Jumat, 22 Januari 2016

Pejabat Utama Polda Wajib Mengajar di Sekolah!

Pejabat Utama Polda Wajib Mengajar di Sekolah!


Pejabat Utama Polda Wajib Mengajar di Sekolah!

Posted: 22 Jan 2016 07:10 AM PST

radarlampung.co.id-  Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin kembali membuat program terobosan. Sebelumnya, mantan wakapolda Sulawesi Selatan dan Barat ini memprogramkan berkantor di luar mapolda sepekan sekali, serta Operasi Sepanjang Masa untuk menjaring pelaku kejahatan.

Teranyar, yang telah ia paparkan di hadapan Pejabat Utama (Pju) Polda Lampung adalah Program 1000 Guru. "Jadi, semua Pju akan mengajar keliling-keliling ke sekolah," kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih ketika memaparkan program kerja Polda Lampung 2016 kepada wartawan.

Sulis—sapaan akrabnya—mencontohkan, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) akan langsung memberikan pemaparan tentang antikorupsi kepada pelajar. Selain itu, Direktur Lalu Lintas juga akan mengajar tata cara berlalulintas dengan benar.

"Nah dengan adanya program ini, maka para pelajar dapat sadar hukum sejak dini," ujar polwan berjilbab ini.

Untuk program lain terkait kearifan lokal, kata dia, kapolda mewajibkan Pju Polda Lampung untuk memiliki pakaian adat Lampung. Untuk laki-laki, minimal harus memiliki sarung dan topi khas Lampung. Hal ini untuk menekankan pendekatan hukum melalui kearifan lokal.

"Jadi sewaktu ada kegiatan apapun, jika dibutuhkan, tinggal memakai topi dan sarungnya. Itu harus dibudayakan," ujarnya. (dna/adi)

Bayarkan Tunjangan Guru Honorer!

Posted: 21 Jan 2016 11:50 PM PST

BANDARLAMPUNG – Terlambatnya pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan IV/2015 dan insentif guru honorer di Kota Bandarlampung terus menuai sorotan. Setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan pengumpulan data (puldata), kali ini sorotan datang dari Dewan Pendidikan Lampung (DPL) dan kalangan akademisi.

Ketua DPL Mahfud Santoso memastikan segera memberikan rekomendasi kepada Pemkot Bandarlampung untuk segera membayarkan insentif buat 7.840 guru honorer di kota ini.

''Itu kan hak guru. Mereka telah merampungkan kewajibannya untuk mengajar dan mendidik siswa. Toh nominalnya juga nggak sebesar sertifikasi guru. Jadi yang kami sampaikan nanti, pemkot setidaknya memberikan kepastian kepada ribuan guru honorer itu terkait waktu pencairan insentif mereka," ujarnya kemarin (21/1).

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila) Dr. Dedi Hermawan mengaku terus mengikuti perkembangan kasus ini. Menurut dia, ada bentuk diskriminasi yang dilakukan pemkot dalam menyikapi kasus yang menjerat ribuan guru itu.

Dia mengatakan, anggaran untuk ribuan guru yang menerima sertifikasi merupakan dana APBN dalam setahun anggaran. Seharusnya, tidak ada istilah keterlambatan pembayaran.

Dia juga mengkritisi pemkot yang dinilai kurang mengapresiasi kinerja guru honorer. Sebab, dana insentif sebesar Rp900 ribu selama satu semester itu belum terbayarkan. Sedangkan menurut dia, dana itupun dinilai terlalu kecil untuk mengapresiasi kerja guru.

"Kalau di instansi lain terkait dana dari APBN sepertinya selalu lancar. Tapi kenapa kalau untuk guru selalu terlambat? Dari sini saja sudah muncul bentuk diskriminasi. Apalagi dengan asal dana itu dari APBN. Ini jadi tanggung jawab pemkot karena pemerintah pusat sudah menjalankan kewajibannya dalam satu tahun anggaran. Jadi ini sudah jadi tanggung jawab pemkot," ungkap dosen FISIP Unila itu.

Dia juga mempertanyakan pengelolaan dana tersebut lantaran itu merupakan dana pusat (APBN) yang sudah dibayarkan untuk satu tahun anggaran. Itu artinya, dana tersebut sebelumnya sudah ada di pemkot namun tidak dibayarkan tepat waktu.

"Lah, kalau dana itu sudah ada, kan seharusnya dibayarkan kepada guru dong. Kalau guru pada mengeluh sertifikasi mereka, belum terbayar berarti ada yang nggak pas pengelolaannya," nilainya.

Untuk itu, ia mengimbau pemkot lebih bijak dalam menyikapi suatu hal dan memberi kepastian kepada para guru yang saat ini tengah menunggu hak pembayarannya.

"Apalagi untuk guru honorer. Mereka sudah menjalankan kewajiban tapi belum mendapat hak yang nominalnya tipis sekali. Kalau persoalannya keuangan kota belum ada, setidaknya ada omongan kepada mereka agar mereka sedikit tenang dengan mendapat respons dari pemkot," pungkasnya.

Diketahui, keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan IV/2015 dan insentif guru honorer di Kota Bandarlampung dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Kejati mengaku telah melakukan pengumpulan data (puldata).

Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Yadi Rachmat mengatakan, puldata diperlukan untuk menarik kesimpulan apakah akan ada penyelidikan atau tidak. ''Kami masih mengumpulkan data-data untuk selanjutnya naik ke tahap penyelidikan," kata Yadi kemarin (20/1).

Puldata tersebut, lanjut Yadi, bisa dari mana saja. Termasuk dengan melakukan analisis informasi dari media. ''Kami juga analisis berita di Radar Lampung. Masih kami pelajari dan analisis ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan membayar tunggakan insentif bagi 7.484 guru honorer di Bandarlampung. Tapi syaratnya setelah pembayaran sertifikasi triwulan IV/2015 rampung.

Kepala BPKAD Trisno Andreas mengatakan insentif untuk ribuan guru honorer tersebut belum jadi fokus utama. "Kami fokus sertifikasi dulu. Ini juga belum lunas," tulisnya dalam pesan singkat yang dikirimkan ke Radar Lampung belum lama ini.

Karenanya, Trisno tak bisa memastikan kapan waktu pencairan insentif untuk ribuan guru honorer tersebut bisa dilakukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung Suhendar Zuber mengatakan, pihaknya telah berupaya keras untuk menyelesaikan persoalan ini satu per satu.

Terkait mangkraknya tunjangan insentif bagi honorer, diakui pihaknya akan mengurus secepatnya lantaran ini juga merupakan komitmennya. "Ini sedang kita koordinasikan dengan pemkot. Yang kita upayakan ini untuk banyak guru. Saya sudah seperti bola pingpong yang dioper sana sini. Mohon pengertiannya dan bersabar," ujarnya.

Diketahui, ada 7.484 guru honorer yang belum menerima insentif sejak 6 bulan terakhir. Rinciannya, 1.600 guru TK/RA, SD/MI (2.538 guru), SMP/MTs (1506 guru), SMA/MA (967 guru), dan SMK (864 guru). Ditambah 7 guru SDLB dan 2 guru SMP LB di Bandarlampung. (nan/p2/c1/whk)

Soal Perusakan Makam, Keluarga Minta Bantuan Kelurahan

Posted: 21 Jan 2016 11:40 PM PST

BANDARLAMPUNG – Hingga kemarin (21/1), keberadaan tiga jenazah yang hilang dari pemakaman di Jl. Untung Suropati Gg. Masjid Nurul Ikhlas RT/Lk. 01/02, Kelurahan Labuhanratu Raya, Kecamatan Labuhanratu, belum diketahui rimbanya. ''Sampai saat ini (kemarin), kami tidak tahu ketiga makam keluarga yang dipindahkan itu. Sekeluarga sangat menyesalkan adanya perusakan makam tersebut," ujar Edy Purwanto.

Karenanya, ia berencana mencari tahu melalui perangkat kelurahan tentang keberadaan ketiga makam keluarganya yang terdiri dari buyut, kakek, dan pakde (paman).

"Dalam hal ini, kami juga minta pertanggungjawaban kelurahan untuk membantu mencari keberadaan ketiga makam keluarga itu. Sementara untuk pelaku yang telah merusak makam, agar dapat segera ditangkap," harapnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Bandarlapung Kompol Dery Agung Wijaya membenarkan adanya laporan makam yang hilang. "Ya, kita menerima laporan perusakan sebuah makam keluarga di Jl. Untung Suropati Gg. Masjid Nurul Ikhlas RT/Lk. 01/02 Kelurahan Labuhanratu Raya, Labuhanratu. Saat ini, masih dalam penyelidikan," ujar Dery melalui telepon kemarin.

Ia juga membenarkan, jika petugasnya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di makam tersebut."Kita sudah ke TKP. Selain itu sudah memeriksa pelapor atas nama Edy Purwanto. Jadi ini (kasus perusakan makam, Red) dalam penyelidikan Polresta Bandarlampung," tegasnya.

Sementara kemarin, Kapolsekta Kedaton Kompol Handak Prakasa Qalbi membantah jika sebelumnya pihaknya pernah menolak laporan dari Edy Purwanto.

Kepada Radar Lampung tadi malam, dia membenarkan jika Edy pernah melapor terkait pembongkaran makam, tetapi setelah ditelaah oleh penyidiknya kasus itu bermula dari sengketa tanah.

Karena itu, pihaknya menyarankan kepada Edy untuk melapor ke Unit Harda (Harta Benda) Satreskrim Polresta Bandarlampung. "Untuk kasus sengketa tanah itu yang paling berwenang menangani adalah Unit Harda," pungkasnya.    

Sebelumnya, Edi Purwanto (32), ahli waris makam keluarga Karisman (alm), melapor ke Polresta Bandarlampung, Rabu (20/1). Laporan itu tertuang dalam LP/B/266/1/2016/Polda Lampung/Res Balam tanggal 20 Januari 2016. Isinya tentang adanya perusakan makam keluarga di Jl. Untung Suropati Gg. Masjid Nurul Ikhlas RT/Lk. 01/02 Kelurahan Labuhanratu Raya, Kecamatan Labuhanratu.

''Untuk selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada jajaran Polresta Bandarlampung. Selain itu, kami juga berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku," kata Edi melalui kuasa hukumnya, Aguswan Chandra Jaya.(ega/ozy/c1/whk)

Pengembang Perumahan Emerald Hill Bangun Tiga Embung

Posted: 21 Jan 2016 11:37 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pengembang Perumahan Emerald Hill menyatakan bakal membangun tiga cekungan penampungan atau embung untuk mengantisipasi terjadinya musibah banjir lumpur. Pelaksana teknis pembangunan Perumahan Emerald Hill Muhammad Ali mengatakan, embung yang akan dibangun berjumlah tiga dengan kapasitas total 1.200 kubik.

Dia menjelaskan, pembangunan embung untuk mengatur dan menampung aliran air hujan. Nantinya, mereka membangun dua embung dengan kapasitas 300 kubik di bagian atas.

Kemudian penampungan 600 kubik, sisanya terletak di bagian depan perumahan yang mengarah ke Jl. R.E. Martadinata, Telukbetung Timur.

Dia memastikan embung tersebut dibangun secara permanen, namun disesuaikan kontur tanah sebagai upaya pencegahan banjir.

"Kalau pembangunannya sudah selesai dan perumahan sudah diaspal, tidak akan ada lagi limpahan material air ke perumahan warga di bawahnya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun dinding pembatas di sekeliling perumahan rumah dan tanggul yang mengelilingi batas jalan. "Dengan dikelilingi tembok yang lebih tinggi, limpahan material air dan tanah tentu akan lebih sulit terjadi," tambahnya.

Terkait longsor yang sempat merendam Puskesmas Sukamaju beberapa waktu lalu, menurutnya kejadian tersebut merupakan musibah. Karenanya untuk mencegah hal serupa, pihaknya menyiagakan 42 petugas dan empat alat berat yang selalu siap 24 jam di lokasi pembangunan.

"Ini untuk antisipasi jika terjadi bencana longsor lagi," katanya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Bandarlampung angkat bicara soal lumpur yang tergenang di Puskesmas Sukamaju, Telukbetung Timur yang terjadi beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi III Ernawansyah menyayangkan jika upaya pematangan lahan di Bukit Umbul Duren jadi penyebab banjir lumpur. "Saya menyayangkan terjadinya banjir lumpur itu. Saya minta perusahaan bertanggung jawab atas bencana yang terjadi," ungkapnya.

Dia juga meminta pengembang mencari penyebab terjadinya banjir lumpur agar tidak terjadi kembali, karena saat ini memasuki musim hujan. "Kasihan masyarakat bila sampai terjadi kembali bencana tersebut," tegasnya.

Pemkot Bandarlampung juga sempat meninjau ulang pembangunan Perumahan Emerialdhill Residence. Peninjauan ulang tersebut merupakan instruksi langsung penjabat (Pj.) Wali Kota Sulpakar. Kepada wartawan, Sulpakar mengatakan sudah menginstruksikan satuan kerja (satker) terkait untuk melakukan peninjauan ulang.

''Iya, saya sudah memenuhi permintaan Camat Telukbetung Timur untuk menghentikan sementara pembangunan tersebut. Dan, saya juga telah menginstruksikan satker terkait untuk meninjau kembali. Kita lihat hasilnya apa, baru nanti kita ambil keputusannya," ujarnya saat ditemui usai sidak di Pasar Tugu, Selasa (19/1). (yay/p2/c1/whk)

Usai Senam, Isi Seminar, Lalu Diskusi

Posted: 21 Jan 2016 11:20 PM PST

BANDARLAMPUNG – Rangkaian kegiatan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dimulai Rabu (20/1) malam. Mantan CEO Jawa Pos Group ini mengawali rangkaian kegiatannya dengan menghadiri rapat evaluasi triwulan IV WSM Grup Divisi II.

Rangkaian kegiatan Dahlan dilanjutkan dengan senam pagi bersama warga Bandarlampung di Lapangan Radar Lampung kemarin. Ratusan orang yang ikut senam itu terlihat antusias. Usai senam, DI –sapaan akrabnya– masih melayani warga yang ingin ber-selfie ria.

Acara senam bareng itu juga disiarkan live Radar TV. Penanggung jawab acara senam Radar TV M. Aminin mengatakan, sejumlah hadiah menarik disiapkan bagi para peserta. Di antaranya satu unit motor. Sejumlah perwakilan mitra Radar Lampung juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Hanya beristirahat sebentar, DI langsung menuju Universitas Lampung (Unila). Di kampus hijau, mantan direktur utama (Dirut) PT PLN (Persero) ini menjadi pembicara dalam seminar yang dihelat oleh para mahasiswa.

Usai memberi materi, DI bertolak ke Bandara Radin Inten II Branti. Di ruang VIP bandara, DI sempat berdiskusi dengan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Usai pertemuan, barulah DI melanjutkan perjalanan ke Provinsi Sumatera Selatan. (gie/p4/c1/wdi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar