Sabtu, 24 Oktober 2015

Lapor Ndan, Masih Ada Angkot Bandel

Lapor Ndan, Masih Ada Angkot Bandel


Lapor Ndan, Masih Ada Angkot Bandel

Posted: 23 Oct 2015 09:18 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Program kanalisasi lalu lintas (lalin) di Jl. Teuku Umar, Bandarlampung, kemarin memasuki hari ketiga. Sepanjang pagi hingga siang, cone pembatas masih terpasang mulai kantor BNI hingga Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

Pada lajur kiri, seharusnya hanya dipakai para pengguna motor. Tetapi, pantauan Radar Lampung kemarin siang, lajur itu tak steril.

Masih saja ada angkutan kota (angkot) yang membandel. Angkot tersebut nekat masuk lajur sepeda motor. Akibatnya, arus kendaraan di lajur itu tersendat.

Adi (22), salah satu pengendara motor, mengatakan, adanya kanalisasi justru mempersulit ruang gerak pengendara. Ditambah lagi kalau ada angkot masuk jalur sepeda motor. ''Soalnya kita harus pelan-pelan. Apalagi justru banyak angkot yang masuk lajur kanalisasi," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

Tanggapan berbeda disampaikan Juli Wijayanti (20), pengguna jalan lainnya. Menurut dia, pengendara sepeda motor memang harus masuk lajur kiri. Karena, lajur kiri lebih aman untuk pengendara sepeda  motor. Karenanya, dia mengaku tak ada masalah dengan program kanalisasi yang diterapkan polisi. "Setahu saya sih motor memang di lajur kiri ya, jadi ya nggak masalah sih," ungkapnya.

Namun, pada sore hari, cone pembatas kanal dibersihkan oleh petugas. Kepada Radar Lampung, petugas yang berjaga Brigpol Deni mengatakan, pembukaan kanal itu lantaran tingkat kepadatan yang sudah tak terbendung lagi. "Ya karena kepadatannya sudah nggak terbendung maka pembatas dan cone kami buka untuk mengurai kemacetan," katanya.

Saat dikonfirmasi, Dirlantas Polda Lampung AKBP Prahoro Triwahyono menjelaskan, program kanalisasi masih sebatas tahap sosialisasi. Dia berharap, warga kota akan familiar dengan program ini. Sehingga, nantinya tanpa ada kanal pun pengguna sepeda motor akan masuk ke lajur kiri dengan sendirinya.

"Ya itu masih tahap pengenalan, dengan harapan itu masyarakat akan familier, tanpa anggota pun pemotor akan masuk sendiri ke jalur kanalisasi," katanya.

Menurut Prahoro, kanalisasi akan disosialisasikan hingga 10 November mendatang. Setelah itu, program tersebut dievaluasi. Sehingga, tak tertutup kemungkinan program kanalisasi diterapkan secara permanen.

"Kita lihat dulu, nanti kalau berhasil akan kita permanenkan. Nah, soal itu nanti akan dibicarakan lagi dengan stakeholder baik dengan Dinas Perhubungan dan Pemkot seperti apa nantinya," katanya. (nca/p5/c1/wdi)

Disdik Kota Kaji Calon Kepsek

Posted: 23 Oct 2015 09:17 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandarlampung masih mematangkan usulan 22 calon kepala sekolah (Kepsek) dan Kasi SMK Disdik. Kepala Disdik Bandarlampung Suhendar Zuber menyatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan beberapa pihak. ''Kami terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

    Sebab dari sejumlah nama yang disebut-sebut terjaring, perlu ada kajian lagi. Kajian itu mencakup riwayat dan track record masing-masing calon.

    Suhendar juga enggan mengungkap jadwal kepastian kapan pengangkatan itu. Sebab, lanjutnya, sampai kemarin saja proses tersebut belum rampung.

    "Kita nggak bisa bilang siapa dan kapan pengangkatan itu.  Yang pasti, kita masih terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun pihak terkait dengan nama yang sudah terjaring," katanya.

    Dia juga mengakui, memilih kepsek yang tepat bukanlah persoalan mudah. Sebab itu perlu diteliti secara cermat.

    Diketahui, ada sejumlah sekolah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) Kepala Sekolah. Diantaranya yakni SMPN 24 Bandarlampung.

    Jabatan Kepsek SMPN 24 Bandarlampung  untuk sementara dirangkap oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Tatang Setiadi.

    Tatang ditunjuk menggantikan Helendrasari yang dicopot dari jabatan Kepsek. SMPN 24 Bandarlampung sendiri sebelumnya sempat diguncang mosi tidak percaya atas kepemimpinan Helendrasari.

    Bahkan, para siswa sekolah tersebut sempat menggelar aksi demonstrasi. Disharmonisasi antara siswa, guru dan kepala sekolah kala itu baru terhenti saat Helendrasari dicopot dari jabatannya.

    Lalu, posisi yang kosong juga ada di SMAN 16 Bandarlampung.  Di posisi ini, pelaksana tugas ditunjuk Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) kala itu Riyuzen P. Tuala. Akan tetapi, Riyuzen pada rolling jilid I beberapa waktu lalu digeser menjadi guru di SMAN 12 Bandarlampung. Sementara, jabatan Kabid Dikmen Kota di jabat oleh Eka Afriana. Eka sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdik. (cw9/p5/c1/wdi)  

Dewan Warning Rolling Kepsek

Posted: 23 Oct 2015 09:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Rencana rolling jilid II yang menyentuh level kepala sekolah (Kepsek) ditanggapi kalangan DPRD Bandarlampung. Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso me-warning agar rolling Kepsek mengedepankan kapasitas dan kapabilitas. Dalam penilaiannya, kompetensi personel untuk posisi Kepsek adalah sesuatu hal yang penting. Terutama dalam konteks mewujudkan manajemen sekolah yang baik.

    Karenanya, Imam menaruh harapan Dinas Pendidikan (Disdik) dapat menjaring calon Kepsek sesuai kemampuannya.

    ''Jadi Kepsek itu nggak gampang. Dia harus punya sifat kepemimpinan yang akan membawa sekolah itu baik atau tidak. Dan saya yakin, Disdik tahu betul mana yang layak diajukan dan mana yang tidak," ujar dia kemarin (23/10).

Sebagai hak prerogatif, sambung Imam, Disdik berhak mengajukan sejumlah nama kandidat untuk ke-22 calon Kepsek dan posisi Kasi SMK Disdik.

''Kalau penjaringan sejumlah nama, itu sudah menjadi hak prerogatif Disdik bersama pihak terkait. Dan, kami sebatas pengawas. Tetapi, kami betul-betul menginginkan penjaringan dan pengangkatan calon Kepsek ini bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Melainkan kompetensi personel calon Kepsek itu sendiri," terang dia.

Hal senada dikemukakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Haryanto. Menurutnya, memang tak boleh ada kekosongan kepemimpinan di sekolah. Sebab, dampaknya akan memengaruhi kegiatan belajar mengajar (KBM).

"Tentu kami berharap jangan sampai sekolah ini mengalami kekosongan kepemimpinan karena dapat membuat KBM tidka berjalan maksimal. Terkait pengangkatan cakpesek, tentu yang kita harapkan disdik dapat memilih cakpesek yang terbaik," katanya.

    Menurut dia, ada sejumlah indikator yang bisa dipakai dalam mengajukan cakepsek. Yakni pengalaman mengajar yang cukup, pernah menjabat dalam struktur sekolah atau punya prestasi. Misalnya, pernah menyandang predikat pengajar terbaik. "Jadi track recordnya memang terbukti," tuturnya.

    Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Wali Kota Bandarlampung Sulpakar memberikan sinyalemen akan menggelar rolling jilid II setelah pada Senin (19/10) merombak 52 pejabat di pemkot. Informasi yang beredar, untuk jilid II ini, Sulpakar membidik para Kepsek.

    Informasi itu dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandarlampung M. Umar kemarin. Dia mengatakan, rolling jilid II nanti diperuntukkan mengisi kekosongan 20 Kepsek dan kepala seksi SMK di Dinas Pendidikan Bandarlampung.

    ''Kami tengah mempersiapkan dan mengajukan berkasnya kepada gubernur. Jika memang sudah disetujui, nanti langsung dilakukan pelantikan," katanya.

    Mantan sekretaris BKD Lampung ini menjelaskan, rolling di Pemkot Bandarlampung memang harus mendapat persetujuan gubernur. Sebab, Pj. Wali Kota Sulpakar tidak serta-merta dapat melantik pejabat baru tanpa persetujuan gubernur. Karena saat ini Sulpakar bukan pejabat definitif.

    "Lain halnya dengan wali kota sebelumnya yang dapat langsung melantik, karena merupakan pejabat definitif," jelasnya.

    Umar juga menjelaskan kekosongan kepsek ini disebabkan karena banyak yang telah memasuki masa pensiun. Selain itu juga ada yang disebabkan tersandung masalah seperti di SMPN 24 Bandarlampung dan SMAN 16 Bandarlampung.

    Selain itu, untuk pengisian Kasi SMK Disdik juga harus dilakukan lantaran Krisna Laksmana telah dipromosikan menempati jabatan eselon III sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung. (cw9/p5/c1/wdi)

Target PAD Lampung, Kejar 37 Persen Lagi!

Posted: 23 Oct 2015 09:15 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung masih harus berjibaku untuk bisa merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) Lampung 2015 dari sektor retribusi. Hingga September 2015, tercatat dari 18 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemprov, baru terealisasi Rp4.894.370.021 atau 62,23 persen dari target Rp8.014.152.820. Artinya, pemprov harus mengejar 37,77 persen lagi hingga tutup tahun.

Data yang dihimpun Radar Lampung, capaian tertinggi retribusi PAD di Dinas Kesehatan dengan Rp585.789.000 (78,11 persen) dari target Rp750 juta. Sedangkan terendah ada di Dinas Perkebunan dengan target Rp200 juta dan terealisasi Rp36.169.875 (18,8 persen). (Selengkapnya lihat grafis)

Tak hanya itu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) juga telah diinstruksikan oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri untuk terus memonitoring beberapa SKPD di provinsi ini untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tahun 2015.

Sekretaris Dispenda Lampung Rozali menyatakan kesiapanya dan untuk saat ini juga telah dimulai oleh satkernya. "Kan hasil hearing selain untuk target tercapai pada tahun ini juga tahun depan diminta untuk dilakukan pemaksimalan peningkatan PAD sebagai upaya peningkatan pembangunan Lampung," katanya kemarin.

Maka dari itu, pendekatan dan pertemuan antar satker akan dilakukanya untuk dapat memaksimalkan penerimaan. "Ya tidak maksimalnya juga terjadi di retribusi yang diperoleh. Tapi tidak salah, ini masih bisa dinaikkan. Kan itu juga yang diminta oleh Satker dari Dewan untuk berkoordinasi dengan kami," katanya.

Sehingga, ke depan kata dia, pihaknya akan merasionalkan keinginan DPRD dengan kemampuan dari instansi. "Karena memang yang diajukan Dewan ke intansi belum tentu disanggupi. Kalau dinaikkan tapi potensinya hanya segitu gimana? Tapi insya Allah tercapai," katanya.

Target dari Komisi III DPRD tahun 2016, sambung dia, dari Rp82,39 miliar bisa ditempuh. "Kan, regulasi perekonomian terus berkembang dengan kebijakan pemerintah pusat. Maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan retribusi. Selain itu juga sumber pendapatan terbesar dari sumber pajak," tandasnya.

Sebab, diakuinya sumbangan dari pihak ketiga juga masih minim masuk ke Pemprov Lampung. "Ya baru beberapa BUMN saja yang memberikan kontribusi. Seperti PT Jasa Raharja Rp3 miliar, PT Bukit Asam Rp4,5 miliar. Untuk retribusi lainya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan dengan peroleh Rp8 miliar," katanya.

         Untuk BUMN lainnya, sambung dia, juga akan terus diupayakan. "Contoh Pelindo II, ada pendekatan dan diupayakan memberikan kontribusi seperti pada tahun 2010 sebesar Rp1,25 miliar. Karena Perda dan kebijakan kementrian saat ini masih disalahartikan oleh Pelindo II dan PT Semen Baturaja, seolah ada pelarangan. Jadi, mudah-mudahan kedepan Pelindo II dibawah perhubungan dengan pendekatan dan mau memberikan berkoordinasi," harapnya. (goy/c1/gus)

 

Pemprov Kebut Irigasi dan Bendungan

Posted: 23 Oct 2015 09:15 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung akan mengebut pembangunan irigasi Jabung dan Bendungan Waysekampung. Pada November mendatang, diharapkan angka ganti rugi lahan sudah diperoleh. Dalam rapat koordinasi pembahasan rencana pengadaan tanah Daerah Irigasi Jabung tahap II dan Bendungan Waysekampung di Gedung Pusiban kemarin, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengimbau kepada jajaran SKPD terkait untuk segera membentuk tim dalam perencanaan. Serta berkoordinasi dengan kepala daerah yang dilalui oleh aliran irigasi Jabung dan Bendungan Waysekampung meliputi Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Timur.

"Gubernur meminta untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah yang dilalui aliran irigasi," jelas Asisten I Pemprov Rifki Wirawan, kemarin.

Menurut Rifki, irigrasi akan mengaliri lahan 5.638 hektare. Lalu, meningkatkan produksi beras dari 11.314 ton per tahun menjadi 28.400 ton per tahun. Adapun daerah irigasi Jabung yang terletak pada Lamtim  meliputi Asahan, Numbang Jaya, Mekar Jaya, Adi Rejo, Adi Luhur, Beteng Suri.

Dan kecamatan Pasir Sakti, seperti Mekar Sari, Mulyo Sari, Rejo Mulyo, Purworejo, Kedung Ringin, Sumur Kucing, Labuhan Ratu, Pasir Sakti, dan Ringin Rejo.

Senada disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adeham. Terkait bendungan Waysekampung agar menampung buangan dari bendungan Batutegi agar dapat mengoptimalkan kinerja PLN antara pukul 17.00 – 22.00 WIB yang terbuang ke laut pada jam tersebut. "Juga mencukupi kebutuhan air baku Kota Bandarlampung, Metro, dan Branti sebesar 2.500 liter/detik," tandasnya.

Kepala Bidang Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Mirza Nirwansah mengatakan, sebagian kegiatan telah sampai pada fase penentuan besarnya nilai ganti rugi. "Maka diharapkanya, kegiatan tersebut diharapkan akan selesai pada November mendatang. Beberapa desa pada saat ini telah memasuki tahap penetapan besarnya ganti rugi. Sedangkan beberapa desa lainnya sudah memasuki persiapan pengadaan tanah," jelasnya. (goy/c1/gus)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar