Kamis, 14 Januari 2016

Ini Pesan Khusus Kakak Kepada Adik

Ini Pesan Khusus Kakak Kepada Adik


Ini Pesan Khusus Kakak Kepada Adik

Posted: 14 Jan 2016 08:35 AM PST

radarlampung.co.id - Brigjen Edward Syah Pernong yang kini bertugas sebagai staf ahli Kapolri memiliki pesan khusus kepada Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin.

Menurut Pernong, selama tujuh bulan menjabat Polda Lampung, ‎dia selalu merumuskan kebijakan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat bersama Ike.

Begitu telegram rahasia tentang pergantian kapolda oleh kapolri terbit pada 31 Desember 2015, Pernong ke Makassar untuk bertemu Ike yang saat itu menjabat Wakapolda Sulawesi Selatan dan Barat.

"Kami berembuk sebagai adik-kakak. Kami menekankan kearifan lokal dan hubungan baik dengan masyarakat. Serta menjadikan masyarakat jaringan kita untuk kontrol dan pengendalian kehidupan sosial," kata Pernong yang merupakan kakak sepupu Ike, pada pisah sambut Kapolda Lampung, Kamis (14/1).

Menurut Pernong, kepolisian akan terpaku kepada kekuatan masyarakat sebagai kekuatan polisi. "Polisi akan datang untuk melayani. Oleh sebab itu, penguatan-penguatan akan terjadi," ujarnya.

Di tangan Ike, Pernong menilai akan ada dinamika baik, kontribusi luas dan inovasi-inovasi yang akan dibangun oleh jajaran polda. Khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. ‎(dna/adi)

Pemprov Terkendala Lahan Gardu Listrik

Posted: 14 Jan 2016 01:00 AM PST

BANDARLAMPUNG - Pemerintah sebagai tempat mengadu masyarakat mencoba memberikan alternatif solusi bagi ketersediaan kebutuhan listrik yang semakin besar dari waktu ke waktu. Di antaranya melakukan kerja sama dengan PT Sumberdaya Sewatama. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung juga telah berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan ketimbang pembangkit listrik energi fosil lainnya.

Hal itu diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Lampung Adeham kemarin (13/1). Diungkapkannya, kerja sama tersebut baru saja dilakukan. Sehingga saat ini pihaknya masih harus menentukan tindak lanjut dari kerja sama yang telah disepakati itu.

Antara lain dengan mulai memikirkan tempat di mana pembangunan gardu listrik baru tersebut. ''Tahapannya masih panjang untuk kerja sama itu. Karena masih harus ditindaklanjuti lagi. Kemudian menentukan tempatnya (gardu, Red) di mana. Lalu nanti gasnya bagaimana," paparnya.

Karena itu, lanjut Adeham, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas kerja sama kelistrikan ini secara teknis. Demikian juga usai melakukan pertemuan, diharapkan PT Sumberdaya Sewatama bisa segera meninjau lokasi mana yang tepat untuk pembangunan secara teknis.

"Nanti, kita akan lakukan pertemuan dulu. Baru bisa meninjau dimana kira-kira lokasinya yang pas," tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur M. Ridho Ficardo terus berupaya menjadikan Lampung sebagai daerah yang mandiri energi.

Orang nomor satu di Pemprov Lampung ini melakukan kerja sama dengan PT Sumberdaya Sewatama selaku salah satu badan usaha penyedia jasa kelistrikan di Indonesia, Senin (11/1).

Langkah ini diharapkan bisa mendorong sektor-sektor perekonomian lain untuk mulai berkembang. Dengan tujuan tingkat perekonomian Lampung bisa semakin berkembang pula.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Lampung Taufik Hidayat mengatakan, sementara MoU (memorandum of understanding) yang dilakukan tersebut baru sebatas untuk memulai kerja sama. Itu dimulai dengan analisis kajian dan kelayakan oleh PT Sumberdaya Sewatama.

Kendati demikian, kerja sama tersebut belum sampai membahas terkait berapa jumlah tenaga kelistrikan yang akan diterima wilayah Lampung.

''Belum sampai bahasan tenaga kelistrikan, sebab masih dalam tahapan kajian. Nanti dikaji dan dianalisis, di mana akan didirikannya. Kemudian baru kesepakatan dengan PT PLN. Baru setelah itu lanjut dengan bentuk fisik pembangunannya," papar dia.

Diketahui, saat ini kemampuan pembangkit di wilayah Lampung adalah sebesar 561 Megawatt dan kemampuan transfer dari Sumatera Selatan sebesar 294 Megawatt.  Sementara, kebutuhan Listrik pada saat beban puncak mencapai 855 Megawatt.

Meskipun belum terjadi defisit listrik, namun kondisi ini belum memenuhi syarat ketahanan ketenagalistrikan di wilayah sebesar 30% saat beban puncak. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  (RUPTL) yang dikeluarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Lampung, proyeksi kebutuhan Listrik di Lampung hingga tahun 2019 sebesar 1.393 Megawatt. 

Dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 538 Megawatt. Untuk itu sangat dibutuhkan terbangunnya pembangkit-pembangkit listrik baru agar kebutuhan listrik di Provinsi Lampung segera terpenuhi.

Deputi Manajer Hukum dan  Humas PT PLN (Persero) Distribusi Lampung I Ketut Darpa mengatakan, terkait kondisi kelistrikan Lampung saat ini mencapai 856 megawatt (MW) dan belum mengalami defisit.

Sementara jika terjadi gangguan, hal itu bukan disebabkan adanya defisit. ''Jika ada gangguan, itu bukan karena defisit, tetapi kondisi alam," tuturnya.

Terkait kerja sama yang dilakukan gubernur, pihaknya menilai program tersebut harus diwujudkan. ''Keseriusan ini harus didukung. PLN akan menanggapinya dengan positif, bukan sebagai pesaing perusahaan," pungkasnya. (ega/c1/ary)

Diskes Salahkan Proses Hibah Lama

Posted: 14 Jan 2016 12:52 AM PST

BANDARLAMPUNG - Terbengkalainya speedboat yang rencananya digunakan sebagai puskesmas keliling (pusling) mendapat tanggapan dari Kasi Promosi Kesehatan (Promkes) dan Humas Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung dr. Asih Hendrastuti.

Menurutnya, sering terjadinya hal demikian karena proses hibah dari pihak yang melakukan pengadaan kepada pihak penerima hibah terlalu lama. Sehingga ujung-ujungnya, armada yang seharusnya dapat dioperasikan tertunda lantaran proses hibah yang belum selesai.

Misalnya, terang Asih, pada proses pemberian bantuan atau hibah dari kementerian kepada kabupaten/kota. Harus didahulukan proses serah-terima, baru pengelola aset daerah bisa melakukan operasional yang disiapkan dari daerah kabupaten/kota penerima hibah tersebut.

''Jadi kalau belum ada proses hibah atau serah-terima, kabupaten/kota yang diberikan bantuan masih merasa kalau itu bukan milik mereka," tukasnya.

Karena itu, lanjut dia, belum ada dana operasional yang dialirkan untuk pusling tersebut. Sebab, pemerintah daerah hanya akan mendanai operasional yang memang jelas adalah aset kabupaten/kota.

Dilanjutkannya, berdasarkan data yang dimiliki oleh Diskes Provinsi Lampung. Empat armada pusling perairan yang ada saat ini, masing-masing berada di Puskesmas Simpang Pematang, Mesuji sebanyak 2 unit, sementara sisanya masing-masing satu unit di Puskesmas Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel), dan di Puskesmas Padang Cermin, Pesawaran.

"Tetapi kami tidak memiliki info jelas, apakah armada tersebut masih beroperasi seluruhnya atau tidak. Sebab, Diskes hanya bersifat menerima data bahwa di Lampung ada empat pusling perairan. Jika ada penyalah gunaan pusling tersebut, tentu akan ditindak lanjuti oleh Kementerian pusat, selaku yang mengadakan hibah itu," tandasnya.

Sebelumnya, speedboat yang rencananya diplot sebagai puskesmas keliling (pusling) di sejumlah daerah pesisir di Lampung tidak bisa difungsikan. Hingga saat ini, kapal-kapal tersebut hanya tertambat di pantai.

Kasi Promosi Kesehatan (Promkes) dan Humas Diskes Lampung dr. Asih Hendrastuti menanggapinya. Ia mengakui program ini semata-mata karena lepas dari pengawasan.

''Hal tersebut bisa saja terjadi karena pemerintah pusat hanya menyalurkan bantuan, tetapi bisa jadi tidak menyesuaikan dengan kondisi perairan di wilayah tersebut,'' ungkapnya.

Menurut dia, dari data yang dimiliki Diskes Lampung menyebutkan ada empat kapal yang digunakan sebagai pusling. Yakni tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan dua kapal berada di Mesuji.

Kendati demikian, Asih belum berani memastikan berapa armada yang tetap beroperasi hingga kini. ''Karena kebetulan saya belum pegang datanya," ujar dia.

Selain menggunakan armada perairan, pusling juga menggunakan armada darat. Berdasarkan data tahun 2013, disebutkan ada sebanyak 281 puskesmas yang tersebar di provinsi Lampung.

Dari jumlah tersebut, memiliki sebanyak 268 armada pusling darat. Sementara sisanya, menggunakan ambulan yang berjumlah 13 unit. "Kalau untuk pusling kita ada 268 armada, dari 281 puskesmas. Nah, sisanya itu menggunakan ambulan," tuturnya.

Dijelaskan Asih, pusling dan ambulan sendiri memiliki perbedaan fasilitas dan fungsi. Pada pusling, biasanya hanya digunakan sebagai pemberi layanan primer kepada masyarakat secara berkeliling, sedangkan ambulan digunakan sebagai armada untuk merujuk pasien.

''Tentu kalau ambulans itu lebih lengkap. Di dalamnya ada alat-alat medis. Tetapi kalau untuk pusling hanya menyediakan obat-obatan. Sebagai sarana yang mendekatkan masyarakat pada layanan kesehatan," ujarnya. (ega/c1/ary)

Lawan Kemenhub, Warga Pasang Bambu Runcing

Posted: 14 Jan 2016 12:46 AM PST

Minta Pendampingan LBH Bandarlampung
BANDARLAMPUNG – Puluhan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Bersatu (FKMB) Bandarlampung nglurug ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung kemarin (13/1). Kedatangan mereka untuk menguasakan permasalahan pembangunan tembok beton oleh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI ditangani secara hukum.

Ketua FKMB Bandarlampung Khatib Hasan mengatakan, tindakan ini mereka tempuh lantaran rekomendasi untuk penghentian sementara pembangunan tembok tidak direspons. Padahal, rekomendasi itu merupakan hasil kesepakatan antara warga dan DPRD Lampung serta DPD RI pada Kamis (7/1).

''Saat itu Pak Andi Surya dan Tony Eka Chandra juga langsung turun lapangan. Bahkan sampai mereka ke sana pun, pekerja tetap membangun, karena menurut mereka yang bisa menghentikan hanyalah menteri," katanya.

Pada kesempatan kemarin, ia juga mengungkapkan penderitaan yang dialami warga. Menurutnya, penggalian tembok sudah banyak yang mengenai rumah warga. Bahkan ada beberapa rumah yang dikhawatirkan akan roboh karena terkena lintasan galian.

Terlebih pada saat musim hujan seperti ini, tanah galian dan material yang ditumpuk sembarangan menyebabkan banjir dan mengenai rumah warga. Kemudian ada beberapa jalan yang sengaja dibuat untuk akses pemadam kebakaran, justru malah tertutup akibat tembok tersebut.

"Kami sangat menderita karena adanya pembangunan ini. Galian tanah itu ada di depan pintu rumah kami, bayangkan jika memang sudah ada temboknya. Begitu buka pintu langsung ketemu tembok. Tidak ada akses untuk keluar," keluhnya.

Diketahui, tembok yang akan dibangun adalah setinggi 3 meter. Rinciannya 2,5 meter tembok beton dan 50 cm berupa kawat berduri.

Selain itu mereka juga menduga adanya politik adu domba yang digunakan. Misalkan untuk masalah pengukuran yang tidak adil. Untuk daerah Kelurahan Kotabaru diukur tiga meter dari rel, sedangkan Kelurahan Rawalaut diukur empat meter. Sehingga beberapa sempat hampir terjadi cekcok antar warga sendiri.

Kemudian untuk para pekerja penggalinya sengaja direkrut dari warga sekitar rel tersebut. Para warga tersebut diimingi dengan penghasilan besar dari kontraktor. Padahal warga yang direkrut tersebut tadinya berprofesi sebagai tukang becak, tukang burung, dan pekerjaan lainnya yang tidak berhubungan dengan bidang pertukangan.

"Itu yang membuat di antara kami juga semakin ada kesenjangan. Sudah ada politik adu domba di sini, supaya kami terpecah belah. Mereka sudah seperti penjajah," ungkapnya.

Karena itu, terus dia, saat ini warga telah menutup akses jalan masuk untuk pekerja yang akan menggali. Mereka juga berencana membuat bambu runcing yang akan dipasang di masing-masing rumah. Ini sebagai simbol perlawanan.

Sementara, Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Bandarlampung Muhammad Ilyas yang menerima kedatangan warga berjanji mendampingi untuk menuntaskan permasalahan ini.

"Masalah ini merupakan masalah struktural. Sehingga warga memang harus mendapatkan pendampingan dan jaminan hukum dari pengacara," ujar Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Bandarlampung Muhammad Ilyas kemarin.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya akan mengkaji dan mencari ramuan hukum yang tepat untuk penanganan masalah ini. Namun, ia tetap meminta kepada warga untuk tetap bersatu. Karena kekuatan sebenarnya ada pada warga.

Menurutnya, beberapa alternatif akan ditempuh LBH, di antaranya class action atau legal standing. Itu setelah mereka mendapatkan ramuan hukum yang tepat.

"Tidak hanya KAI saja yang punya UU, warga juga dilindungi UU. Warga juga membayar PBB untuk bangunan dan tanah yang mereka tempati. Tidak bisa seenaknya saja diusik," tegasnya.

Ilyas juga menyoroti Pemkot Bandarlampung yang terkesan mengabaikan nasib warganya. Padahal sebagai pihak yang paling berwenang, pemkot seharusnya memasang badan paling depan saat warganya terganggu.

"Sudah jelas pembangunan tembok ini tidak ada gunanya. Jauh dari kesan keamanan. Malah dikhawatirkan seperti di Jakarta, temboknya roboh dan menelan korban," sesalnya. (yay/p3/c1/whk)

Hiu Terjaring Nelayan di Pantai Sukaraja

Posted: 13 Jan 2016 10:09 PM PST

TEMPAT Pelelangan Ikan (TPI) Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras, Bandarlampung, sontak heboh kemarin (13/1). Penyebabnya, beberapa nelayan setempat tidak sengaja menjaring seekor ikan hiu. Informasi ini didapat Radar Lampung melalui video yang di-upload di YouTube kemarin.

Dalam video itu, terlihat para nelayan berjibaku berusaha melepaskan hiu dengan panjang sekitar lima meter dari jaring yang dipasang nelayan. Di video berdurasi 2 menit 30 detik itu juga terlihat hiu tersebut mengibas-ibaskan ekornya. Sirip hiu juga terlihat jelas dari bibir pantai.

Kendati demikian, para nelayan tidak gentar dengan aksi hiu tersebut. Mereka tetap berusaha menyelamatkan hiu dengan berusaha melepaskannya dari jaring. Informasinya, hiu tersebut akhirnya berhasil dilepaskan kembali ke pantai.

Diketahui, peristiwa hiu terjaring nelayan memang sering terjadi. Pada pertengahan tahun lalu, warga Pantai Wawaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Pacitan juga menjaring hiu.

Ikan masuk jaring Jumari dan dua rekannya itu tidak sembarangan. Yakni, seekor hiu putih berbobot sekitar 200 kilogram dengan panjang 2,5 meter Ketika melaut di sekitar Pantai Wawaran, tepatnya sekitar 300 meter dari bibir pantai yang menyerupai teluk, Jumari merasakan keanehan pada jaringnya.

''Tiba-tiba ketika jaring diangkat terasa berat sekali. Kami bertiga berusaha mengangkatnya, namun tidak kuat,'' ujarnya ketika ditemui di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tamperan kala itu. Jumari mencoba mengecek jaring miliknya, siapa tahu tersangkut karang. Namun, mereka kaget ketika melihat hiu putih muncul ke permukaan air dengan kondisi tubuhnya tersangkut jaring. (whk/jpg/c1/whk)

Diarak Pasukan Sekala Brak dan Raja-Raja Sulawesi

Posted: 13 Jan 2016 07:57 PM PST

radarlampung.co.id- Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin tiba di Mapolda, Jl. WR Supratman, Bandarlampung sekitar pukul 10.00, Kamis (14/1). Ike diarak oleh pasukan kerajaan Sekala Brak dan raja-raja Sulawesi sekitar 1 kilometer (km) dari markas Ditnarkoba Pola Lampung yang masih berada di jalan yang sama.

Dari pantauan Radar Lampung, setelah diarak, Ike disambut kapolda sebelumnya, Brigjen Edward Syah Pernong beserta istri. Ike juga dikalungkan bunga oleh polisi cilik (pocil) untuk kemudian disambut lagi dengan tradisi militer pedang pora.

"Kapolda tiba di Lampung dari Jakarta menaiki pesawat pukul 07.00. Di bandara Raden Inten, dia juga disambut secara adat oleh raja-raja dari Makassar dan dihadiri Forkopimda, pejabat utama polda,  para Kapolresta/Kapolres jajaran beserta Ibu, Walikota, Bupati dan Pejabat Instansi terkait," kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih. (dna/adi)

Ridho Upayakan Bumi Perkemahan di Kota Baru

Posted: 13 Jan 2016 06:25 PM PST

radarlampung.co.id- Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menegaskan Lampung siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Jambore Nasional Pramuka tahun 2021. Untuk itu, Ridho berencana mengusahakan pembangunan Kwarda dan Bumi Perkemahan sekitar 60 Hektar.

Lokasinya akan berada di Kota Baru. Mengenai anggarannya, secepatnya akan didiskusikan dengan DPRD  Lampung.

"Luasnya sekitar 60 hektar di Kota Baru. Tapi ini bukan untuk Pramuka saja, juga untuk organisasi kepemudaan lainnya. Bumi perkemahan untuk event nasional dan juga kita jadikan wilayah hijau," jelas Ridho usai dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Lampung 2016-2020, di Balai Keratun, Bandar Lampung, Rabu (13/1).

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault.  Adhyaksa yang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mendukung Jambore Nasional dilaksanakan di Lampung.

"Tahun 2021 mungkin Lampung bisa melaksanakan Jambore, tapi nanti kita dorong pusat untuk lebih cepat lagi, karna selain Lampung punya wisata yang baik dan strategis. Gubernurnya juga merupakan anggota pramuka sejati, jadi memang jambore harus di Lampung secepatnya. Kalo memang bisanya di 2021, yah Kamabida Ridho Ficardo harus dua periode," ujar Adhyaksa sambil berseloroh. (ega/rls/adi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar