetapi payau. Di beberapa wilayah sumber air cukup jauh," ujar dia kemarin.

Namun, Khamami mengaku tidak akan berdiam diri dan berupaya maksimal menangani kekeringan yang melanda. ''Dari pemkab, penanganan air akibat kekeringan kita galakkan dengan menyuplai menggunakan mobil tangki tanggap darurat, namun sangat terbatas. Karenanya, kami minta dan mohon APBN untuk bantu kucurkan dana pembuatan sumur bor," ujarnya.

    Mantan anggota DPRD Lampung ini bersyukur pemerintah pusat mengamini usulan bantuan yang dikirimkan. Saat ini, lanjut dia, ada sekitar enam sumur bor yang sudah dibangun melalui dana APNB. Namun lantaran kekeringan yang sudah sangat parah, bantuan tersebut terbilang masih kurang.

    ''Kami masih coba usulkan bantuan lagi. Sebab seperti halnya di sekitaran Kecamatan Rawajitu Utara dan Mesuji Timur masih sangat membutuhkan sumber air bersih," ujarnya.

    Salah satu sumur bor yang telah rampung dibuat terdapat di Desa Panggung Jaya. Pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana tanggap darurat. Sumur bor ini nantinya akan dialirkan menuju 12 desa yang terkena dampak kekeringan dan air payau di Rawa Jitu Utara. "Saat ini proses pengeboran telah selesai dengan kedalaman mencapai 80 meter," ujarnya.

    Sementara, untuk kawasan Mesuji Atas, pemkab membangun sumur bor di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji. "Saat ini tengah dilakukan survei lokasi pembangunan sumur bor di Desa Sumber Makmur. Jika memang layak dan tidak payau, maka akan segera dibangun untuk mencukupi keperluan air bersih bagi masyarakat di Mesuji Atas," pungkasnya. (sur/p2/c1/ary)

Pohon Ratusan Juta Terancam Punah

Posted: 27 Oct 2015 10:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pohon palem kenari dengan nilai total Rp200 juta di dua ruas jalan protokol Bandarlampung terancam punah. Musim kemarau panjang ini telah berdampak pada pohon tersebut, yang kini terlihat cokelat dan mengering. Pantauan Radar Lampung kemarin (27/10), pohon palem kenari yang terlihat jelas mengering itu terdapat di Jalan Z.A. Pagar Alam. Sedangkan untuk beberapa pohon di Jalan Teuku Umar juga tampak demikian.

    Padahal, pohon yang dibeli melalui penunjukan langsung ini telah menghabiskan dana APBD sebesar Rp200 juta untuk 20 pohon palem kenari.

    Hal ini juga diakui oleh salah satu warga yang melintas, Rizki. Dia bahkan mengaku tidak terlalu mengetahui jenis pohon yang ditanam di kedua ruas jalan tersebut. ''Ya nggak tahu ini pohon apa. Kayaknya mau mati ya, soalnya udah kering begitu daunnya," kata Rizki.

    Senada, warga lainnya, Fatur, juga mempertanyakan keberadaan pohon tersebut. Sebab meski sudah beberapa lama ditanam, kondisinya masih terikat. ''Lucu aja ngeliatnya, masih diikat begitu. Jadinya kan nggak ketahuan bentuknya gimana," ungkapnya.

    Namun, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung Veni Devialesti langsung menampik jika pohon tersebut dalam kondisi akan mati dan punah. ''Memang itu terlihat cokelat, tapi hanya sedang beradaptasi," tukasnya.

    Dia menegaskan jika setiap pohon yang ditanam memiliki masa adaptasi yang berbeda. Tidak terkecuali dengan pohon palem kenari ini.

    Dia mengakui jika beberapa pohon itu sempat dalam keadaan sakit. Namun pihaknya terus memberikan penangangan secara khusus.

    "Saat ini juga kemarau untuk penyiramannya kami juga tambah. Jika sebelumnya hanya 7-8 tank, kali ini kami tambah menjadi 12-13 tank perharinya. Terutama untuk pohon kenari ini kami masih memberikan pupuk MPK," katanya.

    Ketika ditanya kapan ikatan daun pohon akan dilepas, dia menjawab sampai kondisi adaptasi pohon benar-benar stabil. Artinya secara fisik sudah terlihat segar dan hijau semua.

    "Kami ingin membukanya secara serentak, jadi kami menunggu semuanya beradaptasi semua," pungkasnya. (yay/p2/c1/adi)

Pemprov Gelontorkan Rp14,78 M untuk Desa

Posted: 27 Oct 2015 10:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kemajuan desa menjadi salah satu fokus Pemprov Lampung. Tidak tanggung-tanggung, guna memajukannya, Pemprov Lampung tahun ini menggelontorkan dana sebesar Rp14,78 miliar dari APBD. Dana sebesar itu dibagikan kepada 2.640 desa dan kelurahan. Masing-masing mendapat alokasi Rp5,6 juta. Bantuan dana pendukung ini ditujukan untuk peningkatan administrasi pemerintahan desa se-Provinsi Lampung.

Penyerahan bantuan dana ini dipimpin langsung Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo di Gedung Pusiban, kemarin (27/10). "Kami ingin masyarakat desa lebih sejahtera," ujar Ridho dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, Pemprov Lampung juga memberikan dana desa untuk program gerakan membangun desa (Gerbang Desa). Ada 100 desa yang terpilih untuk menjalankan program ini. Masing-masing desa digelontor anggaran Rp300 juta dari anggaran pemerintah pusat.

"Berkaitan dengan Dana Desa, ini adalah momentum desa untuk bangkit. Dana ini harus digunakan sebaik mungkin untuk menyejahterakan desa, yang isinya adalah keluarga-keluarga bapak-ibu sekalian," imbau Ridho-sapaan akrab gubernur termuda se-Indonesia ini.

Ridho juga mengingatkan para Kepala Desa untuk menggunakan Dana Desa dengan sebaik mungkin untuk pembangunan. "Jangan sampai malah menyimpang dan digunakan untuk kampanye mendukung salah satu kandidat kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak mendatang," ingatnya.

Dijelaskan, Dana Desa merupakan program pemerintah pusat, bukan dari Pemprov atau pemerintah kabupaten/kota. "Jadi kita harus tahu, takutnya nanti ada bupati atau wali kota yang mengaku-aku ini program mereka," tegas Ridho.

Selain itu, Ridho juga menjelaskan mengenai fenomena kesenjangan sosial yang semakin meningkat di desa. Program ini, lanjut dia, dapat menjadi momentum para kepala desa untuk mengikis kesenjangan tersebut.

"Bapak dan Ibu, saat ini sedang melakukan tugas patriotik untuk negara. Jika dahulu mengangkat senjata mengusir penjajah, saat ini kita tidak perlu mengangkat senjata. Kita cukup bekerja mempertahankan NKRI dan membangunnya. Melawan disparitas kesejahteraan yang semakin mencolok," jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Lampung Brigjendpol Edward Syah Pernong meminta para kepala berperan aktif dengan melaporkan kenakalan-kenakalan para oknum kepolisian. Ungkapan itu sebagai bentuk kekhawatiran Raja Skala Brak ini akan adanya oknum aparat yang sengaja bermain-main menakuti para kepala desa.

"Bapak harus laporkan, jangan sampai bapak-bapak mendukung penyimpangan dan ikut menyimpang," tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusannya, Edward-sapaan akrabnya-langsung membagikan nomor HP pribadi miliknya kepada para kepala desa di akhir sambutannya.

    Diketahui, selain Kapolda Lampung, acara turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan jajaran Forkopimda. (rls/c1/fik)

Pemeriksaan Polisi Tak Hentikan Transaksi Kosmetik Palsu

Posted: 27 Oct 2015 10:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandarlampung telah memeriksa setidaknya dua orang untuk menyelidiki informasi maraknya kosmetik palsu yang beredar di kota ini. Namun, hal itu belum cukup untuk menghentikan transaksi jual-beli kosmetik itu.

    Seperti pantauan Radar Lampung di Lorong King, Tanjungkarang Pusat, kemarin. Lokasi ini menjadi salah satu surganya kosmetik murah. Betapa tidak, kosmetik yang umumnya berharga puluhan hingga ratusan ribu, bisa didapatkan dengan harga miring di Lorong King.

    Pantauan Radar, kawasan tersebut selalu padat dikunjungi pembeli. Tidak hanya menjajakan kosmetik, kawasan tersebut juga menyediakan beragam aksesori wanita, baju, sepatu, hingga jajanan. Namun, penjaja kosmetik memang lebih laris manis diserbu pembeli.

    Didominasi oleh pelajar yang baru mengenal penggunaan make-up, Lorong King hampir tidak pernah sepi. Meski penjaja kosmetik berjejer dengan rapat, para penjual terlihat anteng dan bisa melayani mulai dari tiga hingga lima orang pembeli.

    Seperti NI salah seorang pembeli yang mengaku kerap membeli kosmetik di kawasan tersebut mengaku tertarik membeli kosmetik karena harganya yang murah. "Kalau beli di mall mahal. Kalau disini (kawasan Lorong King) bisa beli dengan harga yang lebih murah," kata gadis dengan rambut sebahu itu.

    Senada, pembeli lain yang enggan menyebutkan namanya mengaku beberapa kali membeli kosmetik dikawasan tersebut. Perbandingan harga yang jauh lebih murah, membuatnya tergiur membeli kosmetik di kawasan Lorong King.  "Seperti mascara, kalau di luar mahal. Disini bisa beli dengan harga Rp25 ribu paling murah," ujarnya.

    Radar Lampung mencoba ke sebuah toko kosmetik yang berada di jalan Brigjen Katamso, Tanjungkarang Pusat. Berbeda dengan para penjaja kosmetik yang ada dikawasan Lorong King, saat datang pengunjung akan dilayani oleh beberapa staf yang mengunakan seragam resmi dari masing-masing produk.

    Pada toko kosmetik tersebut terdapat beberapa jenis kosmetik yang ditawarkan, seperti Wardah Kosmetik, Pixy, Sariayu dan beberapa produk terkenal lainnya. Salah seorang staf toko, Ratih mengatakan, produk yang ada ditoko tersebut dikirim langsung melalui agen dari masing-masing produk.  "Kalau yang diluar mungkin ada yang palsu," paparnya.

    Ia juga mengatakan, pihaknya menggunakan kosmetik yang sama dengan yang dipasarkan untuk memberikan contoh penggunaan kepada pembeli. "Namanya memasarkan produk mba, yang membeli harus lihat contohnya kalau sudah dipakai seperti apa jadinya," tukasnya. (ega/adi)

 

REI Dorong Win-Win Solution

Posted: 27 Oct 2015 10:15 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Real Estate Indonesia (REI) Lampung berharap secepatnya bisa beraudiensi dengan pemerintah dan pihak cluster.  Mediasi itu diharapkan bisa merumuskan win-win solution terkait fenomena maraknya perumahan cluster di Kota Bandarlampung.

''Secepatnya diharapkan bisa audiensi lebih lanjut membahas bagaimana upaya jalan keluar terkait cluster yang tidak memenuhi syarat," ujar Ketua Umum DPD REI Lampung Sunaryo Mustopo kemarin (27/10).

Terkait lahan untuk fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos), mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1987, maka pengembang perumahan diwajibkan menyediakan lahan fasum dan fassos 40 persen dari total luas lahan yang dimiliki. Lahan itu terdiri dari jalan, saluran air, taman, tempat ibadah, dan fasilitas penunjang lainnya.

    ''Kami tidak melarang pembangunan hunian, tetapi harus juga disertai fassos-fasum yang wajib diserahkan ke pemerintah daerah sebagai aset. Hal inilah fokus yang ingin dibahas," katanya.

    Sebelumnya, pihak REI juga berkordinasi dengan pemerintah lewat Dinas Tata Kota, tapi belum ada realisasi tindakan selanjutnya khususnya transparansi masalah perijinan.

    Harapan REI dalam hal ini bisa berperan untuk menjadi merekomendasikan sebuah cluster dari standar layak atau tidaknya sebuah perumahan dibangun.

    "Jadi ada bentuk kerjasama REI dengan pemerintah dalam menentukan perijinan dari sebuah perumahan cluster yang akan dibangun, hal ini karena REI yang selama ini paham seluk beluk pengembang developer terkait apa saja kendala dan prosedur yang sesuai, "jelasnya.

    Karena ini juga bagian tugas dari REI sebagai fungsi sosial kontrol masyarakat dalam perkembangan bisnis properti di Lampung. Ia berharap juga dengan bantuan kerjasama dengan pemerintah, menghimbau untuk para developer tidak hanya semata mencari profit, tapi harus memikirkan hak yang seharusnya didapatkan konsumen. (ynk/p2/c1/adi)

 

Kontrol Perizinan Perumahan Cluster, Cegah Kebocoran

Posted: 27 Oct 2015 10:12 PM PDT

PENDIRIAN perumahan cluster yang hanya terdiri beberapa unit rumah memang belum memiliki regulasi. Kendati demikian, seharusnya pendapatan yang dihasilkan oleh perumahan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pengamat ekonomi asal Universitas Lampung (Unila) Asrian Dwi Cahya mengatakan, adanya pembangunan perumahan semestinya dapat meningkatkan roda perekonomian daerah.

    ''Hanya, agar tidak terjadi kebocoran memang harus diawasi dan dikontrol sejak pemberian izin di awalnya," kata dia saat dihubungi Radar Lampung kemarin (27/10).

    Sebab, meski tidak termasuk kategori perumahan, seharusnya memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan daerah.

    Misalnya dari Izin Membangun Gedung (IMB), kemudian pajak untuk balik nama, lalu pembayaran PBB. Semua itu tetap dibayarkan ke pemerintah dan akan menjadi pendapatan daerah.  "Tinggal bagaimana pendataan untuk itu semua. Apakah sesuai dengan jumlah cluster yang ada," tandasnya.

    Menurutnya pembangunan cluster itu juga karena faktor luas lahan yang tidak mencukupi untuk membangun perumahan yang lebih besar serta menyediakan fasum-fassos.

    ''Saya rasa fasum-fassosnya memang tidak perlu jika hanya beberapa unit ya, karena kan sama saja dengan pembangunan rumah biasa," tutupnya. (yay/p2/c1/adi)

Sulpakar Sorot Banpol PP Gendut

Posted: 27 Oct 2015 10:04 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tampilan fisik anggota Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung ternyata tak luput dari perhatian penjabat (Pj.) Wali Kota Sulpakar. Mantan kepala Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov Lampung ini menginstruksikan Kepala Banpol PP Bandarlampung Cik Raden untuk melakukan tes kebugaran terhadap personel Banpol PP yang masuk kategori gemuk.

Informasi ini dibenarkan oleh Cik Raden kemarin (27/10). Menurut dia, Sulpakar meminta personelnya untuk berolahraga. Tujuannya agar anggota yang kelebihan berat badan atau gendut dapat lebih produktif dan prima.

    "Tes kebugaran dilakukan agar berat badan kembali ke standar normal sehingga kinerja dapat ditingkatkan," katanya.

    Karenanya, Cik Raden menginstruksikan seluruh personelnya untuk berolahraga lari yang dilaksanakan tiap Sabtu. Lari tersebut di mulai dari kantor Pemkot Bandarlampung sampai Stadion Pahoman.

    Hal itu dilakukan mengingat Banpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan yang bertugas  memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Maka setiap anggota sangat tidak diperkenankan untuk lemah secara fisik.     

    Dia menjelaskan, saat ini personel Pol PP berjumlah 1.170 petugas.  Terdiri dari tenaga kontrak 1.046 orang dan pegawai negeri sipil (PNS) 124 orang .

    Kendati demikian, terus dia, tidak seluruhnya anggota Banpol PP diharuskan lari.  "Kami hanya mewajibkan yang sedang libur. Namun untuk yang sedang berdinas tidak ikut," paparnya.

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Bandarlampung Ali Yusuf Tabana sangat mendukung. Dia menilai anggota Banpol PP memang harus memiliki kondisi fisik yang ideal. Untuk itu, setiap anggota Banpol PP harus diet agar memiliki postur yang pas.

    "Polisi Banpol PP harus sip kondisinya," tandasnya.

     Diakuinya, program diet gendut wajib dilakukan. Selain itu menurutnya juga perlu ada sanksi bagi Banpol PP yang kelebihan berat badan dan mangkir dalam program tersebut. (yay/p1/c1/whk)

2016, PGN Targetkan 2.025 SR

Posted: 27 Oct 2015 10:03 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Perusahaan Gas Negara (PGN) terus mematangkan rencananya untuk mendistribusikan gas ke berbagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan konsumen rumah tangga di Provinsi Lampung. Bahkan pada 2016 mendatang, PGN menargetkan pengembangan jaringan pipa gas kota untuk rumah tangga sebanyak 2.025 SR (sambungan rumah tangga). Hal ini diungkapkan Dirut of Commerce PGN Jobi Triananda saat audiensi  direksi PGN dengan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo di ruang kerja gubernur kemarin (27/10).

    ''Ke depan diharapkan konsumen rumah tangga dan UMKM mendapatkan pasokan gas dengan mudah. Jika membutuhkan gas, mereka cukup membuka keran seperti membuka keran air," jelas Jobi.

    Terkait program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), Tobi menjelaskan, diperlukan dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk mewujudkannya. ''Keunggulan BBG selain lebih murah dan hemat, juga lebih aman karena gas lebih ringan dari udara sehingga tidak mudah terbakar," jelasnya.

    Menurut Karo Humas dan Protokol Bayana didampingi Kabag Humas Heriyansyah, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyambut baik rencana ini. Bahkan, Ridho menyatakan pemprov telah mempersiapkan lahan untuk pembangunan infrastruktur listrik, gas dan kereta api di sekitar lahan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggibesar.

 "Dalam pembebasan lahan pembangunan tol normalnya adalah 60 meter. Namun Pemprov Lampung menyiapkan lahan 120 meter. Hal ini dipersiapkan untuk pembangunan infrastruktur listrik, gas dan juga kereta api," jelasnya.

Ridho menambahkan, Pemprov Lampung saat ini juga sedang membangun kawasan industri di Register 1. Sehingga diharapkan program-program dari PGN dapat mensupport kawasan industri tersebut.

    ''Saat ini Pemprov Lampung sedang membangun kawasan industri di wilayah Lampung, sehingga diharapkan program-program dari PGN dapat mendukung pembangunan kawasan industri tersebut," tutupnya.

    Diketahui, audiensi itu turut dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adeham, serta Kadis Perindustrian Lampung Toni Lumban Tobing dan SKPD terkait. (rls/c1/fik)

Pemuda Ujung Tombak Meredam Konflik

Posted: 27 Oct 2015 10:02 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemuda memiliki peran penting menjaga semangat dan kerukunan antarumat beragama. Untuk itu, peran pemuda harus lebih dimaksimalkan. Demikian diungkapkan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Suhaili saat membuka Kemah Pemuda Lintas Agama di Taman Wisata Wira Garden kemarin (27/10).

''Miris jika melihat konflik-konflik yang sedang terjadi. Itu sebagai bukti jika kesadaran bertolerasi antarumat beragama luntur," ucapnya.

Karenanya dia mengimbau agar konflik-konflik seperti harus segera diakhiri. Semua pihak harus kembali mengingat konteks Sumpah Pemuda yakni berbangsa satu.

"Forum ini sangat diperlukan melihat kondisi sekarang ini yakni untuk mendorong aksi bersama yang bersifat advokasi politik dan panuntan nilai kemanusiaan. Selama ini, keharmonisan antarumat beragama ditunjukkan oleh umat beragama di Indonesia," jelasnya.

Ke depan diharapkan, mereka dapat memberikan bantuan dan aksi solidaritas atas panggilan iman sesuai agamanya masing-masing. Dia juga menilai adanya forum-forum lintas agama akan menunjukkan bahwa masalah manusia adalah persoalan bersama. Dia mencontohkan, kasus Rohingya meski kuat dimensi agamanya, sesungguhnya lebih mengarah ke persoalan politik dan rasial.

"Maka, forum umat lintas agama tepat melihat universalitas kemanusiaan meskipun mereka menganut agama yang berbeda-beda tetapi memiliki komitmen dalam mengatasi kasus kemanusiaan," lanjutnya.

Diketahui, Forum Komunikasi Lintas Agama Lampung ini dibentuk, kemarin bersamaan dengan kegiatan Kemah Pemuda Lintas Agama. Kegiatan yang diikuti oleh 270 pemuda dari 14 kabupaten ini diharapkan dapat lebih menumbuhkan paradigma baru bagi para pemuda untuk bersinergi sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. (yay/p1/c1/fik)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar