Jumat, 08 Januari 2016

Awalnya Kejang-Kejang, Lalu Tumbang, Ternyata...

Awalnya Kejang-Kejang, Lalu Tumbang, Ternyata...


Awalnya Kejang-Kejang, Lalu Tumbang, Ternyata...

Posted: 08 Jan 2016 02:36 AM PST

radarlampung.co.id- Mayat wanita berumur 40-an tahun ditemukan dalam posisi tertelungkup di depan toko beras Jaya Indah Jl. Bukit Tinggi, Bambu Kuning, Tanjungkarang Pusat, Jumat (8/1) siang.

Menurut salah satu pedagang Batu Cincin di pasar bambu Kuning, Nano (47), setelah salat jumat dirinya mendapat cerita dari istrinya, Nia (47).

Menurut Nia, wanita itu sedang berjalan namun seperti orang yang terkena penyakit ayan atau epilepsi, yakni kejang-kejang. Tak lama, wanita itu tumbang dalam keadaan tertelungkup.

"Dari informasi istri saya, saya langsung mendatangi wanita yang sudah dalam keadaan tertelungkup itu. Saat saya balikkan badan wanita tersebut, terdapat lendir disekitar mulutnya dengan membawa plastik asoy yang berisi sabun, sisir, dan shampoo," ucapnya.

Kepala Sentral Pelayanan Terpadu Polsek Tanjungkarang Barat Aiptu Tobi Adam menjelaskan ciri-ciri mayat tanpa identitas itu diperkirakan berumur 40-an tahun, memakai baju garis hitam-hitam dan celana legging motif kembang-kembang bewarna hitam dan merah serta rambut pendek lurus.

"Mayatnya ditemukan dalam keadaan tertelungkup," ucap Tobi.

Selanjutnya mayat wanita itu dibawa ke RSUDAM. Dari visum diketahui wanita itu meninggal karena sakit.

"Tidak ada tanda-tanda kekerasan dibagian luar, jadi dia meninggal diduga karena sakit," kata petugas forensik, RSUDAM Amri Tuah Manik.

Ciri-ciri fisik wanita itu antara lain, rambut panjang 23 cm lurus berwarna pirang, usia sekitar 40-an tahun, tinggi 155 cm, berat badan 55 Kg, gigi ketiga rahang kiri atas patah, warna kulit sawo matang.

"Bagi masyarakat yang kehilangan keluarganya silahkan hubungi ke bagian forenasik RSUDAM," Kata Alkausar petugas forensik RSUDAM. (nca/adi)

Geger, Ada Mayat di Pasar Bambu Kuning

Posted: 08 Jan 2016 12:27 AM PST

radarlampung.co.id-  Pedagang dan pembeli di Pasar Bambu Kuning Bandarlampung geger.  Wanita berusia sekitar 40 tahunan yang tanpa identitas ditemukan meninggal dunia, Jumat (8/1) sekitar pukul 12.30 WIB. Mayat itu dalam posisi tertelungkup di depan Toko Beras Jaya Indah.

"Saya pertama kali melihat mayat tanpa identitas ini usai Salat Jumat. Kira-kira wanita tersebut berumur 40 tahun," kata salah satu pedagang Batu Cincin di pasar bambu Kuning, Nano (47), kepada radarlampung.co.id.

Menurutnya, ia tidak pernah melihat wanita paru baya tersebut di seputaran pasar bambu kuning.

"Saya setiap hari jualan batu cincin, tidak pernah melihat wanita itu disini," ucapnya. (nca/adi)

Radar Lampung Paling Konsisten Soroti Pelayanan Publik

Posted: 08 Jan 2016 12:23 AM PST

BANDARLAMPUNG - Ombudsman RI perwakilan Lampung membeber pelayanan publik di provinsi ini masih di bawah standar. Sepanjang Maret 2013 hingga Desember 2015, tercatat 108 laporan yang masuk ke Ombudsman RI perwakilan Lampung. Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Ombudsman RI perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto mengungkapkan, yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah pemerintah kabupaten/kota dengan 49 laporan. Kemudian BUMN/BUMD (24 laporan), pemerintah provinsi (12 laporan), Kementerian Agama (3 laporan), Kementerian Kesehatan (3 laporan), RSUD (3 laporan), sekolah negeri (2 laporan), dan beberapa instansi lainnya.

Sementara dalam bidang kesehatan, menurut David, keluhan banyak datang dari pelayanan publik di BPJS dan rumah sakit. Untuk rumah sakit yakni RSUD Waykanan, Kotabumi, Menggala, dan RSUDAM. Sedangkan rumah sakit swasta yakni Urip Sumoharjo dan Imanuel.

Keluhan untuk BPJS yakni dari wilayah Bandarlampung, Waykanan, Kotabumi, Metro, dan Tulangbawang. Sedangkan untuk infrastruktur jalan, keluhan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota Bandarlampung, Waykanan, Lampung Utara, Metro, dan Tulangbawang.

Selain memaparkan kinerja akhir tahun tersebut, Ombudsman juga mengungkap data presentase beberapa media cetak dan online yang telah membantu pihaknya untuk pemberitaan terkait pelayanan publik.

''Media ini concern menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Dan fokus menyoroti ketimpangan dalam pelayanan publik serta mengutamakan warga," kata David dalam ekspose kinerja akhir tahun yang digelar Ombudsman RI perwakilan Lampung di kantornya yang berada di Jl. Wayketibung, Pahoman, Bandarlampung, kemarin (7/1).

Untuk media cetak, Radar Lampung mendapatkan persentase terbanyak, yakni 23,7 persen. Disusul Tribun Lampung 21 persen dan Lampung Post 18 persen.

David menambahkan, dari laporan yang masuk tercatat angka tertinggi yakni untuk laporan pelayanan publik di bidang kesehatan sebanyak 16 laporan, pendidikan (12 laporan), dan infrastruktur (11 laporan).

    Ia mengatakan, besarnya jumlah laporan yang masuk tersebut disebabkan kurangnya komitmen kepala daerah setempat untuk berkomitmen terkait pelayanan publik bagi masyarakat. Serta tidak adanya pengawasan yang melekat dari masyarakat terkait pelayanan publik itu sendiri.

    "Tidak hanya kepala daerahnya saja, masyarakat juga diminta untuk bisa melakukan pengawasan terhadap komitmen yang diberikan oleh suatu kepala daerah terkait pelayanan publik," ungkapnya kepada awak media, kemarin.

    Ia melanjutkan, ketika pengawasan dilakukan dan komitmen terkait pelayanan publik telah berjalan dengan baik. Maka, komplain yang datang dari masyarakat juga bisa di minimalisir. Kendati demikian, David menjelaskan, banyaknya komplain yang masuk juga belum tentu disebabkan karena pelayanan publik yang buruk. "Ada beberapa laporan yang masuk ke kita, ketika dicek ternyata tidak berkaitan dengan pelayanan publik. Bisa jadi, karena masalah tindak pidana dan lain hal," tambahnya.

    Sebaliknya, menurut David, sedikitnya laporan yang masuk juga tidak menjadi jaminan bahwa pelayanan publik telah diberikan dengan baik kepada masyarakat. Bisa jadi, ungkap David, hal itu dikarenakan sikap apatis dari masyarakat yang tidak perduli akan hal tersebut, atau sebagian masyarakat malah masih merasa takut untuk melaporkan hal tersebut.

    "Ada masyarakat yang malas untuk komplain masalah pelayanan publik ini, kemudian ada juga yang bersikap apatis dan tidak perduli. Ada juga yang malah takut untuk lapor ke Ombudsman," katanya.

    Ketiga faktor tersebut, kata dia, yang juga memengaruhi rendahnya tingkat laporan masyarakat terkait pelayanan umum. Baik kepada kepala daerah yang membuat komitmen, maupun kepada Ombudsman sendiri.

Karenanya, lanjut dia, pihaknya kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum. Tujuannya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengawasan agar pelayanan publik bisa berjalan dengan semestinya. David juga menjamin, Ombudsman juga akan menjaga kerahasian identitas dari pelapor tersebut.

    "Satu hal yang perlu menjadi catatan masyarakat. Bahwa bagi masyarakat yang ingin melapor, kami akan merahasiaman indentitasnya. Sehingga, masyarakat bisa melapor dengan aman," tukasnya.

    Lebih jauh, David menyampaikan, adapun yang menjadi indikator penilaian buruknya pelayanan publik di Lampung salah satunya banyaknya kasus yang kerap terulang, baik dari pemerintahan daerah yang sama maupun tahun yang sama.

    ''Misalnya dalam satu laporan pelayanan di bidang kesehatan pernah ditangani Ombudsman di tahun lalu, pada tahun ini ternyata terulang kasus yang sama dan di bidang yang sama. Ini kan berarti tidak ada kemajuan dari pelayanan publik itu," tandasnya. (ega/c1/ary)

Warga Nglurug DPD RI

Posted: 08 Jan 2016 12:19 AM PST

BANDARLAMPUNG – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Bersatu (FKMB) Kotabaru-Rawalaut nglurug ke kantor perwakilan DPD RI kemarin (7/1). Kedatangan mereka guna meminta bantuan kalangan legislator membatalkan pembangunan tembok beton oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI.

Kedatangan mereka diterima oleh anggota Komisi IV DPD RI Andi Surya dan anggota Komisi III DPRD Lampung Tony Eka Chandra. Setelah mendapatkan penjelasan dari warga, pada prinsipnya baik Andi Surya dan Tony Eka Chandra mendukung upaya warga menolak pembangunan pagar beton di sepanjang bantaran rel kereta api.

''Mereka beralasan tanah itu milik negara, padahal yang namanya milik negara itu adalah hak milik seluruh rakyat," kata Tony saat berbicara di hadapan warga.

Untuk itu, dia meminta pihak PT KAI atau Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI tidak mengklaim tanah negara menjadi milik mereka. ''Jangan lupa, PT KAI atau Dirjen Perkeretaapian bisa berjalan karena bantuan rakyat. Pembiayaan mereka yang berasal dari APBN itu semua asalnya dari rakyat," ujarnya.

Dia menambahkan, seharusnya setiap dasar hukum yang digunakan oleh pihak pembangun tembok tersebut tidak menyalahi UUD 1945. Terlebih jika dasar hukum yang mereka gunakan banyak merugikan warga.

Terkait masalah pengamanan oleh pihak aparat, Tony kembali menegaskan para warga tidak perlu merasa takut. Sebab menurutnya, para petinggi aparat penegak hukum pada umumnya justru berlaku sopan terhadap rakyat.

"Jadi untuk apa takut, kalau memang tidak salah. Tapi ingat, tidak boleh sekalipun anarkis," lanjutnya.

Senada Andi Surya menegaskan akan terus membantu dan mengawal upaya warga. Menurutnya, baik pihak pemerintah pusat atau pemerintah daerah seharusnya tidak mengabaikan kepentingan warga.

"Kami pastikan pembangunan akan dihentikan sementara sampai adanya kesepakatan," janjinya.

Diketahui, Ketua FKMB Khotib Hasan menjelaskan alasan mereka menolak pembangunan tembok ini antara lain, memisahkan silaturahmi antarwarga Kotabaru-Rawalaut.

Padahal para warga telah berada disana sejak 1960 silam. Selain itu, warga Kotabaru juga terhalang untuk beribadah. Karena masjid yang mereka gunakan berada di wilayah Rawalaut. "Anak-anak kami juga bersekolah di Rawalaut. Jika pagar itu dibangun, mereka harus memutar sekitar 4 km untuk sekolah," keluhnya.

Kemudian yang lebih miris lagi, hingga saat ini tidak ada kesepakatan terkait ganti rugi terhadap lahan atau rumah yang terkena pembangunan pagar beton tersebut. Padahal pagar setinggi tiga meter itu dibangun dengan jarak lima meter dari rel, sepanjang enam km dari Stasiun Tanjungkarang-Garuntang. ''Praktis banyak rumah warga yang kena. Tetapi belum ada kesepakatan, mereka malah terus membangun," pungkasnya. (yay/p1/c1/fik)

Kampung KB Segera Di-launching

Posted: 08 Jan 2016 12:17 AM PST

Direncanakan Akhir Januari
BANDARLAMPUNG – Program Kampung Keluarga Berencana (KB) terus dimatangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini rencananya di-launching akhir Januari nanti.

Di level nasional, program ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Sementara di Provinsi Lampung, program yang diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk ini akan di-launching oleh Gubernur M. Ridho Ficardo.

"Nanti, peresmian tingkat provinsi akan dilakukan langsung oleh pak gubernur pada akhir Januari setelah berkoordinasi dengan pak presiden," kata Asisten III Bidang Kesejateraan Rakyat (Kesra) Lampung Ellya Muchtar, kemarin (7/1).

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya program kampung KB tersebut akan disinergikan dengan program Gerbang Desa Saburai yang sudah lebih dahulu dicanangkan oleh Pemprov Lampung.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Universitas Lampung (Unila) agar dapat juga disinergikan dengan salah satu program mata kuliah yang bersentuhan langsung pada masyarakat desa.

"Tadi ada masukan dari Unila untuk memasukan program kampung KB ini dengan program KKN (kuliah kerja nyata) yang ada di Unila. Jadi, bisa semakin memantapkan program ini," katanya.

Ellya optimistis, program itu akan berjalan sukses layaknya program KB di era 90-an. Sebab, Ellya menilai, program KB di Provinsi Lampung sudah berjalan sesuai yang diharapkan. "Tahun sebelumnya, angka kelahiran di Lampung lebih tinggi dari nasional, sedangkan tahun ini sudah menurun. Artinya, sudah ada kemajuan dari program ini," terangnya.

    Senada, Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Lampung Paulina mengatakan, program ini akan dijalankan secara bertahap. Pihaknya akan memilih masing-masing satu desa di setiap kabupaten/kota yang ada di Lampung. "Kita akan coba secara bertahap. Untuk awal, akan ada satu kampung KB di tiap kabupaten," sebutnya.

    Adapun, desa yang telah terpilih di 15 kabupaten/kota di antaranya Desa Tanjungjaya, Palas, Lampung Selatan; Desa Gunungagung, Terusannunyai, Lampung Tengah; Desa Gunungraja (Sungkai Barat, Lampung Utara); Kotakarang (Telukbetung Timur, Bandarlampung); dan Desa Melarsari (Pagardewa, Lampung Barat).

    Kemudian, Desa Bandar Ajijaya (Gedungaji, Tulangbawang); Pekon Balak (Wonosobo, Tangamus); Hadimulyo Barat (Metro Pusat, Metro); Desa Pakuanaji (Sukadana, Lampung Timur); Desa Bukitgemuruh (Waytuba, Waykanan); Desa Pulau Pahawang (Margapunduh, Pesawaran); Desa Sukoharjo IV (Sukoharjo, Pringsewu); Desa Sungaicambai (Mesuji Timur, Mesuji); Pagardewa (Tulangbawang Barat); dan Waysinda (Karyapenggawa, Pesisir Barat).

    Sebelumnya, BKKBN mulai mengadakan evaluasi pada tahun 2016. Harapannya, agar program KB bisa mulai digalakkan lagi. Salah satunya dengan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

    Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menjelaskan, mulai dari kependudukan ada kuantitas yang harus dikendalikan agar tidak terjadi ledakan penduduk. "Sebab, suksesnya ekonomi tidak akan ada artinya kalau masih ada ledakan penduduk yang tidak dapat dikendalikan," katanya dalam konferensi pers, Rabu (6/1).

    Selain itu, dari segi kualitas penduduk ada mobilitas penduduk yang harus dikendalikan. Seperti, pengendalian variabel kelahiran yang disebut KB. Cara pengendaliannya, menurut Surya, yakni dengan menunda masa kelahiran, mensosialisasikan usia nikah minimal bagi wanita 21 tahun dan pria 25 tahun.

    Dengan memberi jarak kelahiran minimal 3 tahun, lanjut Surya, dapat memberikan waktu bagi ibu untuk dapat memberikan asi eksklusif bagi bayinya. Selain itu, BKKBN juga sedang menggalakkan program kampung KB, untuk membangun desa dari pinggiran. "Kampung KB itu merupakan program pembangunan langsung yang menyentuh kerakyatnya," tandasnya. (ega/c1/fik)

’’Peran Pengelola Perumahan Lemah!’’

Posted: 07 Jan 2016 11:44 PM PST

BANDARLAMPUNG – Masalah tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) salah satu perumahan elite di Kota Tapis Berseri ikut menjadi sorotan kalangan DPRD Bandarlampung. Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, masalah keterlambatan pembayaran PBB ini menunjukkan lemahnya peran serta pengelola perumahan.

''Logikanya, jika pemilik rumahnya bisa terlambat atau lalai membayar PBB, bagaimana kinerja pengelola perumahan di sana? Berarti tidak mendukung upaya pembangunan pemerintah dong," tandasnya.

Selain itu, dia juga menyarankan harus ada semacam tanda bukti saat pemberian surat pemberitahuan pembayaran PBB. Sebab terkadang, pihak Dinas Pendapatan Daerah mengaku telah memberikan surat, namun si pemilik justru tidak merasa menerima. ''Sebab miris sekali jika pembangunan kita terhambat lantaran masih adanya tunggakan," lanjutnya.

Terpisah, anggota Komisi II Barlian Masnyur juga turut menyoroti masalah ini. Menurut dia, rendahnya PAD dari sektor pajak cukup memprihatinkan. Padahal, banyak potensi yang bisa digali untuk menambah pendapatan daerah.

''Banyak yang menunggak PBB, bahkan nilainya miliaran. Selain PBB, pajak restoran dan reklame itu juga banyak yang lolos," sesalnya.

Diberitakan sebelumnya, persoalan tunggakan PBB PT Asenda Bangun Persada –developer Perumahan CitraGarden– menyeret Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Telukbetung Timur (TbT).

UPT Dispenda TbT mengaku ada dua faktor mengapa PBB PT Asenda Bangun Persada sulit ditagih. Yakni rumitnya menembus sistem keamanan dan pengabaian surat instruksi.

Hal itu dikemukakan Kepala Bagian TU UPT Pendapatan TbT Nurdinsyah Rabu (6/1). Dia membenarkan pihaknya menemui beberapa kesulitan saat penagihan PBB. ''Ada beberapa perumahan yang bermasalah tunggakan karena memang sudah kolaps," ungkapnya.

    Sementara untuk perumahan besar seperti CitraGarden, pihaknya harus berurusan dengan pihak keamanan terlebih dahulu saat akan melakukan penagihan. Tidak hanya untuk penagihan, bahkan sekadar buat mengantarkan tanda bukti pembayaran PBB, mereka harus menunggu pihak keamanan menghubungi pemilik rumah.

    ''Dan itu pun kami diantar ke rumahnya satu-satu. Pembantunya pun tidak mau buka pintu jika tidak ditelepon dulu oleh pemiliknya," terusnya.

    Selain itu, lanjutnya, sebagian besar para pemilik rumah bukan merupakan warga Bandarlampung. Sehingga rumah dalam keadaan kosong. Demikian juga pemilik lahan kosong, yang ternyata berdomisili di luar kota.

    "Di samping itu, kami juga telah meminta bantuan kepada pihak pengelola, tapi ya sama saja. Disitulah memang kami merasa kesulitan saat menagih PBB di perumahan," tandasnya.

    Padahal setiap ada keterlambatan pembayaran PBB, ada besaran denda yang harus dibayar. Yakni dua persen dari nilai pajak setiap bulannya.

    Terpisah Lurah Bakung, Telukbetung Barat Hamidi Bahrien membantah jika ada aparat pemerintahan melakukan pembiaran terhadap tunggakan PBB perumahan CitraGarden. "Tidak ada yang namanya pembiaran, kami selalu mengirimkan surat untuk mengingatkan pembayaran PBB, tapi ya tidak pernah dibayar," ujarnya.

    Dia menjelaskan jika kawasan perumahan CitraGarden terbagi menjadi dua. Yakni kawasan kelurahan Bakung dan Kelurahan Negeriolok Gading.

    Sebelumnya, Pemkot menyatakan bakal bertindak tegas jika perusahaan itu tak bersedia membayar tunggakan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam. Untuk langkah awal, pemkot akan melakukan pendekatan persuasif agar perusahaan mau membayar tunggakan. ''Tetapi jika membandel, kami akan gunakan aparat. Biarkan jaksa yang mengambil keputusan," tandasnya.

    Dari informasi yang diperoleh Radar Lampung, PT Asenda Bangun Persada menunggak PBB selama dua tahun. Total tunggakannya Rp493 juta. Rinciannya pada 2014 menunggak Rp312,5 juta dan pada 2015 Rp181 juta.

    Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, General Manager PT Asenda Bangun Persada Rudi Setiawan mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun, ia memastikan bakal mengeceknya. Rudi juga belum memastikan kepastian nilai tunggakan tersebut. Karena masih akan dibicarakannya secara internal. (yay/p3/c1/fik)

Kadishub Siap Berdayakan Juru Parkir

Posted: 07 Jan 2016 11:41 PM PST

BANDARLAMPUNG – Para juru parkir Pasar Tugu, Tanjungkarang Timur, bisa sedikit tersenyum. Sebab, Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung mengatakan siap menyerap sekitar 25 juru parkir di pasar tersebut sebagai pegawainya.

Hal ini diungkapkan Kepala Dishub Bandarlampung I Kadek Sumarta kemarin. ''Salah satu masukan kami terkait pembangunan tembok pembatas itu adalah menyerap juru parkir yang ada di sana sebagai pegawai kami," katanya.

Kadek menjelaskan, berdasarkan studi Dishub Bandarlampung, pembangunan tembok Pasar Tugu berpotensi menjadikan Jl. Hayam Wuruk macet. Apabila pembangunan tidak segera dirampungkan dan kendaraannya tak segera ditata. ''Makanya perlu segera ada peralihan ke pihak ketiga. Kalau dibeton dindingnya dan tetap dipegang juru parkir, dikhawatirkan tetap macet di sana," katanya.

Sementara, Sekkot Bandarlampung Badri Tamam juga menyatakan pembanguan pagar tembok bertujuan supaya pasar Tugu lebih tertib dan rapi. ''Tidak salah pengembang melakukan hal itu. Kita kan mau pasar-pasar di kota ini lebih rapi dan tertib," ujarnya saat ditemui di kompleks pemkot.

Terpisah, Alay alias Ferry Sulistio, direktur utama PT Prabu Makmur, mengatakan, sejauh ini kondisi Pasar Tugu sudah kondusif. Dia berharap pembangunan dinding itu selesai Februari mendatang. ''Setelahnya langsung kami serahkan kepada pihak ketiga pengelolaan parkir di Pasar Tugu," katanya.

Sementara itu, para juru parkir Pasar Tugu mengaku sudah pasrah terhadap pembangunan pagar tembok di pasar tersebut. Sebab, upaya penolakan mereka justru tak mendapat dukungan dari Pemkot Bandarlampung.

Dairobi, salah satu petugas parkir, mengatakan, pihaknya telah berusaha maksimal untuk mencegah pembangunan. Seperti meminta bantuan pihak DPRD. Namun, hasilnya tetap nihil. ''Ya sudahlah, mau gimana lagi. Namanya orang kecil. Cuma bisa pasrah dengan kebijakan pemerintah," ujarnya seraya berharap supaya pihak pemkot dapat berlaku adil kepada para petugas parkir, mengingat lahan parkir itu telah menjadi ladang penghasilan mereka selama puluhan tahun. (yay/p3/c1/fik)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar