Senin, 19 Oktober 2015

Rencana Pengembangan Bandara Radin Inten II Lamsel

Rencana Pengembangan Bandara Radin Inten II Lamsel


Rencana Pengembangan Bandara Radin Inten II Lamsel

Posted: 18 Oct 2015 11:22 PM PDT

Bertaraf Internasional, Adopsi Kualanamu Medan
Mimpi warga Lampung memiliki bandara bertaraf internasional sepertinya sebentar lagi terwujud. Ini setelah Pemprov Lampung dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelenggarakan nota kesepahaman (MoU) untuk proses perwujudannya. Lalu, seperti apakah rencana wajah baru Bandara Radin Inten II Lampung Selatan (Lamsel) di masa mendatang?

Laporan Wirahadikusumah, BANDARLAMPUNG

PEMPROV Lampung dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak Juni 2012 telah menandatangani MoU tentang pengembangan dan pembangunan Bandara Udara Radin Inten II Lamsel.

MoU bernomor G/454/III.06/HK/2012 dan HK.201/1/14/DRJU-2012 itu dijadikan dasar kedua belah pihak untuk mengembangkan bandara terbesar di Provinsi Lampung tersebut menjadi bandara bertaraf internasional. Targetnya, rencana ini rampung pada 2017.

Hingga kini, upaya untuk pengembangan Bandara Radin Inten II Lamsel terus dilakukan. Terbaru adalah pembebasan lahan yang dilakukan sejak 2011 hingga tahun depan yang dananya bersumber dari APBD Lampung. Sementara, saat ini, Kemenhub juga telah merekonstruksi landasan pacu di Bandara Radin Inten II Lamsel. Rencananya, landasan pacu diperpanjang dari 2.500 meter menjadi 3 ribu meter.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lampung Idrus Effendi melalui Kabid Perhubungan Udara Bambang Sumbogo mengatakan, rencananya pengembangan Bandara Radin Inten II Lamsel akan mengadopsi Bandara Kualanamu Medan.

Untuk mendukung upaya tersebut, pengembangannya juga tidak hanya didukung melalui APBD tetapi juga APBN. Menurutnya, Kemenhub menggelontorkan dana sebesar Rp162 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Bandara Radin Inten II.  Penggelontoran dana itu dibagi menjadi dua termin. Tahun ini digelontorkan Rp62 miliar dan tahun depan Rp100 miliar. Sedangkan, dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai pembebasan lahan.

Dia menjelaskan, pengembangan kapasitas Bandara Radin Inten II Lamsel sudah menjadi kebutuhan yang mendesak karena pesatnya pertumbuhan penumpang dan barang, baik domestik yang terus meningkat termasuk permintaan masyarakat agar ada pelayanan rute luar negeri atau internasional.

Dia membeberkan, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, peningkatan jumlah penumpang cukup signifikan yakni sebesar 65 persen dari 732.135 orang  (2010) menjadi 1.211.083 orang  (2014). Untuk kargo juga mengalami peningkatan yakni sebesar 257 persen dari  1.039.114 kg (2010) menjadi 3.710.911 kg (2014).

Keharusan pengembangan Bandara Radin Inten II Lamsel juga dilakukan lantaran jumlah penduduk di Provinsi Lampung yang mencapai 9,7 juta jiwa, atau  terbanyak ke-2 di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara.

Provinsi Lampung juga memiliki potensi TKI/TKW sebanyak 17.978 orang yang bekerja di luar negeri dan menempati peringkat terbesar nomor 6 di Indonesia serta terdapat 2.173.606 wisatawan per tahun yang masuk ke Lampung terdiri dari 2.136.013 wisatawan domestik dan 37.503 wisatawan asing, sehingga sudah selayaknya memerlukan pelayanan penerbangan luar negeri.

Alasan lainnya, Bandara Radin Inten II Lamsel juga telah 6 tahun berturut-turut melayani embarkasi haji antara sejak 2010 hingga sekarang dengan kuota jumlah jamaah yang diberangkatkan sebanyak 6.282 orang per tahun, sedangkan untuk calon jamaah haji Lampung yang masuk dalam daftar tunggu saat ini lebih dari 80 ribu orang. Sehingga diperlukan waktu 16 tahun lagi untuk memberangkatkan haji yang saat ini dalam masa waiting list.

"Dapat kami jelaskan juga bahwa Lampung memiliki potensi umrah yang cukup besar dengan jumlah jamaah yang diberangkatkan setiap tahunnya sekitar enam ribu orang," paparnya.

Menurut dia, tim pembebasan lahan saat ini sedang bekerja. Pada tahun ini, jumlah luas lahan yang bakal dibebaskan sebanyak 36,5 hektare dengan anggaran sebesar Rp45 miliar. Untuk tahun depan, rencananya luas lahan yang dibebaskan 45 hektare dengan usulan anggaran Rp50 miliar (selengkapnya lihat grafis, Red).

Pada kesempatan itu, Bambang juga membenarkan jika Bandara Raden Inten II Lamsel akan terkoneksi dengan jalan tol Sumatera, stasiun kereta api dan Bus Trans Bandarlampung.

''Lahan parkir dan faktor pendukung lainnya juga bakal dibangun. Dan nantinya, pintu masuk penumpang akan dipindah ke belakang. Ya, mudah-mudahan target pada 2017 Bandara Raden Inten II Lamsel menjadi bandara internasional tercapai," pungkasnya.(p5/c1/whk)


Harus Didukung Kebijakan Ekonomi Daerah

RENCANA pengembangan Bandara Radin Inten II Lamsel menjadi bandara bertaraf internasional harus melihat secara detail tentang demand dan supply.     Faktor demand dan supply ini harus ditempatkan pada dua elemen, yaitu elemen saat ini (current element) dan elemen rencana (planning element). Demikian disampaikan pengamat transportasi Lampung I.B. Ilham Malik melalui pesan Facebook kepada Radar Lampung kemarin (18/10).

Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL) yang kini tengah menempuh pendidikan doktor di Kitakyushu University, Jepang, itu mengatakan, untuk kondisi saat ini, bahkan hingga 5-10 tahun ke depan, sisi demand terhadap penerbangan internasional tidak terlalu besar.

Seperti yang pernah dicoba beberapa maskapai yang membuka rute penerbangan ke Batam saja, untuk memenuhi dugaan/forecasting adanya penumpang pesawat dari Lampung ke Singapura, ternyata rute tersebut tidak feasible/layak dari sisi bisnis penerbangan.

Hal ini menandakan, dengan model pembangunan ekonomi Lampung seperti yang ada saat ini yang ditopang oleh regulasi yang ada maka dapat dikatakan pola pertumbuhan kebutuhan penerbangan internasional tidak akan terlalu besar.

"Karena seberapa besarkah jumlah penumpang dari Lampung atau Singapura, Lampung-Malaysia, Lampung-Bangkok, Lampung-Thailand dan sebagainya? Pasti sangat kecil," kata penerima beasiswa Pemerintah Jepang Monbukagakusho MEXT 2015 ini.

Anggota Bidang Riset Urban And Transportation Planning ini melanjutkan, jumlah penumpang yang ada mungkin hanya untuk rute Lampung-Singapura namun jumlah penumpangnya tidak akan mampu memenuhi tingkat keterisian kursi pesawat secara minimum.

"Jika ini yang terjadi, maka secara core bisnis, maskapai akan merugi ketika membuka rute internasional tersebut. Jadi saya ingin mengatakan bahwa membangun infrastruktur transportasi tanpa melihat sisi demand, maka hal tersebut sangat bisa dilakukan, namun akan menimbulkan pemborosan secara finansial dari sisi ekonomi nasional," paparnya.

Apalagi, terus dia, jika berbagai infrastruktur ini hanya untuk memfasilitasi penerbangan haji, tanpa ada kebijakan pembangunan ekonomi yang luar biasa besar, mungkun keinternasionalan bandara ini tidak akan optimal.

Untuk itu, pemprov dan seluruh pemkot/pemkab harus merumuskan sistem ekonomi dan investasi seperti apa yang akan dianut dan dijalankan di Lampung yang akan membuat masyarakat Lampung sejahtera dan secara ekonomi daerah akan sangat besar skalanya.

"Karenanya, pemprov/pemkab/pemkot harus memfasilitasi para ahli ekonomi dan pembangunan Lampung untuk duduk bersama dan merumuskan secara detail semua hal yang perlu dilakukan agar ekonomi Lampung bisa tumbuh pesat dan cepat. Dari situ akan muncul demand terhadap infrastruktur transportasi," ucapnya.

Disitulah, kata dia, kemudian pemerintah menyuplainya dengan membangun berbagai jenis infrastruktur transportasi. Salah satunya adalah bandara internasional. Selama konsep dan kebijakan ekonomi Lampung tidak diubah dan ditata ulang, maka segala macam pembangunan infrastruktur tidak akan membawa manfaat besar.

Dia menambahkan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana bandara memang tetap perlu dilakukan, namun soal internasionalisasi bandara harus didukung kebijakan ekonomi daerah yang juga berorientasi internasional.

Jika tidak, imbuh dia, maka akan sia-sia dan hanya akan sekadar ada bandara internasional saja. "Indonesia sudah punya banyak sekali contoh bandara internasional yang tidak berfungsi selayaknya bandara internasional. Padahal uang negara yang sudah dibenamkan di bandara tersebut sudah sangat banyak. Contoh bandara yang tidak optimal adalah bandara di Jogjakarta, Semarang, dan Bandung," pungkasnya. (whk/p5/c1/whk)

BBPOM Klaim Sudah Action

Posted: 18 Oct 2015 11:20 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Beredarnya isu makanan olahan daging seperti bakso yang mengandung boraks akhirnya menggerakkan pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung. Kepala Bidang Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen BBPOM Bandarlampung Hartadi mengklaim pihaknya telah melakukan pemeriksaan rutin terkait kandungan berbahaya dalam makanan yang beredar di masyarakat.

    ''Itu kan sudah menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami untuk melakukan pengawasan terhadap makanan," ujarnya kemarin (18/10).

    Terlebih, jika pihaknya mendapatkan laporan terkait adanya isu pencemaran makanan. Dia pihaknya akan langsung melakukan sampling serta uji coba.

    "Kami memang ada kok pemeriksaan secara rutin. Namun berapa datanya yang sudah ter-sampling memang saya tidak ingat," jelasnya.

    Namun, dia mengatakan jika sejauh ini pemeriksaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan, belum membuahkan hasil. Artinya isu yang beredar selama ini belum terbukti.

    Hartadi menambahkan, meski tugas pengawasan ini merupakan tugas dari BBPOM Lampung. Namun dalam upaya pengawasan di lapangan seharusnya juga dibantu dari dari pihak lainnya.

    "Kami minta masyarakat juga untuk membantu melakukan pengawasan, selain itu juga instansi pemerintah daerah yang terkait lainnya," lanjutnya.

    Disinggung terkait adanya kendala yang menghambat kinerja BBPOM selama ini, Hartadi dengan tegas membantah. Menurutnya selama ini pihaknya tidak pernah terganjal kendala.

    "Tidak ada kendala kok, apalagi masalah dana. Semua pemeriksaan berjalan lancar," tandasnya.

    Sayangnya saat ditanya kapan akan turun lapang untuk melakukan pemeriksaan, Hartadi belum memberikan jawaban yang pasti.

Diketahui, peredaran boraks yang semakin mudah ditemui di pasaran dan dijual bebas kerap dimanfaatkan oknum pedagang makanan untuk olahan dagangannya.

Karena itu, instansi terkait seperti Dinas Kesehatan (Diskes) serta Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) diminta meningkatkan pengawasan terhadap bahan pangan yang dijual di masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso mengatakan, seharusnya Diskes dan BBPOM tidak perlu menunggu gaduh, baru action. ''Ini sudah gaduh, tapi belum action! Seharusnya kan intensitas pemeriksaan pangan ditingkatkan. Misalnya sebulan dua kali, karena penjual pangan itu banyak. Lihat saja di kota ini," katanya.

Selain itu, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bandarlampung juga bisa melakukan pengetatan izin toko yang menjual boraks.

''Biar nggak disalahgunakan. Karena toko kan nggak mau tahu, yang penting untung. Jadi langkahnya peredaran izin ini yang harus diawasi dan diperketat," sarannya.

Imam berharap, BBPOM dan Diskes Bandarlampung secara lingkup kecil bisa langsung melakukan pemeriksaan. "Periksalah makanan yang mengandung boraks. Jangan menunggu ribut lagi ke depannya. Masyarakat kan butuh kepastian kemanan dan kenyamanan dalam hal pangan," tandasnya.

Senada disampaikan pengamat kebijakan publik Dr. Ahmad Suharyo. Menurutnya, harus ada pengendalian secara terus-menerus secara intensif tentang pengedaran dan penggunaan boraks.

"Jadi boraks tidak boleh dijual bebas. Harus di tempat tertentu saja dan penggunaannya pun harus jelas. Karena kalau dilarang juga tidak baik mengganggu siklus ekonomi," katanya.

Karenanya, disarankan ada pengendalian dari BBPOM bersama pemerintah daerah agar tidak sampai disalahgunakan untuk pangan dengan tujuan agar tahan lama. "Jadi yang merugikan konsumen ke depannya dapat diminimalisasi. Itulah gunanya pengendalian secara serius," pungkasnya. (yay/p5/c1/whk)

Fly Over atau Underpass?

Posted: 18 Oct 2015 11:20 PM PDT

Studi Kelayakan Perlintasan KA Jalan Sultan Agung
BANDARLAMPUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung berencana melakukan studi kelayakan di rel kereta api (KA) yang melintas di Jalan Sultan Agung, Bandarlampung, pada tahun ini. Rencananya, di jalan tersebut dibangun lintas alternatif seperti fly over atau underpass.

Sekretaris Dishub Lampung Minto Raharjo mengatakan, rencana ini merupakan salah satu program dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Pemerintah provinsi (pemprov) juga akan memperjuangkan dana dari pemerintah pusat untuk membangun pintu perlintasan KA.

''Usulan kami, tahun depan dapat membangun enam pintu perlintasan kereta api di enam titik di provinsi ini," kata Minto. Pembangunan ini juga akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivisi Regional III.2 Tanjungkarang.

''Ini sekaligus sudah diusulkan tahun ini untuk studi kelayakan underpass atau flyover di Jl. Sultan Agung," katanya. Hasil studi kelayakan akan menjawab pembangunan yang pas di Jl. Sultan Agung, apakah perlintasan rel tersebut pantas dibangun flyover atau underpass.

"Jadi Jalan Sultan Agung ini juga menjadi prioritas agar mengurai kemacetan. Tapi ingat, ini masih studi. Setelah ketahuan flyover atau underpass, baru dianggarkan. Kalau sudah dianggarkan, nanti diserahkan ke Dinas Bina Marga," tuturnya.

Rencana tentang peralihan jalur rel KA dalam kota ke daerah bypass tersebut, kata dia, sebenarnya sudah berlangsung sejak 2002. "Sekarang pun sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui balainya untuk Rejosari dan Tarahan," kata dia.

Hal tersebut dimaksud agar beban melintas KA di dalam kota bisa berkurang. "Tapi kita menyadari dana kita terbatas, maka supaya cepat dan diutamakan, kita berupaya bagaimana caranya bisa terlaksana. Yakni dengan investasi pusat sebanyak-banyaknya turun ke Lampung," tandasnya.

Namun, Kepala Dishub Lampung Idrus Effendi mengatakan, untuk pembangunan dari hasil studi kelayakannya masih menunggu pelebaran Bandara Radin Inten II selesai dan menjadi bandara internasional. Pemerintah pusat saat ini baru meluncurkan Rp160 miliar untuk pembangunan bandara.

Saat ini, dana sebesar itu masih baru terserap Rp60 miliar. Sehingga, Rp100 miliar dikembalikan ke pemerintah pusat. "Nah, tahun depan masih diluncurkan ke bandara dari pemerintah pusat Rp200 miliar. Dana tersebut di luar pembebasan lahan Rp40 miliar," terangnya.

Selain itu, pada tahun depan akan ada perluasan Bandara Pekon Serai, Pesisir Barat sepanjang 30 meter dengan digulirkannya dana Rp50 miliar. "Sekarang ini kan baru seluas 1.600 x 500 meter bandaranya. Jadi nantinya masuk ke bandara tersebut melalui jalan provinsi," ujarnya.

Tahun depan juga akan digulitran laut kawasan terpadu mandiri (KTM) pelabuhan di Mesuji dan Tulangbawang. Yakni, Wiralaga, Sidang (Mesuji), dan Rawapitu (Tulangbawang).

"Saat ini sisi darat sudah bagus. Tinggal pembuatan landai dan perlu dilakukan pengerukan. Sehingga diusahakan tahun depan tol laut sudah bisa berjalan di lokasi ini. Ini sedang kita invetarisir. Karena ini prioritas dari Lampung yang akan diajukan melalui APBN," tandasnya. (goy/c1/dna)

Optimalkan PAD, Dispenda Gandeng BPKP

Posted: 18 Oct 2015 11:19 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung terus mengupayakan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Lampung.

Sekretaris Dispenda Lampung A. Rozali mengatakan, BPKP akan mengalkulasi sumber PAD di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam realisasi PAD. ''Jadi nanti BPKP melihat, apakah target PAD di SKPD tersebut bisa ditingkatkan atau tidak," ujarnya.

Digandengnya BPKP juga sekaligus untuk pendampingan terhadap masing-masing SKPD dalam menerapkan sistem laporan keuangan accrual basic.

"Langkah menggandeng BPKP juga untuk meminimalisir temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan)-nya. Apabila yang ditemukan sedikit, berarti langkah pendampingan oleh BPKP ini benar," ungkapnya.

Pria berkacamata ini juga membeberkan realisasi PAD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung per September 2015. (selengkapnya lihat grafis, Red). Capaian dari target yang ditetapkan sudah melebihi di atas 50 persen. Baik dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah serta sumber pendapatan lainnya.

"Ya, mudah-mudahan di akhir tahun nanti, target yang telah kita tetapkan tercapai," pungkasnya. (whk/c1/dna)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar