BELI DI SHOPEE

Senin, 11 Januari 2016

Gubernur Dorong Percepatan Pembangkit Listrik

Gubernur Dorong Percepatan Pembangkit Listrik

Gubernur Dorong Percepatan Pembangkit Listrik

Posted: 11 Jan 2016 03:00 AM PST

radarlampung.co.id- Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, terus berupaya menjadikan Provinsi Lampung sebagai daerah yang mandiri energi. Langkah ini, diharapkan bisa mendorong sektor sektor perekonomian lain berkembang.

Tujuannya agar tingkat perekonomian Lampung bisa semakin berkembang. Salah satu yang kini menjadi fokus utama adalah  peningkatan ketenagalistrikan di wilayah Provinsi Lampung.

"Listrik merupakan infrastruktur vital yang mempunyai efek berantai dalam mendorong pembangunan. Oleh sebab itu, kami terus berupaya untuk mengatasi kekurangan pasokan yang selama ini terjadi," jelas Ridho setelah melakukan pembicaraan dengan salah satu perusahaan listrik swasta nasional di Jakarta, Senin (11/1).

Saat ini, kemampuan pembangkit di wilayah Lampung adalah sebesar 561 Megawatt dan kemampuan transfer dari Sumatera Selatan 294 Megawatt. Sementara kebutuhan Listrik pada saat beban puncak mencapai 855 Megawatt. Meskipun belum terjadi defisit listrik, namun kondisi ini belum memenuhi syarat ketahanan ketenagalistrikan di wilayah sebesar 30% saat beban puncak.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  (RUPTL) yang dikeluarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Lampung, proyeksi kebutuhan Listrik di Lampung hingga tahun 2019 adalah sebesar 1.393 Megawatt.  

Dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 538 Megawatt. Untuk itu sangat dibutuhkan terbangunnya pembangkit-pembangkit listrik baru agar kebutuhan listrik di Provinsi Lampung segera terpenuhi. (rls/adi)

2016, Kondisi Jalan 70 Persen

Posted: 11 Jan 2016 01:18 AM PST

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi (pemprov) untuk segera melaksanakan program kerja 2016 secara cepat dan tepat sasaran. Orang nomor satu di pemerintahan Lampung tersebut juga meminta agar segenap aparatur memaksimalkan kinerja di bidang pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana pembangunan yang menunjang peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sebagai tidak lanjut dari instruksi tersebut, Kepala Dinas Bina Marga (DBM) Lampung Budhi Darmawan mengatakan, hingga 2016, kondisi jalan di provinsi ini sudah mencapai 70 persen. Itu jika sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Budhi juga mengatakan, masih mengusahakan agar persentase jalan mulus di Lampung bisa terus meningkat, meski anggaran yang diberikan untuk pembanguna infrakstruktur tidak sebesar tahun lalu.

"Kita masih terus usahakan agar bisa jadi 75 persen, walaupun anggaran yang diberikan menurun dari tahun sebelumnya. Kita tetap upayakan agar jadi 75 persen," tegasnya.

Sekadar diketahui, total anggaran pembangunan infrakstruktur yang diberikan pada 2015 mencapai Rp945 miliar. Namun, pada 2016 hanya diberikan sebesar Rp600 miliar. Kendati demikian, Budhi optimistis anggaran tersebut akan dapat meng-cover dana perbaikan jalan pada 2016.

Budhi mengatakan, gubernur telah meminta untuk mempercepat tender-tender. Karenanya, dalam waktu dekat segera mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP). Prosesnya akan didahului perencanaan dan pengawasan. Serta, beberapa pekerjaan dengan jangka waktu panjang segera dilelang.

"Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini prosesnya mulai dari perencanaan dan pengawasan. Tetapi untuk keseluruhan akan kita lakukan secara bertahap mulai Januari," tandasnya.

Lebih jauh dijelaskanya, untuk proses pengadaan telah mulai dilakukan. "Untuk  fisik yang akan kita dahulukan ada dua, dalam waktu dekat ini harus dilakukan. Tetapi yang lainnya juga tidak terlalu jauh dari itu, akan segera kita lakukan pelelangan," paparnya.

Terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Lampung Adeham mengatakan, telah melakukan pertemuan pada Rabu (6/1), dengan mengumpulkan sejumlah dinas-dinas terkait. Seperti DBM, Dinas Kesehatan hingga RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

"Sudah ada pertemuan agar tender-tender dari masing-masing dinas itu bisa segera diusulkan, insyallah dalam minggu-minggu ini sudah diusulkan semua," pungkasnya. (ega/dna)

Usulan UMK dan SK Waydadi Diteken di Jakarta?

Posted: 11 Jan 2016 01:17 AM PST

BANDARLAMPUNG - Usulan upah minimum kabupten/kota (UMK) di dua kabupaten, yakni Lampung Selatan (Lamsel) dan Waykanan, belum ditandatangani gubernur hingga Minggu (10/1). Padahal, tenggat waktu terakhir penandatanganan ke dua usulan tersebut yaitu Kamis (14/1).

Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar mengatakan, itu terjadi lantaran Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sedang dinas luar. "Memang belum ditandatangani. Soalnya, pak gubernur memang sedang sibuk dan masih dinas di Jakarta," ungkapnya saat dihubungi, kemarin.

Ia melanjutkan, tidak hanya kedua usulan UMK tersebut yang masih belum ditandatangani. Namun SK untuk pelepasan lahan Waydadi, Sukarame, Bandarlampung, juga masih menunggu untuk ditandatangani oleh gubernur.

"SK itu sudah diserahkan, tetapi karena gubernur memang belum berada di Lampung, jadi masih menunggu juga," tambahnya.

Kendati begitu, Zulfikar mengatakan, akan berusaha agar usulan UMK serta SK Waydadi tersebut bisa segera ditandatangai oleh gubernur. "Ini kabarnya, SK Waydadi dan usulan UMK itu akan dibawa ke Jakarta hari ini atau besok (kemarin atau hari ini, red) agar bisa segera ditandatangani oleh gubernur. Kita tunggu saja nanti," tukasnya.

Sebelumnya, nota dinas untuk kedua usulan tersebut sudah dikeluarkan sejak akhir Desember 2015. Tepatnya untuk Lamsel pada 29 Desember  dan Waykanan pada 31 Desember.

Sementara untuk besaran yang diusulkan masing-masing kabupaten itu, disebutkan Zulfikar, yakni Lamsel Rp1.800.500 dan Waykanan Rp1.790.000.

''Tetapi belum turun (SK-nya). Mungkin belum ditandatangani oleh bapak (gubernur). Sebab, beliau memang sedang sibuk sepertinya," ungkap dia.

Zulfikar menambahkan, selain menyerahkan nota dinas untuk kedua usulan UMK tersebut, Biro Hukum juga telah menyerahkan SK gubernur tentang penetapan tarif upah pekerja bongkar muat barang subsektor sortasi, pergudangan, dan pertokoan.

"Bersama dengan nota dinas untuk usulan UMK Lamsel, kemarin. Kami juga menyerahkan SK gunernur tentang tarif upah pekerja bongkar muat, tanggal 29 Desember 2015," tambahnya.

Ia menjelaskan, sama halnya dengan UMK, tarif upah pekerja bongkar muat barang tersebut mengalami pembaharuah setiap tahunnya. Tahun ini, tarif tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,51 persen dari upah sebelumnya.

"Jadi itu tarif untuk se-Lampung, untuk para buruh angkut yang ada dipasar dan pertokoan. Kerena mereka juga menuntut kenaikan. Saya lupa besarannya untuk tahun lalu, tetap tahun ini mengalami kenaikan sebesar 11,51 persen," ujarnya.

Sebelumnya, di saat enam kabupaten/kota sudah bisa menerapkan upah baru buruh bulan ini, Lamsel dan Waykanan masih terkendala. Meski demikian, Zulfikar memastikan gubernur tetap memprioritaskannya.

Ia  mendapat kabar bahwa usulan UMK dari dua kabupaten tersebut baru diserahkan dari Disnakertrans kepada gubernur. Kendati demikian, Zulfikar tidak mengetahui secara pasti apakah usulan itu sudah ditandatangani oleh gubernur atau belum.

''Untuk yang Waykanan dan Lamsel itu, saya dapat kabar kalau akan diserahkan langsung dari Disnakertrans ke pemprov. Tetapi, saya tidak tahu itu sudah ditandatangani atau belum. Karena kan kemarin-kemarin bapak (gubernur) sedang sibuk dengan beberapa kegiatan," ungkapnya.

Tercatat baru enam kabupaten/kota yang sudah diteken UMK-nya oleh Ridho. Yakni Bandarlampung, Metro, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Nilai UMK yang telah disetujui dan ditandatangani gubernur itu dituangkan dalam surat keputusan (SK). Yaitu Bandarlampung dengan SK Gubernur No. G/615/III.O5/HK/2015 yang ditetapkan Rp1.870.000, Lampung Timur (G/613/III.O5/HK/2015) Rp1.763.100, Tulangbawang (G/617/III.O5/HK/2015) Rp1.771.200, dan Tulangbawang Barat (G/616/III.O5/HK/2015) Rp1.792.100.

Kemudian Lampung Tengah (G/612/III.O5/HK/2015) Rp1.770.620 dan Metro (G/614/III.O5/HK/2015) Rp1.764.000. (ega/dna)

Bandarlampung Butuh 3.500 ASN

Posted: 11 Jan 2016 01:16 AM PST

Dalam Lima Tahun Kedepan
BANDARLAMPUNG – Kendati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan –RB) memutuskan moratorium penerimaan CPNS masih diberlakukan, Pemkot Bandarlampung tetap mengajukan penambahan PNS.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandarlampung M. Umar, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Bandarlampung hingga lima tahun ke depan sebanyak 3.500 orang.

"Jadi, kami tetap mengajukan ke Kemenpan RB," ujarnya kemarin.

Dia mengatakan, pengajuan itu sudah disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan. Yaitu umum, kesehatan, dan guru. Menurutnya ketiga formasi itu yang paling penting.

Mantan Sekretaris BKD Pemprov Lampung ini melanjutkan, dari pengajuan yang dikirimkan sejak Agustus lalu, hingga kini pihaknya belum menerima jawaban. Ia mengungkapkan, pengajuan yang sama sempat ditolak pada 2013.

"Permasalahannya saat itu karena anggaran belanja pegawai kita di atas 50 persen. Sementara syaratnya di bawah 50 persen. Ini perlu dimaklumi, karena untuk kabupaten dan kota itu luar biasa anggaran gaji pegawainya, termasuk guru," paparnya.

Dia mengungkapkan, untuk guru di Bandarlampung jumlahnya luar biasa, dari 12 ribu ASN, 700 di antaranya adalah guru. "Nah, kalau pemprov kan nggak ada guru," jelas Umar.

Kendati jumlahnya banyak, namun untuk formasi guru menurutnya sangat mendesak sebab banyak guru yang sudah dan akan pensiun. "Terutama guru SD. Karenanya kita sangat berharap usulan disetujui, tapi semuanya ada kebijakan di menteri. Kita sudah melakukan analisisnya sesuai dengan kebutuhan kita," ungkapnya.

Dia menambahkan, dari hasil analisis itu, untuk lima tahun ke depan,  ada sekitar 1000 lebih guru yang dibutuhkan. "Ya, kita hanya bisa menunggu bagaimana kebijakan pusat menyikapi kebutuhan ASN ini," pungkasnya.(yay/whk)

Disnaker Butuh Tenaga Fungsional Penyalur Kerja

Posted: 11 Jan 2016 01:14 AM PST

BANDARLAMPUNG – Upaya pengentasan pengangguran terus dilakukan Pemkot Bandarlampung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Salah satunya upaya yang akan dilakukan adalah dengan menyalurkan calon pekerja ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan baru. Selain mengurangi jumlah pengangguran di kota ini, tujuannya juga untuk mempermudah para pencari kerja di Bandarlampung mendapatkan pekerjaannya.

Kendati begitu, rencana tersebut belum bisa dilaksanakan secara sempurna, sebab menurut Kadisnaker Bandarlampung Saad Asnawi pihaknya tidak ada tenaga fungsional pengantar kerja.

"Ya, hingga saat ini kami belum ada tenaga fungsional yang bertugas menyalurkan pekerja ke perusahaan-perusahaan," katanya.

Dia menjelaskan, fungsi tenaga fungsional itu adalah menyalurkan langsung warga Bandarlampung yang berniat kerja ke perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini.

"Jika ada tenaga fungsional kan bakal lebih mempermudah warga yang akan mencari kerja, di samping mereka mencari sendiri secara professional, Disnaker memiliki tenaga fungsional yang dapat menyalurkan calon pekerja," paparnya.

Saad mengaku, pihaknya sudah mencoba mengusulkan tenaga fungsional ke pemkot melalui Badan Pendidikan dan Latihan (Bandiklat), namun pegawai tidak ada yang berminat.

"Ya, semestinya di drop saja, apalagi kami juga kan keterbatasan pegawai," terangnya.

Dia menambahkan, untuk tenaga fungsional penyalur kerja juga harus mempunyai kemampuan berhubungan serta memiliki relasi yang baik dengan berbagai perusahaan.

"Kalau tidak memiliki kemampuan berelasi dan kaku dengan perusahaan bagaimana akan membantu orang?" tukasnya.

Dia mencontohkan di kota-kota besar seperti Jakarta memang sudah ada tenaga fungsional seperti itu untuk menyalurkan para pekerja.

"Seperti jika ada saudara kita yang akan kerja di Jakarta, di samping pekerja itu mencari di internet ataupun media massa, pencari kerja itu pun bisa datang ke Disnaker setempat dan tanya siapa tenaga fungsional pengantar kerjanya, nanti tenaga fungsional itu punya relasi di perusahaan, karena kerjaannya itu untuk mencari relasi ke perusahaan," jelasnya.

Namun, imbuh Saad, bagi pencari kerja yang akan di salurkan ke perusahaan-perusahaan harus mempunyai skill dan memiliki riwayat hidup yang baik.

"Ya sesuai skill, tetap profesional dalam menyalurkan para pencari kerja dan dilihat riwayat hidupnya yang tidak sembarangan," pungkasnya.(yay/whk)

Awas, Kota Banyak Jambret!

Posted: 11 Jan 2016 01:09 AM PST

DI tengah pembangunan Bandarlampung yang semakin melesat, masih tersimpan kecemasan warganya. Beberapa ruas jalan di rasa tidak lagi aman lantaran kerap terjadi penjambretan. Sehari sebelum malam tahun baru., Atiya, warga Telukbetung Utara tengah melintas di Jl. dr. Warsito sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya di jalan menurun depan halaman korpri Pemprov Lampung.

Laporan Yayu Suhaesti, BANDARLAMPUNG

Sales Promotion Girl (SPG) pada salah satu supermarket di Bandarlampung ini memang berencana hendak pulang ke rumah.

Awalnya tidak ada yang janggal dalam perjalanannya. Sebab biasanya dia memang selalu melintas di jalan tersebut. Kebetulan saat itu dia pulang agak larut malam karena ada pekerjaan lembur.

"Tiba-tiba motor saya dihampiri orang yang berboncengan. Tas saya diambil. Saya cuma bisa diam karena saya shock waktu itu," katanya.

Tya, -sapaan akrabnya- hanya bisa menangis dan langsung pulang ke rumah. Dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ingat dengan ciri-ciri penjambret. Akhirnya dia hanya bisa pasrah.

"Tas saya itu isinya dompet, surat-surat berharga. Handphone ada di kantong saya. Tapi tetap saja itu membuat saya jadi was-was, saya tidak lagi berani pulang lewat situ," lanjutnya.

Kasus sama juga terjadi pada Dea dan Apriyanti. Kebetulan pada hari yang sama, namun waktu kejadian yang berbeda yakni pukul 19.00. Lokasi kejadian pun berada di Jl. Yos Sudarso, tepatnya didepan Hotel Pasific.

"Saya kebetulan mau mengantar Dea berangkat kerja ke daerah Sukaraja. Waktu itu kami bersama dengan teman kami yang lain juga, jadi ada dua motor waktu kami berangkat," ujar Apriyanti, warga Jl. Selat Malaka, Panjang Utara ini.

Karena saat itu motor mereka berjalan beriringan, Apriyanti dan Dea tidak curiga saat ada sebuah motor merapat. Sebab mereka menyangka itu adalah teman mereka yang hendak bercanda.

"Tapi ternyata itu orang lain, motor saya dihampiri dan tas teman saya (Dea) langsung ditarik," ungkapnya.

Apriyanti mengatakan, kala itu sempat terjadi tarik menarik, tetapi karena kalah kuat, akhirnya tas milik Dea berhasil dibawa kabur.

Akibat kejadian itu, Dea menderita kerugian hampir Rp3 juta. Sebab di dalam tasnya berisi tiga buah hanphone, yakni Blackberry Q10, Oppo Joy dan Samsung serta beberapa peralatan makeup.

"Khawatir jadi kalau mau pergi-pergi, nggak aman lagi kalau mau ke mana-mana. Tolonglah, Pak Wali," ujarnya.

Selain kasus penjambretan, pencopetan juga masih marak terjadi. Tepatnya di Gg. Lorong King (Loking). Sofia, warga Sungai 8, Sukarame ini mengaku pernah mengalami kecopetan saat berbelanja.

"Saya pernah kecolongan di sana waktu berbelanja. Memang sih kabarnya memang sering banyak copet dan waktu saya lengah, dompet saya hilang," katanya.

Bahkan pekerjaan pencopet itu nampaknya sudah tidak asing bagi para pedagang sekitar. Mereka seolah mengetahui oknum-oknum pencopet, namun enggan membeberkannya karena takut.

Hal itu diungkapkan salah satu pedagang aksesoris yang menolak dikorankan namanya. Kepada wartawan koran ini, dia mengingatkan untuk menjaga tas setiap berbelanja di sana.

"Tasnya taruh di depan mbak, nanti dilihat sama orangnya (pencopet). Ada lah orangnya, saya nggak berani bilang. Hati-hati saja," pungkasnya. (yay/whk)


Wanita dan Tempat Sepi Jadi Target

MARAKNYA penjambretan di Bandarlampung seharusnya sudah mendapatkan perhatian dari Pemkot Bandarlampung maupun aparat keamanan.

Sebab, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kasus penjambretan. Di antaranya karena kondisi kesejahteraan. "Ya, tidak bisa dipungkiri jika faktor ekonomi menjadi alasan utama penjahat melancarkan aksinya. Karenanya masalah ini dulu yang harus dituntaskan," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta kemarin (10/1).

Selanjutnya karena melihat lokasi yang rawan terjadi tindak penjambretan. Biasanya lokasi yang sepi menjadi tempat sekelompok oknum penjambret untuk mencari korban.Terlebih jika korban merupakan wanita.

"Jadi warga juga harus mulai jeli, terutama wanita. Lebih baik hindari melewati lokasi yang sepi. Sebab bisa jadi memang sudah jadi incaran," ungkapnya.

Meski secara garis besar angka kejahatan di Bandarlampung menurun, namun tingkat keamanan harus tetap ditingkatkan. Terutama bagi masyarakat itu sendiri. Upaya keamanan seperti Siskamling, baiknya tidak hanya pada malam hari, tetapi juga siang hari.

"Tempat-tempat sepi dan gelap itu harus difokuskan, Beri lampu biar terang. Pemkot juga harus sosialiasasi terkait lokasi rawan tersebut, supaya masyarakat paham, daerah mana saja yang rawan di kota ini," sarannya.(yay/whk)

LBH Dorong Polda Bentuk TGPF

Posted: 10 Jan 2016 08:20 PM PST

radarlampung.co.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung menggelar konferensi pers di Mapolda Lampung, Senin (11/1).  Konferensi pers itu sebagai tindak lanjut pengusutan perkara alm. Tarmuji, warga Pesisir Barat. Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Bandarlampung Muhammad Ilyas mengatakan, pihaknya akan memberikan kertas rekomendasi kepada kepolisian dalam hal ini polda.

"Rekomendasi tersebut berdasarkan investigasi dan kajian hukum LBH Bandarlampung," kata Ilyas.

Isi kertas rekomendasi juga terdapat beberapa poin penting. Yang antara lain LBH Bandarlampung mendorong polda untuk membongkar kematian Tarmuji secara utuh dalam rangka penegakan hukum, membuat dan membentuk team gabungan pencari fakta (TGPF).

Ilyas melanjutkan, LBH Bandarlampung melihat kematian Tarmuji penuh dengan kejanggalan dan terdapat dugaan penyiksaan. (dna/adi)
at

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

BELI DI SHOPEE

New

Memuat...